Sumber Foto: aswajadewata.com

“Bagi Muslim Syiah, peristiwa Karbala pada tahun 680 M merupakan titik penting yang membentuk identitas politik, tragedi tersebut sebagai simbol perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan kekuasaan. Di banyak wilayah dunia Muslim, konflik Sunni–Syiah juga diperkuat oleh struktur politik negara yang tidak stabil dan sering kali diperbesar oleh kepentingan politik penguasa.”

Perpecahan antara komunitas Muslim Sunni dan Syiah merupakan salah satu fenomena sosial-politik dan teologis paling panjang dalam sejarah Islam. Walaupun secara teologis kedua kelompok tersebut memiliki fondasi keimanan yang relatif sama—yaitu kepercayaan kepada Al-Qur’an, Nabi Muhammad, serta prinsip dasar Islam—perbedaan dalam persoalan kepemimpinan politik setelah wafatnya Nabi Muhammad telah berkembang menjadi konflik identitas, politik, dan ideologi yang berpengaruh besar dalam sejarah dunia Islam hingga masa modern. Banyak studi menunjukkan bahwa konflik Sunni–Syiah tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, propaganda politik, serta kepentingan geopolitik yang berkembang sepanjang sejarah Islam (Nasr, 2006).

Akar historis perpecahan Sunni dan Syiah umumnya ditelusuri pada perdebatan mengenai siapa yang berhak memimpin komunitas Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 M. Sebagian sahabat Nabi mendukung Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui mekanisme musyawarah di Saqifah, sementara kelompok lain meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi (Madelung, 1997). Kelompok yang mendukung Ali kemudian dikenal sebagai “Shi‘at Ali” atau pengikut Ali, yang kemudian berkembang menjadi komunitas Syiah. Sebaliknya, kelompok yang menerima legitimasi kepemimpinan khalifah awal tanpa memandang garis keturunan tertentu berkembang menjadi mayoritas Muslim yang kemudian dikenal sebagai Sunni (Madelung, 1997). Pada tahap awal sejarah Islam, perbedaan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi konflik teologis yang tajam, namun dinamika politik pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah secara bertahap memperkuat identitas sektarian tersebut.

Peristiwa Karbala pada tahun 680 M merupakan titik penting yang membentuk identitas politik dan religius Syiah. Dalam peristiwa tersebut, Husain bin Ali—cucu Nabi Muhammad—terbunuh bersama pengikutnya setelah menolak legitimasi kekhalifahan Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Bagi komunitas Syiah, tragedi Karbala tidak hanya dipandang sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan kekuasaan (Halm, 2004). Narasi tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam ritual keagamaan Syiah, khususnya dalam peringatan Asyura. Sementara itu, dalam tradisi Sunni, peristiwa Karbala tetap dipandang sebagai tragedi sejarah, namun tidak selalu memiliki makna teologis yang sama sebagaimana dalam tradisi Syiah (Nasr, 2006). Perbedaan interpretasi sejarah ini berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif yang berbeda antara kedua komunitas tersebut.

Namun demikian, sejumlah peneliti menegaskan bahwa konflik Sunni–Syiah sering kali diperbesar oleh kepentingan politik penguasa sepanjang sejarah Islam. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah misalnya menggunakan legitimasi religius untuk memperkuat kekuasaan politik mereka, yang pada akhirnya memperdalam polarisasi antara kelompok Sunni dan Syiah (Lapidus, 2014). Dalam banyak kasus, perbedaan teologis digunakan sebagai alat propaganda untuk mendeligitimasi lawan politik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sektarian dalam sejarah Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik teologis, melainkan juga sebagai manifestasi dari perjuangan kekuasaan dan legitimasi politik.

Pada periode modern, dinamika konflik Sunni–Syiah semakin kompleks karena dipengaruhi oleh perkembangan negara bangsa, geopolitik regional, dan persaingan ideologi politik. Revolusi Iran tahun 1979, misalnya, memberikan dimensi baru dalam hubungan Sunni–Syiah karena untuk pertama kalinya sebuah negara modern secara eksplisit mengadopsi sistem pemerintahan berbasis doktrin Syiah. Revolusi tersebut tidak hanya mengubah struktur politik Iran, tetapi juga mempengaruhi persepsi politik di dunia Muslim, khususnya di negara-negara mayoritas Sunni yang memandang revolusi tersebut sebagai tantangan ideologis terhadap tatanan regional (Nasr, 2006). Akibatnya, ketegangan antara negara-negara yang diasosiasikan dengan identitas Sunni dan Syiah sering kali diterjemahkan ke dalam konflik geopolitik yang lebih luas.

Propaganda memainkan peran penting dalam memperkuat perpecahan tersebut. Dalam banyak kasus, media, kelompok politik, maupun aktor negara menggunakan retorika sektarian untuk memobilisasi dukungan politik atau memperkuat identitas kelompok. Studi mengenai konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa retorika sektarian sering kali digunakan untuk menciptakan solidaritas internal sekaligus mendemonisasi kelompok lain (Lynch, 2013). Melalui propaganda tersebut, konflik politik atau geopolitik sering dipresentasikan sebagai konflik teologis antara Sunni dan Syiah, meskipun akar permasalahannya sering kali berkaitan dengan perebutan kekuasaan atau kepentingan strategis.

Selain propaganda politik, faktor sosial dan psikologis juga memainkan peran dalam mempertahankan perpecahan tersebut. Identitas keagamaan sering kali menjadi bagian dari identitas kolektif yang kuat dalam masyarakat Muslim, sehingga perbedaan teologis dapat dengan mudah dimobilisasi untuk menciptakan solidaritas kelompok. Menurut teori identitas sosial, individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu dan membedakan diri dari kelompok lain, terutama ketika identitas tersebut dikaitkan dengan sejarah konflik atau ketidakadilan (Tajfel & Turner, 1979). Dalam konteks Sunni–Syiah, narasi sejarah, ritual keagamaan, serta literatur polemik telah berkontribusi pada pembentukan batas identitas yang relatif kuat antara kedua komunitas tersebut.

Di banyak wilayah dunia Muslim, konflik Sunni–Syiah juga diperkuat oleh struktur politik negara yang tidak stabil. Negara-negara dengan sistem politik yang lemah atau otoriter sering kali memanfaatkan identitas sektarian sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau mengalihkan perhatian publik dari persoalan ekonomi dan sosial. Beberapa studi tentang konflik Irak pasca invasi Amerika Serikat tahun 2003 menunjukkan bahwa kehancuran struktur negara membuka ruang bagi mobilisasi identitas sektarian yang sebelumnya relatif terkendali (Dodge, 2012). Dalam situasi tersebut, kelompok politik dan milisi sering memanfaatkan identitas Sunni atau Syiah sebagai basis legitimasi dan mobilisasi massa.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa konflik Sunni–Syiah tidak selalu mencerminkan hubungan sehari-hari antara komunitas Muslim. Dalam banyak masyarakat Muslim, komunitas Sunni dan Syiah hidup berdampingan secara relatif damai selama berabad-abad. Sejarah Islam mencatat banyak periode di mana interaksi intelektual dan sosial antara ulama Sunni dan Syiah berlangsung secara produktif, termasuk dalam bidang teologi, filsafat, dan hukum Islam (Lapidus, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa konflik sektarian tidak bersifat deterministik atau tidak terhindarkan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial tertentu.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, dinamika konflik Sunni–Syiah juga mengalami transformasi baru. Media sosial dan jaringan komunikasi digital memungkinkan penyebaran propaganda sektarian secara lebih cepat dan luas dibandingkan sebelumnya. Narasi konflik, video kekerasan, maupun literatur polemik dapat menyebar secara viral dan memperkuat persepsi negatif antara kelompok Sunni dan Syiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik sektarian di era modern tidak hanya berlangsung di medan politik atau militer, tetapi juga di ruang informasi dan komunikasi publik (Lynch, 2013).

Meskipun demikian, sejumlah akademisi menekankan bahwa masa depan hubungan Sunni–Syiah sangat bergantung pada kemampuan masyarakat Muslim untuk membangun narasi sejarah dan identitas yang lebih inklusif. Banyak ulama dan intelektual Muslim modern telah menyerukan dialog antar mazhab serta menekankan kesamaan teologis antara Sunni dan Syiah sebagai dasar persatuan umat Islam. Upaya-upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa konflik sektarian tidak hanya merugikan stabilitas politik dunia Muslim, tetapi juga melemahkan posisi umat Islam secara global dalam menghadapi tantangan modernitas, pembangunan ekonomi, dan hubungan internasional (Nasr, 2006).

Dengan demikian, perpecahan antara Sunni dan Syiah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konflik teologis semata. Sejarah menunjukkan bahwa konflik tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor sejarah, politik, propaganda, identitas sosial, dan kepentingan kekuasaan. Narasi sektarian sering kali diperkuat oleh aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu, sementara pengalaman hidup masyarakat Muslim sehari-hari menunjukkan bahwa koeksistensi antara Sunni dan Syiah sebenarnya sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, analisis ilmiah mengenai konflik ini perlu mempertimbangkan dimensi sejarah, politik, dan sosial secara simultan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan Sunni–Syiah dalam dunia Islam kontemporer.

Referensi

• Dodge, T. (2012). Iraq: From War to a New Authoritarianism. London: Routledge.
• Halm, H. (2004). Shi‘a Islam: From Religion to Revolution. Princeton: Markus Wiener Publishers.
• Lapidus, I. M. (2014). A History of Islamic Societies (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
• Lynch, M. (2013). The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: PublicAffairs.
• Madelung, W. (1997). The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge: Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future. New York: W.W. Norton & Company.
• Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey: Brooks/Cole. 

Sumber Foto: indonesiawindow.com

Dalam kajian hubungan internasional, konsep hegemoni merujuk pada kemampuan suatu kekuatan dominan untuk membentuk struktur politik, ekonomi, dan keamanan global sesuai dengan kepentingannya. Sejak berakhirnya Perang Dunia II dan terutama setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, banyak ilmuwan politik berpendapat bahwa dunia memasuki fase yang sering disebut sebagai “unipolar moment”, yaitu periode di mana Amerika Serikat dan sekutu Baratnya memiliki dominasi yang sangat kuat dalam sistem internasional (Krauthammer, 1991). Dominasi tersebut tidak hanya tercermin dalam kekuatan militer dan ekonomi, tetapi juga dalam kemampuan untuk membentuk norma internasional, mempengaruhi institusi global, serta menentukan legitimasi tindakan politik dan militer di tingkat global (Ikenberry, 2011). Namun demikian, dominasi tersebut juga memicu kritik luas dari berbagai akademisi dan pengamat politik yang menilai bahwa hegemoni Barat sering kali diwujudkan melalui praktik intervensi, tekanan politik, serta penggunaan kekuatan militer terhadap negara lain, terutama negara-negara yang dianggap lemah atau tidak sejalan dengan kepentingan geopolitik Barat.

Dalam perspektif teori kritis hubungan internasional, hegemoni tidak hanya dipahami sebagai dominasi militer atau ekonomi, tetapi juga sebagai struktur kekuasaan yang mampu membentuk ideologi dan norma global. Antonio Gramsci menjelaskan bahwa hegemoni terbentuk melalui kombinasi antara kekuatan material dan legitimasi ideologis, di mana kelompok dominan mampu membentuk persepsi umum tentang apa yang dianggap sah, benar, atau normal dalam sistem sosial dan politik (Gramsci, 1971). Dalam konteks hubungan internasional modern, sejumlah akademisi berpendapat bahwa negara-negara Barat telah berhasil membangun sistem global yang tidak hanya mencerminkan kepentingan mereka, tetapi juga menampilkan dominasi tersebut sebagai bagian dari tatanan internasional yang sah dan diperlukan bagi stabilitas dunia (Cox, 1987). Oleh karena itu, kritik terhadap hegemoni Barat sering kali berfokus pada bagaimana kekuasaan global tersebut dijalankan dan bagaimana dampaknya terhadap negara-negara yang berada di luar pusat kekuatan global.

Salah satu aspek yang paling sering menjadi sorotan adalah praktik intervensi terhadap negara lain. Dalam beberapa dekade terakhir, negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, telah melakukan berbagai operasi militer di berbagai kawasan dunia dengan alasan yang beragam, mulai dari perlindungan keamanan nasional, perang melawan terorisme, hingga intervensi kemanusiaan. Namun, banyak akademisi berpendapat bahwa intervensi tersebut sering menimbulkan konsekuensi serius bagi stabilitas politik dan keamanan negara yang menjadi target. Invasi Amerika Serikat ke Irak pada tahun 2003, misalnya, menjadi salah satu contoh paling kontroversial dalam sejarah hubungan internasional modern. Invasi tersebut dilakukan dengan alasan bahwa Irak memiliki senjata pemusnah massal yang dapat mengancam keamanan global, namun setelah operasi militer berlangsung, klaim tersebut tidak terbukti. Situasi ini memicu kritik luas terhadap legitimasi intervensi tersebut serta menimbulkan perdebatan mengenai penggunaan kekuatan militer secara unilateral oleh negara besar (Chomsky, 2003; Stiglitz & Bilmes, 2008).

Selain intervensi militer langsung, berbagai studi historis juga menunjukkan adanya keterlibatan negara-negara Barat dalam operasi rahasia yang bertujuan mempengaruhi kepemimpinan politik di negara lain. Selama era Perang Dingin, badan intelijen Amerika Serikat diketahui terlibat dalam berbagai operasi yang mendukung penggulingan pemerintahan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan Barat. Salah satu contoh yang sering dibahas dalam literatur akademik adalah kudeta di Iran pada tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh setelah ia melakukan nasionalisasi industri minyak Iran. Penelitian sejarah menunjukkan bahwa operasi tersebut dilakukan melalui kerja sama antara badan intelijen Amerika Serikat dan Inggris sebagai bagian dari upaya mempertahankan kepentingan strategis dan ekonomi Barat di kawasan Timur Tengah (Kinzer, 2003). Peristiwa ini sering dijadikan contoh bagaimana kekuatan besar dapat mempengaruhi dinamika politik domestik negara lain demi mempertahankan kepentingan geopolitik mereka.

Selain Iran, berbagai operasi serupa juga dilaporkan terjadi di Amerika Latin selama abad ke-20, termasuk keterlibatan dalam pergantian rezim di Guatemala, Chile, dan negara lainnya. Dalam beberapa kasus, dukungan terhadap kudeta militer atau operasi rahasia tersebut berujung pada konflik politik berkepanjangan serta pelanggaran hak asasi manusia dalam skala besar. Sejumlah peneliti berpendapat bahwa praktik ini mencerminkan pendekatan realis dalam politik internasional, di mana negara kuat menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan pengaruhnya di kawasan strategis tanpa selalu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang bagi stabilitas politik lokal (Mearsheimer, 2018).

Selain melalui operasi militer dan politik, dominasi Barat dalam sistem internasional juga sering dikritik karena kecenderungan untuk bertindak sebagai penentu utama dalam penegakan hukum internasional. Banyak analis berpendapat bahwa negara-negara Barat sering memposisikan diri sebagai penjaga tatanan internasional dan pelindung nilai-nilai universal seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Namun, pada saat yang sama, terdapat kritik bahwa prinsip-prinsip tersebut tidak selalu diterapkan secara konsisten. Dalam beberapa kasus, pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh sekutu strategis Barat sering mendapat respons yang lebih lunak dibandingkan pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang dianggap sebagai lawan politik (Acharya, 2014). Fenomena ini sering disebut sebagai double standards dalam hubungan internasional, yaitu situasi di mana aturan global diterapkan secara selektif tergantung pada kepentingan geopolitik pihak yang berkuasa.

Selain itu, perkembangan teknologi militer modern juga memunculkan bentuk baru dalam penggunaan kekuatan oleh negara besar. Program serangan drone yang digunakan dalam operasi militer di berbagai wilayah konflik menjadi contoh bagaimana teknologi digunakan untuk memperluas jangkauan kekuatan militer tanpa harus mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Meskipun teknologi tersebut dianggap dapat mengurangi risiko bagi personel militer, banyak organisasi hak asasi manusia dan akademisi menyoroti potensi dampaknya terhadap warga sipil serta kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan mematikan di luar wilayah konflik konvensional (Boyle, 2015; United Nations Human Rights Council, 2013).

Dominasi Barat juga tercermin dalam struktur ekonomi global. Sejumlah akademisi berpendapat bahwa institusi keuangan internasional seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia sering mempromosikan kebijakan ekonomi tertentu yang mencerminkan paradigma ekonomi liberal Barat. Kebijakan tersebut sering kali mendorong deregulasi pasar, privatisasi, dan liberalisasi perdagangan sebagai syarat bagi negara berkembang untuk memperoleh bantuan finansial. Meskipun kebijakan ini dalam beberapa kasus berhasil meningkatkan efisiensi ekonomi, kritik juga muncul karena dampaknya terhadap kedaulatan ekonomi negara berkembang serta potensi ketimpangan sosial yang dihasilkan oleh reformasi ekonomi yang terlalu cepat (Harvey, 2005).

Di sisi lain, persepsi mengenai arogansi kekuatan Barat dalam politik internasional juga muncul dari cara negara-negara besar menggunakan kekuatan militer atau tekanan politik terhadap negara yang dianggap lemah. Dalam beberapa kasus, ancaman sanksi ekonomi, intervensi militer, atau tekanan diplomatik digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi kebijakan domestik negara lain. Kritik terhadap praktik ini sering muncul dari negara-negara di kawasan Global South yang menilai bahwa sistem internasional masih didominasi oleh struktur kekuasaan yang tidak sepenuhnya adil dan cenderung menguntungkan negara-negara yang memiliki kekuatan militer dan ekonomi terbesar (Zakaria, 2008).

Perubahan dinamika geopolitik global dalam dua dekade terakhir juga memicu perdebatan mengenai masa depan hegemoni Barat. Munculnya kekuatan ekonomi dan politik baru seperti China, India, dan berbagai negara berkembang lainnya menunjukkan bahwa sistem internasional mulai bergerak menuju struktur yang lebih multipolar. Dalam sistem multipolar tersebut, kekuasaan global tidak lagi terpusat pada satu blok negara, sehingga membuka kemungkinan terciptanya keseimbangan kekuatan yang lebih kompleks. Beberapa akademisi berpendapat bahwa perubahan ini dapat mengurangi dominasi tradisional Barat dan memberikan ruang lebih besar bagi negara-negara berkembang untuk berperan dalam menentukan arah tatanan internasional (Ikenberry, 2018).

Dengan demikian, perdebatan mengenai hegemoni Barat mencerminkan dinamika kompleks dalam politik global modern. Di satu sisi, negara-negara Barat memainkan peran penting dalam membangun institusi internasional dan menjaga stabilitas global. Namun di sisi lain, berbagai praktik intervensi, operasi rahasia, serta dominasi politik dan ekonomi yang dilakukan oleh kekuatan besar sering memicu kritik karena dianggap melanggar prinsip kedaulatan negara dan memperkuat ketimpangan kekuasaan dalam sistem internasional. Oleh karena itu, kajian akademik mengenai hegemoni Barat tidak hanya berfokus pada distribusi kekuatan global, tetapi juga pada pertanyaan yang lebih mendasar mengenai legitimasi, keadilan, dan masa depan tatanan internasional yang lebih inklusif dan seimbang.

Referensi:

•  Acharya, A. (2014). The End of American World Order. Polity Press.
• Boyle, M. J. (2015). The legal and ethical implications of drone warfare. International Journal of Human Rights, 19(2), 105–126.
• Chomsky, N. (2003). Hegemony or Survival: America’s Quest for Global Dominance. Metropolitan Books.
• Cox, R. W. (1987). Production, Power and World Order: Social Forces in the Making of History. Columbia University Press.
• Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Notebooks. International Publishers.
• Harvey, D. (2005). The New Imperialism. Oxford University Press.
• Ikenberry, G. J. (2011). Liberal Leviathan: The Origins, Crisis, and Transformation of the American World Order. Princeton University Press.
• Ikenberry, G. J. (2018). The end of liberal international order? International Affairs, 94(1), 7–23.
• Kinzer, S. (2003). All the Shah’s Men: An American Coup and the Roots of Middle East Terror. John Wiley & Sons.
• Krauthammer, C. (1991). The unipolar moment. Foreign Affairs, 70(1), 23–33.
• Mearsheimer, J. J. (2018). The Great Delusion: Liberal Dreams and International Realities. Yale University Press.
• Stiglitz, J. E., & Bilmes, L. J. (2008). The Three Trillion Dollar War: The True Cost of the Iraq Conflict. W.W. Norton.
• United Nations Human Rights Council. (2013). Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions.
• Zakaria, F. (2008). The Post-American World. W.W. Norton. 

Sumber Karikatur: ceritaberkat.com

Perbedaan antara Sunni dan Syiah merupakan salah satu dinamika paling signifikan dalam sejarah Islam. Secara teologis, kedua komunitas ini berbagi fondasi akidah yang sama: tauhid, kenabian Muhammad SAW, Al-Qur’an sebagai wahyu terakhir, serta kewajiban menjalankan rukun Islam. Namun, sejak abad ke-7 M, perbedaan mengenai kepemimpinan pasca wafat Nabi berkembang menjadi diferensiasi teologis, hukum, dan identitas politik yang kompleks. Studi-studi akademik menunjukkan bahwa konflik Sunni–Syiah lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan legitimasi politik daripada perbedaan prinsip iman yang mendasar (Madelung, 1997; Lapidus, 2014).

Akar historis perbedaan ini bermula pada krisis suksesi tahun 632 M. Setelah wafat Nabi Muhammad, sebagian sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah melalui musyawarah di Saqifah. Tradisi Sunni kemudian menafsirkan peristiwa ini sebagai bentuk ijma’ (konsensus komunitas) yang sah (Lapidus, 2014). Sebaliknya, kelompok yang kemudian dikenal sebagai Syiah berpendapat bahwa Nabi telah memberikan legitimasi khusus kepada Ali bin Abi Thalib, terutama melalui peristiwa Ghadir Khumm. Wilferd Madelung (1997) menegaskan bahwa konflik awal bukanlah pertentangan doktrin teologi, melainkan perselisihan tentang legitimasi politik dan struktur otoritas pasca-kenabian.

Konflik politik semakin kompleks dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, perang antara Ali dan Muawiyah, serta tragedi Karbala tahun 680 M. Peristiwa Karbala—ketika Husain bin Ali terbunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah—menjadi momen pembentukan identitas teologis Syiah. Dalam tradisi Syiah, kesyahidan Husain melambangkan perjuangan abadi melawan tirani (Halm, 2004). Narasi ini membentuk spiritualitas politik yang khas dan memperkuat solidaritas komunitas. Dalam perspektif Sunni, peristiwa tersebut dipandang sebagai tragedi sejarah tanpa konsekuensi doktrinal tentang kemaksuman kepemimpinan (Hourani, 1991).

Perbedaan politik tersebut kemudian berkembang menjadi sistem teologi yang berbeda. Dalam tradisi Sunni, khalifah dipahami sebagai pemimpin politik yang tidak maksum dan tidak memiliki otoritas wahyu. Otoritas agama berkembang melalui konsensus ulama dan metodologi ijtihad (Weiss, 1998). Dalam Syiah Dua Belas Imam (Itsna ‘Asyariyah), imam dipandang maksum dan memiliki otoritas spiritual sekaligus interpretatif atas ajaran agama (Halm, 2004). Perbedaan dalam transmisi hadis dan struktur otoritas keagamaan memperkuat batas identitas ini.

Sepanjang abad pertengahan, rivalitas politik mempertegas polarisasi mazhab. Dinasti Safawi di Persia (abad ke-16) menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara, sementara Kesultanan Utsmani memosisikan diri sebagai pelindung Sunni. Rula Abisaab (2004) menunjukkan bahwa Safawi secara aktif menginstitusionalisasi Syiah untuk membangun identitas politik yang berbeda dari Utsmani. Dengan demikian, perbedaan mazhab menjadi instrumen legitimasi negara dan nasionalisme awal.

Dalam konteks kolonialisme modern, keterlibatan Inggris dan Prancis membawa dimensi struktural baru. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kesultanan Utsmani, kedua kekuatan tersebut membagi wilayah Timur Tengah melalui Perjanjian Sykes–Picot (Yapp, 1987). Inggris menguasai Irak dan Palestina, sementara Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Kebijakan kolonial sering kali memanfaatkan konfigurasi sosial-keagamaan untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Di Irak, Inggris membangun sistem pemerintahan yang didominasi elite Sunni meskipun mayoritas penduduk adalah Syiah. Charles Tripp (2007) menegaskan bahwa ketimpangan politik ini menciptakan warisan ketidakpuasan struktural yang berkontribusi pada ketegangan sektarian jangka panjang. Di Lebanon, Prancis menginstitusionalisasikan sistem politik konfensional berbasis agama, yang membagi jabatan negara berdasarkan identitas sektarian (Gelvin, 2016). Kebijakan ini memperkuat identitas agama sebagai kategori politik formal.

Namun demikian, penting dicatat bahwa konflik Sunni–Syiah telah ada berabad-abad sebelum kolonialisme Eropa. Albert Hourani (1991) menekankan bahwa intervensi kolonial memperkuat fragmentasi sosial yang sudah ada, tetapi tidak menciptakan perbedaan teologis tersebut. Dengan kata lain, Inggris dan Prancis berperan dalam memperdalam segmentasi sosial melalui kebijakan pragmatis, tetapi bukan pencipta utama konflik mazhab.

Dalam era kontemporer, rivalitas geopolitik antara Iran dan Arab Saudi sering dibingkai sebagai konflik Sunni–Syiah, meskipun analisis menunjukkan bahwa kepentingan keamanan regional dan pengaruh politik lebih dominan daripada perbedaan teologi (Nasr, 2006). Konflik di Irak pasca invasi Amerika Serikat tahun 2003 memperlihatkan bagaimana restrukturisasi politik dapat memicu kekerasan sektarian ketika identitas agama dijadikan alat mobilisasi (Tripp, 2007).

Kelompok ekstremis turut memperkuat propaganda kebencian. Organisasi seperti Islamic State menggunakan retorika takfiri untuk mengkafirkan Syiah dan membenarkan kekerasan terhadap mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas agama dapat dimanipulasi sebagai instrumen mobilisasi politik dan militer.

Secara sosiologis, teori identitas sosial menjelaskan bahwa ketika identitas keagamaan melebur dengan identitas politik dan etnis, perbedaan doktrinal kecil dapat dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial (Anderson, 2006). Trauma historis seperti Karbala, pengalaman marginalisasi politik, serta narasi pengkhianatan yang diwariskan lintas generasi membentuk memori kolektif yang memperkuat solidaritas internal sekaligus kecurigaan eksternal.

Dengan demikian, konflik Sunni–Syiah bukanlah konflik iman yang inheren, melainkan hasil interaksi antara sejarah suksesi, konstruksi teologi, legitimasi dinasti, kebijakan kolonial, dan rivalitas geopolitik modern. Inggris dan Prancis memang berperan dalam memperkuat segmentasi sosial melalui kebijakan politik kolonial, tetapi mereka bukan penyebab utama perbedaan teologis tersebut. Propaganda sektarian sepanjang sejarah dilakukan oleh berbagai aktor: dinasti kekuasaan, elite nasional, kelompok ekstremis, dan kekuatan kolonial—masing-masing dengan motif berbeda.

Kesimpulannya, perbedaan Sunni dan Syiah berakar pada krisis politik awal yang berkembang menjadi sistem teologi dan identitas kolektif. Kebencian yang muncul bukan konsekuensi logis dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan hasil konstruksi sosial-politik yang dapat dimobilisasi dalam konteks perebutan kekuasaan. Pendekatan ilmiah dan historis yang proporsional diperlukan untuk menghindari simplifikasi dan teori konspirasi, sekaligus membuka ruang dialog berbasis kesamaan fundamental dalam Islam.

Referensi:

• Abisaab, R. J. (2004). Converting Persia: Religion and power in the Safavid Empire. I.B. Tauris.
• Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso.
• Gelvin, J. L. (2016). The modern Middle East: A history (4th ed.). Oxford University Press.
• Halm, H. (2004). Shi‘ism (2nd ed.). Edinburgh University Press.
• Hourani, A. (1991). A history of the Arab peoples. Faber and Faber.
• Lapidus, I. M. (2014). A history of Islamic societies (3rd ed.). Cambridge University Press.
• Madelung, W. (1997). The succession to Muhammad: A study of the early caliphate. Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton.
• Tripp, C. (2007). A history of Iraq (3rd ed.). Cambridge University Press.
• Weiss, B. G. (1998). The spirit of Islamic law. University of Georgia Press.
• Yapp, M. E. (1987). The making of the modern Near East 1792–1923. Longman. 

Sumber Foto: Malanghits.com

Republik Islam Iran merupakan salah satu aktor paling berpengaruh dan kontroversial dalam politik global kontemporer. Posisi geopolitiknya di Asia Barat, sejarah panjang peradaban Persia, transformasi revolusioner tahun 1979, kapasitas militernya yang berkembang di bawah tekanan sanksi, serta relasi antagonistik dengan Barat menjadikan Iran sebagai studi kasus penting dalam analisis hubungan internasional, politik ideologi, dan ekonomi sanksi. Untuk memahami Iran secara komprehensif, diperlukan pendekatan historis-struktural yang melihat keterkaitan antara sejarah negara, pembentukan ideologi, pembangunan militer, tekanan embargo ekonomi, dan konstruksi narasi global tentangnya.

Sejarah Iran modern tidak dapat dilepaskan dari pengalaman intervensi asing dan modernisasi yang dipaksakan. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Persia (nama resmi sebelum 1935) mengalami tekanan dari Kekaisaran Rusia dan Inggris dalam apa yang dikenal sebagai “Great Game” (Abrahamian, 2008). Intervensi asing tersebut membentuk memori kolektif mengenai kedaulatan yang terancam. Puncak pengalaman traumatis ini terjadi pada tahun 1953 ketika Perdana Menteri Mohammad Mossadegh digulingkan melalui operasi yang didukung CIA dan MI6 setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran (Kinzer, 2003). Peristiwa ini menjadi titik penting dalam pembentukan sentimen anti-Barat di kalangan elite dan masyarakat Iran, yang kelak menjadi fondasi ideologis Revolusi 1979.

Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan mengubah Iran dari monarki pro-Barat menjadi republik teokratis berbasis Syiah. Khomeini memperkenalkan konsep velayat-e faqih (kepemimpinan ulama), yang menempatkan otoritas politik tertinggi di tangan seorang faqih (ahli hukum Islam) (Arjomand, 1988). Transformasi ini bukan sekadar perubahan rezim, melainkan redefinisi total hubungan antara agama dan negara. Iran tidak lagi memosisikan Islam sebagai identitas budaya, tetapi sebagai struktur ideologis dan politik negara. Dalam pidato dan tulisan Khomeini, ditegaskan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, melainkan “a complete system of life and governance” (Khomeini, 1979/2002).

Sejak revolusi, ideologi negara Iran dibangun atas tiga pilar utama: anti-imperialisme, independensi nasional, dan solidaritas terhadap kelompok tertindas (mustazafin). Ideologi ini memengaruhi kebijakan luar negeri Iran yang sering berbenturan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Vali Nasr (2006) menekankan bahwa identitas revolusioner Iran membentuk kebijakan regionalnya, termasuk dukungan terhadap aktor non-negara seperti Hezbollah di Lebanon. Ideologi ini juga memperkuat legitimasi internal, terutama ketika negara menghadapi tekanan eksternal berupa sanksi dan isolasi diplomatik.

Kekuatan militer Iran berkembang dalam konteks isolasi tersebut. Setelah revolusi, Iran menghadapi Perang Iran-Irak (1980–1988), yang menjadi pengalaman formasi penting bagi doktrin pertahanannya. Perang tersebut memperlihatkan kerentanan Iran terhadap embargo persenjataan Barat (Cordesman & Wagner, 1990). Sebagai respons, Iran membangun strategi pertahanan berbasis kemandirian industri militer dan perang asimetris. Struktur militer Iran terdiri dari Angkatan Bersenjata reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC). IRGC dibentuk untuk melindungi revolusi dari ancaman internal dan eksternal dan berkembang menjadi aktor militer sekaligus ekonomi yang sangat berpengaruh (Alfoneh, 2013).

Dalam analisis militer kontemporer, Iran tidak memiliki angkatan udara atau laut yang sebanding dengan kekuatan NATO, namun mengompensasinya melalui pengembangan rudal balistik, drone, dan jaringan proxy regional. Program rudal balistik Iran dipandang sebagai komponen utama doktrin deterrence (Eisenstadt, 2017). Strategi ini memungkinkan Iran menciptakan keseimbangan asimetris terhadap musuh yang lebih unggul secara teknologi. Selain itu, dukungan terhadap kelompok seperti Hezbollah dan milisi di Irak menjadi bagian dari strategi proyeksi kekuatan regional (Wehrey et al., 2009). Pendekatan ini sering digambarkan Barat sebagai “destabilisasi kawasan,” sementara Iran menyebutnya sebagai kebijakan “perlawanan” terhadap hegemoni.

Kondisi ekonomi Iran sangat dipengaruhi oleh sanksi internasional. Sebelum revolusi, ekonomi Iran sangat bergantung pada ekspor minyak. Ketergantungan ini tetap berlanjut pascarevolusi, menjadikan Iran rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan embargo perdagangan. Sanksi Amerika Serikat dimulai sejak krisis penyanderaan 1979 dan diperluas secara signifikan terkait program nuklir Iran pada dekade 2000-an (Maloney, 2015). Sanksi tersebut menargetkan sektor energi, perbankan, dan akses ke sistem keuangan global.

Dampak ekonomi dari sanksi sangat signifikan. Inflasi tinggi, depresiasi mata uang rial, dan kesulitan akses investasi asing menjadi konsekuensi nyata. Namun, studi menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu berhasil mengubah kebijakan strategis Iran (Pape, 1997). Sebagai respons, Iran mengembangkan konsep “Resistance Economy” (eqtesad-e مقاومتی), yang menekankan diversifikasi produksi domestik dan pengurangan ketergantungan pada impor (Khamenei, 2014). Dalam pidatonya, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa ekonomi perlawanan bertujuan “to make the nation invulnerable to sanctions and global shocks” (Khamenei, 2014).

Embargo ekonomi terhadap Iran sering dipresentasikan oleh pemerintah Barat sebagai upaya non-militer untuk menekan kepatuhan terhadap norma internasional, khususnya terkait program nuklir. Namun, sejumlah akademisi berargumen bahwa sanksi ekonomi sering kali berdampak lebih besar pada masyarakat sipil daripada elite politik (Gordon, 2010). Selain itu, sanksi juga memperkuat narasi domestik Iran bahwa negara tersebut menjadi korban hegemoni global, sehingga meningkatkan solidaritas internal terhadap rezim (Takeyh, 2010).

Narasi tentang Iran di media Barat sering menggambarkan negara tersebut sebagai ancaman nuklir dan sponsor terorisme. Edward Said (1978) dalam konsep Orientalism menjelaskan bagaimana representasi Timur di Barat sering kali diproduksi melalui lensa stereotip dan kepentingan geopolitik. Dalam konteks Iran, konstruksi narasi ancaman sering kali mengabaikan kompleksitas internal negara tersebut. Meski demikian, penting pula dicatat bahwa kebijakan luar negeri Iran sendiri bersifat konfrontatif dan memperkuat persepsi ancaman di mata Barat (Nasr, 2006).

Hubungan antara propaganda dan ideologi bersifat timbal balik. Di satu sisi, Barat menggunakan narasi ancaman untuk membenarkan sanksi dan tekanan diplomatik; di sisi lain, Iran menggunakan narasi victimhood untuk memperkuat legitimasi ideologisnya. Dinamika ini menciptakan lingkaran antagonisme yang saling memperkuat. Dalam analisis hubungan internasional, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep security dilemma, di mana langkah defensif satu pihak dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lain (Jervis, 1978).

Secara keseluruhan, sejarah Iran modern menunjukkan keterkaitan erat antara pengalaman intervensi asing, pembentukan ideologi revolusioner, pembangunan kekuatan militer berbasis asimetri, serta respons ekonomi terhadap embargo. Iran bukan sekadar negara yang ditekan sanksi atau negara yang mengancam stabilitas regional; ia merupakan entitas politik dengan memori sejarah yang kuat, ideologi yang terstruktur, dan strategi bertahan dalam sistem internasional yang kompetitif. Pendekatan akademik yang komprehensif harus melihat Iran sebagai hasil interaksi antara faktor domestik dan internasional, bukan sekadar objek propaganda atau stereotip geopolitik.

Referensi:

• Abrahamian, E. (2008). A history of modern Iran. Cambridge University Press.
• Alfoneh, A. (2013). Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship. AEI Press.
• Arjomand, S. A. (1988). The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran. Oxford University Press.
• Cordesman, A. H., & Wagner, A. R. (1990). The lessons of modern war, Volume II: The Iran–Iraq War. Westview Press.
• Eisenstadt, M. (2017). The strategic culture of the Islamic Republic of Iran. Middle East Policy, 24(1), 7–21.
• Gordon, J. (2010). Invisible war: The United States and the Iraq sanctions. Harvard University Press.
• Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167–214.
• Khamenei, A. (2014). Resistance economy: Theoretical and practical guidelines. Tehran: Islamic Republic Publications.
• Kinzer, S. (2003). All the Shah’s men: An American coup and the roots of Middle East terror. Wiley.
• Khomeini, R. (2002). Islamic government: Governance of the jurist (H. Algar, Trans.). Alhoda. (Original work published 1979).
• Maloney, S. (2015). Iran’s political economy since the revolution. Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton.
• Pape, R. A. (1997). Why economic sanctions do not work. International Security, 22(2), 90–136.
• Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
• Takeyh, R. (2010). Guardians of the revolution: Iran and the world in the age of the Ayatollahs. Oxford University Press.
• Wehrey, F., et al. (2009). Dangerous but not omnipotent: Exploring the reach and limitations of Iranian power in the Middle East. RAND Corporation. 

Sumber Foto: depositphotos.com

Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan sebuah ironi besar dalam politik global: banyak negara yang secara formal menyebut diri sebagai “negara Muslim” justru gagal menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan dan orientasi kekuasaannya. Islam yang seharusnya menjadi sumber etika publik—yang menekankan keadilan (al-‘adl), amanah, keberpihakan pada yang tertindas (mustadh’afin), dan persaudaraan (ukhuwah)—kerap direduksi menjadi simbol, seremoni, dan legitimasi politik belaka. Sementara dalam praktik nyata, kepentingan mempertahankan tahta dan akumulasi kekayaan elite sering kali jauh lebih dominan dibanding solidaritas terhadap umat yang tertindas.

Salah satu contoh paling nyata adalah isu Palestina. Penderitaan rakyat di Gaza Strip dan wilayah lain di Palestina telah berlangsung puluhan tahun. Namun respons banyak pemerintah di dunia Muslim cenderung retoris dan minimalis. Pernyataan keras di forum internasional sering tidak diikuti langkah konkret: tekanan diplomatik yang konsisten, kebijakan ekonomi yang tegas, atau dukungan nyata yang terukur. Bahkan sebagian negara memilih menormalisasi hubungan dengan Israel atas nama stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.

Di sisi lain, relasi strategis dengan Amerika Serikat menjadi pilar utama keamanan rezim bagi sejumlah pemerintahan. Kerja sama militer, penjualan senjata, dukungan intelijen, hingga perlindungan politik di forum internasional menjadi “asuransi kekuasaan” bagi elite yang khawatir kehilangan legitimasi domestik. Dalam konteks geopolitik, tentu setiap negara berhak menjalin hubungan luar negeri sesuai kepentingannya. Namun persoalannya bukan sekadar soal diplomasi, melainkan soal orientasi moral: apakah hubungan tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan, atau semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya lingkaran tertentu?

Islam tidak melarang kerja sama lintas agama atau bangsa. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW membangun Piagam Madinah sebagai kontrak sosial yang inklusif. Artinya, kolaborasi bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kolaborasi itu dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan dan solidaritas kemanusiaan. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan rezim membuat negara memilih diam terhadap penindasan, di situlah nilai-nilai Islam tereduksi menjadi slogan kosong.

Akibat dari orientasi kekuasaan semacam ini sangat serius. Pertama, dunia Muslim menjadi terbelah. Alih-alih membangun posisi tawar kolektif, negara-negara Muslim justru terfragmentasi oleh aliansi yang saling bertentangan. Sebagian condong pada blok tertentu, sebagian lainnya mengambil posisi berbeda, dan persatuan yang sering digaungkan dalam retorika tidak pernah benar-benar terwujud dalam kebijakan strategis. Perpecahan ini membuat umat Islam kehilangan kekuatan negosiasi global.

Kedua, masyarakat Muslim menjadi tidak terlindungi. Ketika negara-negara yang seharusnya memiliki kedekatan moral dan historis gagal menunjukkan solidaritas nyata, komunitas Muslim di berbagai wilayah konflik merasa sendirian. Mereka mudah menjadi objek permainan geopolitik kekuatan besar. Politik “divide and rule” menjadi efektif karena tidak ada konsensus kolektif yang kuat. Perbedaan mazhab, etnis, dan kepentingan nasional diperbesar, sementara kepentingan bersama diabaikan.

Ketiga, krisis kepercayaan tumbuh di akar rumput. Rakyat melihat kontras tajam antara kemewahan elite dan penderitaan sesama Muslim di wilayah konflik. Mereka menyaksikan bagaimana isu agama sering dipakai untuk mobilisasi politik domestik, tetapi di tingkat internasional nilai yang sama tidak diperjuangkan dengan konsisten. Ketika hipokrisi ini menjadi terang, legitimasi moral pemerintah pun terkikis. Yang tersisa adalah kekuasaan yang bertumpu pada kekuatan aparat, bukan kepercayaan rakyat.

Saya berpendapat bahwa persoalan ini pada dasarnya adalah krisis kepemimpinan moral dan krisis visi kolektif. Banyak negara Muslim terjebak dalam paradigma keamanan sempit: mempertahankan stabilitas rezim dianggap lebih penting daripada memperjuangkan keadilan yang lebih luas. Padahal dalam jangka panjang, stabilitas tanpa keadilan adalah ilusi. Ketidakadilan global akan terus memicu konflik, radikalisasi, dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya juga mengancam stabilitas domestik.

Lebih jauh, ketergantungan berlebihan pada kekuatan besar membuat kedaulatan menjadi relatif. Ketika keamanan dan ekonomi sangat bergantung pada satu atau dua negara adidaya, ruang untuk mengambil sikap independen menjadi terbatas. Inilah celah yang memungkinkan strategi pecah belah bekerja. Dengan memanfaatkan perbedaan kepentingan dan ambisi elite, kekuatan eksternal dapat memengaruhi arah politik kawasan.

Namun saya juga meyakini bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Di banyak negara Muslim, masyarakat sipil menunjukkan solidaritas lintas batas. Gerakan kemanusiaan, kampanye boikot, penggalangan dana, dan advokasi internasional membuktikan bahwa nilai empati dan persaudaraan masih hidup. Ini menunjukkan bahwa problem utama bukan pada ajaran Islam atau pada umatnya secara keseluruhan, melainkan pada struktur kekuasaan dan orientasi elite politik.

Solusi tentu tidak sederhana. Dunia Muslim membutuhkan kepemimpinan yang berani menyeimbangkan kepentingan nasional dengan prinsip keadilan universal. Tidak berarti harus memutus seluruh hubungan diplomatik dengan negara mana pun, tetapi harus ada batas moral yang jelas. Kerja sama ekonomi dan keamanan tidak boleh membungkam suara terhadap penindasan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan luar negeri juga perlu diperkuat agar keputusan strategis tidak hanya ditentukan oleh segelintir elite.

Selain itu, integrasi ekonomi dan politik antarnegara Muslim perlu ditingkatkan agar ketergantungan pada kekuatan eksternal berkurang. Dengan memperkuat kerja sama intra-kawasan, posisi tawar kolektif bisa meningkat. Persatuan tidak cukup diwujudkan dalam konferensi dan deklarasi, tetapi harus terimplementasi dalam kebijakan nyata yang saling menguatkan.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat pilihan-pilihan yang diambil hari ini. Kekuasaan yang dipertahankan dengan mengorbankan solidaritas mungkin memberikan kenyamanan jangka pendek, tetapi meninggalkan luka panjang dalam kesadaran kolektif umat. Jika negara-negara Muslim ingin dihormati di panggung dunia, mereka harus terlebih dahulu konsisten dengan nilai yang mereka klaim sebagai identitas. Tanpa itu, perpecahan akan terus melebar, dan umat akan tetap rentan terhadap politik pecah belah kekuatan besar. 

Sumber Foto : kompas.com | Sejumlah personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019

Di dalam negara hukum, polisi bukan sekadar aparat berseragam. Ia adalah simbol hadirnya negara dalam kehidupan sehari-hari warga. Ia adalah wajah pertama yang ditemui ketika seseorang mencari keadilan. Di Indonesia, simbol itu bernama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Namun hari ini, simbol itu retak. Kepercayaan publik terkikis, wibawa moral memudar, dan legitimasi sosial berada di titik nadir yang mengkhawatirkan.

Opini ini tajam, karena situasinya memang tidak lagi bisa dibungkus dengan bahasa normatif dan diplomatis. Terlalu banyak peristiwa, terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak harapan yang dikhianati. Kritik terhadap Polri bukanlah serangan terhadap individu polisi yang masih menjaga integritasnya. Justru sebaliknya: kritik ini adalah upaya menyelamatkan institusi dari pembusukan yang semakin sistemik.

# Institusi yang Seolah Tak Pernah Belajar

Sejak reformasi 1998, harapan publik membumbung tinggi. Pemisahan Polri dari militer membuka jalan bagi transformasi menuju polisi sipil yang profesional, akuntabel, dan demokratis. Namun lebih dari dua dekade berlalu, publik masih menyaksikan pola yang berulang: skandal, klarifikasi, janji evaluasi, lalu senyap tanpa perubahan mendasar.

Masalah terbesar bukan semata pada banyaknya pelanggaran, melainkan pada kegagalan institusi untuk belajar dari pelanggaran itu. Setiap kasus besar selalu disebut sebagai “oknum”. Setiap tragedi selalu digambarkan sebagai penyimpangan individu. Tetapi jika penyimpangan terjadi berulang, lintas wilayah, lintas pangkat, lintas generasi, maka pertanyaannya bukan lagi tentang oknum—melainkan tentang sistem.

Institusi yang sehat akan menjadikan krisis sebagai momentum pembenahan. Institusi yang sakit justru menjadikan krisis sebagai ancaman terhadap citra, sehingga energi lebih banyak dihabiskan untuk mengendalikan opini daripada memperbaiki substansi. Pola defensif ini membuat publik merasa bahwa Polri tidak benar-benar merefleksikan dirinya.

Ketika masyarakat melihat pola yang sama muncul berkali-kali—rekayasa perkara, kekerasan berlebihan, konflik kepentingan, hingga perlindungan terhadap sesama aparat—maka kesimpulan yang muncul sederhana: institusi ini tidak belajar.

# Korupsi yang Mengakar: Dari Meja Laporan hingga Elite

Korupsi dalam lembaga penegak hukum adalah bentuk pengkhianatan paling telanjang terhadap keadilan. Jika pejabat pembangunan korup, yang dirugikan adalah infrastruktur. Jika pejabat kesehatan korup, yang dirugikan adalah pelayanan publik. Tetapi jika aparat penegak hukum korup, yang hancur adalah kepercayaan terhadap sistem keadilan itu sendiri.

Di tingkat bawah, masyarakat tidak asing dengan praktik “uang damai”, pungutan liar, atau negosiasi perkara. Banyak warga kecil yang merasa proses hukum bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang mampu membayar lebih. Di tingkat atas, publik berkali-kali dikejutkan oleh kasus pejabat tinggi yang terseret skandal besar, memamerkan gaya hidup mewah yang tak sebanding dengan penghasilan resmi.

Yang paling berbahaya adalah normalisasi. Ketika praktik korup dianggap “rahasia umum”, ketika masyarakat sudah pasrah dengan kalimat, “ya memang begitu sistemnya”, maka sesungguhnya korupsi telah menjadi budaya. Ia tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai mekanisme tak tertulis yang diterima.

Budaya korupsi ini menghancurkan moral internal. Polisi yang jujur justru terpinggirkan. Mereka yang idealis dianggap naif. Sistem promosi sering kali lebih ditentukan oleh loyalitas dan jaringan daripada rekam jejak integritas. Dalam kondisi seperti ini, reformasi prosedural tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah revolusi budaya organisasi.

# Runtuhnya Kepercayaan Publik: Dari Sinisme ke Keputusasaan

Kepercayaan adalah fondasi legitimasi. Tanpa kepercayaan, kewenangan hanyalah paksaan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menunjukkan gejala sinisme yang semakin kuat terhadap penegakan hukum. Media sosial dipenuhi komentar skeptis setiap kali kasus besar muncul. Banyak orang tidak lagi bertanya, “apa yang terjadi?”, melainkan langsung menyimpulkan, “pasti ada permainan”.

Sinisme ini lahir dari pengalaman kolektif. Ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan serius. Ketika kasus yang melibatkan orang kuat berjalan lambat atau berakhir tanpa kejelasan. Ketika rakyat kecil diproses cepat dan keras, sementara elite bisa bernegosiasi.

Lebih parah lagi, banyak warga memilih untuk tidak melapor karena merasa percuma. Mereka menghindari proses hukum karena takut dipersulit atau diperas. Dalam jangka panjang, ini menciptakan masyarakat yang menjauh dari hukum formal. Penyelesaian sengketa dilakukan secara informal, kadang bahkan melalui kekerasan massa.

Jika kondisi ini dibiarkan, negara hukum hanya akan menjadi slogan konstitusional tanpa makna nyata. Kepercayaan yang hilang tidak mudah dipulihkan. Ia memerlukan konsistensi panjang dan keberanian untuk membongkar kebusukan internal.

# Keberpihakan pada Kekuasaan dan Modal

Salah satu kritik paling tajam terhadap Polri adalah persepsi bahwa institusi ini lebih responsif terhadap kepentingan kekuasaan dan pemilik modal dibanding rakyat biasa. Dalam banyak kasus yang bersinggungan dengan politik atau ekonomi besar, penanganannya sering dipersepsikan tidak independen.

Polri berada di bawah presiden dalam struktur pemerintahan. Secara administratif, ini wajar. Namun secara moral dan profesional, polisi seharusnya berdiri netral. Ketika kritik terhadap pemerintah cepat diproses secara hukum, sementara dugaan pelanggaran oleh elite politik berjalan lambat, publik melihat ketimpangan.

Bagi masyarakat miskin, pengalaman hukum sering terasa berbeda. Akses bantuan hukum terbatas. Aparat memiliki diskresi luas. Proses terasa kaku dan tidak empatik. Dalam relasi yang timpang ini, hukum tampak lebih sebagai alat kontrol daripada alat perlindungan.

Persepsi “tajam ke bawah, tumpul ke atas” bukan sekadar slogan emosional. Ia adalah ringkasan dari pengalaman sosial yang berulang. Dan selama persepsi itu tidak dibantah dengan tindakan nyata, ia akan terus menguat.

# Polri dan Kehancuran Legitimasi Hukum

Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang terhadap legitimasi hukum itu sendiri. Jika polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum kehilangan kepercayaan, maka seluruh rantai peradilan ikut terdampak. Penyidikan yang diragukan akan merusak proses penuntutan. Penuntutan yang lemah akan memengaruhi putusan pengadilan.

Ketika masyarakat percaya bahwa hukum bisa “diatur”, maka hukum kehilangan sifat normatifnya. Ia tidak lagi dipandang sebagai standar objektif, melainkan sebagai komoditas yang bisa dinegosiasikan. Dalam situasi seperti ini, moral publik ikut tergerus. Orang tidak lagi bertanya apakah sesuatu itu adil, melainkan apakah sesuatu itu menguntungkan.

Krisis legitimasi ini bukan hanya masalah citra. Ia adalah ancaman terhadap stabilitas sosial. Negara tanpa kepercayaan pada hukum akan mudah terjebak dalam konflik horizontal, vigilantisme, dan fragmentasi sosial.

# Jalan Keluar: Reformasi Radikal, Bukan Kosmetik

Menghadapi krisis sebesar ini, solusi tambal sulam tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi radikal dan menyeluruh.

Pertama, penguatan pengawasan eksternal yang independen dan transparan. Mekanisme pengawasan internal sering kali tidak dipercaya karena dianggap konflik kepentingan. Lembaga pengawas eksternal harus memiliki kewenangan nyata, akses data, dan perlindungan politik.

Kedua, reformasi sistem promosi dan karier berbasis integritas. Rekam jejak pelanggaran harus berdampak langsung pada karier. Penghargaan harus diberikan pada aparat yang berani menolak praktik korup.

Ketiga, transparansi proses hukum melalui digitalisasi terbuka. Publik harus bisa memantau perkembangan kasus secara real time, dengan batasan yang wajar demi kerahasiaan penyidikan.

Keempat, pembatasan keterlibatan dalam wilayah abu-abu yang berpotensi konflik kepentingan. Keterkaitan dengan bisnis, proyek, atau politik praktis harus diminimalkan secara tegas.

Kelima, pendidikan ulang nilai dasar kepolisian. Hak asasi manusia, pelayanan publik, dan empati sosial harus menjadi inti kurikulum, bukan sekadar pelengkap.

# Penutup: Menyelamatkan Institusi dari Dirinya Sendiri

Polri adalah institusi vital. Tanpa polisi yang profesional dan dipercaya, mustahil membangun masyarakat yang tertib dan adil. Tetapi mempertahankan institusi tanpa memperbaikinya adalah bentuk pembiaran terhadap kehancuran moral.

Kritik keras ini lahir dari kepedulian. Karena jika Polri terus berjalan tanpa perubahan mendasar, maka jurang antara rakyat dan aparat akan semakin dalam. Dan ketika jurang itu tak lagi bisa dijembatani, negara hukum hanya akan menjadi mitos.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah masyarakat masih percaya pada polisi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Polri masih mau memperjuangkan kepercayaan itu, dengan membongkar kebusukan internalnya sendiri?

Jika jawabannya ya, maka reformasi harus dimulai sekarang—secara jujur, terbuka, dan tanpa kompromi. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru menjadi penyebab runtuhnya kepercayaan terhadap hukum di negeri ini. 

Sumber Foto: radarsampit.jawapos.com | Presiden RI Prabowo Subianto saat di KTT Palestina yang digelar di United Nations General Assembly Building, Newyork

Kepemimpinan nasional selalu hadir dengan harapan. Ketika pasangan Prabowo–Gibran memegang mandat rakyat, ekspektasi publik tidak hanya bertumpu pada stabilitas politik, tetapi juga pada arah kebijakan yang tegas, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh tekanan geopolitik, kepemimpinan diuji bukan hanya oleh kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketegasan dalam memperjuangkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Opini ini mencoba memotret secara kritis tiga aspek penting: pertama, arah kebijakan luar negeri khususnya dalam isu impor besar-besaran dan posisi tawar Indonesia dalam lobi dengan Amerika Serikat; kedua, dinamika kebijakan dalam negeri terutama terkait komitmen terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan ketiga, kebijakan investasi dan bisnis yang dinilai sarat kepentingan internal kekuasaan. Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mendeligitimasi pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik yang sehat dalam sistem demokrasi.

# Kebijakan Luar Negeri dan Tantangan Posisi Tawar

Dalam tradisi politik luar negeri Indonesia, prinsip “bebas dan aktif” selalu menjadi pijakan. Sejak era awal kemerdekaan hingga kini, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun dalam praktiknya, kebijakan luar negeri sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan domestik yang mendesak, terutama dalam sektor pangan, energi, dan industri strategis.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat selalu berada dalam spektrum yang kompleks: mitra dagang, mitra pertahanan, sekaligus representasi kekuatan ekonomi global yang dominan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, muncul persepsi bahwa dalam beberapa isu strategis, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan Washington terlihat kurang kuat.

Salah satu indikator yang sering dikritik adalah kecenderungan impor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik pangan, alat utama sistem persenjataan, maupun produk teknologi tinggi. Impor memang bukan sesuatu yang haram dalam ekonomi modern. Namun, ketika impor menjadi solusi utama alih-alih opsi terakhir, maka muncul pertanyaan: di mana keberpihakan pada kemandirian nasional?

Dalam lobi perdagangan internasional, negara dengan ketergantungan impor tinggi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Ketika akses terhadap pasar, teknologi, atau pembiayaan luar negeri sangat dibutuhkan, maka ruang manuver diplomasi menjadi sempit. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah, seharusnya memiliki leverage yang signifikan. Sayangnya, leverage ini belum selalu diterjemahkan menjadi negosiasi yang menguntungkan secara optimal.

Kritik yang muncul adalah bahwa kebijakan impor besar-besaran berpotensi memperlemah industri domestik, menciptakan ketergantungan struktural, dan dalam jangka panjang menggerus kapasitas produksi nasional. Jika kebijakan luar negeri tidak terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, maka diplomasi ekonomi hanya menjadi pintu masuk produk asing, bukan sarana memperluas ekspor dan transfer teknologi.

Harapan publik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran sebenarnya cukup jelas: Indonesia harus tampil lebih percaya diri di panggung global. Diplomasi tidak hanya soal menjaga hubungan baik, tetapi juga soal mempertahankan kepentingan strategis. Dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, anggota aktif di berbagai forum multilateral, serta pasar domestik yang besar sebagai alat tawar yang kuat.

# TKDN dan Kemandirian Industri yang Mulai Tergeser

Pada periode pemerintahan sebelumnya, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong penggunaan produk lokal. TKDN bukan sekadar regulasi administratif, melainkan simbol keberpihakan pada industri nasional. Kebijakan ini mendorong perusahaan, termasuk asing, untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produksi mereka di Indonesia.

Namun, dalam dinamika kebijakan terbaru, muncul kesan bahwa fokus terhadap TKDN mulai mengalami pergeseran. Dalam beberapa sektor, relaksasi aturan atau pengecualian tertentu memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen terhadap produk dalam negeri melemah. Padahal, TKDN memiliki dampak strategis; (1) Meningkatkan daya saing industri nasional. (2) Menciptakan lapangan kerja. (3) Mengurangi defisit neraca perdagangan. (4) Memperkuat ekosistem manufaktur domestik.

Ketika kebijakan impor diperluas sementara TKDN dilonggarkan, pesan yang tertangkap publik adalah inkonsistensi arah pembangunan industri. Indonesia selama ini berbicara tentang hilirisasi, industrialisasi, dan kedaulatan ekonomi. Namun, industrialisasi tidak akan tumbuh kuat jika pasar domestik justru dibanjiri produk impor tanpa proteksi atau insentif yang memadai bagi produsen lokal.

Kritik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran dalam konteks ini bukan pada niat, melainkan pada konsistensi implementasi. Apakah pemerintah benar-benar menempatkan industri nasional sebagai prioritas? Atau justru memilih jalan cepat melalui impor demi stabilitas jangka pendek?

Harapannya, TKDN tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Negara-negara maju pun pernah menerapkan kebijakan proteksi industri pada tahap awal pertumbuhan mereka. Tanpa keberpihakan yang jelas, Indonesia berisiko terjebak dalam posisi sebagai pasar, bukan produsen.

# Investasi dan Bayang-Bayang Kepentingan Kekuasaan

Investasi adalah mesin pertumbuhan. Pemerintah tentu membutuhkan arus modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi. Namun, investasi yang sehat harus ditopang oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kritik yang berkembang di ruang publik adalah adanya persepsi bahwa sebagian kebijakan investasi dan bisnis terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ketika proyek-proyek strategis atau konsesi bisnis diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik, maka muncul pertanyaan tentang fairness dan kompetisi yang sehat.

Dalam sistem demokrasi, konflik kepentingan bukan sekadar isu moral, tetapi juga isu ekonomi. Pasar yang tidak kompetitif akan menghasilkan inefisiensi, biaya tinggi, dan akhirnya membebani masyarakat. Jika kebijakan investasi dianggap sarat kepentingan internal kekuasaan, maka kepercayaan publik bisa terkikis.

Pemerintahan Prabowo–Gibran memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa arah investasi benar-benar berbasis kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok. Transparansi dalam proses tender, pengawasan publik, dan penguatan lembaga antikorupsi menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi kebijakan.

Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: pembangunan harus inklusif. Peluang usaha harus terbuka bagi pelaku UMKM, industri nasional, dan investor yang berkomitmen pada transfer teknologi dan penciptaan nilai tambah lokal.

# Antara Stabilitas dan Kedaulatan

Tidak dapat dipungkiri, setiap pemerintahan menghadapi dilema antara menjaga stabilitas jangka pendek dan membangun kedaulatan jangka panjang. Impor bisa menjadi solusi cepat untuk menekan inflasi. Relaksasi aturan bisa mempercepat investasi. Namun, jika langkah-langkah tersebut tidak diimbangi strategi struktural, maka Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan.

Kepemimpinan Prabowo–Gibran berada di persimpangan sejarah. Dengan latar belakang militer dan pengalaman politik yang panjang, Prabowo memiliki modal untuk bersikap tegas di panggung internasional. Sementara Gibran, sebagai representasi generasi muda, diharapkan membawa inovasi dan keberanian dalam reformasi kebijakan.

Kritik terhadap lemahnya posisi tawar dalam lobi dengan Amerika Serikat seharusnya menjadi refleksi untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Indonesia perlu memaksimalkan kekuatan domestik pasar besar, sumber daya alam strategis, dan posisi geopolitik sebagai alat negosiasi.