Banjir di jalan Tiban I, Kecamatan Sekupang, Kota Batam | Sumber: batam.tribunnews.com

Setiap kali awan hitam menggelayut di atas langit Kota Batam, kecemasan seketika menyelimuti warga. Hujan deras yang turun selama dua hingga tiga jam sudah lebih dari cukup untuk mengubah jalan-jalan protokol, kawasan permukiman, hingga pusat aktivitas ekonomi menjadi "sungai mendadak". Fenomena ini bukan lagi sekadar dampak curah hujan tinggi atau faktor alam semata. Banjir yang berulang di Batam adalah manifestasi konkret dari kegagalan sistemik: minimnya infrastruktur jaringan drainase kota serta lambatnya pemerintah dalam mengambil peran eksekutor utama pembangunan utilitas publik.

Di tengah narasi megah mengenai Batam sebagai kota modern, pusat investasi, dan kota tujuan wisata dengan pelebaran jalan raya di mana-mana, ada ironi besar yang terabaikan. Pemerintah Kota Batam dan Badan Pengusahaan (BP) Batam terkesan menganakemaskan estetika permukaan, seperti pelebaran jalan dan beautifikasi kota, tetapi menganggap enteng apa yang ada di bawah tanah. Pembangunan jaringan drainase primer dan sekunder yang terintegrasi justru dianaktirikan, atau lebih buruk lagi: dilemparkan tanggung jawabnya kepada pihak swasta dan pengembang.

Jika kita melintasi kawasan Batam Center, Nagoya, hingga Batu Aji, pemandangan proyek pelebaran jalan raya terlihat masif. Namun, pelebaran jalan tanpa memperhitungkan debit limpasan air (surface runoff) adalah resep sempurna menuju bencana. Ketika permukaan tanah yang tadinya bervegetasi ditutup oleh lapisan aspal dan beton, daya resap tanah turun drastis hingga mendekati nol.

Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya penyelarasan antara lebar jalan dan kapasitas saluran pembuangan air. Banyak drainase di Batam yang dibangun puluhan tahun lalu dengan dimensi kecil (lebar kurang dari 1 meter) masih dipaksa menampung debit air dari kawasan yang luas permukaannya telah bertambah berlipat ganda.

Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Hang Nadim Batam, intensitas hujan harian di Batam sering kali masuk dalam kategori lebat hingga sangat lebat (di atas 50 mm/hari) (BMKG Batam, Laporan Iklim Bulanan). Tanpa adanya sistem jaringan drainase utama yang saling terhubung dari hulu ke hilir (muara laut), volume air sebanyak itu tidak memiliki alur evakuasi yang memadai. Air pun mencari jalurnya sendiri: meluap ke badan jalan dan masuk ke rumah-rumah warga.

Salah satu kritik paling mendasar terhadap tata kelola pembangunan di Batam adalah kecenderungan pemerintah yang terkesan "menumpang" pada pengembang swasta (developer) untuk membangun infrastruktur dasar kota. Dalam praktiknya, pemerintah sering kali mengandalkan drainase internal yang dibangun pengembang untuk mengatasi masalah aliran air. Padahal, pengembang swasta hanya berfokus pada batas kaveling proyek mereka sendiri. Mereka membangun drainase komersial yang didesain hanya agar kawasan mereka tidak tergenang, tanpa memikirkan ke mana air tersebut akan bermuara setelah keluar dari gerbang proyek.

Sistem drainase kota adalah public goods (barang publik) murni. Sifatnya non-excludable dan non-rivalrous. Artinya, tidak ada satu pun perusahaan swasta yang memiliki insentif finansial untuk membangun saluran drainase induk sepanjang belasan kilometer menuju laut yang melintasi berbagai kawasan pemukiman warga miskin atau fasilitas publik. Tugas ini adalah tanggung jawab tunggal negara melalui anggaran APBD dan APBN.

Ketidakhadiran master plan drainase terpadu yang dieksekusi secara konsisten menjadi bukti betapa lambatnya penanganan masalah ini. Walaupun BP Batam dan Pemko Batam berkali-kali menyebutkan adanya rencana pembenahan titik banjir (blackspot), penanganannya kerap bersifat parsial dan reaktif. Pemerintah baru turun tangan membesarkan parit atau membersihkan sedimentasi setelah banjir besar melumpuhkan lalu lintas dan merusak properti warga. Ini adalah pendekatan firefighting, memadamkan api saat sudah terbakar, bukan perencanaan infrastruktur yang terukur.

Kerugian yang ditanggung akibat kelambatan ini tidak murah. Berdasarkan laporan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepulauan Riau, setiap kali banjir melanda jalur transportasi utama Batam, terdapat potensi kerugian miliaran rupiah akibat kemacetan logistik ekspor-impor, keterlambatan jam kerja buruh pabrik, hingga kerusakan fisik kendaraan (Kadin Kepri, Catatan Ekonomi Daerah).

Sudah saatnya Pemko Batam dan BP Batam merombak ulang skala prioritas pembangunannya. Mengganti garis batas kota menjadi indah atau memperlebar jalan hingga 5–6 lajur akan terasa sia-sia jika setiap kali hujan turun, jalan raya tersebut berubah fungsi menjadi kolam penampungan air.

Masyarakat Batam tidak butuh alasan berulang tentang "curah hujan ekstrem" atau "faktor cuaca". Banjir di Batam adalah masalah ketidakmampuan tata kelola dan minimnya kemauan politik (political will) untuk menempatkan infrastruktur dasar di atas proyek-proyek pencitraan.

Jika Batam benar-benar ingin mengukuhkan dirinya sebagai kota dunia dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional, pembenahan jaringan drainase harus diletakkan di meja paling atas agenda pembangunan. Air hujan adalah kepastian alam; sedangkan banjir adalah hasil dari kegagalan manusia dalam mengelolanya. Pemerintah Kota Batam dan BP Batam harus berhenti berharap pada keajaiban swasta dan segera bertindak memenuhi hak dasar warganya: hidup di kota yang aman, layak, dan bebas dari banjir.