Sumber Foto: inews.id

“Perjalanan Iran menunjukkan pola konflik antara kekuasaan politik, intervensi asing, dan perjuangan identitas nasional. Penaklukan Persia oleh bangsa Arab pada abad ke-7 mengakhiri kekaisaran kuno dan mengubah struktur religius masyarakat. Pada era modern, kudeta 1953 terhadap pemerintahan Mohammad Mossadegh memperlihatkan kuatnya campur tangan kekuatan Barat dalam politik Iran. Akumulasi ketidakpuasan sosial, ketimpangan ekonomi, dan otoritarianisme monarki akhirnya memuncak dalam Revolusi Iran 1979 yang menggulingkan Shah dan melahirkan Republik Islam Iran, sebagai bentuk perlawanan terhadap dominasi politik internal maupun eksternal”

Sejarah Iran merupakan salah satu rangkaian sejarah politik dan peradaban tertua di dunia yang memperlihatkan transformasi besar dari kerajaan kuno, imperium besar, pengaruh Islam, kolonialisme modern, hingga lahirnya sistem negara teokratis modern yang dikenal sebagai Republik Islam Iran. Perjalanan sejarah ini mencerminkan interaksi kompleks antara kekuasaan politik, identitas budaya Persia, agama, serta dinamika geopolitik internasional yang membentuk karakter Iran kontemporer.

Wilayah yang kini dikenal sebagai Iran pada masa kuno disebut sebagai Persia dan telah menjadi pusat peradaban besar sejak milenium pertama sebelum masehi. Salah satu tonggak utama sejarah Iran dimulai dengan berdirinya Kekaisaran Achaemenid pada abad ke-6 SM di bawah kepemimpinan Cyrus the Great. Cyrus dikenal sebagai pendiri kekaisaran Persia yang berhasil menyatukan berbagai suku dan wilayah luas dari Asia Barat hingga Asia Tengah. Kebijakan pemerintahannya relatif toleran terhadap berbagai budaya dan agama, yang tercermin dalam dokumen terkenal yang disebut sebagai “Cyrus Cylinder”, sering dianggap sebagai salah satu deklarasi awal mengenai kebebasan beragama dan hak-hak masyarakat dalam kekaisaran (Curtis & Tallis, 2005). Kekaisaran Achaemenid kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Darius I yang melakukan reformasi administratif dan pembangunan infrastruktur besar seperti sistem jalan kerajaan yang menghubungkan berbagai wilayah kekaisaran (Briant, 2002).

Kekuasaan Persia kuno mengalami perubahan drastis setelah penaklukan oleh Alexander the Great pada tahun 330 SM. Penaklukan ini mengakhiri dominasi Achaemenid dan membuka periode helenisasi yang memperkenalkan pengaruh budaya Yunani ke wilayah Persia. Setelah kematian Alexander, wilayah Persia berada di bawah kekuasaan Seleucid sebelum akhirnya digantikan oleh kekaisaran Parthia sekitar abad ke-3 SM. Parthia kemudian menjadi kekuatan besar yang mampu menahan ekspansi Kekaisaran Romawi di Asia Barat (Frye, 1984). Selanjutnya, pada abad ke-3 M, muncul Dinasti Sassanid yang menjadi salah satu kekaisaran besar terakhir sebelum kedatangan Islam. Dinasti ini dikenal karena penguatan identitas budaya Persia dan penetapan Zoroastrianisme sebagai agama resmi negara (Daryaee, 2009).

Perubahan paling fundamental dalam sejarah Iran terjadi pada abad ke-7 ketika wilayah Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim Arab dalam ekspansi awal Islam. Penaklukan ini mengakhiri kekuasaan Sassanid dan membawa Iran ke dalam dunia Islam. Meskipun secara politik berada di bawah kekhalifahan Arab, masyarakat Persia tetap mempertahankan identitas budaya dan bahasa mereka, yang kemudian berkembang dalam bentuk peradaban Islam Persia. Bahasa Persia menjadi bahasa penting dalam sastra dan administrasi, sementara ilmuwan dan cendekiawan Persia memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam (Lapidus, 2014). Tokoh seperti Avicenna (Ibn Sina) dan al-Biruni menunjukkan kontribusi penting Persia dalam filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan Islam.

Pada periode abad pertengahan, Iran mengalami berbagai pergantian dinasti dan invasi besar, termasuk penaklukan oleh bangsa Mongol pada abad ke-13. Invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyebabkan kehancuran besar di wilayah Persia, tetapi kemudian melahirkan Dinasti Ilkhanid yang secara bertahap mengadopsi budaya Persia dan Islam (Morgan, 2016). Setelah periode ini, muncul berbagai dinasti lokal hingga akhirnya Dinasti Safavid pada awal abad ke-16 membawa perubahan penting dalam identitas religius Iran.

Dinasti Safavid yang didirikan oleh Shah Ismail I pada tahun 1501 memiliki peran sangat penting dalam sejarah Iran modern karena menjadikan Syiah Dua Belas Imam sebagai agama resmi negara. Kebijakan ini mengubah struktur religius Iran yang sebelumnya mayoritas Sunni menjadi negara dengan identitas Syiah yang kuat hingga saat ini (Savory, 2007). Transformasi ini tidak hanya bersifat religius tetapi juga politis karena membantu membedakan Iran dari kekuatan Sunni di sekitarnya seperti Kesultanan Ottoman. Pada masa Safavid, Iran juga mengalami perkembangan besar dalam bidang seni, arsitektur, dan perdagangan, terutama pada masa Shah Abbas I yang memindahkan ibu kota ke Isfahan dan menjadikannya pusat kebudayaan besar.

Setelah runtuhnya Safavid pada awal abad ke-18, Iran mengalami periode ketidakstabilan politik yang ditandai oleh munculnya beberapa dinasti seperti Afsharid dan Zand sebelum akhirnya Dinasti Qajar berkuasa pada akhir abad ke-18. Pada masa Qajar, Iran menghadapi tekanan besar dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Rusia dan Inggris, yang berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah. Kekalahan Iran dalam beberapa perang melawan Rusia menyebabkan hilangnya wilayah besar di Kaukasus melalui perjanjian seperti Treaty of Gulistan (1813) dan Treaty of Turkmenchay (1828) (Cronin, 2013). Intervensi asing ini menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan masyarakat Iran dan memperkuat sentimen nasionalisme.

Awal abad ke-20 menjadi periode penting dalam sejarah politik Iran dengan munculnya Revolusi Konstitusional Iran pada tahun 1905–1911. Revolusi ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk membatasi kekuasaan absolut raja dan membentuk sistem pemerintahan konstitusional. Gerakan ini berhasil membentuk parlemen nasional (Majlis) dan konstitusi pertama Iran, meskipun implementasinya sering menghadapi tantangan dari kekuatan monarki dan intervensi asing (Abrahamian, 2008). Revolusi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan politik modern Iran karena memperkenalkan konsep pemerintahan representatif dan supremasi hukum.

Pada tahun 1925, Reza Shah Pahlavi mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlavi setelah menggulingkan Dinasti Qajar. Reza Shah melakukan berbagai reformasi modernisasi yang bertujuan membangun negara nasional yang kuat dan sekuler. Reformasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, modernisasi militer, reformasi pendidikan, serta upaya mengurangi pengaruh ulama dalam kehidupan politik (Katouzian, 2009). Namun kebijakan modernisasi yang bersifat otoriter juga memicu ketegangan sosial dan politik.

Setelah Perang Dunia II, Reza Shah digantikan oleh putranya Mohammad Reza Shah Pahlavi. Pada masa pemerintahannya, Iran menjadi sekutu penting Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam konteks Perang Dingin. Salah satu peristiwa paling kontroversial pada masa ini adalah kudeta tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran. Kudeta tersebut didukung oleh badan intelijen Amerika Serikat dan Inggris dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Shah (Gasiorowski, 2013). Peristiwa ini meninggalkan dampak mendalam terhadap persepsi masyarakat Iran terhadap intervensi Barat.

Pada dekade 1960-an dan 1970-an, Mohammad Reza Shah meluncurkan program modernisasi besar yang dikenal sebagai “White Revolution”, yang mencakup reformasi agraria, perluasan pendidikan, dan industrialisasi. Meskipun reformasi ini meningkatkan pembangunan ekonomi, kebijakan tersebut juga menimbulkan ketimpangan sosial, korupsi, serta meningkatnya otoritarianisme politik melalui aparat keamanan seperti SAVAK (Abrahamian, 2008). Ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Shah semakin meningkat dan memicu munculnya berbagai gerakan oposisi yang terdiri dari kelompok nasionalis, Islamis, dan kiri.

Puncak dari ketegangan politik tersebut terjadi dalam Revolusi Iran tahun 1979. Revolusi ini merupakan gerakan massal yang berhasil menggulingkan monarki Pahlavi dan mengakhiri sistem kerajaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah Iran. Salah satu tokoh utama revolusi adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Shah. Khomeini mengembangkan konsep politik yang dikenal sebagai velayat-e faqih, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh ulama sebagai penjaga hukum Islam (Arjomand, 1988). Setelah Shah meninggalkan Iran pada Januari 1979, Khomeini kembali dari pengasingan dan memimpin pembentukan sistem politik baru.

Pada April 1979, referendum nasional diselenggarakan dan mayoritas rakyat Iran memilih untuk mendirikan Republik Islam Iran. Sistem politik baru ini menggabungkan elemen republik dengan otoritas religius, di mana pemimpin tertinggi negara adalah seorang ulama yang disebut sebagai Supreme Leader. Konstitusi baru Iran yang disahkan pada tahun yang sama menetapkan struktur pemerintahan yang terdiri dari presiden, parlemen, serta lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam pengawasan politik (Arjomand, 1988).

Sejak berdirinya Republik Islam Iran, negara ini menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Salah satu konflik terbesar adalah Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 setelah Irak di bawah Saddam Hussein menyerang Iran. Perang ini menyebabkan korban besar dan kerusakan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas nasional dan solidaritas internal di Iran (Hiro, 1991). Setelah wafatnya Ayatollah Khomeini pada tahun 1989, kepemimpinan tertinggi Iran diteruskan oleh Ayatollah Ali Khamenei yang masih menjabat hingga saat ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, Iran terus memainkan peran penting dalam politik regional Timur Tengah. Negara ini terlibat dalam berbagai isu geopolitik termasuk konflik di Irak, Suriah, dan Lebanon serta perselisihan dengan Barat terkait program nuklirnya. Meskipun menghadapi sanksi ekonomi internasional, Iran tetap mempertahankan sistem politik Republik Islam yang menggabungkan institusi negara modern dengan otoritas religius (Axworthy, 2016).

Secara keseluruhan, sejarah Iran menunjukkan transformasi yang panjang dan kompleks dari peradaban kuno Persia hingga negara modern dengan sistem politik unik berbasis teokrasi republik. Perjalanan sejarah tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara identitas budaya Persia, perkembangan Islam Syiah, dinamika kekuasaan internal, serta tekanan geopolitik global. Pemahaman terhadap sejarah panjang ini penting untuk memahami posisi Iran dalam politik internasional saat ini serta dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di dalam negeri.

Referensi:

•  Abrahamian, E. (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press.
• Arjomand, S. A. (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press.
• Axworthy, M. (2016). Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic. Oxford University Press.
• Briant, P. (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns.
• Cronin, S. (2013). Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions since 1800. Routledge.
• Curtis, J., & Tallis, N. (2005). Forgotten Empire: The World of Ancient Persia. University of California Press.
• Daryaee, T. (2009). Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. I.B. Tauris.
• Frye, R. N. (1984). The History of Ancient Iran. C.H. Beck.
• Gasiorowski, M. (2013). Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran. Syracuse University Press.
• Hiro, D. (1991). The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict. Routledge.
• Katouzian, H. (2009). The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran. Yale University Press.
• Lapidus, I. M. (2014). A History of Islamic Societies. Cambridge University Press.
• Morgan, D. (2016). The Mongols. Wiley Blackwell.
• Savory, R. (2007). Iran under the Safavids. Cambridge University Press. 

Sumber Karikatur: ceritaberkat.com

Perbedaan antara Sunni dan Syiah merupakan salah satu dinamika paling signifikan dalam sejarah Islam. Secara teologis, kedua komunitas ini berbagi fondasi akidah yang sama: tauhid, kenabian Muhammad SAW, Al-Qur’an sebagai wahyu terakhir, serta kewajiban menjalankan rukun Islam. Namun, sejak abad ke-7 M, perbedaan mengenai kepemimpinan pasca wafat Nabi berkembang menjadi diferensiasi teologis, hukum, dan identitas politik yang kompleks. Studi-studi akademik menunjukkan bahwa konflik Sunni–Syiah lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan dan legitimasi politik daripada perbedaan prinsip iman yang mendasar (Madelung, 1997; Lapidus, 2014).

Akar historis perbedaan ini bermula pada krisis suksesi tahun 632 M. Setelah wafat Nabi Muhammad, sebagian sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah melalui musyawarah di Saqifah. Tradisi Sunni kemudian menafsirkan peristiwa ini sebagai bentuk ijma’ (konsensus komunitas) yang sah (Lapidus, 2014). Sebaliknya, kelompok yang kemudian dikenal sebagai Syiah berpendapat bahwa Nabi telah memberikan legitimasi khusus kepada Ali bin Abi Thalib, terutama melalui peristiwa Ghadir Khumm. Wilferd Madelung (1997) menegaskan bahwa konflik awal bukanlah pertentangan doktrin teologi, melainkan perselisihan tentang legitimasi politik dan struktur otoritas pasca-kenabian.

Konflik politik semakin kompleks dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, perang antara Ali dan Muawiyah, serta tragedi Karbala tahun 680 M. Peristiwa Karbala—ketika Husain bin Ali terbunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah—menjadi momen pembentukan identitas teologis Syiah. Dalam tradisi Syiah, kesyahidan Husain melambangkan perjuangan abadi melawan tirani (Halm, 2004). Narasi ini membentuk spiritualitas politik yang khas dan memperkuat solidaritas komunitas. Dalam perspektif Sunni, peristiwa tersebut dipandang sebagai tragedi sejarah tanpa konsekuensi doktrinal tentang kemaksuman kepemimpinan (Hourani, 1991).

Perbedaan politik tersebut kemudian berkembang menjadi sistem teologi yang berbeda. Dalam tradisi Sunni, khalifah dipahami sebagai pemimpin politik yang tidak maksum dan tidak memiliki otoritas wahyu. Otoritas agama berkembang melalui konsensus ulama dan metodologi ijtihad (Weiss, 1998). Dalam Syiah Dua Belas Imam (Itsna ‘Asyariyah), imam dipandang maksum dan memiliki otoritas spiritual sekaligus interpretatif atas ajaran agama (Halm, 2004). Perbedaan dalam transmisi hadis dan struktur otoritas keagamaan memperkuat batas identitas ini.

Sepanjang abad pertengahan, rivalitas politik mempertegas polarisasi mazhab. Dinasti Safawi di Persia (abad ke-16) menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara, sementara Kesultanan Utsmani memosisikan diri sebagai pelindung Sunni. Rula Abisaab (2004) menunjukkan bahwa Safawi secara aktif menginstitusionalisasi Syiah untuk membangun identitas politik yang berbeda dari Utsmani. Dengan demikian, perbedaan mazhab menjadi instrumen legitimasi negara dan nasionalisme awal.

Dalam konteks kolonialisme modern, keterlibatan Inggris dan Prancis membawa dimensi struktural baru. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kesultanan Utsmani, kedua kekuatan tersebut membagi wilayah Timur Tengah melalui Perjanjian Sykes–Picot (Yapp, 1987). Inggris menguasai Irak dan Palestina, sementara Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Kebijakan kolonial sering kali memanfaatkan konfigurasi sosial-keagamaan untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Di Irak, Inggris membangun sistem pemerintahan yang didominasi elite Sunni meskipun mayoritas penduduk adalah Syiah. Charles Tripp (2007) menegaskan bahwa ketimpangan politik ini menciptakan warisan ketidakpuasan struktural yang berkontribusi pada ketegangan sektarian jangka panjang. Di Lebanon, Prancis menginstitusionalisasikan sistem politik konfensional berbasis agama, yang membagi jabatan negara berdasarkan identitas sektarian (Gelvin, 2016). Kebijakan ini memperkuat identitas agama sebagai kategori politik formal.

Namun demikian, penting dicatat bahwa konflik Sunni–Syiah telah ada berabad-abad sebelum kolonialisme Eropa. Albert Hourani (1991) menekankan bahwa intervensi kolonial memperkuat fragmentasi sosial yang sudah ada, tetapi tidak menciptakan perbedaan teologis tersebut. Dengan kata lain, Inggris dan Prancis berperan dalam memperdalam segmentasi sosial melalui kebijakan pragmatis, tetapi bukan pencipta utama konflik mazhab.

Dalam era kontemporer, rivalitas geopolitik antara Iran dan Arab Saudi sering dibingkai sebagai konflik Sunni–Syiah, meskipun analisis menunjukkan bahwa kepentingan keamanan regional dan pengaruh politik lebih dominan daripada perbedaan teologi (Nasr, 2006). Konflik di Irak pasca invasi Amerika Serikat tahun 2003 memperlihatkan bagaimana restrukturisasi politik dapat memicu kekerasan sektarian ketika identitas agama dijadikan alat mobilisasi (Tripp, 2007).

Kelompok ekstremis turut memperkuat propaganda kebencian. Organisasi seperti Islamic State menggunakan retorika takfiri untuk mengkafirkan Syiah dan membenarkan kekerasan terhadap mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas agama dapat dimanipulasi sebagai instrumen mobilisasi politik dan militer.

Secara sosiologis, teori identitas sosial menjelaskan bahwa ketika identitas keagamaan melebur dengan identitas politik dan etnis, perbedaan doktrinal kecil dapat dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial (Anderson, 2006). Trauma historis seperti Karbala, pengalaman marginalisasi politik, serta narasi pengkhianatan yang diwariskan lintas generasi membentuk memori kolektif yang memperkuat solidaritas internal sekaligus kecurigaan eksternal.

Dengan demikian, konflik Sunni–Syiah bukanlah konflik iman yang inheren, melainkan hasil interaksi antara sejarah suksesi, konstruksi teologi, legitimasi dinasti, kebijakan kolonial, dan rivalitas geopolitik modern. Inggris dan Prancis memang berperan dalam memperkuat segmentasi sosial melalui kebijakan politik kolonial, tetapi mereka bukan penyebab utama perbedaan teologis tersebut. Propaganda sektarian sepanjang sejarah dilakukan oleh berbagai aktor: dinasti kekuasaan, elite nasional, kelompok ekstremis, dan kekuatan kolonial—masing-masing dengan motif berbeda.

Kesimpulannya, perbedaan Sunni dan Syiah berakar pada krisis politik awal yang berkembang menjadi sistem teologi dan identitas kolektif. Kebencian yang muncul bukan konsekuensi logis dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan hasil konstruksi sosial-politik yang dapat dimobilisasi dalam konteks perebutan kekuasaan. Pendekatan ilmiah dan historis yang proporsional diperlukan untuk menghindari simplifikasi dan teori konspirasi, sekaligus membuka ruang dialog berbasis kesamaan fundamental dalam Islam.

Referensi:

• Abisaab, R. J. (2004). Converting Persia: Religion and power in the Safavid Empire. I.B. Tauris.
• Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso.
• Gelvin, J. L. (2016). The modern Middle East: A history (4th ed.). Oxford University Press.
• Halm, H. (2004). Shi‘ism (2nd ed.). Edinburgh University Press.
• Hourani, A. (1991). A history of the Arab peoples. Faber and Faber.
• Lapidus, I. M. (2014). A history of Islamic societies (3rd ed.). Cambridge University Press.
• Madelung, W. (1997). The succession to Muhammad: A study of the early caliphate. Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton.
• Tripp, C. (2007). A history of Iraq (3rd ed.). Cambridge University Press.
• Weiss, B. G. (1998). The spirit of Islamic law. University of Georgia Press.
• Yapp, M. E. (1987). The making of the modern Near East 1792–1923. Longman. 

Sumber Foto: Malanghits.com

Republik Islam Iran merupakan salah satu aktor paling berpengaruh dan kontroversial dalam politik global kontemporer. Posisi geopolitiknya di Asia Barat, sejarah panjang peradaban Persia, transformasi revolusioner tahun 1979, kapasitas militernya yang berkembang di bawah tekanan sanksi, serta relasi antagonistik dengan Barat menjadikan Iran sebagai studi kasus penting dalam analisis hubungan internasional, politik ideologi, dan ekonomi sanksi. Untuk memahami Iran secara komprehensif, diperlukan pendekatan historis-struktural yang melihat keterkaitan antara sejarah negara, pembentukan ideologi, pembangunan militer, tekanan embargo ekonomi, dan konstruksi narasi global tentangnya.

Sejarah Iran modern tidak dapat dilepaskan dari pengalaman intervensi asing dan modernisasi yang dipaksakan. Pada abad ke-19 hingga awal abad ke-20, Persia (nama resmi sebelum 1935) mengalami tekanan dari Kekaisaran Rusia dan Inggris dalam apa yang dikenal sebagai “Great Game” (Abrahamian, 2008). Intervensi asing tersebut membentuk memori kolektif mengenai kedaulatan yang terancam. Puncak pengalaman traumatis ini terjadi pada tahun 1953 ketika Perdana Menteri Mohammad Mossadegh digulingkan melalui operasi yang didukung CIA dan MI6 setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran (Kinzer, 2003). Peristiwa ini menjadi titik penting dalam pembentukan sentimen anti-Barat di kalangan elite dan masyarakat Iran, yang kelak menjadi fondasi ideologis Revolusi 1979.

Revolusi Islam 1979 yang dipimpin oleh Ayatollah Ruhollah Khomeini menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi dan mengubah Iran dari monarki pro-Barat menjadi republik teokratis berbasis Syiah. Khomeini memperkenalkan konsep velayat-e faqih (kepemimpinan ulama), yang menempatkan otoritas politik tertinggi di tangan seorang faqih (ahli hukum Islam) (Arjomand, 1988). Transformasi ini bukan sekadar perubahan rezim, melainkan redefinisi total hubungan antara agama dan negara. Iran tidak lagi memosisikan Islam sebagai identitas budaya, tetapi sebagai struktur ideologis dan politik negara. Dalam pidato dan tulisan Khomeini, ditegaskan bahwa Islam bukan hanya agama spiritual, melainkan “a complete system of life and governance” (Khomeini, 1979/2002).

Sejak revolusi, ideologi negara Iran dibangun atas tiga pilar utama: anti-imperialisme, independensi nasional, dan solidaritas terhadap kelompok tertindas (mustazafin). Ideologi ini memengaruhi kebijakan luar negeri Iran yang sering berbenturan dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Vali Nasr (2006) menekankan bahwa identitas revolusioner Iran membentuk kebijakan regionalnya, termasuk dukungan terhadap aktor non-negara seperti Hezbollah di Lebanon. Ideologi ini juga memperkuat legitimasi internal, terutama ketika negara menghadapi tekanan eksternal berupa sanksi dan isolasi diplomatik.

Kekuatan militer Iran berkembang dalam konteks isolasi tersebut. Setelah revolusi, Iran menghadapi Perang Iran-Irak (1980–1988), yang menjadi pengalaman formasi penting bagi doktrin pertahanannya. Perang tersebut memperlihatkan kerentanan Iran terhadap embargo persenjataan Barat (Cordesman & Wagner, 1990). Sebagai respons, Iran membangun strategi pertahanan berbasis kemandirian industri militer dan perang asimetris. Struktur militer Iran terdiri dari Angkatan Bersenjata reguler (Artesh) dan Korps Garda Revolusi Islam (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC). IRGC dibentuk untuk melindungi revolusi dari ancaman internal dan eksternal dan berkembang menjadi aktor militer sekaligus ekonomi yang sangat berpengaruh (Alfoneh, 2013).

Dalam analisis militer kontemporer, Iran tidak memiliki angkatan udara atau laut yang sebanding dengan kekuatan NATO, namun mengompensasinya melalui pengembangan rudal balistik, drone, dan jaringan proxy regional. Program rudal balistik Iran dipandang sebagai komponen utama doktrin deterrence (Eisenstadt, 2017). Strategi ini memungkinkan Iran menciptakan keseimbangan asimetris terhadap musuh yang lebih unggul secara teknologi. Selain itu, dukungan terhadap kelompok seperti Hezbollah dan milisi di Irak menjadi bagian dari strategi proyeksi kekuatan regional (Wehrey et al., 2009). Pendekatan ini sering digambarkan Barat sebagai “destabilisasi kawasan,” sementara Iran menyebutnya sebagai kebijakan “perlawanan” terhadap hegemoni.

Kondisi ekonomi Iran sangat dipengaruhi oleh sanksi internasional. Sebelum revolusi, ekonomi Iran sangat bergantung pada ekspor minyak. Ketergantungan ini tetap berlanjut pascarevolusi, menjadikan Iran rentan terhadap fluktuasi harga minyak dan embargo perdagangan. Sanksi Amerika Serikat dimulai sejak krisis penyanderaan 1979 dan diperluas secara signifikan terkait program nuklir Iran pada dekade 2000-an (Maloney, 2015). Sanksi tersebut menargetkan sektor energi, perbankan, dan akses ke sistem keuangan global.

Dampak ekonomi dari sanksi sangat signifikan. Inflasi tinggi, depresiasi mata uang rial, dan kesulitan akses investasi asing menjadi konsekuensi nyata. Namun, studi menunjukkan bahwa sanksi tidak selalu berhasil mengubah kebijakan strategis Iran (Pape, 1997). Sebagai respons, Iran mengembangkan konsep “Resistance Economy” (eqtesad-e مقاومتی), yang menekankan diversifikasi produksi domestik dan pengurangan ketergantungan pada impor (Khamenei, 2014). Dalam pidatonya, Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa ekonomi perlawanan bertujuan “to make the nation invulnerable to sanctions and global shocks” (Khamenei, 2014).

Embargo ekonomi terhadap Iran sering dipresentasikan oleh pemerintah Barat sebagai upaya non-militer untuk menekan kepatuhan terhadap norma internasional, khususnya terkait program nuklir. Namun, sejumlah akademisi berargumen bahwa sanksi ekonomi sering kali berdampak lebih besar pada masyarakat sipil daripada elite politik (Gordon, 2010). Selain itu, sanksi juga memperkuat narasi domestik Iran bahwa negara tersebut menjadi korban hegemoni global, sehingga meningkatkan solidaritas internal terhadap rezim (Takeyh, 2010).

Narasi tentang Iran di media Barat sering menggambarkan negara tersebut sebagai ancaman nuklir dan sponsor terorisme. Edward Said (1978) dalam konsep Orientalism menjelaskan bagaimana representasi Timur di Barat sering kali diproduksi melalui lensa stereotip dan kepentingan geopolitik. Dalam konteks Iran, konstruksi narasi ancaman sering kali mengabaikan kompleksitas internal negara tersebut. Meski demikian, penting pula dicatat bahwa kebijakan luar negeri Iran sendiri bersifat konfrontatif dan memperkuat persepsi ancaman di mata Barat (Nasr, 2006).

Hubungan antara propaganda dan ideologi bersifat timbal balik. Di satu sisi, Barat menggunakan narasi ancaman untuk membenarkan sanksi dan tekanan diplomatik; di sisi lain, Iran menggunakan narasi victimhood untuk memperkuat legitimasi ideologisnya. Dinamika ini menciptakan lingkaran antagonisme yang saling memperkuat. Dalam analisis hubungan internasional, fenomena ini dapat dipahami melalui konsep security dilemma, di mana langkah defensif satu pihak dipersepsikan sebagai ancaman oleh pihak lain (Jervis, 1978).

Secara keseluruhan, sejarah Iran modern menunjukkan keterkaitan erat antara pengalaman intervensi asing, pembentukan ideologi revolusioner, pembangunan kekuatan militer berbasis asimetri, serta respons ekonomi terhadap embargo. Iran bukan sekadar negara yang ditekan sanksi atau negara yang mengancam stabilitas regional; ia merupakan entitas politik dengan memori sejarah yang kuat, ideologi yang terstruktur, dan strategi bertahan dalam sistem internasional yang kompetitif. Pendekatan akademik yang komprehensif harus melihat Iran sebagai hasil interaksi antara faktor domestik dan internasional, bukan sekadar objek propaganda atau stereotip geopolitik.

Referensi:

• Abrahamian, E. (2008). A history of modern Iran. Cambridge University Press.
• Alfoneh, A. (2013). Iran Unveiled: How the Revolutionary Guards Is Transforming Iran from Theocracy into Military Dictatorship. AEI Press.
• Arjomand, S. A. (1988). The turban for the crown: The Islamic revolution in Iran. Oxford University Press.
• Cordesman, A. H., & Wagner, A. R. (1990). The lessons of modern war, Volume II: The Iran–Iraq War. Westview Press.
• Eisenstadt, M. (2017). The strategic culture of the Islamic Republic of Iran. Middle East Policy, 24(1), 7–21.
• Gordon, J. (2010). Invisible war: The United States and the Iraq sanctions. Harvard University Press.
• Jervis, R. (1978). Cooperation under the security dilemma. World Politics, 30(2), 167–214.
• Khamenei, A. (2014). Resistance economy: Theoretical and practical guidelines. Tehran: Islamic Republic Publications.
• Kinzer, S. (2003). All the Shah’s men: An American coup and the roots of Middle East terror. Wiley.
• Khomeini, R. (2002). Islamic government: Governance of the jurist (H. Algar, Trans.). Alhoda. (Original work published 1979).
• Maloney, S. (2015). Iran’s political economy since the revolution. Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton.
• Pape, R. A. (1997). Why economic sanctions do not work. International Security, 22(2), 90–136.
• Said, E. W. (1978). Orientalism. Pantheon Books.
• Takeyh, R. (2010). Guardians of the revolution: Iran and the world in the age of the Ayatollahs. Oxford University Press.
• Wehrey, F., et al. (2009). Dangerous but not omnipotent: Exploring the reach and limitations of Iranian power in the Middle East. RAND Corporation. 

Sumber Foto: depositphotos.com

Dalam beberapa dekade terakhir, kita menyaksikan sebuah ironi besar dalam politik global: banyak negara yang secara formal menyebut diri sebagai “negara Muslim” justru gagal menghadirkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan dan orientasi kekuasaannya. Islam yang seharusnya menjadi sumber etika publik—yang menekankan keadilan (al-‘adl), amanah, keberpihakan pada yang tertindas (mustadh’afin), dan persaudaraan (ukhuwah)—kerap direduksi menjadi simbol, seremoni, dan legitimasi politik belaka. Sementara dalam praktik nyata, kepentingan mempertahankan tahta dan akumulasi kekayaan elite sering kali jauh lebih dominan dibanding solidaritas terhadap umat yang tertindas.

Salah satu contoh paling nyata adalah isu Palestina. Penderitaan rakyat di Gaza Strip dan wilayah lain di Palestina telah berlangsung puluhan tahun. Namun respons banyak pemerintah di dunia Muslim cenderung retoris dan minimalis. Pernyataan keras di forum internasional sering tidak diikuti langkah konkret: tekanan diplomatik yang konsisten, kebijakan ekonomi yang tegas, atau dukungan nyata yang terukur. Bahkan sebagian negara memilih menormalisasi hubungan dengan Israel atas nama stabilitas kawasan dan kepentingan ekonomi.

Di sisi lain, relasi strategis dengan Amerika Serikat menjadi pilar utama keamanan rezim bagi sejumlah pemerintahan. Kerja sama militer, penjualan senjata, dukungan intelijen, hingga perlindungan politik di forum internasional menjadi “asuransi kekuasaan” bagi elite yang khawatir kehilangan legitimasi domestik. Dalam konteks geopolitik, tentu setiap negara berhak menjalin hubungan luar negeri sesuai kepentingannya. Namun persoalannya bukan sekadar soal diplomasi, melainkan soal orientasi moral: apakah hubungan tersebut dibangun untuk melindungi rakyat dan menegakkan keadilan, atau semata-mata untuk melanggengkan kekuasaan dan memperkaya lingkaran tertentu?

Islam tidak melarang kerja sama lintas agama atau bangsa. Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW membangun Piagam Madinah sebagai kontrak sosial yang inklusif. Artinya, kolaborasi bukanlah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kolaborasi itu dilakukan dengan mengorbankan prinsip keadilan dan solidaritas kemanusiaan. Ketika kepentingan ekonomi dan keamanan rezim membuat negara memilih diam terhadap penindasan, di situlah nilai-nilai Islam tereduksi menjadi slogan kosong.

Akibat dari orientasi kekuasaan semacam ini sangat serius. Pertama, dunia Muslim menjadi terbelah. Alih-alih membangun posisi tawar kolektif, negara-negara Muslim justru terfragmentasi oleh aliansi yang saling bertentangan. Sebagian condong pada blok tertentu, sebagian lainnya mengambil posisi berbeda, dan persatuan yang sering digaungkan dalam retorika tidak pernah benar-benar terwujud dalam kebijakan strategis. Perpecahan ini membuat umat Islam kehilangan kekuatan negosiasi global.

Kedua, masyarakat Muslim menjadi tidak terlindungi. Ketika negara-negara yang seharusnya memiliki kedekatan moral dan historis gagal menunjukkan solidaritas nyata, komunitas Muslim di berbagai wilayah konflik merasa sendirian. Mereka mudah menjadi objek permainan geopolitik kekuatan besar. Politik “divide and rule” menjadi efektif karena tidak ada konsensus kolektif yang kuat. Perbedaan mazhab, etnis, dan kepentingan nasional diperbesar, sementara kepentingan bersama diabaikan.

Ketiga, krisis kepercayaan tumbuh di akar rumput. Rakyat melihat kontras tajam antara kemewahan elite dan penderitaan sesama Muslim di wilayah konflik. Mereka menyaksikan bagaimana isu agama sering dipakai untuk mobilisasi politik domestik, tetapi di tingkat internasional nilai yang sama tidak diperjuangkan dengan konsisten. Ketika hipokrisi ini menjadi terang, legitimasi moral pemerintah pun terkikis. Yang tersisa adalah kekuasaan yang bertumpu pada kekuatan aparat, bukan kepercayaan rakyat.

Saya berpendapat bahwa persoalan ini pada dasarnya adalah krisis kepemimpinan moral dan krisis visi kolektif. Banyak negara Muslim terjebak dalam paradigma keamanan sempit: mempertahankan stabilitas rezim dianggap lebih penting daripada memperjuangkan keadilan yang lebih luas. Padahal dalam jangka panjang, stabilitas tanpa keadilan adalah ilusi. Ketidakadilan global akan terus memicu konflik, radikalisasi, dan ketidakpercayaan yang pada akhirnya juga mengancam stabilitas domestik.

Lebih jauh, ketergantungan berlebihan pada kekuatan besar membuat kedaulatan menjadi relatif. Ketika keamanan dan ekonomi sangat bergantung pada satu atau dua negara adidaya, ruang untuk mengambil sikap independen menjadi terbatas. Inilah celah yang memungkinkan strategi pecah belah bekerja. Dengan memanfaatkan perbedaan kepentingan dan ambisi elite, kekuatan eksternal dapat memengaruhi arah politik kawasan.

Namun saya juga meyakini bahwa harapan belum sepenuhnya hilang. Di banyak negara Muslim, masyarakat sipil menunjukkan solidaritas lintas batas. Gerakan kemanusiaan, kampanye boikot, penggalangan dana, dan advokasi internasional membuktikan bahwa nilai empati dan persaudaraan masih hidup. Ini menunjukkan bahwa problem utama bukan pada ajaran Islam atau pada umatnya secara keseluruhan, melainkan pada struktur kekuasaan dan orientasi elite politik.

Solusi tentu tidak sederhana. Dunia Muslim membutuhkan kepemimpinan yang berani menyeimbangkan kepentingan nasional dengan prinsip keadilan universal. Tidak berarti harus memutus seluruh hubungan diplomatik dengan negara mana pun, tetapi harus ada batas moral yang jelas. Kerja sama ekonomi dan keamanan tidak boleh membungkam suara terhadap penindasan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam kebijakan luar negeri juga perlu diperkuat agar keputusan strategis tidak hanya ditentukan oleh segelintir elite.

Selain itu, integrasi ekonomi dan politik antarnegara Muslim perlu ditingkatkan agar ketergantungan pada kekuatan eksternal berkurang. Dengan memperkuat kerja sama intra-kawasan, posisi tawar kolektif bisa meningkat. Persatuan tidak cukup diwujudkan dalam konferensi dan deklarasi, tetapi harus terimplementasi dalam kebijakan nyata yang saling menguatkan.

Pada akhirnya, sejarah akan mencatat pilihan-pilihan yang diambil hari ini. Kekuasaan yang dipertahankan dengan mengorbankan solidaritas mungkin memberikan kenyamanan jangka pendek, tetapi meninggalkan luka panjang dalam kesadaran kolektif umat. Jika negara-negara Muslim ingin dihormati di panggung dunia, mereka harus terlebih dahulu konsisten dengan nilai yang mereka klaim sebagai identitas. Tanpa itu, perpecahan akan terus melebar, dan umat akan tetap rentan terhadap politik pecah belah kekuatan besar.