Sumber Foto: Anonim (ilustrasi)

Sejarah pembentukan Amerika Serikat merupakan proses panjang yang tidak dapat dipisahkan dari kolonialisme Eropa, konflik politik, serta perubahan demografis besar yang berdampak langsung pada masyarakat asli benua Amerika. Sebelum kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad ke-15, wilayah yang kini dikenal sebagai Amerika Utara dihuni oleh jutaan penduduk asli yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dan budaya seperti Iroquois, Cherokee, Navajo, Lakota, Apache, dan ratusan suku lainnya. Para sejarawan memperkirakan bahwa populasi masyarakat asli di Amerika Utara sebelum kontak dengan bangsa Eropa berkisar antara 5 hingga 10 juta orang, dengan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks serta jaringan perdagangan yang luas di seluruh benua (Mann, 2005). Mereka hidup dalam berbagai bentuk organisasi sosial, mulai dari komunitas pemburu-pengumpul hingga masyarakat agraris yang maju seperti suku Pueblo yang mengembangkan sistem irigasi dan pertanian jagung yang efisien. 

Kedatangan bangsa Eropa dimulai dengan ekspedisi Christopher Columbus pada tahun 1492 yang membuka era eksplorasi dan kolonisasi oleh negara-negara Eropa seperti Spanyol, Prancis, Belanda, dan Inggris. Walaupun Columbus mendarat di Karibia, ekspedisi tersebut memicu gelombang eksplorasi yang kemudian menjangkau wilayah Amerika Utara. Kolonisasi Eropa secara bertahap mengubah struktur demografi dan politik benua tersebut. Bangsa Spanyol mendirikan koloni di wilayah Florida dan Amerika Barat Daya, sementara Prancis menguasai wilayah luas di Kanada dan sepanjang Sungai Mississippi. Namun, kolonisasi Inggris memiliki dampak paling besar terhadap pembentukan negara Amerika Serikat modern melalui pendirian tiga belas koloni di pesisir timur Amerika Utara pada abad ke-17 (Taylor, 2016).

Tiga belas koloni Inggris yang kemudian menjadi dasar pembentukan Amerika Serikat meliputi Virginia, Massachusetts, Maryland, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, North Carolina, South Carolina, Georgia, dan New Hampshire. Koloni-koloni ini berkembang pesat melalui pertanian, perdagangan, dan migrasi besar-besaran dari Eropa. Namun, ekspansi koloni tersebut sering kali terjadi melalui perampasan tanah masyarakat asli. Konflik antara kolonis Eropa dan suku asli Amerika mulai meningkat sejak awal abad ke-17, salah satu contohnya adalah Perang Pequot pada tahun 1636–1638 di New England yang berakhir dengan kehancuran besar suku Pequot dan pembunuhan massal terhadap anggota suku tersebut oleh pasukan kolonial Inggris dan sekutu pribumi mereka (Calloway, 2012).

Proses pembentukan Amerika Serikat sebagai negara dimulai dengan meningkatnya ketegangan antara koloni Inggris dan pemerintah Kerajaan Inggris pada abad ke-18. Kebijakan pajak dan kontrol ekonomi yang diterapkan Inggris memicu ketidakpuasan di kalangan kolonis, yang kemudian berkembang menjadi gerakan kemerdekaan. Peristiwa penting seperti Boston Tea Party pada tahun 1773 menandai perlawanan terhadap kekuasaan Inggris dan menjadi salah satu pemicu Revolusi Amerika. Perang Revolusi Amerika berlangsung dari tahun 1775 hingga 1783 dan berakhir dengan kemenangan koloni serta pengakuan kemerdekaan oleh Inggris melalui Perjanjian Paris tahun 1783 (Wood, 2003). Deklarasi Kemerdekaan yang ditandatangani pada 4 Juli 1776 menyatakan bahwa koloni-koloni tersebut menjadi negara merdeka yang dikenal sebagai Amerika Serikat.

Namun, pembentukan negara Amerika Serikat tidak hanya merupakan kisah perjuangan kemerdekaan terhadap Inggris, tetapi juga terkait erat dengan ekspansi wilayah yang berdampak besar terhadap masyarakat asli Amerika. Setelah kemerdekaan, pemerintah Amerika Serikat mulai memperluas wilayahnya ke arah barat melalui berbagai cara, termasuk pembelian wilayah seperti Louisiana Purchase dari Prancis pada tahun 1803 yang hampir menggandakan luas wilayah negara tersebut (Meinig, 1993). Ekspansi ini sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan hak-hak masyarakat asli yang telah lama tinggal di wilayah tersebut.

Salah satu kebijakan paling kontroversial terhadap masyarakat asli Amerika adalah Indian Removal Act tahun 1830 yang ditandatangani oleh Presiden Andrew Jackson. Undang-undang ini memberikan wewenang kepada pemerintah federal untuk memindahkan suku-suku asli dari wilayah tenggara Amerika Serikat ke wilayah barat Sungai Mississippi yang kemudian dikenal sebagai Indian Territory, yang saat ini sebagian besar merupakan wilayah negara bagian Oklahoma. Kebijakan ini menyebabkan pemindahan paksa puluhan ribu orang dari suku Cherokee, Muscogee, Seminole, Chickasaw, dan Choctaw. Proses pemindahan tersebut dikenal sebagai Trail of Tears karena ribuan orang meninggal akibat penyakit, kelaparan, dan kondisi perjalanan yang sangat buruk selama perjalanan panjang tersebut (Perdue & Green, 2007).

Selain pemindahan paksa, masyarakat asli Amerika juga mengalami penurunan populasi yang drastis akibat penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa seperti cacar, campak, dan influenza. Karena masyarakat asli tidak memiliki kekebalan terhadap penyakit-penyakit tersebut, wabah epidemi sering kali menyebabkan kematian dalam jumlah besar. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penyakit yang diperkenalkan oleh bangsa Eropa merupakan faktor utama penurunan populasi masyarakat asli di seluruh benua Amerika setelah abad ke-16 (Diamond, 1997). Dalam beberapa wilayah, populasi suku asli bahkan menurun hingga lebih dari 90 persen dalam waktu beberapa generasi.

Konflik bersenjata juga menjadi bagian penting dalam hubungan antara pemerintah Amerika Serikat dan masyarakat asli. Sepanjang abad ke-19, terjadi berbagai perang antara militer Amerika Serikat dan suku-suku asli yang berusaha mempertahankan wilayah mereka. Contoh terkenal termasuk Perang Sioux, Perang Apache, dan perlawanan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Sitting Bull, Crazy Horse, dan Geronimo. Salah satu peristiwa tragis dalam sejarah hubungan ini adalah Pembantaian Wounded Knee pada tahun 1890 di South Dakota, ketika pasukan militer Amerika Serikat membunuh lebih dari 200 anggota suku Lakota, termasuk perempuan dan anak-anak (Brown, 2007). Peristiwa tersebut sering dianggap sebagai simbol berakhirnya perlawanan besar masyarakat asli terhadap ekspansi Amerika Serikat.

Selain konflik militer, pemerintah Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan asimilasi yang bertujuan mengintegrasikan masyarakat asli ke dalam budaya dominan Amerika. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ribuan anak-anak masyarakat asli dipaksa untuk bersekolah di boarding school yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi keagamaan. Di sekolah-sekolah tersebut, mereka dilarang menggunakan bahasa dan budaya tradisional mereka, serta dipaksa mengadopsi bahasa Inggris dan gaya hidup Barat. Tujuan utama kebijakan ini adalah menghapus identitas budaya masyarakat asli dan menggantinya dengan identitas budaya Amerika arus utama (Adams, 1995).

Meskipun mengalami penindasan dan kehilangan wilayah yang luas, masyarakat asli Amerika tetap mempertahankan identitas budaya dan tradisi mereka hingga saat ini. Pada abad ke-20, muncul berbagai gerakan politik dan sosial yang menuntut pengakuan hak-hak masyarakat asli, termasuk hak atas tanah, budaya, dan pemerintahan sendiri. Salah satu tonggak penting adalah Indian Self-Determination and Education Assistance Act tahun 1975 yang memberikan lebih banyak otonomi kepada suku-suku asli dalam mengelola program pendidikan dan layanan sosial mereka (Wilkins & Lomawaima, 2001).

Saat ini terdapat lebih dari 570 suku asli yang diakui secara federal di Amerika Serikat, masing-masing dengan sistem pemerintahan sendiri dan wilayah yang dikenal sebagai reservation. Meskipun demikian, banyak komunitas masyarakat asli masih menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi, termasuk tingkat kemiskinan yang tinggi, akses terbatas terhadap layanan kesehatan, serta dampak historis dari kolonialisme dan diskriminasi struktural. Banyak akademisi menilai bahwa sejarah pembentukan Amerika Serikat tidak dapat dipahami secara lengkap tanpa mempertimbangkan pengalaman masyarakat asli yang sering kali terpinggirkan dalam narasi sejarah nasional (Dunbar-Ortiz, 2014).

Analisis historis menunjukkan bahwa pembentukan Amerika Serikat merupakan proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara kolonisasi, revolusi politik, ekspansi wilayah, dan konflik sosial. Dalam banyak kasus, kemajuan dan ekspansi negara tersebut terjadi bersamaan dengan marginalisasi masyarakat asli yang telah lama mendiami benua Amerika. Oleh karena itu, memahami sejarah ini secara kritis penting untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial dan politik yang membentuk Amerika Serikat modern. Kesadaran terhadap sejarah tersebut juga menjadi dasar penting dalam upaya rekonsiliasi dan pengakuan terhadap hak-hak masyarakat asli yang selama berabad-abad mengalami berbagai bentuk ketidakadilan historis.

Daftar Pustaka

• Adams, D. W. (1995). Education for Extinction: American Indians and the Boarding School Experience, 1875–1928. Lawrence: University Press of Kansas.
• Brown, D. (2007). Bury My Heart at Wounded Knee: An Indian History of the American West. New York: Holt Paperbacks.
• Calloway, C. G. (2012). First Peoples: A Documentary Survey of American Indian History. Boston: Bedford/St. Martin’s
• Diamond, J. (1997). Guns, Germs, and Steel: The Fates of Human Societies. New York: W. W. Norton & Company.
• Dunbar-Ortiz, R. (2014). An Indigenous Peoples’ History of the United States. Boston: Beacon Press.
• Mann, C. C. (2005). 1491: New Revelations of the Americas Before Columbus. New York: Vintage Books.
• Meinig, D. W. (1993). The Shaping of America: A Geographical Perspective on 500 Years of History. New Haven: Yale University Press.
• Perdue, T., & Green, M. (2007). The Cherokee Nation and the Trail of Tears. New York: Penguin Books.
• Taylor, A. (2016). American Colonies: The Settling of North America. New York: Penguin Books.
• Wilkins, D. E., & Lomawaima, K. T. (2001). Uneven Ground: American Indian Sovereignty and Federal Law. Norman: University of Oklahoma Press.
• Wood, G. S. (2003). The American Revolution: A History. New York: Modern Library. 

Sumber Foto: www.bu.edu

Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, terlibat dalam sejumlah kontroversi selama masa jabatannya dan bahkan sebelum itu. Seperti; “Pernyataan dan Sikap Rasial”, Donald Trump menghadapi kritik keras terkait pernyataannya tentang kelompok minoritas, seperti komentarnya mengenai imigran dari negara-negara "berlubang" atau "shithole countries" (terutama negara-negara Afrika). Pernyataan semacam ini dianggap oleh banyak pihak sebagai rasis dan xenofobia. Tindakannya terkait dengan protes rasial di Charlottesville pada tahun 2017, di mana Trump menyatakan bahwa ada "orang baik di kedua sisi", yang dianggap membela kelompok supremasi kulit putih.

Kemudian terkait Investigasi Rusia (Russian Interference); Donald Trump dilibatkan dalam penyelidikan terhadap dugaan kolusi antara kampanye presiden Trump dengan Rusia selama pemilu 2016. Meskipun penyelidikan yang dipimpin oleh Robert Mueller tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendakwa Trump atas kolusi, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Trump berusaha menghalangi penyelidikan.

Pemakzulan Pertama (Impeachment I); Pada 2019, Donald Trump menjadi Presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali. Pemakzulan pertama terkait dengan tindakan Trump yang menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, sebelum pemilu 2020. Trump dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan. Pemakzulan Kedua (Impeachment II), Pada Januari 2021, setelah serangan mematikan ke Gedung Capitol oleh pendukung Trump, ia dimakzulkan untuk kedua kalinya, dengan tuduhan menghasut pemberontakan. Meskipun ia dibebaskan oleh Senat, peristiwa ini menambah kontroversi terkait kepemimpinan dan pengaruh Trump.

Penanganan Pandemi COVID-19; Penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 juga menjadi kontroversi. Kritik datang terkait dengan penanganan yang lamban dan seringnya Trump meremehkan ancaman virus. Pada awal pandemi, Trump juga memberi pernyataan yang tidak akurat, termasuk tentang penggunaan obat-obatan yang belum terbukti efektif.

Kebijakan Imigrasi; Salah satu kebijakan kontroversial Trump adalah larangan masuk (travel ban) dari beberapa negara mayoritas Muslim dan pemisahan keluarga di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan pemisahan keluarga ini memicu kecaman luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Serangan terhadap Media dan Kebenaran; Donald Trump sering kali menyerang media, menyebut mereka sebagai "musuh rakyat" dan menuding berita yang merugikan dirinya sebagai "berita palsu" (fake news). Pendekatan ini menambah ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan media di Amerika Serikat.

Penggunaan Media Sosial; Donald Trump dikenal dengan penggunaan media sosial, terutama Twitter, untuk mengungkapkan pendapatnya, menyerang lawan politik, dan bahkan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menyebabkan perdebatan tentang kebebasan berbicara dan pengaruh media sosial dalam politik.

Pernyataan tentang Kekerasan dan Terorisme dalam Negeri; Pernyataan Donald Trump yang dianggap menghasut atau mendukung kelompok ekstremis sering menjadi sorotan. Misalnya, ketika ia memberi komentar bahwa kelompok supremasi kulit putih tidak sepenuhnya bersalah dalam kekerasan yang terjadi di Charlottesville.

Pengelolaan Keuangan dan Pajak; Pada 2020, The New York Times melaporkan bahwa Donald Trump membayar pajak penghasilan yang sangat rendah selama bertahun-tahun dan hanya membayar $750 pada tahun pertama kepresidenannya. Hal ini memicu pertanyaan tentang kekayaannya dan penghindaran pajak yang mungkin terjadi.

Kemudian Donald Trump dilantik Kembali sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Ini merupakan periode kedua pemerintahan Trump setelah sebelumnya menjabat pada periode 2017-2021. Pasca pelantikan, Trump kembali membuat kebijakan kontroversialnya, diantaranya:

Trump menandatangani aturan hukuman mati; yang bisa menjaring pelaku kriminal hingga imigran ilegal. Perintah Trump berarti memaksa Kementerian Kehakiman mengupayakan hukuman mati kasus federal yang sesuai dan membantu melestarikan hukuman mati di AS. Melalui perintah itu pula, Jaksa Agung bisa menggunakan yurisdiksi federal dan menerapkan hukuman mati "tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain".

Cuma Akui Dua Gender; dalam perintah eksekutif itu, Trump juga menyampaikan bahwa ia hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Trump juga menghapus perlindungan bagi transgender di penjara federal, dan menghentikan Program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, equity, and inclusion/DEI).

Sumber Foto: www.grapheine.com

Anak Imigran Tak Dapat Kewarganegaraan AS; Perintah eksekutif Trump juga mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap. Menurut laporan Politico, perintah Trump mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.

Padahal Mahkamah Agung AS sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan Amandemen ke-14.

Tolak Pengungsi; Trump juga berencana menghentikan program penerimaan pengungsi hingga "masuknya pengungsi ke AS sesuai dengan kepentingan." Dia juga menyatakan penyeberangan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional, hingga mempertimbangkan kartel sebagai organisasi teroris asing.

Dan banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang dilakukan Trump pasca kembali berkuasa, termasuk soal tarif pajak dagang yang ditetapkan untuk berbagai negara, termasuk Indonesia.