Sumber Foto: depositphotos.com

Salah satu contoh paling nyata adalah isu Palestina. Penderitaan rakyat di Gaza Strip dan wilayah lain di Palestina telah berlangsung puluhan tahun. Namun respons banyak pemerintah di dunia Muslim cenderung retoris dan minimalis. Pernyataan keras di forum internasional sering tidak diikuti langkah konkret: tekanan diplomatik yang konsisten, kebijakan ekonomi yang tegas, atau dukungan nyata yang terukur. Bahkan sebagian negara memilih menormalisasi hubungan dengan Israel atas nama stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.

Di sisi lain, relasi strategis dengan Amerika Serikat menjadi pilar utama keamanan rezim bagi sejumlah pemerintahan. Kerja sama militer, penjualan senjata, dukungan intelijen, hingga perlindungan politik di forum internasional menjadi “asuransi kekuasaan” bagi elite yang khawatir kehilangan legitimasi domestik. Dalam konteks geopolitik, tentu setiap negara berhak menjalin hubungan luar negeri sesuai kepentingannya. Namun persoalannya bukan sekadar soal diplomasi, melainkan soal orientasi moral: apakah hubungan tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan, atau semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya lingkaran tertentu?

Islam tidak melarang kerja sama lintas agama atau bangsa. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW membangun Piagam Madinah sebagai kontrak sosial yang inklusif. Artinya, kolaborasi bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kolaborasi itu dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan dan solidaritas kemanusiaan. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan rezim membuat negara memilih diam terhadap penindasan, di situlah nilai-nilai Islam tereduksi menjadi slogan kosong.

Akibat dari orientasi kekuasaan semacam ini sangat serius. Pertama, dunia Muslim menjadi terbelah. Alih-alih membangun posisi tawar kolektif, negara-negara Muslim justru terfragmentasi oleh aliansi yang saling bertentangan. Sebagian condong pada blok tertentu, sebagian lainnya mengambil posisi berbeda, dan persatuan yang sering digaungkan dalam retorika tidak pernah benar-benar terwujud dalam kebijakan strategis. Perpecahan ini membuat umat Islam kehilangan kekuatan negosiasi global.

Kedua, masyarakat Muslim menjadi tidak terlindungi. Ketika negara-negara yang seharusnya memiliki kedekatan moral dan historis gagal menunjukkan solidaritas nyata, komunitas Muslim di berbagai wilayah konflik merasa sendirian. Mereka mudah menjadi objek permainan geopolitik kekuatan besar. Politik “divide and rule” menjadi efektif karena tidak ada konsensus kolektif yang kuat. Perbedaan mazhab, etnis, dan kepentingan nasional diperbesar, sementara kepentingan bersama diabaikan.

Ketiga, krisis kepercayaan tumbuh di akar rumput. Rakyat melihat kontras tajam antara kemewahan elite dan penderitaan sesama Muslim di wilayah konflik. Mereka menyaksikan bagaimana isu agama sering dipakai untuk mobilisasi politik domestik, tetapi di tingkat internasional nilai yang sama tidak diperjuangkan dengan konsisten. Ketika hipokrisi ini menjadi terang, legitimasi moral pemerintah pun terkikis. Yang tersisa adalah kekuasaan yang bertumpu pada kekuatan aparat, bukan kepercayaan rakyat.

Saya berpendapat bahwa persoalan ini pada dasarnya adalah krisis kepemimpinan moral dan krisis visi kolektif. Banyak negara Muslim terjebak dalam paradigma keamanan sempit: mempertahankan stabilitas rezim dianggap lebih penting daripada memperjuangkan keadilan yang lebih luas. Padahal dalam jangka panjang, stabilitas tanpa keadilan adalah ilusi. Ketidakadilan global akan terus memicu konflik, radikalisasi, dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya juga mengancam stabilitas domestik.

Lebih jauh, ketergantungan berlebihan pada kekuatan besar membuat kedaulatan menjadi relatif. Ketika keamanan dan ekonomi sangat bergantung pada satu atau dua negara adidaya, ruang untuk mengambil sikap independen menjadi terbatas. Inilah celah yang memungkinkan strategi pecah belah bekerja. Dengan memanfaatkan perbedaan kepentingan dan ambisi elite, kekuatan eksternal dapat memengaruhi arah politik kawasan.

Namun saya juga meyakini bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Di banyak negara Muslim, masyarakat sipil menunjukkan solidaritas lintas batas. Gerakan kemanusiaan, kampanye boikot, penggalangan dana, dan advokasi internasional membuktikan bahwa nilai empati dan persaudaraan masih hidup. Ini menunjukkan bahwa problem utama bukan pada ajaran Islam atau pada umatnya secara keseluruhan, melainkan pada struktur kekuasaan dan orientasi elite politik.

Solusi tentu tidak sederhana. Dunia Muslim membutuhkan kepemimpinan yang berani menyeimbangkan kepentingan nasional dengan prinsip keadilan universal. Tidak berarti harus memutus seluruh hubungan diplomatik dengan negara mana pun, tetapi harus ada batas moral yang jelas. Kerja sama ekonomi dan keamanan tidak boleh membungkam suara terhadap penindasan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan luar negeri juga perlu diperkuat agar keputusan strategis tidak hanya ditentukan oleh segelintir elite.

Selain itu, integrasi ekonomi dan politik antarnegara Muslim perlu ditingkatkan agar ketergantungan pada kekuatan eksternal berkurang. Dengan memperkuat kerja sama intra-kawasan, posisi tawar kolektif bisa meningkat. Persatuan tidak cukup diwujudkan dalam konferensi dan deklarasi, tetapi harus terimplementasi dalam kebijakan nyata yang saling menguatkan.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat pilihan-pilihan yang diambil hari ini. Kekuasaan yang dipertahankan dengan mengorbankan solidaritas mungkin memberikan kenyamanan jangka pendek, tetapi meninggalkan luka panjang dalam kesadaran kolektif umat. Jika negara-negara Muslim ingin dihormati di panggung dunia, mereka harus terlebih dahulu konsisten dengan nilai yang mereka klaim sebagai identitas. Tanpa itu, perpecahan akan terus melebar, dan umat akan tetap rentan terhadap politik pecah belah kekuatan besar. 

Sumber Foto : kompas.com | Sejumlah personel Brimob Polri mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Jaya 2019

Opini ini tajam, karena situasinya memang tidak lagi bisa dibungkus dengan bahasa normatif dan diplomatis. Terlalu banyak peristiwa, terlalu banyak kekecewaan, terlalu banyak harapan yang dikhianati. Kritik terhadap Polri bukanlah serangan terhadap individu polisi yang masih menjaga integritasnya. Justru sebaliknya: kritik ini adalah upaya menyelamatkan institusi dari pembusukan yang semakin sistemik.

# Institusi yang Seolah Tak Pernah Belajar

Sejak reformasi 1998, harapan publik membumbung tinggi. Pemisahan Polri dari militer membuka jalan bagi transformasi menuju polisi sipil yang profesional, akuntabel, dan demokratis. Namun lebih dari dua dekade berlalu, publik masih menyaksikan pola yang berulang: skandal, klarifikasi, janji evaluasi, lalu senyap tanpa perubahan mendasar.

Masalah terbesar bukan semata pada banyaknya pelanggaran, melainkan pada kegagalan institusi untuk belajar dari pelanggaran itu. Setiap kasus besar selalu disebut sebagai “oknum”. Setiap tragedi selalu digambarkan sebagai penyimpangan individu. Tetapi jika penyimpangan terjadi berulang, lintas wilayah, lintas pangkat, lintas generasi, maka pertanyaannya bukan lagi tentang oknum—melainkan tentang sistem.

Institusi yang sehat akan menjadikan krisis sebagai momentum pembenahan. Institusi yang sakit justru menjadikan krisis sebagai ancaman terhadap citra, sehingga energi lebih banyak dihabiskan untuk mengendalikan opini daripada memperbaiki substansi. Pola defensif ini membuat publik merasa bahwa Polri tidak benar-benar merefleksikan dirinya.

Ketika masyarakat melihat pola yang sama muncul berkali-kali—rekayasa perkara, kekerasan berlebihan, konflik kepentingan, hingga perlindungan terhadap sesama aparat—maka kesimpulan yang muncul sederhana: institusi ini tidak belajar.

# Korupsi yang Mengakar: Dari Meja Laporan hingga Elite

Korupsi dalam lembaga penegak hukum adalah bentuk pengkhianatan paling telanjang terhadap keadilan. Jika pejabat pembangunan korup, yang dirugikan adalah infrastruktur. Jika pejabat kesehatan korup, yang dirugikan adalah pelayanan publik. Tetapi jika aparat penegak hukum korup, yang hancur adalah kepercayaan terhadap sistem keadilan itu sendiri.

Di tingkat bawah, masyarakat tidak asing dengan praktik “uang damai”, pungutan liar, atau negosiasi perkara. Banyak warga kecil yang merasa proses hukum bukan tentang benar atau salah, melainkan tentang siapa yang mampu membayar lebih. Di tingkat atas, publik berkali-kali dikejutkan oleh kasus pejabat tinggi yang terseret skandal besar, memamerkan gaya hidup mewah yang tak sebanding dengan penghasilan resmi.

Yang paling berbahaya adalah normalisasi. Ketika praktik korup dianggap “rahasia umum”, ketika masyarakat sudah pasrah dengan kalimat, “ya memang begitu sistemnya”, maka sesungguhnya korupsi telah menjadi budaya. Ia tidak lagi dipandang sebagai penyimpangan, melainkan sebagai mekanisme tak tertulis yang diterima.

Budaya korupsi ini menghancurkan moral internal. Polisi yang jujur justru terpinggirkan. Mereka yang idealis dianggap naif. Sistem promosi sering kali lebih ditentukan oleh loyalitas dan jaringan daripada rekam jejak integritas. Dalam kondisi seperti ini, reformasi prosedural tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah revolusi budaya organisasi.

# Runtuhnya Kepercayaan Publik: Dari Sinisme ke Keputusasaan

Kepercayaan adalah fondasi legitimasi. Tanpa kepercayaan, kewenangan hanyalah paksaan. Dalam beberapa tahun terakhir, publik menunjukkan gejala sinisme yang semakin kuat terhadap penegakan hukum. Media sosial dipenuhi komentar skeptis setiap kali kasus besar muncul. Banyak orang tidak lagi bertanya, “apa yang terjadi?”, melainkan langsung menyimpulkan, “pasti ada permainan”.

Sinisme ini lahir dari pengalaman kolektif. Ketika laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan serius. Ketika kasus yang melibatkan orang kuat berjalan lambat atau berakhir tanpa kejelasan. Ketika rakyat kecil diproses cepat dan keras, sementara elite bisa bernegosiasi.

Lebih parah lagi, banyak warga memilih untuk tidak melapor karena merasa percuma. Mereka menghindari proses hukum karena takut dipersulit atau diperas. Dalam jangka panjang, ini menciptakan masyarakat yang menjauh dari hukum formal. Penyelesaian sengketa dilakukan secara informal, kadang bahkan melalui kekerasan massa.

Jika kondisi ini dibiarkan, negara hukum hanya akan menjadi slogan konstitusional tanpa makna nyata. Kepercayaan yang hilang tidak mudah dipulihkan. Ia memerlukan konsistensi panjang dan keberanian untuk membongkar kebusukan internal.

# Keberpihakan pada Kekuasaan dan Modal

Salah satu kritik paling tajam terhadap Polri adalah persepsi bahwa institusi ini lebih responsif terhadap kepentingan kekuasaan dan pemilik modal dibanding rakyat biasa. Dalam banyak kasus yang bersinggungan dengan politik atau ekonomi besar, penanganannya sering dipersepsikan tidak independen.

Polri berada di bawah presiden dalam struktur pemerintahan. Secara administratif, ini wajar. Namun secara moral dan profesional, polisi seharusnya berdiri netral. Ketika kritik terhadap pemerintah cepat diproses secara hukum, sementara dugaan pelanggaran oleh elite politik berjalan lambat, publik melihat ketimpangan.

Bagi masyarakat miskin, pengalaman hukum sering terasa berbeda. Akses bantuan hukum terbatas. Aparat memiliki diskresi luas. Proses terasa kaku dan tidak empatik. Dalam relasi yang timpang ini, hukum tampak lebih sebagai alat kontrol daripada alat perlindungan.

Persepsi “tajam ke bawah, tumpul ke atas” bukan sekadar slogan emosional. Ia adalah ringkasan dari pengalaman sosial yang berulang. Dan selama persepsi itu tidak dibantah dengan tindakan nyata, ia akan terus menguat.

# Polri dan Kehancuran Legitimasi Hukum

Yang paling mengkhawatirkan adalah dampak jangka panjang terhadap legitimasi hukum itu sendiri. Jika polisi sebagai garda terdepan penegakan hukum kehilangan kepercayaan, maka seluruh rantai peradilan ikut terdampak. Penyidikan yang diragukan akan merusak proses penuntutan. Penuntutan yang lemah akan memengaruhi putusan pengadilan.

Ketika masyarakat percaya bahwa hukum bisa “diatur”, maka hukum kehilangan sifat normatifnya. Ia tidak lagi dipandang sebagai standar objektif, melainkan sebagai komoditas yang bisa dinegosiasikan. Dalam situasi seperti ini, moral publik ikut tergerus. Orang tidak lagi bertanya apakah sesuatu itu adil, melainkan apakah sesuatu itu menguntungkan.

Krisis legitimasi ini bukan hanya masalah citra. Ia adalah ancaman terhadap stabilitas sosial. Negara tanpa kepercayaan pada hukum akan mudah terjebak dalam konflik horizontal, vigilantisme, dan fragmentasi sosial.

# Jalan Keluar: Reformasi Radikal, Bukan Kosmetik

Menghadapi krisis sebesar ini, solusi tambal sulam tidak akan cukup. Yang dibutuhkan adalah reformasi radikal dan menyeluruh.

Pertama, penguatan pengawasan eksternal yang independen dan transparan. Mekanisme pengawasan internal sering kali tidak dipercaya karena dianggap konflik kepentingan. Lembaga pengawas eksternal harus memiliki kewenangan nyata, akses data, dan perlindungan politik.

Kedua, reformasi sistem promosi dan karier berbasis integritas. Rekam jejak pelanggaran harus berdampak langsung pada karier. Penghargaan harus diberikan pada aparat yang berani menolak praktik korup.

Ketiga, transparansi proses hukum melalui digitalisasi terbuka. Publik harus bisa memantau perkembangan kasus secara real time, dengan batasan yang wajar demi kerahasiaan penyidikan.

Keempat, pembatasan keterlibatan dalam wilayah abu-abu yang berpotensi konflik kepentingan. Keterkaitan dengan bisnis, proyek, atau politik praktis harus diminimalkan secara tegas.

Kelima, pendidikan ulang nilai dasar kepolisian. Hak asasi manusia, pelayanan publik, dan empati sosial harus menjadi inti kurikulum, bukan sekadar pelengkap.

# Penutup: Menyelamatkan Institusi dari Dirinya Sendiri

Polri adalah institusi vital. Tanpa polisi yang profesional dan dipercaya, mustahil membangun masyarakat yang tertib dan adil. Tetapi mempertahankan institusi tanpa memperbaikinya adalah bentuk pembiaran terhadap kehancuran moral.

Kritik keras ini lahir dari kepedulian. Karena jika Polri terus berjalan tanpa perubahan mendasar, maka jurang antara rakyat dan aparat akan semakin dalam. Dan ketika jurang itu tak lagi bisa dijembatani, negara hukum hanya akan menjadi mitos.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah masyarakat masih percaya pada polisi. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah: apakah Polri masih mau memperjuangkan kepercayaan itu, dengan membongkar kebusukan internalnya sendiri?

Jika jawabannya ya, maka reformasi harus dimulai sekarang—secara jujur, terbuka, dan tanpa kompromi. Jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa institusi yang seharusnya menjadi benteng keadilan justru menjadi penyebab runtuhnya kepercayaan terhadap hukum di negeri ini. 

Sumber Foto: radarsampit.jawapos.com | Presiden RI Prabowo Subianto saat di KTT Palestina yang digelar di United Nations General Assembly Building, Newyork

Kepemimpinan nasional selalu hadir dengan harapan. Ketika pasangan Prabowo–Gibran memegang mandat rakyat, ekspektasi publik tidak hanya bertumpu pada stabilitas politik, tetapi juga pada arah kebijakan yang tegas, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh tekanan geopolitik, kepemimpinan diuji bukan hanya oleh kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketegasan dalam memperjuangkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Opini ini mencoba memotret secara kritis tiga aspek penting: pertama, arah kebijakan luar negeri khususnya dalam isu impor besar-besaran dan posisi tawar Indonesia dalam lobi dengan Amerika Serikat; kedua, dinamika kebijakan dalam negeri terutama terkait komitmen terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan ketiga, kebijakan investasi dan bisnis yang dinilai sarat kepentingan internal kekuasaan. Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mendeligitimasi pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik yang sehat dalam sistem demokrasi.

# Kebijakan Luar Negeri dan Tantangan Posisi Tawar

Dalam tradisi politik luar negeri Indonesia, prinsip “bebas dan aktif” selalu menjadi pijakan. Sejak era awal kemerdekaan hingga kini, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun dalam praktiknya, kebijakan luar negeri sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan domestik yang mendesak, terutama dalam sektor pangan, energi, dan industri strategis.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat selalu berada dalam spektrum yang kompleks: mitra dagang, mitra pertahanan, sekaligus representasi kekuatan ekonomi global yang dominan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, muncul persepsi bahwa dalam beberapa isu strategis, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan Washington terlihat kurang kuat.

Salah satu indikator yang sering dikritik adalah kecenderungan impor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik pangan, alat utama sistem persenjataan, maupun produk teknologi tinggi. Impor memang bukan sesuatu yang haram dalam ekonomi modern. Namun, ketika impor menjadi solusi utama alih-alih opsi terakhir, maka muncul pertanyaan: di mana keberpihakan pada kemandirian nasional?

Dalam lobi perdagangan internasional, negara dengan ketergantungan impor tinggi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Ketika akses terhadap pasar, teknologi, atau pembiayaan luar negeri sangat dibutuhkan, maka ruang manuver diplomasi menjadi sempit. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah, seharusnya memiliki leverage yang signifikan. Sayangnya, leverage ini belum selalu diterjemahkan menjadi negosiasi yang menguntungkan secara optimal.

Kritik yang muncul adalah bahwa kebijakan impor besar-besaran berpotensi memperlemah industri domestik, menciptakan ketergantungan struktural, dan dalam jangka panjang menggerus kapasitas produksi nasional. Jika kebijakan luar negeri tidak terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, maka diplomasi ekonomi hanya menjadi pintu masuk produk asing, bukan sarana memperluas ekspor dan transfer teknologi.

Harapan publik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran sebenarnya cukup jelas: Indonesia harus tampil lebih percaya diri di panggung global. Diplomasi tidak hanya soal menjaga hubungan baik, tetapi juga soal mempertahankan kepentingan strategis. Dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, anggota aktif di berbagai forum multilateral, serta pasar domestik yang besar sebagai alat tawar yang kuat.

# TKDN dan Kemandirian Industri yang Mulai Tergeser

Pada periode pemerintahan sebelumnya, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong penggunaan produk lokal. TKDN bukan sekadar regulasi administratif, melainkan simbol keberpihakan pada industri nasional. Kebijakan ini mendorong perusahaan, termasuk asing, untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produksi mereka di Indonesia.

Namun, dalam dinamika kebijakan terbaru, muncul kesan bahwa fokus terhadap TKDN mulai mengalami pergeseran. Dalam beberapa sektor, relaksasi aturan atau pengecualian tertentu memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen terhadap produk dalam negeri melemah. Padahal, TKDN memiliki dampak strategis; (1) Meningkatkan daya saing industri nasional. (2) Menciptakan lapangan kerja. (3) Mengurangi defisit neraca perdagangan. (4) Memperkuat ekosistem manufaktur domestik.

Ketika kebijakan impor diperluas sementara TKDN dilonggarkan, pesan yang tertangkap publik adalah inkonsistensi arah pembangunan industri. Indonesia selama ini berbicara tentang hilirisasi, industrialisasi, dan kedaulatan ekonomi. Namun, industrialisasi tidak akan tumbuh kuat jika pasar domestik justru dibanjiri produk impor tanpa proteksi atau insentif yang memadai bagi produsen lokal.

Kritik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran dalam konteks ini bukan pada niat, melainkan pada konsistensi implementasi. Apakah pemerintah benar-benar menempatkan industri nasional sebagai prioritas? Atau justru memilih jalan cepat melalui impor demi stabilitas jangka pendek?

Harapannya, TKDN tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Negara-negara maju pun pernah menerapkan kebijakan proteksi industri pada tahap awal pertumbuhan mereka. Tanpa keberpihakan yang jelas, Indonesia berisiko terjebak dalam posisi sebagai pasar, bukan produsen.

# Investasi dan Bayang-Bayang Kepentingan Kekuasaan

Investasi adalah mesin pertumbuhan. Pemerintah tentu membutuhkan arus modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi. Namun, investasi yang sehat harus ditopang oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kritik yang berkembang di ruang publik adalah adanya persepsi bahwa sebagian kebijakan investasi dan bisnis terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ketika proyek-proyek strategis atau konsesi bisnis diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik, maka muncul pertanyaan tentang fairness dan kompetisi yang sehat.

Dalam sistem demokrasi, konflik kepentingan bukan sekadar isu moral, tetapi juga isu ekonomi. Pasar yang tidak kompetitif akan menghasilkan inefisiensi, biaya tinggi, dan akhirnya membebani masyarakat. Jika kebijakan investasi dianggap sarat kepentingan internal kekuasaan, maka kepercayaan publik bisa terkikis.

Pemerintahan Prabowo–Gibran memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa arah investasi benar-benar berbasis kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok. Transparansi dalam proses tender, pengawasan publik, dan penguatan lembaga antikorupsi menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi kebijakan.

Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: pembangunan harus inklusif. Peluang usaha harus terbuka bagi pelaku UMKM, industri nasional, dan investor yang berkomitmen pada transfer teknologi dan penciptaan nilai tambah lokal.

# Antara Stabilitas dan Kedaulatan

Tidak dapat dipungkiri, setiap pemerintahan menghadapi dilema antara menjaga stabilitas jangka pendek dan membangun kedaulatan jangka panjang. Impor bisa menjadi solusi cepat untuk menekan inflasi. Relaksasi aturan bisa mempercepat investasi. Namun, jika langkah-langkah tersebut tidak diimbangi strategi struktural, maka Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan.

Kepemimpinan Prabowo–Gibran berada di persimpangan sejarah. Dengan latar belakang militer dan pengalaman politik yang panjang, Prabowo memiliki modal untuk bersikap tegas di panggung internasional. Sementara Gibran, sebagai representasi generasi muda, diharapkan membawa inovasi dan keberanian dalam reformasi kebijakan.

Kritik terhadap lemahnya posisi tawar dalam lobi dengan Amerika Serikat seharusnya menjadi refleksi untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Indonesia perlu memaksimalkan kekuatan domestik pasar besar, sumber daya alam strategis, dan posisi geopolitik sebagai alat negosiasi. 

Sumber Foto: batampos.jawapos.com

Kota yang dikelilingi laut seharusnya identik dengan kelimpahan air. Namun ironi justru menjadi wajah keseharian di Kota Batam. Di satu sisi, hujan deras beberapa jam saja dapat menimbulkan genangan dan banjir di sejumlah titik. Di sisi lain, pada musim kemarau atau saat kapasitas waduk menurun, warga menghadapi distribusi air bersih yang tidak lancar. Batam adalah kota yang bisa kebanjiran sekaligus kehausan dalam waktu yang berbeda—bahkan dalam tahun yang sama.

Fenomena ini bukan sekadar anomali alam, melainkan cerminan persoalan tata kelola sumber daya air dan tata ruang yang belum sepenuhnya selaras dengan laju pembangunan. Sebagai kota industri dan perdagangan yang berkembang pesat, Batam mengalami pertumbuhan penduduk, kawasan permukiman, dan kawasan komersial secara signifikan. Namun pertumbuhan tersebut tidak selalu diimbangi dengan penguatan sistem drainase, konservasi daerah tangkapan air, serta perlindungan waduk sebagai sumber air baku.

# Banjir di Kota yang Minim Sungai

Secara geografis, Batam bukan kota dengan sungai-sungai besar seperti di Pulau Jawa atau Sumatera daratan. Sistem hidrologinya bertumpu pada waduk-waduk buatan yang menampung air hujan sebagai sumber air baku utama. Waduk seperti Duriangkang, Muka Kuning, dan Sei Ladi menjadi penopang kebutuhan air bersih masyarakat dan industri.

Namun, justru karena karakteristiknya sebagai pulau dengan banyak daerah tangkapan air (catchment area), perubahan tutupan lahan memberi dampak yang sangat cepat terhadap pola aliran permukaan. Ketika hutan atau lahan terbuka berubah menjadi kawasan terbangun—aspal, beton, dan atap bangunan—maka kemampuan tanah untuk menyerap air hujan menurun drastis. Air yang sebelumnya meresap kini langsung mengalir sebagai limpasan (runoff).

Akibatnya, ketika hujan dengan intensitas tinggi turun dalam waktu singkat, sistem drainase perkotaan tidak selalu mampu menampung debit aliran tersebut. Genangan muncul di jalan utama, kawasan permukiman, hingga pusat aktivitas ekonomi. Banjir di Batam seringkali bukan disebabkan oleh luapan sungai besar, melainkan oleh kombinasi antara limpasan permukaan yang tinggi, kapasitas saluran yang terbatas, sedimentasi, serta penyempitan drainase akibat pembangunan.

Di sinilah persoalan tata ruang menjadi penting. Pembangunan yang tidak memperhitungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan akan mempercepat terjadinya banjir. Kawasan resapan air yang menyusut berarti kota kehilangan “spons alami” untuk menahan air hujan.

# Ketika Waduk Menyusut dan Air Bersih Langka

Ironisnya, air hujan yang melimpah saat musim penghujan tidak sepenuhnya tersimpan secara optimal untuk menghadapi musim kemarau. Waduk-waduk di Batam bergantung hampir sepenuhnya pada curah hujan lokal. Ketika periode kering berkepanjangan terjadi, volume waduk dapat turun hingga level kritis.

Distribusi air bersih kepada masyarakat pun terdampak. Warga harus mengatur ulang pola konsumsi air, menampung air saat mengalir, bahkan membeli air tambahan untuk kebutuhan harian. Situasi ini menunjukkan bahwa ketersediaan air baku di Batam sangat rentan terhadap variabilitas iklim.

Kondisi ini semakin kompleks dengan adanya perubahan iklim global. Pola hujan menjadi semakin tidak menentu—kadang hujan ekstrem dalam waktu singkat, kadang kemarau lebih panjang dari biasanya. Kota yang tidak memiliki sumber air alternatif seperti sungai besar atau air tanah dalam yang melimpah tentu lebih rentan terhadap fluktuasi ini.

Selain faktor iklim, degradasi daerah tangkapan air juga memengaruhi kualitas dan kuantitas air yang masuk ke waduk. Erosi dari lahan terbuka meningkatkan sedimentasi, mengurangi kapasitas tampung efektif waduk dari tahun ke tahun. Air hujan yang seharusnya menjadi cadangan jangka panjang justru membawa material sedimen yang mempercepat pendangkalan.

# Paradoks Tata Kelola Air

Batam menghadapi paradoks klasik perkotaan: terlalu banyak air di waktu tertentu, terlalu sedikit di waktu lain. Namun akar masalahnya tidak semata pada jumlah air, melainkan pada bagaimana air tersebut dikelola.

Pertama, perencanaan drainase perkotaan seringkali tertinggal dari kecepatan pembangunan. Idealnya, setiap perubahan tata guna lahan harus diikuti dengan analisis dampak hidrologi—berapa peningkatan limpasan yang terjadi, apakah saluran eksisting mampu menampung tambahan debit tersebut, dan apakah diperlukan kolam retensi atau sumur resapan tambahan.

Kedua, perlindungan kawasan resapan air belum menjadi prioritas utama. Padahal, mempertahankan tutupan vegetasi di daerah tangkapan waduk jauh lebih murah dan berkelanjutan dibandingkan membangun infrastruktur baru setelah masalah muncul.

Ketiga, kesadaran masyarakat tentang konservasi air juga masih perlu diperkuat. Penggunaan air yang boros memperbesar tekanan terhadap waduk, terutama saat musim kemarau. Di sisi lain, kebiasaan membuang sampah sembarangan memperparah penyumbatan drainase yang berujung pada banjir.

# Pembangunan dan Daya Dukung Lingkungan

Sebagai kota industri strategis, Batam tentu tidak mungkin menghentikan pembangunan. Investasi, kawasan industri, perumahan, dan fasilitas publik adalah bagian dari dinamika pertumbuhan. Namun pembangunan seharusnya berjalan seiring dengan perhitungan daya dukung lingkungan.

Konsep pembangunan berkelanjutan bukan sekadar slogan, melainkan kebutuhan nyata. Setiap izin pembangunan semestinya mempertimbangkan dampaknya terhadap sistem hidrologi kota. Apakah proyek tersebut mengurangi luas resapan? Apakah menyediakan ruang terbuka hijau yang memadai? Apakah ada sistem pengelolaan air hujan yang terintegrasi?

Teknologi sebenarnya telah tersedia: sumur resapan, biopori, kolam retensi, atap hijau, hingga sistem pemanenan air hujan (rainwater harvesting). Jika diterapkan secara masif, teknologi ini dapat mengurangi beban drainase sekaligus menambah cadangan air non-potabel untuk kebutuhan tertentu.

Namun teknologi tanpa komitmen kebijakan hanya akan menjadi solusi parsial. Diperlukan regulasi yang tegas sekaligus konsisten dalam pengawasan. Kawasan lindung dan daerah tangkapan air tidak boleh mudah dialihfungsikan demi kepentingan jangka pendek.

# Menuju Ketahanan Air Kota

Ketahanan air (water resilience) harus menjadi agenda strategis Batam ke depan. Ketahanan ini mencakup kemampuan kota untuk menghadapi banjir, mengamankan pasokan air bersih, serta menjaga kualitas lingkungan secara berkelanjutan.

Langkah pertama adalah memperkuat integrasi perencanaan tata ruang dengan perencanaan sumber daya air. Peta rawan banjir, peta daerah tangkapan air, dan proyeksi pertumbuhan kota harus menjadi dasar pengambilan keputusan.

Langkah kedua adalah revitalisasi dan pemeliharaan infrastruktur yang sudah ada. Drainase perlu dibersihkan secara rutin, sedimentasi waduk dikendalikan, dan kapasitas tampung ditingkatkan jika memungkinkan.

Langkah ketiga adalah mendorong partisipasi publik. Kampanye hemat air, gerakan menanam pohon, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat memberi dampak signifikan jika dilakukan secara konsisten.

Langkah keempat adalah diversifikasi sumber air baku. Ketergantungan tunggal pada air hujan membuat Batam rentan. Kajian mengenai desalinasi air laut atau pemanfaatan air limbah terolah untuk kebutuhan non-konsumsi dapat menjadi opsi jangka panjang, tentu dengan mempertimbangkan aspek biaya dan lingkungan.

# Refleksi dan Harapan

Batam tidak kekurangan air. Yang kurang adalah sistem yang mampu menahan, menyimpan, dan mendistribusikannya secara adil dan berkelanjutan. Banjir dan kelangkaan air bersih adalah dua sisi dari koin yang sama—keduanya lahir dari pengelolaan yang belum optimal.

Sebagai warga, kita memiliki peran dalam mengurangi risiko tersebut. Menghemat air, tidak membuang sampah sembarangan, dan mendukung kebijakan yang berpihak pada lingkungan adalah langkah sederhana namun penting. Sebagai pemerintah dan pemangku kepentingan, keberanian untuk menegakkan aturan tata ruang dan melindungi daerah resapan adalah kunci masa depan.

Batam adalah kota dengan potensi besar—ekonomi, geografis, dan strategis. Namun potensi itu hanya akan berkelanjutan jika fondasi ekologinya kuat. Kota yang tangguh bukanlah kota yang bebas dari masalah, melainkan kota yang mampu belajar dari tantangan dan memperbaiki diri.

Semoga suatu hari nanti, Batam tidak lagi dikenal sebagai kota yang kebanjiran saat hujan dan kekurangan air saat kemarau, melainkan sebagai kota kepulauan yang cerdas mengelola setiap tetes air yang jatuh di tanahnya.

https://nasional.kompas.com/

Melakukan upaya mengadu domba hubungan Prabowo dan Jokowi adalah salah satu strategi agar kemudian dapat menjadi bagian dari kekuasaan, dimana apabila Jokowi masih bersama Prabowo, maka kelompok ini akan mustahil ikut dalam kekuasaan Prabowo.

Lebih jauh lagi, agenda ini adalah agenda untuk tahun 2029, apabila hubungan Prabowo dan Jokowi semakin menguat, maka untuk menang atau menjadi bagian atau Calon Wakil dari Prabowo akan mustahil bagi mereka. Maka langkah-langkah mendiskreditkan hubungan Prabowo dengan Jokowi dilakukan dengan berbagai cara dan narasi, seperti isu ijazah Jokowi, isu Ijazah Gibran, Prabowo dibawah bayang Jokowi, upaya pemakzulan Gibran dan terakhir secara masif juga dilakukan menggiring opini Jokowi melakukan upaya kerusuhan, upaya tersebut dilakukan bukan untuk menang, karena agenda-agenda tersebut secara sadar mereka ketahui tidak akan berhasil, namun upaya itu dilakukan untuk dua tujuan;

• menyampaikan pesan kepada Prabowo, bahwa jika Prabowo masih tetap bersama Jokowi, maka pemerintahannya tidak akan berjalan dengan damai, akan selalu gaduh dan menjadi beban bagi Prabowo. Sehingga kemudian Prabowo memikirkan kembali keputusan-keputusan politiknya.
• meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Jokowi, mereka sadar betul bahwa elektabilitas Jokowi pasca pensiun masih sangat tinggi dan menjadi ancaman serius terhadap karir politik mereka, dengan begitu agenda demi agenda dilakukan, isu-isu dan fitnah disebarkan karena mereka tau dengan memanfaatkan Illusory Truth Effect. Seperti yang dikatakan Joseph Goebbels (menteri propaganda Nazi Jerman), "Kebohongan yang diulang-ulang akan dipercaya sebagai kebenaran." Dan propaganda inilah yang dilakukan untuk meruntuhkan kepercayaan publik terhadap Jokowi.

Foto: Perkebunan kelapa Sawit | Sumber: ajnn.net

Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi, jaringan logistic, transportasi laut, dan moda-moda transportasi lainnya sangat minim di Aceh, yang merupakan kebutuhan penting dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya agar mampu bergerak cepat, tepat waktu, memadai, dan efesien dan murah tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah persoalan energi, seperti pasokan Listrik, dimana kita ketahui Aceh mengalami problem besar terkait dengan distribusi Listrik, meskipun saat ini dunia investasi belum begitu baik di Aceh, namun persoalan Listrik untuk kebutuhan dasar rumah tangga saja belum tercukupi, apalagi jika kemudian investor masuk dan investasi menggeliat di Aceh, maka dipastikan persoalan distribusi Listrik akan menjadi persoalan besar yang membuat dunia usaha rugi besar.

Foto: Pembangunan PLTA | Sumber: kompas.com

Selain itu, persoalan kepastian hukum, dimana persoalan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah yang hingga saat ini kerap terjadi, membuat investor tidak memiliki kepastian terkait dengan regulasi investasinya, belum lagi persoalan birokrasi yang rumit, menyebabkan ketidakpastian bagi investor dari luar yang belum memahami atau merasa tidak yakin dengan kepastian hukum dan iklim bisnis.

Kemudian Aceh dikenal dengan otonomi khusus bidang Syariat Islam, hal ini tidak memberikan Gambaran atau citra positif terkait penerapan syariat islam di Aceh, yang menjadi persoalan bukan penerapannya, namun Upaya Pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan citra positif terkait penerapan syariat islam tidak dilakukan dengan baik dan maksimal, sehingga Kesan dan penerapan syariat islam di Aceh dipandang negative oleh orang luar. Orang-orang memandang penerapan syariat islam hanya sebatas “cambuk menyambuk”, bukan pada persoalan yang lebih fundamental, seperti budi pekerti, karakter, kerukunan, dan budaya hidup yang lebih baik dibandingkan hidup dalam pergaulan bebas.

Foto: Hasil tangkapan laut di Aceh | Sumber: dialeksis.com

Kemudian terkait dengan bayangan-bayangan konflik, meskipun konflik bersenjata telah berakhir sejak MoU Helsinki 2005, citra Aceh sebagai daerah konflik masih melekat di benak sebagian investor. Belum lagi banyaknya kasus criminal dan penggunaan senjata api di Aceh, yang menyebabkan besarnya potensi konflik dan besarnya kegagalan untuk berinvestasi dengan tenang dan nyaman di Aceh. Belum lagi terkait dengan citra investor di Masyarakat local, kesan negative terhadap investasi telah menjadi budaya masyarakat, dimana rasa curiga telah memberikan ketidaknyamanan investor untuk menginvestasikan modalnya di Aceh, tak jarang ketegangan muncul antara investor dengan masyarakat, bahkan banyak investor yang memilih membatalkan investasinya ketimbang melanjutkan rencana investasi di Aceh, hal ini telah memberikan citra buruk bagi Aceh.

Lemahnya dukungan dan sumber daya manusia juga menjadi persoalan krusial terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di Aceh, dengan segudang resiko, investor juga tidak mendapatkan Gambaran penting terkait dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia, jika mereka ingin berinvestasi di Aceh, sehingga poin-poin penting tersebut tidak mampu ditonjolkan oleh Aceh.

Ada baiknya, jika investasi menjadi kebutuhan penting di Aceh, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk menarik investasi di Aceh, namun sebelum melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu melakukan hal-hal penting yang memberikan dampak terhadap citra positif Aceh dalam berinvestasi, seperti menyiapkan lahan, memberikan kemudahan dalam proses birokrasi dengan menetapkan “program strategis Aceh” sehingga proses birokrasi bisa diselesaikan dalam waktu sesingkatnya, melakukan komunikasi dengan masyarakat, untuk memberikan gambaran terkait rencana pemerintah dalam program prioritas investasi, kemudian melindungi dan memastikan kenyamanan dan keamanannya, sehingga tidak terjadinya gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan kenyamanan berinvestasi.

Sumber Foto: www.ajnn.net

Partai Aceh adalah partai politik lokal di Provinsi Aceh, yang didirikan sebagai hasil transformasi dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM) setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 15 Agustus 2005. Partai ini resmi berdiri pada 7 Juni 2007 dan menjadi salah satu partai dominan di Aceh sejak keikutsertaannya dalam Pemilu 2009. 

Meskipun terjadi penurunan jumlah pendukung dari sejak ia berdiri hingga saat ini, dimana jumlah kursi legislatif pada tingkat Provinsi terus mengalami penurunan, pada tahun 2009 partai ini memperoleh kursi sebanyak 33 kursi dari total 69 kursi atau (47,80%), kemudian pada Pemilu 2014 partai ini mengalami penurunan menjadi 29 kursi atau (35,80%), pada Pemilu 2019 kembali mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 18  kursi atau (22,20%) dan kemudian pada tahun 2024 naik sedikit menjadi 20 kursi atau (24,70%) dari total 81 kursi. Meskipun Partai Aceh merupakan partai pemenang pemilu di Aceh, namun jumlah kursi yang mereka dapat tidak lagi menjadi dominan sejak periode pertamanya.

Sumber Foto: modusaceh.co

Sejak berdiri, ​Partai Aceh memang telah memainkan peran signifikan dalam lanskap politik Aceh. Namun, dalam beberapa periode terakhir, partai ini menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi posisinya di kancah politik local, dimana suaranya terus mengalami penurunan yang signifikan, baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Hal ini memberikan dampak yang kurang baik bagi kelangsungan partai ini, belum lagi intesitas konflik internal yang cukup tinggi ditubuh partai ini, perebutan kekuasaan dan kesejahteraan anggotanya menjadi problem paling dominan di partai ini.

Keberlanjutan Partai Aceh akan sangat ditentukan dari kemampuannya dalam mengelola dan membaca kebutuhan perkembangan zaman, kemudian menyusun strategi dan langkah-langkah politik progresif untuk menggaet Kembali pemilih-pemilih baik yang telah meninggalkan Partai Aceh, maupun pemilih-pemilih baru, seperti generasi muda, komunitas Perempuan, dan komunitas-komunitas lainnya. 

Proses dan cara pendekatan terhadap pemilih-pemilih ini sangat krusial, mengingat problematika yang ada selama ini terhadap dinamika politik yang ada ditubuh Partai Aceh. Namun jika hal ini tidak mampu dilakukan oleh Partai Aceh, maka nasibnya akan dikhawatirkan kedepannya, mengingat partai-partai nasional yang ada di Aceh saat ini mulai kembali memiliki harapan atau eskalasi yang diakibatkan dari menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap Partai local.

Sumber Foto: modusaceh.co

Dominasi sumber daya dan jaringan yang dimiliki partai nasional merupakan nilai tambah yang membuat partai-partai nasional akan kembali eksis seiring dengan menurunnya tingkat kepercayaan Masyarakat terhadap partai local, yang artinya “menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap partai local, maka meningkatnya jumlah pemilih terhadap partai nasional”.

Kemudian, problem lainnya terkait partai local adalah perpecahan, meskipun usia partai local masih cukup belia, namun perpecahan politik local, yang berakar dari Gerakan Aceh Merdeka (GAM), telah menjadi fenomena signifikan pasca-perdamaian. Setelah penandatanganan Nota Kesepahaman Helsinki pada 2005, mantan anggota GAM mendirikan Partai Aceh (PA) sebagai kendaraan politik utama. Namun, dinamika internal menyebabkan munculnya faksi-faksi baru, seperti pembentukan Partai Nasional Aceh (PNA) oleh Irwandi Yusuf pada 2012, yang merupakan pecahan dari PA.

Perpecahan ini dipicu oleh berbagai faktor, termasuk perbedaan pandangan mengenai arah politik, distribusi kekuasaan, dan manajemen sumber daya. Sebuah Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti hilangnya kepercayaan publik, pesimisme di antara aktor politik, kelemahan integritas partai, manajemen organisasi yang tidak profesional, dan konflik internal berkontribusi pada penurunan eksistensi partai politik lokal di Aceh.