Sumber Foto: inews.id

“Perjalanan Iran menunjukkan pola konflik antara kekuasaan politik, intervensi asing, dan perjuangan identitas nasional. Penaklukan Persia oleh bangsa Arab pada abad ke-7 mengakhiri kekaisaran kuno dan mengubah struktur religius masyarakat. Pada era modern, kudeta 1953 terhadap pemerintahan Mohammad Mossadegh memperlihatkan kuatnya campur tangan kekuatan Barat dalam politik Iran. Akumulasi ketidakpuasan sosial, ketimpangan ekonomi, dan otoritarianisme monarki akhirnya memuncak dalam Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan Shah dan melahirkan Republik Islam Iran, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi politik internal maupun eksternal”

Sejarah Iran merupakan salah satu rangkaian sejarah politik dan peradaban tertua di dunia yang memperlihatkan transformasi besar dari kerajaan kuno, imperium besar, pengaruh Islam, kolonialisme modern, hingga lahirnya sistem negara teokratis modern yang dikenal sebagai Republik Islam Iran. Perjalanan sejarah ini mencerminkan interaksi kompleks antara kekuasaan politik, identitas budaya Persia, agama, serta dinamika geopolitik internasional yang membentuk karakter Iran kontemporer.

Wilayah yang kini dikenal sebagai Iran pada masa kuno disebut sebagai Persia dan telah menjadi pusat peradaban besar sejak milenium pertama sebelum masehi. Salah satu tonggak utama sejarah Iran dimulai dengan berdirinya Kekaisaran Achaemenid pada abad ke-6 SM di bawah kepemimpinan Cyrus the Great. Cyrus dikenal sebagai pendiri kekaisaran Persia yang berhasil menyatukan berbagai suku dan wilayah luas dari Asia Barat hingga Asia Tengah. Kebijakan pemerintahannya relatif toleran terhadap berbagai budaya dan agama, yang tercermin dalam dokumen terkenal yang disebut sebagai “Cyrus Cylinder”, sering dianggap sebagai salah satu deklarasi awal mengenai kebebasan beragama dan hak-hak masyarakat dalam kekaisaran (Curtis & Tallis, 2005). Kekaisaran Achaemenid kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Darius I yang melakukan reformasi administratif dan pembangunan infrastruktur besar seperti sistem jalan kerajaan yang menghubungkan berbagai wilayah kekaisaran (Briant, 2002).

Kekuasaan Persia kuno mengalami perubahan drastis setelah penaklukan oleh Alexander the Great pada tahun 330 SM. Penaklukan ini mengakhiri dominasi Achaemenid dan membuka periode helenisasi yang memperkenalkan pengaruh budaya Yunani ke wilayah Persia. Setelah kematian Alexander, wilayah Persia berada di bawah kekuasaan Seleucid sebelum akhirnya digantikan oleh kekaisaran Parthia sekitar abad ke-3 SM. Parthia kemudian menjadi kekuatan besar yang mampu menahan ekspansi Kekaisaran Romawi di Asia Barat (Frye, 1984). Selanjutnya, pada abad ke-3 M, muncul Dinasti Sassanid yang menjadi salah satu kekaisaran besar terakhir sebelum kedatangan Islam. Dinasti ini dikenal karena penguatan identitas budaya Persia dan penetapan Zoroastrianisme sebagai agama resmi negara (Daryaee, 2009).

Perubahan paling fundamental dalam sejarah Iran terjadi pada abad ke-7 ketika wilayah Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim Arab dalam ekspansi awal Islam. Penaklukan ini mengakhiri kekuasaan Sassanid dan membawa Iran ke dalam dunia Islam. Meskipun secara politik berada di bawah kekhalifahan Arab, masyarakat Persia tetap mempertahankan identitas budaya dan bahasa mereka, yang kemudian berkembang dalam bentuk peradaban Islam Persia. Bahasa Persia menjadi bahasa penting dalam sastra dan administrasi, sementara ilmuwan dan cendekiawan Persia memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam (Lapidus, 2014). Tokoh seperti Avicenna (Ibn Sina) dan al-Biruni menunjukkan kontribusi penting Persia dalam filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan Islam.

Pada periode abad pertengahan, Iran mengalami berbagai pergantian dinasti dan invasi besar, termasuk penaklukan oleh bangsa Mongol pada abad ke-13. Invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyebabkan kehancuran besar di wilayah Persia, tetapi kemudian melahirkan Dinasti Ilkhanid yang secara bertahap mengadopsi budaya Persia dan Islam (Morgan, 2016). Setelah periode ini, muncul berbagai dinasti lokal hingga akhirnya Dinasti Safavid pada awal abad ke-16 membawa perubahan penting dalam identitas religius Iran.

Dinasti Safavid yang didirikan oleh Shah Ismail I pada tahun 1501 memiliki peran sangat penting dalam sejarah Iran modern karena menjadikan Syiah Dua Belas Imam sebagai agama resmi negara. Kebijakan ini mengubah struktur religius Iran yang sebelumnya mayoritas Sunni menjadi negara dengan identitas Syiah yang kuat hingga saat ini (Savory, 2007). Transformasi ini tidak hanya bersifat religius tetapi juga politis karena membantu membedakan Iran dari kekuatan Sunni di sekitarnya seperti Kesultanan Ottoman. Pada masa Safavid, Iran juga mengalami perkembangan besar dalam bidang seni, arsitektur, dan perdagangan, terutama pada masa Shah Abbas I yang memindahkan ibu kota ke Isfahan dan menjadikannya pusat kebudayaan besar.

Setelah runtuhnya Safavid pada awal abad ke-18, Iran mengalami periode ketidakstabilan politik yang ditandai oleh munculnya beberapa dinasti seperti Afsharid dan Zand sebelum akhirnya Dinasti Qajar berkuasa pada akhir abad ke-18. Pada masa Qajar, Iran menghadapi tekanan besar dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Rusia dan Inggris, yang berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah. Kekalahan Iran dalam beberapa perang melawan Rusia menyebabkan hilangnya wilayah besar di Kaukasus melalui perjanjian seperti Treaty of Gulistan (1813) dan Treaty of Turkmenchay (1828) (Cronin, 2013). Intervensi asing ini menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan masyarakat Iran dan memperkuat sentimen nasionalisme.

Awal abad ke-20 menjadi periode penting dalam sejarah politik Iran dengan munculnya Revolusi Konstitusional Iran pada tahun 1905–1911. Revolusi ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk membatasi kekuasaan absolut raja dan membentuk sistem pemerintahan konstitusional. Gerakan ini berhasil membentuk parlemen nasional (Majlis) dan konstitusi pertama Iran, meskipun implementasinya sering menghadapi tantangan dari kekuatan monarki dan intervensi asing (Abrahamian, 2008). Revolusi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan politik modern Iran karena memperkenalkan konsep pemerintahan representatif dan supremasi hukum.

Pada tahun 1925, Reza Shah Pahlavi mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlavi setelah menggulingkan Dinasti Qajar. Reza Shah melakukan berbagai reformasi modernisasi yang bertujuan membangun negara nasional yang kuat dan sekuler. Reformasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, modernisasi militer, reformasi pendidikan, serta upaya mengurangi pengaruh ulama dalam kehidupan politik (Katouzian, 2009). Namun kebijakan modernisasi yang bersifat otoriter juga memicu ketegangan sosial dan politik.

Setelah Perang Dunia II, Reza Shah digantikan oleh putranya Mohammad Reza Shah Pahlavi. Pada masa pemerintahannya, Iran menjadi sekutu penting Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam konteks Perang Dingin. Salah satu peristiwa paling kontroversial pada masa ini adalah kudeta tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran. Kudeta tersebut didukung oleh badan intelijen Amerika Serikat dan Inggris dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Shah (Gasiorowski, 2013). Peristiwa ini meninggalkan dampak mendalam terhadap persepsi masyarakat Iran terhadap intervensi Barat.

Pada dekade 1960-an dan 1970-an, Mohammad Reza Shah meluncurkan program modernisasi besar yang dikenal sebagai “White Revolution”, yang mencakup reformasi agraria, perluasan pendidikan, dan industrialisasi. Meskipun reformasi ini meningkatkan pembangunan ekonomi, kebijakan tersebut juga menimbulkan ketimpangan sosial, korupsi, serta meningkatnya otoritarianisme politik melalui aparat keamanan seperti SAVAK (Abrahamian, 2008). Ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Shah semakin meningkat dan memicu munculnya berbagai gerakan oposisi yang terdiri dari kelompok nasionalis, Islamis, dan kiri.

Puncak dari ketegangan politik tersebut terjadi dalam Revolusi Iran tahun 1979. Revolusi ini merupakan gerakan massal yang berhasil menggulingkan monarki Pahlavi dan mengakhiri sistem kerajaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah Iran. Salah satu tokoh utama revolusi adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Shah. Khomeini mengembangkan konsep politik yang dikenal sebagai velayat-e faqih, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh ulama sebagai penjaga hukum Islam (Arjomand, 1988). Setelah Shah meninggalkan Iran pada Januari 1979, Khomeini kembali dari pengasingan dan memimpin pembentukan sistem politik baru.

Pada April 1979, referendum nasional diselenggarakan dan mayoritas rakyat Iran memilih untuk mendirikan Republik Islam Iran. Sistem politik baru ini menggabungkan elemen republik dengan otoritas religius, di mana pemimpin tertinggi negara adalah seorang ulama yang disebut sebagai Supreme Leader. Konstitusi baru Iran yang disahkan pada tahun yang sama menetapkan struktur pemerintahan yang terdiri dari presiden, parlemen, serta lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam pengawasan politik (Arjomand, 1988).

Sejak berdirinya Republik Islam Iran, negara ini menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Salah satu konflik terbesar adalah Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 setelah Irak di bawah Saddam Hussein menyerang Iran. Perang ini menyebabkan korban besar dan kerusakan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas nasional dan solidaritas internal di Iran (Hiro, 1991). Setelah wafatnya Ayatollah Khomeini pada tahun 1989, kepemimpinan tertinggi Iran diteruskan oleh Ayatollah Ali Khamenei yang masih menjabat hingga saat ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, Iran terus memainkan peran penting dalam politik regional Timur Tengah. Negara ini terlibat dalam berbagai isu geopolitik termasuk konflik di Irak, Suriah, dan Lebanon serta perselisihan dengan Barat terkait program nuklirnya. Meskipun menghadapi sanksi ekonomi internasional, Iran tetap mempertahankan sistem politik Republik Islam yang menggabungkan institusi negara modern dengan otoritas religius (Axworthy, 2016).

Secara keseluruhan, sejarah Iran menunjukkan transformasi yang panjang dan kompleks dari peradaban kuno Persia hingga negara modern dengan sistem politik unik berbasis teokrasi republik. Perjalanan sejarah tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara identitas budaya Persia, perkembangan Islam Syiah, dinamika kekuasaan internal, serta tekanan geopolitik global. Pemahaman terhadap sejarah panjang ini penting untuk memahami posisi Iran dalam politik internasional saat ini serta dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di dalam negeri.

Referensi:

•  Abrahamian, E. (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press.
• Arjomand, S. A. (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press.
• Axworthy, M. (2016). Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic. Oxford University Press.
• Briant, P. (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns.
• Cronin, S. (2013). Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions since 1800. Routledge.
• Curtis, J., & Tallis, N. (2005). Forgotten Empire: The World of Ancient Persia. University of California Press.
• Daryaee, T. (2009). Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. I.B. Tauris.
• Frye, R. N. (1984). The History of Ancient Iran. C.H. Beck.
• Gasiorowski, M. (2013). Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran. Syracuse University Press.
• Hiro, D. (1991). The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict. Routledge.
• Katouzian, H. (2009). The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran. Yale University Press.
• Lapidus, I. M. (2014). A History of Islamic Societies. Cambridge University Press.
• Morgan, D. (2016). The Mongols. Wiley Blackwell.
• Savory, R. (2007). Iran under the Safavids. Cambridge University Press. 

Sumber Foto: Malanghits.com

Republik Islam Iran merupakan salah satu aktor paling berpengaruh dan kontroversial dalam politik global kontemporer. Posisi geopolitiknya di Asia Barat, sejarah panjang peradaban Persia, transformasi revolusioner tahun 1979, kapasitas militernya yang berkembang di bawah tekanan sanksi, serta relasi antagonistik dengan Barat menjadikan Iran sebagai studi kasus penting dalam analisis hubungan internasional, politik ideologi, dan ekonomi sanksi. Untuk memahami Iran secara komprehensif, diperlukan pendekatan historis-struktural yang melihat keterkaitan antara sejarah negara, pembentukan ideologi, pembangunan militer, tekanan embargo ekonomi, dan konstruksi narasi global tentangnya.

Sejarah Iran modern tidak dapat dilepaskan dari pengalaman intervensi asing dan modernisasi yang dipaksakan. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Persia (nama resmi sebelum 1935) mengalami tekanan dari Kekaisaran Rusia dan Inggris dalam apa yang dikenal sebagai “Great Game” (Abrahamian, 2008). Intervensi asing tersebut membentuk memori kolektif mengenai kedaulatan yang terancam. Puncak pengalaman traumatis ini terjadi pada tahun 1953 ketika Perdana Menteri Mohammad Mossadegh digulingkan melalui operasi yang didukung CIA dan MI6 setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran (Kinzer, 2003). Peristiwa ini menjadi titik penting dalam pembentukan sentimen anti-Barat di kalangan elite dan masyarakat Iran, yang kelak menjadi fondasi ideologis Revolusi 1979.

Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan mengubah Iran dari monarki pro-Barat menjadi republik teokratis berbasis Syiah. Khomeini memperkenalkan konsep velayat-e faqih (kepemimpinan ulama), yang menempatkan otoritas politik tertinggi di tangan seorang faqih (ahli hukum Islam) (Arjomand, 1988). Transformasi ini bukan sekadar perubahan rezim, melainkan redefinisi total hubungan antara agama dan negara. Iran tidak lagi memosisikan Islam sebagai identitas budaya, tetapi sebagai struktur ideologis dan politik negara. Dalam pidato dan tulisan Khomeini, ditegaskan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, melainkan “a complete system of life and governance” (Khomeini, 1979/2002).

Sejak revolusi, ideologi negara Iran dibangun atas tiga pilar utama: anti-imperialisme, independensi nasional, dan solidaritas terhadap kelompok tertindas (mustazafin). Ideologi ini memengaruhi kebijakan luar negeri Iran yang sering berbenturan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Vali Nasr (2006) menekankan bahwa identitas revolusioner Iran membentuk kebijakan regionalnya, termasuk dukungan terhadap aktor non-negara seperti Hezbollah di Lebanon. Ideologi ini juga memperkuat legitimasi internal, terutama ketika negara menghadapi tekanan eksternal berupa sanksi dan isolasi diplomatik.

Kekuatan militer Iran berkembang dalam konteks isolasi tersebut. Setelah revolusi, Iran menghadapi Perang Iran-Irak (1980–1988), yang menjadi pengalaman formasi penting bagi doktrin pertahanannya. Perang tersebut memperlihatkan kerentanan Iran terhadap embargo persenjataan Barat (Cordesman & Wagner, 1990). Sebagai respons, Iran membangun strategi pertahanan berbasis kemandirian industri militer dan perang asimetris. Struktur militer Iran terdiri dari Angkatan Bersenjata reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC). IRGC dibentuk untuk melindungi revolusi dari ancaman internal dan eksternal dan berkembang menjadi aktor militer sekaligus ekonomi yang sangat berpengaruh (Alfoneh, 2013).

Dalam analisis militer kontemporer, Iran tidak memiliki angkatan udara atau laut yang sebanding dengan kekuatan NATO, namun mengompensasinya melalui pengembangan rudal balistik, drone, dan jaringan proxy regional. Program rudal balistik Iran dipandang sebagai komponen utama doktrin deterrence (Eisenstadt, 2017). Strategi ini memungkinkan Iran menciptakan keseimbangan asimetris terhadap musuh yang lebih unggul secara teknologi. Selain itu, dukungan terhadap kelompok seperti Hezbollah dan milisi di Irak menjadi bagian dari strategi proyeksi kekuatan regional (Wehrey et al., 2009). Pendekatan ini sering digambarkan Barat sebagai “destabilisasi kawasan,” sementara Iran menyebutnya sebagai kebijakan “perlawanan” terhadap hegemoni.

Kondisi ekonomi Iran sangat dipengaruhi oleh sanksi internasional. Sebelum revolusi, ekonomi Iran sangat bergantung pada ekspor minyak. Ketergantungan ini tetap berlanjut pascarevolusi, menjadikan Iran rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan embargo perdagangan. Sanksi Amerika Serikat dimulai sejak krisis penyanderaan 1979 dan diperluas secara signifikan terkait program nuklir Iran pada dekade 2000-an (Maloney, 2015). Sanksi tersebut menargetkan sektor energi, perbankan, dan akses ke sistem keuangan global.

Dampak ekonomi dari sanksi sangat signifikan. Inflasi tinggi, depresiasi mata uang rial, dan kesulitan akses investasi asing menjadi konsekuensi nyata. Namun, studi menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu berhasil mengubah kebijakan strategis Iran (Pape, 1997). Sebagai respons, Iran mengembangkan konsep “Resistance Economy” (eqtesad-e مقاومتی), yang menekankan diversifikasi produksi domestik dan pengurangan ketergantungan pada impor (Khamenei, 2014). Dalam pidatonya, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa ekonomi perlawanan bertujuan “to make the nation invulnerable to sanctions and global shocks” (Khamenei, 2014).

Embargo ekonomi terhadap Iran sering dipresentasikan oleh pemerintah Barat sebagai upaya non-militer untuk menekan kepatuhan terhadap norma internasional, khususnya terkait program nuklir. Namun, sejumlah akademisi berargumen bahwa sanksi ekonomi sering kali berdampak lebih besar pada masyarakat sipil daripada elite politik (Gordon, 2010). Selain itu, sanksi juga memperkuat narasi domestik Iran bahwa negara tersebut menjadi korban hegemoni global, sehingga meningkatkan solidaritas internal terhadap rezim (Takeyh, 2010).

Narasi tentang Iran di media Barat sering menggambarkan negara tersebut sebagai ancaman nuklir dan sponsor terorisme. Edward Said (1978) dalam konsep Orientalism menjelaskan bagaimana representasi Timur di Barat sering kali diproduksi melalui lensa stereotip dan kepentingan geopolitik. Dalam konteks Iran, konstruksi narasi ancaman sering kali mengabaikan kompleksitas internal negara tersebut. Meski demikian, penting pula dicatat bahwa kebijakan luar negeri Iran sendiri bersifat konfrontatif dan memperkuat persepsi ancaman di mata Barat (Nasr, 2006).

Hubungan antara propaganda dan ideologi bersifat timbal balik. Di satu sisi, Barat menggunakan narasi ancaman untuk membenarkan sanksi dan tekanan diplomatik; di sisi lain, Iran menggunakan narasi victimhood untuk memperkuat legitimasi ideologisnya. Dinamika ini menciptakan lingkaran antagonisme yang saling memperkuat. Dalam analisis hubungan internasional, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep security dilemma, di mana langkah defensif satu pihak dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lain (Jervis, 1978).

Secara keseluruhan, sejarah Iran modern menunjukkan keterkaitan erat antara pengalaman intervensi asing, pembentukan ideologi revolusioner, pembangunan kekuatan militer berbasis asimetri, serta respons ekonomi terhadap embargo. Iran bukan sekadar negara yang ditekan sanksi atau negara yang mengancam stabilitas regional; ia merupakan entitas politik dengan memori sejarah yang kuat, ideologi yang terstruktur, dan strategi bertahan dalam sistem internasional yang kompetitif. Pendekatan akademik yang komprehensif harus melihat Iran sebagai hasil interaksi antara faktor domestik dan internasional, bukan sekadar objek propaganda atau stereotip geopolitik.

Referensi:

• Abrahamian, E. (2008). A history of modern Iran. Cambridge University Press.
• Alfoneh, A. (2013). Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship. AEI Press.
• Arjomand, S. A. (1988). The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran. Oxford University Press.
• Cordesman, A. H., & Wagner, A. R. (1990). The lessons of modern war, Volume II: The Iran–Iraq War. Westview Press.
• Eisenstadt, M. (2017). The strategic culture of the Islamic Republic of Iran. Middle East Policy, 24(1), 7–21.
• Gordon, J. (2010). Invisible war: The United States and the Iraq sanctions. Harvard University Press.
• Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167–214.
• Khamenei, A. (2014). Resistance economy: Theoretical and practical guidelines. Tehran: Islamic Republic Publications.
• Kinzer, S. (2003). All the Shah’s men: An American coup and the roots of Middle East terror. Wiley.
• Khomeini, R. (2002). Islamic government: Governance of the jurist (H. Algar, Trans.). Alhoda. (Original work published 1979).
• Maloney, S. (2015). Iran’s political economy since the revolution. Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton.
• Pape, R. A. (1997). Why economic sanctions do not work. International Security, 22(2), 90–136.
• Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
• Takeyh, R. (2010). Guardians of the revolution: Iran and the world in the age of the Ayatollahs. Oxford University Press.
• Wehrey, F., et al. (2009). Dangerous but not omnipotent: Exploring the reach and limitations of Iranian power in the Middle East. RAND Corporation.