Sumber: www.theindonesianinstitute.com (foto ilustrasi)

“Saat ini mengkritik pemerintah dapat langsung mengklaim dirinya sebagai pejuang demokrasi, mereka menuntut pejabat menghormati hukum, tetapi tidak merasa perlu menghormati prinsip kebenaran, kritik juga telah berkembang menjadi industry komersial, YouTube menjadi salah satu contohnya, saat ini banyak pengkritik berlomba-lomba membangun narasi “pejuang demokrasi” di akun youtubenya, padahal sedang mendulang pendapatan melalui monetisasi dan menjadi modal ekonomi yang sangat menjanjikan. Ketika kritik berubah menjadi bisnis, maka konflik justru dipelihara karena konflik merupakan sumber pendapatan”.

Ada satu fenomena yang semakin memuakkan dalam kehidupan demokrasi kita: munculnya orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pejuang kebenaran, pembela rakyat, dan pengawas kekuasaan, padahal tidak sedikit yang justru sedang membangun kepentingan pribadi di balik kebebasan berpendapat. Mereka berlindung di balik kata demokrasi, mengatasnamakan kebebasan berekspresi, tetapi perilaku yang dipertontonkan justru memperlihatkan bagaimana kritik dapat diselewengkan menjadi alat mencari uang, membangun popularitas, bahkan menghancurkan martabat orang lain.

Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengkritik pemerintah. Namun, demokrasi tidak pernah memberikan legitimasi kepada siapa pun untuk memfitnah, memanipulasi fakta, membangun kebencian, dan memperdagangkan kehormatan seseorang demi keuntungan pribadi.

Persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang berani mengkritik pemerintah, tetapi siapa yang sebenarnya sedang mengambil keuntungan dari kritik tersebut.

Hari ini, seolah-olah siapa pun yang mengkritik pemerintah dapat langsung mengklaim dirinya sebagai pejuang demokrasi. Bahkan, ketika kritiknya sudah keluar dari batas kewajaran, menyerang kehidupan pribadi, menyebarkan tuduhan tanpa bukti, dan membangun fitnah, mereka masih berlindung di balik alasan kebebasan berpendapat dan inilah bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya.

Mereka ingin memiliki kebebasan untuk menyerang, tetapi tidak ingin dibebani tanggung jawab atas apa yang disampaikan. Mereka menuntut pejabat menghormati hukum, tetapi tidak merasa perlu menghormati prinsip kebenaran. Mereka meminta pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan, tetapi ketika diminta mempertanggungjawabkan tuduhan, justru berlindung di balik status sebagai pengkritik.

Seolah-olah menjadi pengkritik membuat seseorang kebal dari penilaian moral. Padahal, demokrasi bukan tempat berlindung bagi kebejatan perilaku. Kebebasan berpendapat bukan hak istimewa untuk memproduksi kebohongan. Dan keberanian mengkritik bukan ukuran bahwa seseorang memiliki integritas.

Jangan sampai demokrasi justru dijadikan tempat persembunyian bagi orang-orang yang pandai memanfaatkan kebebasan, tetapi kehilangan tanggung jawab.

Dahulu, kritik idealnya lahir dari keresahan terhadap ketidakadilan, kebijakan yang keliru, penyalahgunaan kekuasaan, dan penderitaan masyarakat. Kritik disampaikan agar ada perubahan, ada evaluasi, dan ada perbaikan.

Namun, sebagian praktik kritik hari ini memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Persoalan tidak lagi dilihat berdasarkan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, melainkan seberapa besar potensinya menjadi konten viral. Semakin kontroversial, semakin menarik. Semakin kasar bahasanya, semakin tinggi interaksi. Semakin keras serangan personalnya, semakin besar peluang mendapatkan perhatian.

Bahkan, persoalan lama yang sudah pernah dibahas dapat didaur ulang berkali-kali. Potongan pernyataan pejabat diambil kembali, kontroversi lama diangkat ulang, kesalahan masa lalu diputar terus-menerus, kemudian dikemas dengan judul provokatif seolah-olah merupakan skandal baru. Bukan untuk mencari penyelesaian, melainkan untuk menjaga agar api kemarahan publik tidak pernah padam. Ketika sebuah persoalan selesai, seharusnya itu menjadi keberhasilan perjuangan. Namun, bagi mereka yang menggantungkan popularitas pada kontroversi, penyelesaian justru bisa menjadi kehilangan sumber konten. Inilah paradoksnya: mereka mengaku ingin memperbaiki keadaan, tetapi aktivitasnya justru bergantung pada keadaan yang terus-menerus dibuat gaduh.

Kita tidak bisa menutup mata terhadap lahirnya industri ekonomi yang tumbuh dari aktivitas mengkritik pemerintah. YouTube menjadi salah satu contohnya. Konten kritik yang memperoleh banyak penonton dapat menghasilkan pendapatan melalui monetisasi dan AdSense. Semakin tinggi jumlah penayangan dan interaksi, semakin besar pula peluang memperoleh keuntungan. Kemudian ada undangan menjadi narasumber di berbagai media, podcast, diskusi, dan forum publik yang memberikan honorarium. Popularitas sebagai pengkritik dapat berubah menjadi modal ekonomi yang sangat menjanjikan.

Tidak ada yang salah dengan memperoleh penghasilan dari pekerjaan profesional. Jurnalis, akademisi, pengamat, dan pembuat konten tentu berhak mendapatkan imbalan atas keahliannya. Tetapi persoalannya menjadi sangat menjijikkan ketika seseorang mulai memelihara kebencian karena kebencian itulah yang menghasilkan uang.

Mereka tidak lagi membutuhkan penyelesaian masalah, melainkan membutuhkan kontroversi baru. Mereka tidak lagi sibuk membangun argumentasi, melainkan mencari bahan serangan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan munculnya insentif untuk membesar-besarkan persoalan karena konflik lebih menguntungkan daripada perdamaian. Kritik akhirnya bukan lagi pekerjaan intelektual, melainkan berubah menjadi produk komersial.

Lebih buruk lagi, kritik dapat berkembang menjadi industri pembunuhan karakter melalui jaringan akun, kelompok pendengung, dan produksi narasi yang terkoordinasi. Seseorang yang menjadi sasaran dapat diserang dari berbagai arah. Potongan video disebarkan, pernyataan dipelintir, persoalan pribadi diangkat, dan opini dibangun secara berulang-ulang untuk menciptakan kesan bahwa orang tersebut memang layak dibenci.

Dalam persaingan politik, pola seperti ini sangat berbahaya. Kritik dapat berubah menjadi senjata untuk menghancurkan lawan, bukan untuk mengoreksi kebijakan. Mereka yang terlibat bisa saja membungkus aktivitasnya dengan narasi perjuangan rakyat, padahal yang sedang dibangun adalah kekuatan opini untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Ironisnya, masyarakat yang tidak memiliki informasi lengkap dapat ikut terseret menjadi bagian dari mesin penghukuman sosial. Mereka menyebarkan tuduhan, menghakimi, dan membenci seseorang tanpa pernah memeriksa kebenaran informasi. Pada akhirnya, kehormatan seseorang dapat dihancurkan oleh narasi yang belum tentu benar, sementara pihak yang memproduksi narasi tersebut justru memperoleh popularitas dan keuntungan.

Inilah salah satu wajah paling buruk dari bisnis kebencian: penderitaan dan kehancuran reputasi orang lain menjadi bahan bakar untuk membangun keuntungan pribadi. Ada satu penyakit moral yang semakin terlihat: sebagian pengkritik merasa dirinya selalu berada di pihak yang benar.

Mereka sangat lantang menuntut pejabat transparan, tetapi tidak terbuka terhadap kritik atas informasi yang mereka sebarkan. Mereka menuntut pemerintah tidak berbohong, tetapi tidak segan menggunakan narasi yang belum terverifikasi. Mereka mengkritik kesombongan kekuasaan, tetapi memperlihatkan kesombongan moral seolah-olah dirinya tidak mungkin salah.

Ketika pejabat melakukan kesalahan, mereka menuntut pertanggungjawaban. Namun, ketika pengkritik melakukan kesalahan, mereka meminta masyarakat memahami bahwa itu bagian dari kebebasan berpendapat. Standar ganda seperti ini bukanlah perjuangan demokrasi. Itu adalah bentuk kemunafikan yang dibungkus dengan retorika kebebasan. Pengkritik harus memahami bahwa dirinya juga bagian dari ruang publik yang wajib dievaluasi. Tidak ada seseorang yang otomatis menjadi manusia bermoral hanya karena berani menyerang pemerintah.

Jika pejabat harus dikritik, pengkritik pun harus bersedia dikritik. Jika pejabat harus bertanggung jawab atas kebijakannya, pengkritik juga harus bertanggung jawab atas tuduhan dan informasi yang disampaikannya. Jangan sampai orang yang mengaku sedang mengawasi kekuasaan justru sedang membangun kekuasaan baru atas nama kebencian.

Ketika kritik berubah menjadi bisnis, ada potensi konflik justru dipelihara karena konflik merupakan sumber pendapatan. Masyarakat membutuhkan solusi, tetapi pengusaha kebencian membutuhkan kontroversi. Masyarakat menginginkan keadaan membaik, tetapi mereka membutuhkan keadaan tetap gaduh agar penonton tidak pergi.

Jangan silau dengan orang yang paling keras berteriak tentang demokrasi. Lihat bagaimana cara mereka memperlakukan kebenaran, bagaimana mereka memperlakukan orang yang berbeda pendapat, dan apa yang sebenarnya mereka peroleh dari setiap kontroversi yang diproduksi. Sebab, tidak semua orang yang berteriak melawan kekuasaan sedang memperjuangkan rakyat. Ada pula yang sedang membangun kekuasaan, popularitas, dan kekayaan untuk dirinya sendiri.

Jangan sampai kita mengira sedang menyaksikan perjuangan melawan kebusukan kekuasaan, padahal yang sedang tumbuh di hadapan kita adalah kebusukan baru “BISNIS KEBENCIAN” yang berlindung di balik demokrasi.