Sumber Foto: www.ksp.go.id

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam kajian politik dan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berupaya membangun citra sebagai rezim yang kuat, cepat mengambil keputusan, dan berorientasi pada program-program populis yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, sejumlah kebijakan yang muncul pada tahun pertama pemerintahan justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi makro, serta sensitivitas negara terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, isu kepemimpinan Prabowo tidak dapat dipisahkan dari perubahan arah kebijakan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta munculnya kritik bahwa sebagian kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada target politik dan simbolik dibandingkan pada kebutuhan riil masyarakat.

 

Secara teoritis, kepemimpinan politik memiliki hubungan erat dengan kepercayaan pasar. Menurut perspektif ekonomi politik, stabilitas pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh legitimasi politik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun ekspektasi yang jelas terhadap masa depan ekonomi. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak konsisten atau menimbulkan ketidakpastian fiskal, pasar akan merespons melalui pergerakan modal, nilai tukar, maupun investasi. Dalam kasus Indonesia, sejumlah analis menilai bahwa pasar mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo, terutama terkait program-program berskala besar yang membutuhkan pembiayaan sangat besar dan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara. Reuters mencatat bahwa kekhawatiran investor terhadap kesehatan fiskal Indonesia meningkat setelah pemerintah memperkenalkan berbagai rencana belanja populis dan pembentukan instrumen investasi negara baru yang dianggap dapat memperbesar risiko fiskal jangka panjang (Reuters, 2025).

 

Salah satu program yang paling banyak mendapat perhatian adalah program makan bergizi gratis yang menjadi janji utama kampanye Prabowo. Secara normatif, program ini memiliki tujuan yang positif karena diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil. Namun, implementasi program tersebut menghadapi berbagai tantangan administratif, fiskal, dan teknis. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program tersebut, sementara pada saat yang sama melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran di berbagai sektor lain. Reuters melaporkan bahwa hingga pertengahan 2025 realisasi anggaran program makan bergizi gratis masih sangat rendah dibandingkan total alokasi yang tersedia, menunjukkan adanya persoalan implementasi dan kapasitas birokrasi dalam menjalankan program tersebut (Reuters, 2025).

 

Masalah yang kemudian muncul adalah persepsi publik mengenai prioritas kebijakan negara. Ketika pemerintah mengalokasikan sumber daya yang besar untuk program unggulan tertentu, sementara berbagai sektor lain mengalami pengurangan anggaran, muncul pertanyaan mengenai efektivitas distribusi sumber daya publik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial langsung, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu terpusat pada satu program berisiko mengurangi fleksibilitas fiskal negara dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks.

 

Kritik terhadap perubahan kebijakan semakin menguat ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam skala besar. Pemerintah mengumumkan penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah dengan alasan meningkatkan produktivitas belanja negara dan mengalihkan dana ke program-program prioritas. Reuters melaporkan bahwa pemerintah melakukan penghematan sekitar Rp306 triliun melalui pengurangan berbagai pos pengeluaran kementerian dan transfer daerah (Reuters, 2025). Namun demikian, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena pemerintah daerah dan sejumlah kelompok masyarakat menilai bahwa pemotongan anggaran dapat mengganggu pelayanan publik, pembangunan daerah, serta program sosial yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

 

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, perubahan kebijakan yang terlalu cepat sering kali menghasilkan apa yang disebut sebagai policy shock atau guncangan kebijakan. Kondisi ini terjadi ketika aktor-aktor ekonomi, pemerintah daerah, dan masyarakat belum memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri terhadap arah kebijakan baru. Akibatnya, muncul ketidakpastian yang dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, perubahan orientasi anggaran yang cukup drastis memunculkan kekhawatiran bahwa stabilitas pembangunan jangka menengah dapat terganggu karena pemerintah daerah kehilangan sebagian ruang fiskal yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal.

 

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Sepanjang 2025, rupiah mengalami tekanan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Reuters melaporkan bahwa rupiah sempat mencapai level terlemah sejak krisis Asia 1998 akibat kombinasi faktor global dan domestik, termasuk ketidakpastian fiskal serta keluarnya modal asing dari pasar Indonesia (Reuters, 2025). Bank Indonesia bahkan harus melakukan intervensi di pasar valuta asing, pasar obligasi, dan instrumen derivatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

 

Secara ekonomi, pelemahan rupiah memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan strategis, termasuk bahan baku industri, energi, dan sejumlah komoditas pangan. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat dan pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Dengan kata lain, pelemahan rupiah berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

 

Dalam kerangka ekonomi politik, pelemahan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penguatan dolar AS atau ketegangan geopolitik global. Faktor domestik juga memainkan peran penting, terutama kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Reuters mencatat bahwa sejumlah pelaku pasar mengaitkan tekanan terhadap rupiah dengan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia di bawah berbagai program belanja besar pemerintah (Reuters, 2025). Dengan demikian, pelemahan rupiah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari dinamika global, tetapi juga sebagai refleksi dari persepsi pasar terhadap kualitas tata kelola ekonomi nasional.

 

Dari perspektif masyarakat, persoalan utama bukan hanya nilai tukar rupiah itu sendiri, melainkan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap biaya hidup. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar. Kondisi ini menjadi problematis apabila pada saat yang sama pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi mengurangi kualitas layanan publik atau memperlambat pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat menghadapi tekanan ganda berupa meningkatnya biaya hidup dan berkurangnya kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan yang memadai.

 

Selain itu, muncul pula kritik mengenai pendekatan kebijakan yang dianggap kurang mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Dalam berbagai studi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh proses formulasi kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan mempertimbangkan kapasitas implementasi. Ketika pemerintah lebih fokus pada pencapaian target-target besar yang bersifat simbolik, terdapat risiko bahwa kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak justru terabaikan. Kritik terhadap program-program besar pemerintah pada dasarnya bukan ditujukan pada tujuan program tersebut, melainkan pada pertanyaan mengenai prioritas, efektivitas, dan keberlanjutan pendanaannya.

 

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara logika politik dan logika ekonomi. Dari sudut pandang politik, program-program besar dapat meningkatkan legitimasi pemerintah karena memberikan manfaat yang terlihat secara langsung kepada masyarakat. Namun dari sudut pandang ekonomi, program-program tersebut harus mempertimbangkan kapasitas fiskal negara, stabilitas makroekonomi, dan dampaknya terhadap sektor lain. Ketika keseimbangan antara kedua logika tersebut tidak tercapai, maka kebijakan yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

 

Kepemimpinan Prabowo juga memperlihatkan kecenderungan sentralisasi pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, keputusan strategis diambil secara cepat dengan penekanan pada efektivitas dan percepatan implementasi. Pendekatan ini memang dapat mempercepat pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi ruang deliberasi dan evaluasi kebijakan. Dalam sistem demokrasi modern, proses konsultasi dan partisipasi publik merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

 

Dari sudut pandang akademik, situasi yang berkembang di Indonesia saat ini mencerminkan dilema klasik pembangunan di negara berkembang. Pemerintah berusaha mendorong transformasi sosial melalui program-program besar, tetapi pada saat yang sama harus menjaga stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan investor. Tantangan tersebut menjadi semakin berat ketika ekonomi global sedang menghadapi ketidakpastian akibat perlambatan pertumbuhan, gejolak geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Dalam kondisi demikian, kebijakan domestik yang tidak terkomunikasikan dengan baik dapat memperbesar persepsi risiko dan memperburuk tekanan terhadap perekonomian nasional.

 

Pada akhirnya, analisis terhadap kepemimpinan Prabowo, perubahan kebijakan, pelemahan rupiah, dan kritik mengenai kurangnya perhatian terhadap kondisi rakyat menunjukkan bahwa keempat isu tersebut saling berkaitan secara erat. Kepemimpinan politik memengaruhi arah kebijakan; arah kebijakan memengaruhi persepsi pasar; persepsi pasar memengaruhi stabilitas ekonomi; dan stabilitas ekonomi pada akhirnya menentukan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, tantangan utama pemerintahan Prabowo bukan hanya menjalankan program-program unggulan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada perencanaan yang matang, komunikasi publik yang efektif, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa keseimbangan tersebut, berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru berisiko menimbulkan tekanan ekonomi baru dan memperbesar ketidakpuasan publik.

 

Daftar Pustaka

• Reuters. (2025, January 23). Indonesia plans spending cuts worth $18.84 bln, finance ministry says. Reuters.
• Reuters. (2025, February 18). Indonesia budget efficiency cuts remain at $18.8 billion, finance ministry says. Reuters.
• Reuters. (2025, March 25). Indonesia intervenes as rupiah falls to Asian crisis lows. Reuters.
• Reuters. (2025, April 9). Bank Indonesia says will act boldly to maintain rupiah stability. Reuters.
• Reuters. (2025, June 17). Indonesia disburses less than 3% of budget for Prabowo's flagship free meals programme. Reuters.
• Reuters. (2025, January 6). Indonesia dishes out first free meals in programme targeting 83 million people. Reuters.
• Herho, S. H. S., Kaban, S. N., & Nugraha, C. (2025). 100-Day Analysis of USD/IDR Exchange Rate Dynamics Around the 2025 U.S. Presidential Inauguration. arXiv.
• IDN Financials. (2025, April 9). Trade war drags rupiah to lowest level in history.