Foto: Perkebunan kelapa Sawit | Sumber: ajnn.net

Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi, jaringan logistic, transportasi laut, dan moda-moda transportasi lainnya sangat minim di Aceh, yang merupakan kebutuhan penting dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya agar mampu bergerak cepat, tepat waktu, memadai, dan efesien dan murah tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah persoalan energi, seperti pasokan Listrik, dimana kita ketahui Aceh mengalami problem besar terkait dengan distribusi Listrik, meskipun saat ini dunia investasi belum begitu baik di Aceh, namun persoalan Listrik untuk kebutuhan dasar rumah tangga saja belum tercukupi, apalagi jika kemudian investor masuk dan investasi menggeliat di Aceh, maka dipastikan persoalan distribusi Listrik akan menjadi persoalan besar yang membuat dunia usaha rugi besar.

Foto: Pembangunan PLTA | Sumber: kompas.com

Selain itu, persoalan kepastian hukum, dimana persoalan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah yang hingga saat ini kerap terjadi, membuat investor tidak memiliki kepastian terkait dengan regulasi investasinya, belum lagi persoalan birokrasi yang rumit, menyebabkan ketidakpastian bagi investor dari luar yang belum memahami atau merasa tidak yakin dengan kepastian hukum dan iklim bisnis.

Kemudian Aceh dikenal dengan otonomi khusus bidang Syariat Islam, hal ini tidak memberikan Gambaran atau citra positif terkait penerapan syariat islam di Aceh, yang menjadi persoalan bukan penerapannya, namun Upaya Pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan citra positif terkait penerapan syariat islam tidak dilakukan dengan baik dan maksimal, sehingga Kesan dan penerapan syariat islam di Aceh dipandang negative oleh orang luar. Orang-orang memandang penerapan syariat islam hanya sebatas “cambuk menyambuk”, bukan pada persoalan yang lebih fundamental, seperti budi pekerti, karakter, kerukunan, dan budaya hidup yang lebih baik dibandingkan hidup dalam pergaulan bebas.

Foto: Hasil tangkapan laut di Aceh | Sumber: dialeksis.com

Kemudian terkait dengan bayangan-bayangan konflik, meskipun konflik bersenjata telah berakhir sejak MoU Helsinki 2005, citra Aceh sebagai daerah konflik masih melekat di benak sebagian investor. Belum lagi banyaknya kasus criminal dan penggunaan senjata api di Aceh, yang menyebabkan besarnya potensi konflik dan besarnya kegagalan untuk berinvestasi dengan tenang dan nyaman di Aceh. Belum lagi terkait dengan citra investor di Masyarakat local, kesan negative terhadap investasi telah menjadi budaya masyarakat, dimana rasa curiga telah memberikan ketidaknyamanan investor untuk menginvestasikan modalnya di Aceh, tak jarang ketegangan muncul antara investor dengan masyarakat, bahkan banyak investor yang memilih membatalkan investasinya ketimbang melanjutkan rencana investasi di Aceh, hal ini telah memberikan citra buruk bagi Aceh.

Lemahnya dukungan dan sumber daya manusia juga menjadi persoalan krusial terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di Aceh, dengan segudang resiko, investor juga tidak mendapatkan Gambaran penting terkait dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia, jika mereka ingin berinvestasi di Aceh, sehingga poin-poin penting tersebut tidak mampu ditonjolkan oleh Aceh.

Ada baiknya, jika investasi menjadi kebutuhan penting di Aceh, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk menarik investasi di Aceh, namun sebelum melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu melakukan hal-hal penting yang memberikan dampak terhadap citra positif Aceh dalam berinvestasi, seperti menyiapkan lahan, memberikan kemudahan dalam proses birokrasi dengan menetapkan “program strategis Aceh” sehingga proses birokrasi bisa diselesaikan dalam waktu sesingkatnya, melakukan komunikasi dengan masyarakat, untuk memberikan gambaran terkait rencana pemerintah dalam program prioritas investasi, kemudian melindungi dan memastikan kenyamanan dan keamanannya, sehingga tidak terjadinya gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan kenyamanan berinvestasi.

Sumber Foto: www.ajnn.net

Partai Aceh adalah partai politik lokal di Provinsi Aceh, yang didirikan sebagai hasil transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Partai ini resmi berdiri pada 7 Juni 2007 dan menjadi salah satu partai dominan di Aceh sejak keikutsertaannya dalam Pemilu 2009. 

Meskipun terjadi penurunan jumlah pendukung dari sejak ia berdiri hingga saat ini, dimana jumlah kursi legislatif pada tingkat Provinsi terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 partai ini memperoleh kursi sebanyak 33 kursi dari total 69 kursi atau (47,80%), kemudian pada Pemilu 2014 partai ini mengalami penurunan menjadi 29 kursi atau (35,80%), pada Pemilu 2019 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 18  kursi atau (22,20%) dan kemudian pada tahun 2024 naik sedikit menjadi 20 kursi atau (24,70%) dari total 81 kursi. Meskipun Partai Aceh merupakan partai pemenang pemilu di Aceh, namun jumlah kursi yang mereka dapat tidak lagi menjadi dominan sejak periode pertamanya.

Sumber Foto: modusaceh.co

Sejak berdiri, ​Partai Aceh memang telah memainkan peran signifikan dalam lanskap politik Aceh. Namun, dalam beberapa periode terakhir, partai ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi posisinya di kancah politik local, dimana suaranya terus mengalami penurunan yang signifikan, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan partai ini, belum lagi intesitas konflik internal yang cukup tinggi ditubuh partai ini, perebutan kekuasaan dan kesejahteraan anggotanya menjadi problem paling dominan di partai ini.

Keberlanjutan Partai Aceh akan sangat ditentukan dari kemampuannya dalam mengelola dan membaca kebutuhan perkembangan zaman, kemudian menyusun strategi dan langkah-langkah politik progresif untuk menggaet Kembali pemilih-pemilih baik yang telah meninggalkan Partai Aceh, maupun pemilih-pemilih baru, seperti generasi muda, komunitas Perempuan, dan komunitas-komunitas lainnya. 

Proses dan cara pendekatan terhadap pemilih-pemilih ini sangat krusial, mengingat problematika yang ada selama ini terhadap dinamika politik yang ada ditubuh Partai Aceh. Namun jika hal ini tidak mampu dilakukan oleh Partai Aceh, maka nasibnya akan dikhawatirkan kedepannya, mengingat partai-partai nasional yang ada di Aceh saat ini mulai kembali memiliki harapan atau eskalasi yang diakibatkan dari menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Partai local.

Sumber Foto: modusaceh.co

Dominasi sumber daya dan jaringan yang dimiliki partai nasional merupakan nilai tambah yang membuat partai-partai nasional akan kembali eksis seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap partai local, yang artinya “menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai local, maka meningkatnya jumlah pemilih terhadap partai nasional”.

Kemudian, problem lainnya terkait partai local adalah perpecahan, meskipun usia partai local masih cukup belia, namun perpecahan politik local, yang berakar dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menjadi fenomena signifikan pasca-perdamaian. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005, mantan anggota GAM mendirikan Partai Aceh (PA) sebagai kendaraan politik utama. Namun, dinamika internal menyebabkan munculnya faksi-faksi baru, seperti pembentukan Partai Nasional Aceh (PNA) oleh Irwandi Yusuf pada 2012, yang merupakan pecahan dari PA.

Perpecahan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai arah politik, distribusi kekuasaan, dan manajemen sumber daya. Sebuah Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti hilangnya kepercayaan publik, pesimisme di antara aktor politik, kelemahan integritas partai, manajemen organisasi yang tidak profesional, dan konflik internal berkontribusi pada penurunan eksistensi partai politik lokal di Aceh.

Sumber Foto: https://regional.kompas.com/

Aceh adalah daerah yang unik dan bersejarah di Indonesia. Dengan status sebagai daerah istimewa dan otonomi khusus, Aceh memiliki keunikan dalam sistem pemerintahan serta penerapan hukum syariah yang tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. 

Dari sisi sejarah, Aceh memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Secara ekonomi, Aceh kaya akan sumber daya alam seperti gas dan minyak bumi, serta memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Selain itu, Aceh juga dikenal dengan keindahan alamnya, seperti Pantai Lampuuk, Danau Laut Tawar, dan Pulau Weh yang menjadi destinasi wisata terkenal. Budaya Aceh juga sangat khas, dengan seni tari, musik tradisional seperti Rapai dan Seudati, serta kuliner khas seperti Mie Aceh dan Kuah Pliek U.

Sumber Foto: https://www.readers.id (pantai lampuurk)

Namun, Aceh juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pembangunan pasca konflik dan tsunami 2004, serta upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tapi dengan sumber daya yang ada dan kekuatan budayanya, Aceh punya potensi besar untuk terus berkembang.

Berdasarkan data sensus, populasi penduduk Aceh mengalami peningkatan dari 4.486.570 jiwa pada tahun 2010 menjadi 5.274.871 jiwa pada tahun 2020. Estimasi resmi untuk pertengahan tahun 2023 menunjukkan populasi mencapai 5.482.527 jiwa.

Mayoritas penduduk Aceh bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta jasa. Banyak masyarakat Aceh bekerja sebagai petani, terutama di sektor padi, kopi Gayo, kelapa sawit, dan kakao. Kopi Gayo dari Aceh Tengah terkenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Aceh juga memiliki garis pantai yang panjang, sehingga banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan atau di sektor pengolahan hasil laut. Perikanan tangkap dan budidaya, seperti tambak udang dan ikan bandeng, cukup berkembang.

Kemudian banyak masyarakat Aceh bergerak di bidang perdagangan, baik skala kecil maupun besar. UMKM di Aceh berkembang, terutama dalam produksi makanan khas (seperti kue timphan dan dodol), kain tenun, serta kerajinan tangan. Selebihnya seperti sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan juga menjadi sumber penghidupan banyak warga. Banyak yang bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri, maupun di lembaga swasta.

Sedangkan di industry dan pertambangan, Aceh memiliki sumber daya alam seperti gas alam dan minyak bumi, terutama di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Timur. Selain itu, industri pengolahan kelapa sawit dan pengolahan kayu juga cukup berkembang. Pada sector Pariwisata, dengan keindahan alam seperti Pulau Weh, Pantai Lampuuk, dan Danau Laut Tawar, sektor pariwisata mulai berkembang, membuka lapangan kerja bagi pemandu wisata, pemilik penginapan, dan pelaku usaha kuliner di Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir. Data Maret 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 804,53 ribu orang atau 14,23% dari total penduduk Aceh. Namun berdasarkan data September 2024 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 640,35 ribu orang atau 12,64% dari total penduduk. Penurunan ini menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sumber Foto: https://www.naratif.co.id/

Padahal dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Aceh, seharusnya dapat memberikan peningkatan ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, apabila hal tersebut mampu dikelola dengan baik dan benar, sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan di Aceh mampu ditekan pada angka yang seminimalisir mungkin. Berdasarkan ata Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada Agustus 2024 berada diangka 5,75%, dengan jumlah pengangguran sebanyak 153 ribu orang.

Kemudian dibidang politik, yang merupakan sector paling berpengaruh di Aceh terhadap kelangsungan pembangunan di Aceh. Persoalan politik di Aceh cukup kompleks karena dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik, perjanjian damai, serta dinamika otonomi khusus. Beberapa isu utama dalam politik Aceh meliputi: seperti terkait otonomi khusus, persaingan politik local, hubungan dengan pemerintah pusat, tata Kelola pemerintahan yang buruk, korupsi yang membudaya, stabilitas dan keamanan yang rendah.

Sumber Foto: https://www.tempo.co/

Terkait impementasi otonomi khusus, hingga saat ini masih ada perdebatan tentang sejauh mana kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya alam, perundang-undangan lokal, dan kebijakan ekonomi, terutama Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi topik diskusi penting, terutama setelah masa berlaku dana ini dikurangi secara bertahap sejak 2023.

Lalu terkait persaingan politik, pasca damai banyak mantan anggota GAM masuk ke dunia politik dan membentuk partai lokal seperti Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Konflik internal di antara kelompok politik Aceh sering terjadi, misalnya persaingan antar faksi dalam Partai Aceh. Pemilihan gubernur dan bupati di Aceh juga sering kali diwarnai oleh isu politik identitas serta persaingan antara elite politik lokal dan pusat.