Sumber Foto: radarsampit.jawapos.com | Presiden RI Prabowo Subianto saat di KTT Palestina yang digelar di United Nations General Assembly Building, Newyork

Kepemimpinan nasional selalu hadir dengan harapan. Ketika pasangan Prabowo–Gibran memegang mandat rakyat, ekspektasi publik tidak hanya bertumpu pada stabilitas politik, tetapi juga pada arah kebijakan yang tegas, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh tekanan geopolitik, kepemimpinan diuji bukan hanya oleh kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketegasan dalam memperjuangkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Opini ini mencoba memotret secara kritis tiga aspek penting: pertama, arah kebijakan luar negeri khususnya dalam isu impor besar-besaran dan posisi tawar Indonesia dalam lobi dengan Amerika Serikat; kedua, dinamika kebijakan dalam negeri terutama terkait komitmen terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan ketiga, kebijakan investasi dan bisnis yang dinilai sarat kepentingan internal kekuasaan. Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mendeligitimasi pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik yang sehat dalam sistem demokrasi.

# Kebijakan Luar Negeri dan Tantangan Posisi Tawar

Dalam tradisi politik luar negeri Indonesia, prinsip “bebas dan aktif” selalu menjadi pijakan. Sejak era awal kemerdekaan hingga kini, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun dalam praktiknya, kebijakan luar negeri sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan domestik yang mendesak, terutama dalam sektor pangan, energi, dan industri strategis.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat selalu berada dalam spektrum yang kompleks: mitra dagang, mitra pertahanan, sekaligus representasi kekuatan ekonomi global yang dominan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, muncul persepsi bahwa dalam beberapa isu strategis, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan Washington terlihat kurang kuat.

Salah satu indikator yang sering dikritik adalah kecenderungan impor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik pangan, alat utama sistem persenjataan, maupun produk teknologi tinggi. Impor memang bukan sesuatu yang haram dalam ekonomi modern. Namun, ketika impor menjadi solusi utama alih-alih opsi terakhir, maka muncul pertanyaan: di mana keberpihakan pada kemandirian nasional?

Dalam lobi perdagangan internasional, negara dengan ketergantungan impor tinggi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Ketika akses terhadap pasar, teknologi, atau pembiayaan luar negeri sangat dibutuhkan, maka ruang manuver diplomasi menjadi sempit. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah, seharusnya memiliki leverage yang signifikan. Sayangnya, leverage ini belum selalu diterjemahkan menjadi negosiasi yang menguntungkan secara optimal.

Kritik yang muncul adalah bahwa kebijakan impor besar-besaran berpotensi memperlemah industri domestik, menciptakan ketergantungan struktural, dan dalam jangka panjang menggerus kapasitas produksi nasional. Jika kebijakan luar negeri tidak terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, maka diplomasi ekonomi hanya menjadi pintu masuk produk asing, bukan sarana memperluas ekspor dan transfer teknologi.

Harapan publik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran sebenarnya cukup jelas: Indonesia harus tampil lebih percaya diri di panggung global. Diplomasi tidak hanya soal menjaga hubungan baik, tetapi juga soal mempertahankan kepentingan strategis. Dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, anggota aktif di berbagai forum multilateral, serta pasar domestik yang besar sebagai alat tawar yang kuat.

# TKDN dan Kemandirian Industri yang Mulai Tergeser

Pada periode pemerintahan sebelumnya, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong penggunaan produk lokal. TKDN bukan sekadar regulasi administratif, melainkan simbol keberpihakan pada industri nasional. Kebijakan ini mendorong perusahaan, termasuk asing, untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produksi mereka di Indonesia.

Namun, dalam dinamika kebijakan terbaru, muncul kesan bahwa fokus terhadap TKDN mulai mengalami pergeseran. Dalam beberapa sektor, relaksasi aturan atau pengecualian tertentu memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen terhadap produk dalam negeri melemah. Padahal, TKDN memiliki dampak strategis; (1) Meningkatkan daya saing industri nasional. (2) Menciptakan lapangan kerja. (3) Mengurangi defisit neraca perdagangan. (4) Memperkuat ekosistem manufaktur domestik.

Ketika kebijakan impor diperluas sementara TKDN dilonggarkan, pesan yang tertangkap publik adalah inkonsistensi arah pembangunan industri. Indonesia selama ini berbicara tentang hilirisasi, industrialisasi, dan kedaulatan ekonomi. Namun, industrialisasi tidak akan tumbuh kuat jika pasar domestik justru dibanjiri produk impor tanpa proteksi atau insentif yang memadai bagi produsen lokal.

Kritik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran dalam konteks ini bukan pada niat, melainkan pada konsistensi implementasi. Apakah pemerintah benar-benar menempatkan industri nasional sebagai prioritas? Atau justru memilih jalan cepat melalui impor demi stabilitas jangka pendek?

Harapannya, TKDN tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Negara-negara maju pun pernah menerapkan kebijakan proteksi industri pada tahap awal pertumbuhan mereka. Tanpa keberpihakan yang jelas, Indonesia berisiko terjebak dalam posisi sebagai pasar, bukan produsen.

# Investasi dan Bayang-Bayang Kepentingan Kekuasaan

Investasi adalah mesin pertumbuhan. Pemerintah tentu membutuhkan arus modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi. Namun, investasi yang sehat harus ditopang oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kritik yang berkembang di ruang publik adalah adanya persepsi bahwa sebagian kebijakan investasi dan bisnis terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ketika proyek-proyek strategis atau konsesi bisnis diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik, maka muncul pertanyaan tentang fairness dan kompetisi yang sehat.

Dalam sistem demokrasi, konflik kepentingan bukan sekadar isu moral, tetapi juga isu ekonomi. Pasar yang tidak kompetitif akan menghasilkan inefisiensi, biaya tinggi, dan akhirnya membebani masyarakat. Jika kebijakan investasi dianggap sarat kepentingan internal kekuasaan, maka kepercayaan publik bisa terkikis.

Pemerintahan Prabowo–Gibran memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa arah investasi benar-benar berbasis kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok. Transparansi dalam proses tender, pengawasan publik, dan penguatan lembaga antikorupsi menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi kebijakan.

Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: pembangunan harus inklusif. Peluang usaha harus terbuka bagi pelaku UMKM, industri nasional, dan investor yang berkomitmen pada transfer teknologi dan penciptaan nilai tambah lokal.

# Antara Stabilitas dan Kedaulatan

Tidak dapat dipungkiri, setiap pemerintahan menghadapi dilema antara menjaga stabilitas jangka pendek dan membangun kedaulatan jangka panjang. Impor bisa menjadi solusi cepat untuk menekan inflasi. Relaksasi aturan bisa mempercepat investasi. Namun, jika langkah-langkah tersebut tidak diimbangi strategi struktural, maka Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan.

Kepemimpinan Prabowo–Gibran berada di persimpangan sejarah. Dengan latar belakang militer dan pengalaman politik yang panjang, Prabowo memiliki modal untuk bersikap tegas di panggung internasional. Sementara Gibran, sebagai representasi generasi muda, diharapkan membawa inovasi dan keberanian dalam reformasi kebijakan.

Kritik terhadap lemahnya posisi tawar dalam lobi dengan Amerika Serikat seharusnya menjadi refleksi untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Indonesia perlu memaksimalkan kekuatan domestik pasar besar, sumber daya alam strategis, dan posisi geopolitik sebagai alat negosiasi. 

Sumber Foto: batampos.jawapos.com

Kota yang dikelilingi laut seharusnya identik dengan kelimpahan air. Namun ironi justru menjadi wajah keseharian di Kota Batam. Di satu sisi, hujan deras beberapa jam saja dapat menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah titik. Di sisi lain, pada musim kemarau atau saat kapasitas waduk menurun, warga menghadapi distribusi air bersih yang tidak lancar. Batam adalah kota yang bisa kebanjiran sekaligus kehausan dalam waktu yang berbeda—bahkan dalam tahun yang sama.

Fenomena ini bukan sekadar anomali alam, melainkan cerminan persoalan tata kelola sumber daya air dan tata ruang yang belum sepenuhnya selaras dengan laju pembangunan. Sebagai kota industri dan perdagangan yang berkembang pesat, Batam mengalami pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman, dan kawasan komersial secara signifikan. Namun pertumbuhan tersebut tidak selalu diimbangi dengan penguatan sistem drainase, konservasi daerah tangkapan air, serta perlindungan waduk sebagai sumber air baku.

# Banjir di Kota yang Minim Sungai

Secara geografis, Batam bukan kota dengan sungai-sungai besar seperti di Pulau Jawa atau Sumatera daratan. Sistem hidrologinya bertumpu pada waduk-waduk buatan yang menampung air hujan sebagai sumber air baku utama. Waduk seperti Duriangkang, Muka Kuning, dan Sei Ladi menjadi penopang kebutuhan air bersih masyarakat dan industri.

Namun, justru karena karakteristiknya sebagai pulau dengan banyak daerah tangkapan air (catchment area), perubahan tutupan lahan memberi dampak yang sangat cepat terhadap pola aliran permukaan. Ketika hutan atau lahan terbuka berubah menjadi kawasan terbangun—aspal, beton, dan atap bangunan—maka kemampuan tanah untuk menyerap air hujan menurun drastis. Air yang sebelumnya meresap kini langsung mengalir sebagai limpasan (runoff).

Akibatnya, ketika hujan dengan intensitas tinggi turun dalam waktu singkat, sistem drainase perkotaan tidak selalu mampu menampung debit aliran tersebut. Genangan muncul di jalan utama, kawasan permukiman, hingga pusat aktivitas ekonomi. Banjir di Batam seringkali bukan disebabkan oleh luapan sungai besar, melainkan oleh kombinasi antara limpasan permukaan yang tinggi, kapasitas saluran yang terbatas, sedimentasi, serta penyempitan drainase akibat pembangunan.

Di sinilah persoalan tata ruang menjadi penting. Pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mempercepat terjadinya banjir. Kawasan resapan air yang menyusut berarti kota kehilangan “spons alami” untuk menahan air hujan.

# Ketika Waduk Menyusut dan Air Bersih Langka

Ironisnya, air hujan yang melimpah saat musim penghujan tidak sepenuhnya tersimpan secara optimal untuk menghadapi musim kemarau. Waduk-waduk di Batam bergantung hampir sepenuhnya pada curah hujan lokal. Ketika periode kering berkepanjangan terjadi, volume waduk dapat turun hingga level kritis.

Distribusi air bersih kepada masyarakat pun terdampak. Warga harus mengatur ulang pola konsumsi air, menampung air saat mengalir, bahkan membeli air tambahan untuk kebutuhan harian. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan air baku di Batam sangat rentan terhadap variabilitas iklim.

Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim global. Pola hujan menjadi semakin tidak menentu—kadang hujan ekstrem dalam waktu singkat, kadang kemarau lebih panjang dari biasanya. Kota yang tidak memiliki sumber air alternatif seperti sungai besar atau air tanah dalam yang melimpah tentu lebih rentan terhadap fluktuasi ini.

Selain faktor iklim, degradasi daerah tangkapan air juga memengaruhi kualitas dan kuantitas air yang masuk ke waduk. Erosi dari lahan terbuka meningkatkan sedimentasi, mengurangi kapasitas tampung efektif waduk dari tahun ke tahun. Air hujan yang seharusnya menjadi cadangan jangka panjang justru membawa material sedimen yang mempercepat pendangkalan.

# Paradoks Tata Kelola Air

Batam menghadapi paradoks klasik perkotaan: terlalu banyak air di waktu tertentu, terlalu sedikit di waktu lain. Namun akar masalahnya tidak semata pada jumlah air, melainkan pada bagaimana air tersebut dikelola.

Pertama, perencanaan drainase perkotaan seringkali tertinggal dari kecepatan pembangunan. Idealnya, setiap perubahan tata guna lahan harus diikuti dengan analisis dampak hidrologi—berapa peningkatan limpasan yang terjadi, apakah saluran eksisting mampu menampung tambahan debit tersebut, dan apakah diperlukan kolam retensi atau sumur resapan tambahan.

Kedua, perlindungan kawasan resapan air belum menjadi prioritas utama. Padahal, mempertahankan tutupan vegetasi di daerah tangkapan waduk jauh lebih murah dan berkelanjutan dibandingkan membangun infrastruktur baru setelah masalah muncul.

Ketiga, kesadaran masyarakat tentang konservasi air juga masih perlu diperkuat. Penggunaan air yang boros memperbesar tekanan terhadap waduk, terutama saat musim kemarau. Di sisi lain, kebiasaan membuang sampah sembarangan memperparah penyumbatan drainase yang berujung pada banjir.

# Pembangunan dan Daya Dukung Lingkungan

Sebagai kota industri strategis, Batam tentu tidak mungkin menghentikan pembangunan. Investasi, kawasan industri, perumahan, dan fasilitas publik adalah bagian dari dinamika pertumbuhan. Namun pembangunan seharusnya berjalan seiring dengan perhitungan daya dukung lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan nyata. Setiap izin pembangunan semestinya mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem hidrologi kota. Apakah proyek tersebut mengurangi luas resapan? Apakah menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai? Apakah ada sistem pengelolaan air hujan yang terintegrasi?

Teknologi sebenarnya telah tersedia: sumur resapan, biopori, kolam retensi, atap hijau, hingga sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting). Jika diterapkan secara masif, teknologi ini dapat mengurangi beban drainase sekaligus menambah cadangan air non-potabel untuk kebutuhan tertentu.

Namun teknologi tanpa komitmen kebijakan hanya akan menjadi solusi parsial. Diperlukan regulasi yang tegas sekaligus konsisten dalam pengawasan. Kawasan lindung dan daerah tangkapan air tidak boleh mudah dialihfungsikan demi kepentingan jangka pendek.

# Menuju Ketahanan Air Kota

Ketahanan air (water resilience) harus menjadi agenda strategis Batam ke depan. Ketahanan ini mencakup kemampuan kota untuk menghadapi banjir, mengamankan pasokan air bersih, serta menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Langkah pertama adalah memperkuat integrasi perencanaan tata ruang dengan perencanaan sumber daya air. Peta rawan banjir, peta daerah tangkapan air, dan proyeksi pertumbuhan kota harus menjadi dasar pengambilan keputusan.

Langkah kedua adalah revitalisasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Drainase perlu dibersihkan secara rutin, sedimentasi waduk dikendalikan, dan kapasitas tampung ditingkatkan jika memungkinkan.

Langkah ketiga adalah mendorong partisipasi publik. Kampanye hemat air, gerakan menanam pohon, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat memberi dampak signifikan jika dilakukan secara konsisten.

Langkah keempat adalah diversifikasi sumber air baku. Ketergantungan tunggal pada air hujan membuat Batam rentan. Kajian mengenai desalinasi air laut atau pemanfaatan air limbah terolah untuk kebutuhan non-konsumsi dapat menjadi opsi jangka panjang, tentu dengan mempertimbangkan aspek biaya dan lingkungan.

# Refleksi dan Harapan

Batam tidak kekurangan air. Yang kurang adalah sistem yang mampu menahan, menyimpan, dan mendistribusikannya secara adil dan berkelanjutan. Banjir dan kelangkaan air bersih adalah dua sisi dari koin yang sama—keduanya lahir dari pengelolaan yang belum optimal.

Sebagai warga, kita memiliki peran dalam mengurangi risiko tersebut. Menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung kebijakan yang berpihak pada lingkungan adalah langkah sederhana namun penting. Sebagai pemerintah dan pemangku kepentingan, keberanian untuk menegakkan aturan tata ruang dan melindungi daerah resapan adalah kunci masa depan.

Batam adalah kota dengan potensi besar—ekonomi, geografis, dan strategis. Namun potensi itu hanya akan berkelanjutan jika fondasi ekologinya kuat. Kota yang tangguh bukanlah kota yang bebas dari masalah, melainkan kota yang mampu belajar dari tantangan dan memperbaiki diri.

Semoga suatu hari nanti, Batam tidak lagi dikenal sebagai kota yang kebanjiran saat hujan dan kekurangan air saat kemarau, melainkan sebagai kota kepulauan yang cerdas mengelola setiap tetes air yang jatuh di tanahnya.

https://nasional.kompas.com/

Melakukan upaya mengadu domba hubungan Prabowo dan Jokowi adalah salah satu strategi agar kemudian dapat menjadi bagian dari kekuasaan, dimana apabila Jokowi masih bersama Prabowo, maka kelompok ini akan mustahil ikut dalam kekuasaan Prabowo.

Lebih jauh lagi, agenda ini adalah agenda untuk tahun 2029, apabila hubungan Prabowo dan Jokowi semakin menguat, maka untuk menang atau menjadi bagian atau Calon Wakil dari Prabowo akan mustahil bagi mereka. Maka langkah-langkah mendiskreditkan hubungan Prabowo dengan Jokowi dilakukan dengan berbagai cara dan narasi, seperti isu ijazah Jokowi, isu Ijazah Gibran, Prabowo dibawah bayang Jokowi, upaya pemakzulan Gibran dan terakhir secara masif juga dilakukan menggiring opini Jokowi melakukan upaya kerusuhan, upaya tersebut dilakukan bukan untuk menang, karena agenda-agenda tersebut secara sadar mereka ketahui tidak akan berhasil, namun upaya itu dilakukan untuk dua tujuan;

• menyampaikan pesan kepada Prabowo, bahwa jika Prabowo masih tetap bersama Jokowi, maka pemerintahannya tidak akan berjalan dengan damai, akan selalu gaduh dan menjadi beban bagi Prabowo. Sehingga kemudian Prabowo memikirkan kembali keputusan-keputusan politiknya.
• meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Jokowi, mereka sadar betul bahwa elektabilitas Jokowi pasca pensiun masih sangat tinggi dan menjadi ancaman serius terhadap karir politik mereka, dengan begitu agenda demi agenda dilakukan, isu-isu dan fitnah disebarkan karena mereka tau dengan memanfaatkan Illusory Truth Effect. Seperti yang dikatakan Joseph Goebbels (menteri propaganda Nazi Jerman), "Kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kebenaran." Dan propaganda inilah yang dilakukan untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

Foto: Perkebunan kelapa Sawit | Sumber: ajnn.net

Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi, jaringan logistic, transportasi laut, dan moda-moda transportasi lainnya sangat minim di Aceh, yang merupakan kebutuhan penting dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya agar mampu bergerak cepat, tepat waktu, memadai, dan efesien dan murah tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah persoalan energi, seperti pasokan Listrik, dimana kita ketahui Aceh mengalami problem besar terkait dengan distribusi Listrik, meskipun saat ini dunia investasi belum begitu baik di Aceh, namun persoalan Listrik untuk kebutuhan dasar rumah tangga saja belum tercukupi, apalagi jika kemudian investor masuk dan investasi menggeliat di Aceh, maka dipastikan persoalan distribusi Listrik akan menjadi persoalan besar yang membuat dunia usaha rugi besar.

Foto: Pembangunan PLTA | Sumber: kompas.com

Selain itu, persoalan kepastian hukum, dimana persoalan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah yang hingga saat ini kerap terjadi, membuat investor tidak memiliki kepastian terkait dengan regulasi investasinya, belum lagi persoalan birokrasi yang rumit, menyebabkan ketidakpastian bagi investor dari luar yang belum memahami atau merasa tidak yakin dengan kepastian hukum dan iklim bisnis.

Kemudian Aceh dikenal dengan otonomi khusus bidang Syariat Islam, hal ini tidak memberikan Gambaran atau citra positif terkait penerapan syariat islam di Aceh, yang menjadi persoalan bukan penerapannya, namun Upaya Pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan citra positif terkait penerapan syariat islam tidak dilakukan dengan baik dan maksimal, sehingga Kesan dan penerapan syariat islam di Aceh dipandang negative oleh orang luar. Orang-orang memandang penerapan syariat islam hanya sebatas “cambuk menyambuk”, bukan pada persoalan yang lebih fundamental, seperti budi pekerti, karakter, kerukunan, dan budaya hidup yang lebih baik dibandingkan hidup dalam pergaulan bebas.

Foto: Hasil tangkapan laut di Aceh | Sumber: dialeksis.com

Kemudian terkait dengan bayangan-bayangan konflik, meskipun konflik bersenjata telah berakhir sejak MoU Helsinki 2005, citra Aceh sebagai daerah konflik masih melekat di benak sebagian investor. Belum lagi banyaknya kasus criminal dan penggunaan senjata api di Aceh, yang menyebabkan besarnya potensi konflik dan besarnya kegagalan untuk berinvestasi dengan tenang dan nyaman di Aceh. Belum lagi terkait dengan citra investor di Masyarakat local, kesan negative terhadap investasi telah menjadi budaya masyarakat, dimana rasa curiga telah memberikan ketidaknyamanan investor untuk menginvestasikan modalnya di Aceh, tak jarang ketegangan muncul antara investor dengan masyarakat, bahkan banyak investor yang memilih membatalkan investasinya ketimbang melanjutkan rencana investasi di Aceh, hal ini telah memberikan citra buruk bagi Aceh.

Lemahnya dukungan dan sumber daya manusia juga menjadi persoalan krusial terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di Aceh, dengan segudang resiko, investor juga tidak mendapatkan Gambaran penting terkait dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia, jika mereka ingin berinvestasi di Aceh, sehingga poin-poin penting tersebut tidak mampu ditonjolkan oleh Aceh.

Ada baiknya, jika investasi menjadi kebutuhan penting di Aceh, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk menarik investasi di Aceh, namun sebelum melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu melakukan hal-hal penting yang memberikan dampak terhadap citra positif Aceh dalam berinvestasi, seperti menyiapkan lahan, memberikan kemudahan dalam proses birokrasi dengan menetapkan “program strategis Aceh” sehingga proses birokrasi bisa diselesaikan dalam waktu sesingkatnya, melakukan komunikasi dengan masyarakat, untuk memberikan gambaran terkait rencana pemerintah dalam program prioritas investasi, kemudian melindungi dan memastikan kenyamanan dan keamanannya, sehingga tidak terjadinya gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan kenyamanan berinvestasi.

Sumber Foto: www.ajnn.net

Partai Aceh adalah partai politik lokal di Provinsi Aceh, yang didirikan sebagai hasil transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Partai ini resmi berdiri pada 7 Juni 2007 dan menjadi salah satu partai dominan di Aceh sejak keikutsertaannya dalam Pemilu 2009. 

Meskipun terjadi penurunan jumlah pendukung dari sejak ia berdiri hingga saat ini, dimana jumlah kursi legislatif pada tingkat Provinsi terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 partai ini memperoleh kursi sebanyak 33 kursi dari total 69 kursi atau (47,80%), kemudian pada Pemilu 2014 partai ini mengalami penurunan menjadi 29 kursi atau (35,80%), pada Pemilu 2019 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 18  kursi atau (22,20%) dan kemudian pada tahun 2024 naik sedikit menjadi 20 kursi atau (24,70%) dari total 81 kursi. Meskipun Partai Aceh merupakan partai pemenang pemilu di Aceh, namun jumlah kursi yang mereka dapat tidak lagi menjadi dominan sejak periode pertamanya.

Sumber Foto: modusaceh.co

Sejak berdiri, ​Partai Aceh memang telah memainkan peran signifikan dalam lanskap politik Aceh. Namun, dalam beberapa periode terakhir, partai ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi posisinya di kancah politik local, dimana suaranya terus mengalami penurunan yang signifikan, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan partai ini, belum lagi intesitas konflik internal yang cukup tinggi ditubuh partai ini, perebutan kekuasaan dan kesejahteraan anggotanya menjadi problem paling dominan di partai ini.

Keberlanjutan Partai Aceh akan sangat ditentukan dari kemampuannya dalam mengelola dan membaca kebutuhan perkembangan zaman, kemudian menyusun strategi dan langkah-langkah politik progresif untuk menggaet Kembali pemilih-pemilih baik yang telah meninggalkan Partai Aceh, maupun pemilih-pemilih baru, seperti generasi muda, komunitas Perempuan, dan komunitas-komunitas lainnya. 

Proses dan cara pendekatan terhadap pemilih-pemilih ini sangat krusial, mengingat problematika yang ada selama ini terhadap dinamika politik yang ada ditubuh Partai Aceh. Namun jika hal ini tidak mampu dilakukan oleh Partai Aceh, maka nasibnya akan dikhawatirkan kedepannya, mengingat partai-partai nasional yang ada di Aceh saat ini mulai kembali memiliki harapan atau eskalasi yang diakibatkan dari menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Partai local.

Sumber Foto: modusaceh.co

Dominasi sumber daya dan jaringan yang dimiliki partai nasional merupakan nilai tambah yang membuat partai-partai nasional akan kembali eksis seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap partai local, yang artinya “menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai local, maka meningkatnya jumlah pemilih terhadap partai nasional”.

Kemudian, problem lainnya terkait partai local adalah perpecahan, meskipun usia partai local masih cukup belia, namun perpecahan politik local, yang berakar dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menjadi fenomena signifikan pasca-perdamaian. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005, mantan anggota GAM mendirikan Partai Aceh (PA) sebagai kendaraan politik utama. Namun, dinamika internal menyebabkan munculnya faksi-faksi baru, seperti pembentukan Partai Nasional Aceh (PNA) oleh Irwandi Yusuf pada 2012, yang merupakan pecahan dari PA.

Perpecahan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai arah politik, distribusi kekuasaan, dan manajemen sumber daya. Sebuah Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti hilangnya kepercayaan publik, pesimisme di antara aktor politik, kelemahan integritas partai, manajemen organisasi yang tidak profesional, dan konflik internal berkontribusi pada penurunan eksistensi partai politik lokal di Aceh.

Sumber Foto: www.bu.edu

Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, terlibat dalam sejumlah kontroversi selama masa jabatannya dan bahkan sebelum itu. Seperti; “Pernyataan dan Sikap Rasial”, Donald Trump menghadapi kritik keras terkait pernyataannya tentang kelompok minoritas, seperti komentarnya mengenai imigran dari negara-negara "berlubang" atau "shithole countries" (terutama negara-negara Afrika). Pernyataan semacam ini dianggap oleh banyak pihak sebagai rasis dan xenofobia. Tindakannya terkait dengan protes rasial di Charlottesville pada tahun 2017, di mana Trump menyatakan bahwa ada "orang baik di kedua sisi", yang dianggap membela kelompok supremasi kulit putih.

Kemudian terkait Investigasi Rusia (Russian Interference); Donald Trump dilibatkan dalam penyelidikan terhadap dugaan kolusi antara kampanye presiden Trump dengan Rusia selama pemilu 2016. Meskipun penyelidikan yang dipimpin oleh Robert Mueller tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendakwa Trump atas kolusi, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Trump berusaha menghalangi penyelidikan.

Pemakzulan Pertama (Impeachment I); Pada 2019, Donald Trump menjadi Presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali. Pemakzulan pertama terkait dengan tindakan Trump yang menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, sebelum pemilu 2020. Trump dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan. Pemakzulan Kedua (Impeachment II), Pada Januari 2021, setelah serangan mematikan ke Gedung Capitol oleh pendukung Trump, ia dimakzulkan untuk kedua kalinya, dengan tuduhan menghasut pemberontakan. Meskipun ia dibebaskan oleh Senat, peristiwa ini menambah kontroversi terkait kepemimpinan dan pengaruh Trump.

Penanganan Pandemi COVID-19; Penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 juga menjadi kontroversi. Kritik datang terkait dengan penanganan yang lamban dan seringnya Trump meremehkan ancaman virus. Pada awal pandemi, Trump juga memberi pernyataan yang tidak akurat, termasuk tentang penggunaan obat-obatan yang belum terbukti efektif.

Kebijakan Imigrasi; Salah satu kebijakan kontroversial Trump adalah larangan masuk (travel ban) dari beberapa negara mayoritas Muslim dan pemisahan keluarga di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan pemisahan keluarga ini memicu kecaman luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Serangan terhadap Media dan Kebenaran; Donald Trump sering kali menyerang media, menyebut mereka sebagai "musuh rakyat" dan menuding berita yang merugikan dirinya sebagai "berita palsu" (fake news). Pendekatan ini menambah ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan media di Amerika Serikat.

Penggunaan Media Sosial; Donald Trump dikenal dengan penggunaan media sosial, terutama Twitter, untuk mengungkapkan pendapatnya, menyerang lawan politik, dan bahkan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menyebabkan perdebatan tentang kebebasan berbicara dan pengaruh media sosial dalam politik.

Pernyataan tentang Kekerasan dan Terorisme dalam Negeri; Pernyataan Donald Trump yang dianggap menghasut atau mendukung kelompok ekstremis sering menjadi sorotan. Misalnya, ketika ia memberi komentar bahwa kelompok supremasi kulit putih tidak sepenuhnya bersalah dalam kekerasan yang terjadi di Charlottesville.

Pengelolaan Keuangan dan Pajak; Pada 2020, The New York Times melaporkan bahwa Donald Trump membayar pajak penghasilan yang sangat rendah selama bertahun-tahun dan hanya membayar $750 pada tahun pertama kepresidenannya. Hal ini memicu pertanyaan tentang kekayaannya dan penghindaran pajak yang mungkin terjadi.

Kemudian Donald Trump dilantik Kembali sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Ini merupakan periode kedua pemerintahan Trump setelah sebelumnya menjabat pada periode 2017-2021. Pasca pelantikan, Trump kembali membuat kebijakan kontroversialnya, diantaranya:

Trump menandatangani aturan hukuman mati; yang bisa menjaring pelaku kriminal hingga imigran ilegal. Perintah Trump berarti memaksa Kementerian Kehakiman mengupayakan hukuman mati kasus federal yang sesuai dan membantu melestarikan hukuman mati di AS. Melalui perintah itu pula, Jaksa Agung bisa menggunakan yurisdiksi federal dan menerapkan hukuman mati "tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain".

Cuma Akui Dua Gender; dalam perintah eksekutif itu, Trump juga menyampaikan bahwa ia hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Trump juga menghapus perlindungan bagi transgender di penjara federal, dan menghentikan Program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, equity, and inclusion/DEI).

Sumber Foto: www.grapheine.com

Anak Imigran Tak Dapat Kewarganegaraan AS; Perintah eksekutif Trump juga mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap. Menurut laporan Politico, perintah Trump mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.

Padahal Mahkamah Agung AS sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan Amandemen ke-14.

Tolak Pengungsi; Trump juga berencana menghentikan program penerimaan pengungsi hingga "masuknya pengungsi ke AS sesuai dengan kepentingan." Dia juga menyatakan penyeberangan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional, hingga mempertimbangkan kartel sebagai organisasi teroris asing.

Dan banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang dilakukan Trump pasca kembali berkuasa, termasuk soal tarif pajak dagang yang ditetapkan untuk berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sumber Foto: radartasiktv.disway.id

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Mata uang ini tidak tergantung pada bank atau lembaga keuangan tradisional, dan biasanya menggunakan jaringan blockchain sebagai infrastruktur utamanya. Blockchain adalah buku besar digital terdistribusi yang mencatat semua transaksi secara transparan dan aman.

Beberapa cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin. Bitcoin, misalnya, ditemukan oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Ethereum, di sisi lain, memperkenalkan konsep "smart contract" yang memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) untuk dibangun di atasnya.

Cryptocurrency sering dianggap sebagai aset spekulatif, dengan harga yang bisa sangat volatil. Meskipun banyak orang yang berinvestasi di cryptocurrency untuk keuntungan, ada juga yang menggunakan mata uang ini untuk transaksi, terutama di pasar global atau untuk tujuan tertentu yang lebih sulit dilakukan dengan mata uang konvensional.

Masa depan cryptocurrency bisa dibilang sangat menarik dan penuh potensi, namun juga tidak pasti. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan cryptocurrency di masa depan antara lain regulasi, adopsi teknologi, dan inovasi yang terus berkembang.

Banyak perusahaan besar, bank, dan investor institusional mulai melihat cryptocurrency sebagai aset yang sah. Bitcoin, misalnya, telah diterima oleh beberapa perusahaan sebagai alat pembayaran atau sebagai bagian dari cadangan kas mereka. Ini bisa menjadi tanda bahwa di masa depan, cryptocurrency dapat diterima lebih luas dalam ekonomi global. Selain itu, beberapa perusahaan keuangan tradisional mulai menawarkan produk berbasis cryptocurrency kepada klien mereka.

Kemudian Pemerintah di berbagai negara semakin tertarik untuk mengatur pasar cryptocurrency. Negara seperti China, India, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan atau pembatasan terhadap penggunaan cryptocurrency. Namun, di sisi lain, ada negara yang lebih terbuka terhadap teknologi ini, seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Regulasi yang jelas dan stabil akan sangat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan pasar cryptocurrency.

Sumber Foto: news.tokocrypto.com

Teknologi blockchain yang menjadi dasar dari cryptocurrency terus berkembang. Ke depan, mungkin kita akan melihat lebih banyak aplikasi blockchain di luar cryptocurrency, seperti di sektor logistik, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Ethereum, misalnya, sedang bertransisi ke Ethereum 2.0 yang menggunakan algoritma proof-of-stake, yang lebih efisien energi. Kemajuan teknologi ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan data dan transaksi secara lebih aman dan efisien.

Meskipun saat ini cryptocurrency sering dianggap sebagai investasi atau alat spekulasi, ada potensi untuk melihatnya lebih banyak digunakan sebagai alat pembayaran di masa depan. Dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan kemampuan untuk beroperasi di seluruh dunia tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank, cryptocurrency bisa jadi menjadi pilihan utama untuk transaksi lintas batas.

Namun, salah satu tantangan terbesar bagi cryptocurrency adalah volatilitas harganya yang ekstrem. Meskipun ini bisa menjadi peluang bagi investor spekulatif, itu juga membuatnya kurang stabil sebagai alat tukar sehari-hari. Penggunaan cryptocurrency mungkin akan semakin diterima, tetapi masalah volatilitas dan kepercayaan pasar harus diatasi terlebih dahulu.

Cryptocurrency bisa menjadi alat pemberdayaan di negara-negara yang mengalami inflasi tinggi atau krisis ekonomi. Misalnya, di negara seperti Venezuela atau Zimbabwe, di mana mata uang lokal tidak stabil, cryptocurrency bisa menjadi alternatif yang lebih aman untuk menyimpan kekayaan. Namun, ada juga tantangan politik, seperti bagaimana negara-negara dapat mengontrol aliran uang dalam sistem yang terdesentralisasi ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, masa depan cryptocurrency sangat bergantung pada bagaimana teknologi ini berkembang dan diatur, serta bagaimana pasar dan masyarakat secara keseluruhan menerima adopsi teknologi baru ini. Kita mungkin akan melihat cryptocurrency semakin diterima dalam kehidupan sehari-hari, tetapi akan ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan regulasi, keamanan, dan volatilitas.

Bicara soal keamanan, pembobolan cryptocurrency telah menjadi salah satu masalah utama dalam dunia kripto. Meskipun teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency dirancang untuk sangat aman dan transparan, banyak kasus pembobolan yang melibatkan kelemahan dalam platform, bursa, atau kesalahan pengguna itu sendiri.

Adapun kasus pembobolan terbesar dalam sejarah cryptocurrency terjadi pada tahun 2014, ketika bursa Bitcoin terbesar pada waktu itu, Mt. Gox, yang berbasis di Jepang, kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin (senilai sekitar $450 juta pada saat itu). Pembobolan ini terjadi setelah Mt. Gox mengumumkan bahwa mereka mengalami "pencurian" melalui celah keamanan yang memungkinkan peretas mengakses dompet bursa dan mencuri Bitcoin. Kasus ini sangat merusak reputasi dunia cryptocurrency pada masa itu dan memicu perubahan besar dalam regulasi dan keamanan bursa kripto.

Kemudian Bitfinex, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, mengalami pembobolan pada 2016, di mana sekitar 120.000 Bitcoin (senilai sekitar $72 juta pada saat itu) dicuri. Serangan ini terjadi melalui celah dalam sistem keamanan bursa yang memungkinkan peretas mengakses dompet panas (hot wallets) yang digunakan untuk menyimpan Bitcoin. Pembobolan ini menandai salah satu peretasan terbesar di dunia cryptocurrency, dan dampaknya sangat besar terhadap harga Bitcoin pada saat itu.

Lalu, pada tahun 2018, bursa cryptocurrency Jepang, Coincheck, dibobol dan lebih dari $500 juta dalam bentuk NEM (sejenis cryptocurrency) dicuri. Kejadian ini terjadi setelah para peretas berhasil mendapatkan akses ke dompet panas Coincheck yang menyimpan sejumlah besar NEM. Meskipun peretasan ini tidak melibatkan Bitcoin, namun jumlah yang hilang sangat besar dan membuat Coincheck terpaksa menangguhkan layanan mereka untuk sementara waktu. Setelah peretasan, Coincheck bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengganti kerugian pengguna.

Kasus selanjutnya adalah Poly Network, merupakan platform yang memungkinkan interoperabilitas antar blockchain. Pada bulan Agustus 2021, Poly Network mengalami peretasan besar, yang mengakibatkan lebih dari $600 juta dicuri. Peretas ini berhasil mengeksploitasi kelemahan di sistem smart contract yang digunakan oleh Poly Network. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah bahwa setelah mencuri dana, peretas tersebut mengembalikan hampir seluruh jumlah yang dicuri, dengan alasan mereka hanya ingin menunjukkan kelemahan dalam sistem. Kasus ini menyoroti pentingnya pengujian dan keamanan smart contract.

Sumber Foto: blog.clover.com

Selain pembobolan yang melibatkan bursa besar, banyak juga kasus penipuan dan peretasan yang melibatkan aplikasi atau platform yang lebih kecil. **Fleeceware** adalah aplikasi yang menawarkan layanan kripto dengan cara yang tidak jelas dan seringkali mengelabui pengguna untuk membayar lebih dari yang diinginkan. Sementara itu, serangan **phishing** digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mencuri informasi pribadi pengguna dengan menyamar sebagai bursa atau layanan kripto yang sah. Pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengarahkan korban untuk memasukkan kredensial mereka di situs palsu.

Banyak bursa dan platform menggunakan dompet panas untuk memfasilitasi transaksi yang cepat, namun dompet panas (yang selalu terhubung ke internet) lebih rentan terhadap serangan peretas dibandingkan dengan dompet dingin (cold wallet), yang tidak terhubung langsung ke internet. Banyak pembobolan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau kurangnya autentikasi dua faktor (2FA). Meskipun banyak peretasan yang terjadi dalam industri cryptocurrency, penting untuk dicatat bahwa teknologi blockchain itu sendiri sangat aman. Keamanan lebih banyak bergantung pada bagaimana pengguna dan platform mengelola akses dan penyimpanan aset mereka.

Terkait persoalan legalitas cryptocurrency, sangat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, dan masih menjadi topik yang berkembang di banyak wilayah. Beberapa negara telah mengadopsi cryptocurrency secara terbuka, sementara yang lain masih ragu atau bahkan melarang penggunaannya.

Beberapa negara yang telah mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah atau memungkinkan penggunaannya secara bebas. Di negara-negara ini, regulasi lebih fokus pada memastikan keamanan transaksi dan mencegah penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Pemerintah El Salvador menganggap Bitcoin sebagai cara untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara yang sebagian besar tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

Kemudian Jepang adalah salah satu negara pertama yang mengatur cryptocurrency melalui peraturan yang jelas. Pada 2017, Jepang mengakui cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai pembayaran yang sah dan mewajibkan bursa untuk mendaftar dan mematuhi standar keamanan tertentu. Lalu Swiss dikenal karena pendekatannya yang ramah terhadap cryptocurrency dan blockchain. Negara ini telah mengadopsi regulasi yang jelas dan memungkinkan perusahaan blockchain berkembang di "Crypto Valley" di Zug. Tetangga Indonesia, yaitu Singapura adalah negara yang sangat progresif dalam hal adopsi cryptocurrency dan blockchain. Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur industri ini dengan cara yang mendukung inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen.

Namun di beberapa negara, cryptocurrency tidak sepenuhnya ilegal tetapi penggunaannya dibatasi atau diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Ini sering kali terkait dengan kekhawatiran terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan volatilitas yang tinggi. Sedangkan India memiliki pendekatan yang agak tidak pasti terhadap cryptocurrency. Meskipun tidak sepenuhnya melarangnya, Bank Sentral India (RBI) sempat melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait cryptocurrency pada tahun 2018 (yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2020). Pemerintah India berencana untuk memperkenalkan regulasi baru mengenai cryptocurrency, yang mencakup kemungkinan larangan terhadap mata uang digital swasta, namun masih dalam tahap pembahasan.

China adalah salah satu negara yang paling ketat dalam hal cryptocurrency. Sejak 2017, China melarang perdagangan dan pertukaran cryptocurrency domestik, serta melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait kripto. Pada 2021, China melarang aktivitas penambangan cryptocurrency di seluruh negeri sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan mengendalikan risiko keuangan. Sedangkan Arab Saudi tidak mengizinkan Cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran. Meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang kepemilikan atau perdagangan cryptocurrency, pemerintah memperingatkan risiko yang terkait dengan kripto.

Beberapa negara yang telah memilih untuk melarang sepenuhnya penggunaan cryptocurrency, sering kali dengan alasan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi, pencucian uang, atau kontrol terhadap sistem keuangan; Seperti Aljazair, Maroko, Mesir dan Bangladesh. Negara-negara ini memiliki larangan keras terhadap penggunaan cryptocurrency. Pembayaran menggunakan cryptocurrency dilarang, dan kegiatan yang melibatkan cryptocurrency dapat dikenakan hukuman pidana.

Di masa depan, kita dapat mengharapkan lebih banyak negara untuk memperkenalkan regulasi yang jelas terkait cryptocurrency, mengingat semakin banyaknya minat dan adopsi terhadap teknologi ini. Negara-negara yang belum memiliki regulasi mungkin akan bergerak menuju pengaturan yang lebih terbuka untuk mencegah risiko dan mengoptimalkan potensi pasar. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk di Eropa, China, dan Amerika Serikat, sedang menjajaki kemungkinan untuk mengeluarkan mata uang digital mereka sendiri (CBDC). Ini dapat mempengaruhi legalitas dan penggunaan cryptocurrency swasta, dengan beberapa negara mungkin lebih cenderung untuk mengembangkan sistem mata uang digital yang lebih terpusat.