Sumber: www.theindonesianinstitute.com (foto ilustrasi)

“Saat ini mengkritik pemerintah dapat langsung mengklaim dirinya sebagai pejuang demokrasi, mereka menuntut pejabat menghormati hukum, tetapi tidak merasa perlu menghormati prinsip kebenaran, kritik juga telah berkembang menjadi industry komersial, YouTube menjadi salah satu contohnya, saat ini banyak pengkritik berlomba-lomba membangun narasi “pejuang demokrasi” di akun youtubenya, padahal sedang mendulang pendapatan melalui monetisasi dan menjadi modal ekonomi yang sangat menjanjikan. Ketika kritik berubah menjadi bisnis, maka konflik justru dipelihara karena konflik merupakan sumber pendapatan”.

Ada satu fenomena yang semakin memuakkan dalam kehidupan demokrasi kita: munculnya orang-orang yang menganggap dirinya sebagai pejuang kebenaran, pembela rakyat, dan pengawas kekuasaan, padahal tidak sedikit yang justru sedang membangun kepentingan pribadi di balik kebebasan berpendapat. Mereka berlindung di balik kata demokrasi, mengatasnamakan kebebasan berekspresi, tetapi perilaku yang dipertontonkan justru memperlihatkan bagaimana kritik dapat diselewengkan menjadi alat mencari uang, membangun popularitas, bahkan menghancurkan martabat orang lain.

Demokrasi memang memberikan ruang bagi setiap orang untuk mengkritik pemerintah. Namun, demokrasi tidak pernah memberikan legitimasi kepada siapa pun untuk memfitnah, memanipulasi fakta, membangun kebencian, dan memperdagangkan kehormatan seseorang demi keuntungan pribadi.

Persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang berani mengkritik pemerintah, tetapi siapa yang sebenarnya sedang mengambil keuntungan dari kritik tersebut.

Hari ini, seolah-olah siapa pun yang mengkritik pemerintah dapat langsung mengklaim dirinya sebagai pejuang demokrasi. Bahkan, ketika kritiknya sudah keluar dari batas kewajaran, menyerang kehidupan pribadi, menyebarkan tuduhan tanpa bukti, dan membangun fitnah, mereka masih berlindung di balik alasan kebebasan berpendapat dan inilah bentuk penyimpangan yang sangat berbahaya.

Mereka ingin memiliki kebebasan untuk menyerang, tetapi tidak ingin dibebani tanggung jawab atas apa yang disampaikan. Mereka menuntut pejabat menghormati hukum, tetapi tidak merasa perlu menghormati prinsip kebenaran. Mereka meminta pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan, tetapi ketika diminta mempertanggungjawabkan tuduhan, justru berlindung di balik status sebagai pengkritik.

Seolah-olah menjadi pengkritik membuat seseorang kebal dari penilaian moral. Padahal, demokrasi bukan tempat berlindung bagi kebejatan perilaku. Kebebasan berpendapat bukan hak istimewa untuk memproduksi kebohongan. Dan keberanian mengkritik bukan ukuran bahwa seseorang memiliki integritas.

Jangan sampai demokrasi justru dijadikan tempat persembunyian bagi orang-orang yang pandai memanfaatkan kebebasan, tetapi kehilangan tanggung jawab.

Dahulu, kritik idealnya lahir dari keresahan terhadap ketidakadilan, kebijakan yang keliru, penyalahgunaan kekuasaan, dan penderitaan masyarakat. Kritik disampaikan agar ada perubahan, ada evaluasi, dan ada perbaikan.

Namun, sebagian praktik kritik hari ini memperlihatkan kecenderungan yang berbeda. Persoalan tidak lagi dilihat berdasarkan seberapa besar dampaknya bagi masyarakat, melainkan seberapa besar potensinya menjadi konten viral. Semakin kontroversial, semakin menarik. Semakin kasar bahasanya, semakin tinggi interaksi. Semakin keras serangan personalnya, semakin besar peluang mendapatkan perhatian.

Bahkan, persoalan lama yang sudah pernah dibahas dapat didaur ulang berkali-kali. Potongan pernyataan pejabat diambil kembali, kontroversi lama diangkat ulang, kesalahan masa lalu diputar terus-menerus, kemudian dikemas dengan judul provokatif seolah-olah merupakan skandal baru. Bukan untuk mencari penyelesaian, melainkan untuk menjaga agar api kemarahan publik tidak pernah padam. Ketika sebuah persoalan selesai, seharusnya itu menjadi keberhasilan perjuangan. Namun, bagi mereka yang menggantungkan popularitas pada kontroversi, penyelesaian justru bisa menjadi kehilangan sumber konten. Inilah paradoksnya: mereka mengaku ingin memperbaiki keadaan, tetapi aktivitasnya justru bergantung pada keadaan yang terus-menerus dibuat gaduh.

Kita tidak bisa menutup mata terhadap lahirnya industri ekonomi yang tumbuh dari aktivitas mengkritik pemerintah. YouTube menjadi salah satu contohnya. Konten kritik yang memperoleh banyak penonton dapat menghasilkan pendapatan melalui monetisasi dan AdSense. Semakin tinggi jumlah penayangan dan interaksi, semakin besar pula peluang memperoleh keuntungan. Kemudian ada undangan menjadi narasumber di berbagai media, podcast, diskusi, dan forum publik yang memberikan honorarium. Popularitas sebagai pengkritik dapat berubah menjadi modal ekonomi yang sangat menjanjikan.

Tidak ada yang salah dengan memperoleh penghasilan dari pekerjaan profesional. Jurnalis, akademisi, pengamat, dan pembuat konten tentu berhak mendapatkan imbalan atas keahliannya. Tetapi persoalannya menjadi sangat menjijikkan ketika seseorang mulai memelihara kebencian karena kebencian itulah yang menghasilkan uang.

Mereka tidak lagi membutuhkan penyelesaian masalah, melainkan membutuhkan kontroversi baru. Mereka tidak lagi sibuk membangun argumentasi, melainkan mencari bahan serangan. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan munculnya insentif untuk membesar-besarkan persoalan karena konflik lebih menguntungkan daripada perdamaian. Kritik akhirnya bukan lagi pekerjaan intelektual, melainkan berubah menjadi produk komersial.

Lebih buruk lagi, kritik dapat berkembang menjadi industri pembunuhan karakter melalui jaringan akun, kelompok pendengung, dan produksi narasi yang terkoordinasi. Seseorang yang menjadi sasaran dapat diserang dari berbagai arah. Potongan video disebarkan, pernyataan dipelintir, persoalan pribadi diangkat, dan opini dibangun secara berulang-ulang untuk menciptakan kesan bahwa orang tersebut memang layak dibenci.

Dalam persaingan politik, pola seperti ini sangat berbahaya. Kritik dapat berubah menjadi senjata untuk menghancurkan lawan, bukan untuk mengoreksi kebijakan. Mereka yang terlibat bisa saja membungkus aktivitasnya dengan narasi perjuangan rakyat, padahal yang sedang dibangun adalah kekuatan opini untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu.

Ironisnya, masyarakat yang tidak memiliki informasi lengkap dapat ikut terseret menjadi bagian dari mesin penghukuman sosial. Mereka menyebarkan tuduhan, menghakimi, dan membenci seseorang tanpa pernah memeriksa kebenaran informasi. Pada akhirnya, kehormatan seseorang dapat dihancurkan oleh narasi yang belum tentu benar, sementara pihak yang memproduksi narasi tersebut justru memperoleh popularitas dan keuntungan.

Inilah salah satu wajah paling buruk dari bisnis kebencian: penderitaan dan kehancuran reputasi orang lain menjadi bahan bakar untuk membangun keuntungan pribadi. Ada satu penyakit moral yang semakin terlihat: sebagian pengkritik merasa dirinya selalu berada di pihak yang benar.

Mereka sangat lantang menuntut pejabat transparan, tetapi tidak terbuka terhadap kritik atas informasi yang mereka sebarkan. Mereka menuntut pemerintah tidak berbohong, tetapi tidak segan menggunakan narasi yang belum terverifikasi. Mereka mengkritik kesombongan kekuasaan, tetapi memperlihatkan kesombongan moral seolah-olah dirinya tidak mungkin salah.

Ketika pejabat melakukan kesalahan, mereka menuntut pertanggungjawaban. Namun, ketika pengkritik melakukan kesalahan, mereka meminta masyarakat memahami bahwa itu bagian dari kebebasan berpendapat. Standar ganda seperti ini bukanlah perjuangan demokrasi. Itu adalah bentuk kemunafikan yang dibungkus dengan retorika kebebasan. Pengkritik harus memahami bahwa dirinya juga bagian dari ruang publik yang wajib dievaluasi. Tidak ada seseorang yang otomatis menjadi manusia bermoral hanya karena berani menyerang pemerintah.

Jika pejabat harus dikritik, pengkritik pun harus bersedia dikritik. Jika pejabat harus bertanggung jawab atas kebijakannya, pengkritik juga harus bertanggung jawab atas tuduhan dan informasi yang disampaikannya. Jangan sampai orang yang mengaku sedang mengawasi kekuasaan justru sedang membangun kekuasaan baru atas nama kebencian.

Ketika kritik berubah menjadi bisnis, ada potensi konflik justru dipelihara karena konflik merupakan sumber pendapatan. Masyarakat membutuhkan solusi, tetapi pengusaha kebencian membutuhkan kontroversi. Masyarakat menginginkan keadaan membaik, tetapi mereka membutuhkan keadaan tetap gaduh agar penonton tidak pergi.

Jangan silau dengan orang yang paling keras berteriak tentang demokrasi. Lihat bagaimana cara mereka memperlakukan kebenaran, bagaimana mereka memperlakukan orang yang berbeda pendapat, dan apa yang sebenarnya mereka peroleh dari setiap kontroversi yang diproduksi. Sebab, tidak semua orang yang berteriak melawan kekuasaan sedang memperjuangkan rakyat. Ada pula yang sedang membangun kekuasaan, popularitas, dan kekayaan untuk dirinya sendiri.

Jangan sampai kita mengira sedang menyaksikan perjuangan melawan kebusukan kekuasaan, padahal yang sedang tumbuh di hadapan kita adalah kebusukan baru “BISNIS KEBENCIAN” yang berlindung di balik demokrasi.

Sumber Foto: Wikimedia Commons/Thure de Thulstrup (ilustrasi)

Sejak berdirinya pada akhir abad ke-18, Amerika Serikat berkembang menjadi salah satu kekuatan militer paling dominan dalam sistem internasional modern. Dominasi tersebut tidak hanya tercermin melalui kekuatan ekonomi dan teknologi, tetapi juga melalui frekuensi intervensi militer di berbagai wilayah dunia. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer oleh Amerika Serikat merupakan instrumen utama dalam menjalankan kepentingan geopolitik dan ekonomi globalnya. Laporan Congressional Research Service mencatat bahwa sejak tahun 1798 hingga 2022, Amerika Serikat telah melakukan setidaknya 469 intervensi militer di berbagai negara, dengan lebih dari separuhnya terjadi setelah berakhirnya Perang Dingin (CRS, 2023). Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan militer bukanlah fenomena temporer, melainkan pola historis yang melekat dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

Sejarah konflik Amerika Serikat dapat ditelusuri sejak awal pembentukan negara tersebut. Konflik besar pertama melibatkan perang melawan Inggris dalam War of 1812, disusul oleh ekspansi wilayah melalui Perang Meksiko-Amerika (1846–1848) yang menghasilkan aneksasi wilayah besar seperti California, Arizona, dan New Mexico. Pada akhir abad ke-19, Amerika Serikat mulai menunjukkan kecenderungan imperialisme melalui Perang Spanyol-Amerika (1898) yang berujung pada penguasaan wilayah Kuba, Puerto Rico, Guam, dan Filipina (Lapham’s Quarterly, 2020). Dalam periode yang sama, Amerika juga melakukan berbagai intervensi militer di Amerika Tengah dan Karibia yang dikenal sebagai Banana Wars, yaitu rangkaian operasi militer antara 1898 hingga 1934 yang bertujuan melindungi kepentingan ekonomi perusahaan Amerika di wilayah tersebut (Henriksen, 2021).

Memasuki abad ke-20, Amerika Serikat semakin aktif dalam konflik global. Partisipasi dalam Perang Dunia I (1917–1918) dan Perang Dunia II (1941–1945) menandai transformasi Amerika dari kekuatan regional menjadi kekuatan global. Setelah Perang Dunia II, kebijakan luar negeri Amerika didominasi oleh strategi containment terhadap komunisme selama Perang Dingin. Strategi ini memicu berbagai konflik seperti Perang Korea (1950–1953) dan Perang Vietnam (1955–1975) yang menjadi simbol keterlibatan militer Amerika dalam konflik ideologis global. Selain perang besar tersebut, Amerika juga terlibat dalam berbagai operasi militer seperti intervensi di Lebanon, Republik Dominika, Grenada, dan Panama (O’Hanlon, 2023).

Pasca berakhirnya Perang Dingin, frekuensi intervensi militer Amerika justru meningkat. Konflik besar seperti Perang Teluk (1991), invasi Afghanistan (2001), dan invasi Irak (2003) menunjukkan bahwa Amerika Serikat tetap menggunakan kekuatan militer sebagai alat utama dalam mempertahankan kepentingan geopolitiknya. Menurut Henriksen (2021), periode ini bahkan sering disebut sebagai era “forever wars”, yaitu konflik militer berkepanjangan yang berlangsung selama puluhan tahun tanpa penyelesaian yang jelas. Selain itu, intervensi militer juga terjadi dalam bentuk operasi terbatas seperti serangan drone, operasi kontra-terorisme, serta dukungan militer terhadap sekutu di berbagai kawasan.

Dampak sosial dari intervensi militer Amerika Serikat terhadap negara-negara yang diperangi sangat kompleks dan seringkali bersifat jangka panjang. Dalam banyak kasus, konflik tersebut meninggalkan kerusakan infrastruktur, instabilitas politik, dan trauma sosial bagi masyarakat sipil. Contohnya, Perang Vietnam menyebabkan jutaan korban jiwa serta kerusakan lingkungan akibat penggunaan senjata kimia seperti Agent Orange. Demikian pula, konflik di Irak setelah invasi tahun 2003 menyebabkan runtuhnya struktur negara, meningkatnya konflik sektarian, dan munculnya kelompok ekstremis seperti ISIS. Studi tentang konflik modern menunjukkan bahwa perang sering menghasilkan efek domino berupa krisis pengungsi, kemiskinan, serta melemahnya institusi negara (Bacevich, 2016).

Selain dampak fisik dan ekonomi, intervensi militer juga menimbulkan konsekuensi sosial berupa meningkatnya sentimen anti-Amerika di berbagai wilayah dunia. Banyak masyarakat di negara yang mengalami intervensi memandang kebijakan luar negeri Amerika sebagai bentuk dominasi atau imperialisme modern. Chalmers Johnson (2004) menyatakan bahwa jaringan pangkalan militer Amerika di berbagai negara mencerminkan bentuk kekaisaran global yang beroperasi melalui kekuatan militer dan pengaruh politik. Pandangan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan luar negeri Amerika sering kali dipersepsikan sebagai upaya memaksakan kepentingan nasionalnya kepada negara lain.

Isu rasisme dan diskriminasi terhadap negara-negara Muslim juga sering menjadi bagian dari kritik terhadap kebijakan global Amerika Serikat, terutama setelah peristiwa serangan 11 September 2001. Dalam konteks “War on Terror”, beberapa pengamat berpendapat bahwa kebijakan keamanan Amerika sering mengasosiasikan dunia Muslim dengan ancaman keamanan global. Said (1997) menyebut fenomena ini sebagai bentuk orientalisme modern, yaitu konstruksi budaya yang menggambarkan dunia Timur—termasuk masyarakat Muslim—sebagai “yang lain” dan seringkali diposisikan sebagai ancaman terhadap Barat. Diskursus ini kemudian mempengaruhi kebijakan luar negeri serta opini publik di Amerika terhadap negara-negara mayoritas Muslim.

Kritik lain terhadap kebijakan global Amerika adalah kecenderungan untuk memaksakan kehendak dalam sistem internasional. Sebagai negara dengan kekuatan militer dan ekonomi terbesar di dunia, Amerika Serikat memiliki kapasitas untuk mempengaruhi keputusan politik global melalui tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, maupun intervensi militer. Dalam beberapa kasus, kebijakan tersebut dianggap mengabaikan prinsip kedaulatan negara. Misalnya, invasi Irak tahun 2003 dilakukan tanpa dukungan penuh dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sehingga memicu perdebatan luas mengenai legitimasi hukum internasional tindakan tersebut (Bacevich, 2016).

Selain itu, sejarah panjang intervensi militer Amerika juga memunculkan stereotip bahwa negara tersebut memiliki kecenderungan untuk menggunakan perang sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Data dari Congressional Research Service menunjukkan bahwa ratusan operasi militer telah dilakukan Amerika di berbagai wilayah dunia sejak abad ke-18 (CRS, 2023). Walaupun sebagian operasi tersebut dilakukan dalam kerangka aliansi internasional atau operasi penjaga perdamaian, frekuensi intervensi yang tinggi tetap memicu kritik bahwa Amerika Serikat terlalu mengandalkan kekuatan militer dibandingkan solusi diplomatik.

Sikap meremehkan negara lain juga sering menjadi kritik dalam wacana hubungan internasional terkait Amerika Serikat. Beberapa analis berpendapat bahwa statusnya sebagai superpower membuat Amerika cenderung memandang negara lain sebagai aktor yang lebih lemah dalam sistem global. Perspektif ini tercermin dalam konsep unipolaritas setelah berakhirnya Perang Dingin, ketika Amerika menjadi satu-satunya kekuatan superpower yang dominan. Dalam situasi tersebut, kebijakan luar negeri Amerika sering dipandang sebagai upaya mempertahankan hegemoni global melalui kombinasi kekuatan militer, ekonomi, dan politik (Mearsheimer, 2001).

Dampak historis dari intervensi militer Amerika terhadap stabilitas global tetap menjadi perdebatan akademik yang signifikan. Di satu sisi, Amerika Serikat berperan dalam membentuk sistem keamanan internasional modern melalui aliansi seperti NATO serta berbagai operasi penjaga perdamaian. Namun di sisi lain, sejarah panjang intervensi militer juga menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan bersenjata sering menghasilkan konsekuensi sosial dan politik yang kompleks bagi negara-negara yang menjadi sasaran intervensi.

Secara keseluruhan, analisis historis menunjukkan bahwa intervensi militer merupakan elemen penting dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Dari perang ekspansi abad ke-19 hingga konflik global abad ke-21, Amerika secara konsisten menggunakan kekuatan militer sebagai alat untuk mempertahankan kepentingan strategisnya. Dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya terlihat dalam perubahan geopolitik global, tetapi juga dalam kondisi sosial, politik, dan ekonomi negara-negara yang terlibat konflik. Oleh karena itu, studi mengenai sejarah perang Amerika Serikat tidak hanya penting untuk memahami dinamika kekuasaan global, tetapi juga untuk mengevaluasi konsekuensi jangka panjang dari penggunaan kekuatan militer dalam hubungan internasional.

Referensi:

• Bacevich, A. J. (2016). America’s War for the Greater Middle East: A Military History. New York: Random House.
• Congressional Research Service. (2023). Instances of Use of United States Armed Forces Abroad, 1798–2023. Washington DC: Library of Congress.
• Henriksen, T. H. (2021). America’s Wars: Interventions, Regime Change, and Insurgencies after the Cold War. Cambridge: Cambridge University Press.
• Johnson, C. (2004). The Sorrows of Empire: Militarism, Secrecy, and the End of the Republic. New York: Metropolitan Books.
• Lapham’s Quarterly. (2020). American Wars and Foreign Interventions.
• Mearsheimer, J. J. (2001). The Tragedy of Great Power Politics. New York: W.W. Norton.
• O’Hanlon, M. E. (2023). Military History for the Modern Strategist: America’s Major Wars Since 1861. Washington DC: Brookings Institution Press.
• Said, E. W. (1997). Covering Islam: How the Media and the Experts Determine How We See the Rest of the World. New York: Vintage.