Foto: Perkebunan kelapa Sawit | Sumber: ajnn.net

Keterbatasan infrastruktur dasar, seperti akses transportasi, jaringan logistic, transportasi laut, dan moda-moda transportasi lainnya sangat minim di Aceh, yang merupakan kebutuhan penting dunia usaha dalam menjalankan bisnisnya agar mampu bergerak cepat, tepat waktu, memadai, dan efesien dan murah tentunya. Kemudian yang tidak kalah penting lagi adalah persoalan energi, seperti pasokan Listrik, dimana kita ketahui Aceh mengalami problem besar terkait dengan distribusi Listrik, meskipun saat ini dunia investasi belum begitu baik di Aceh, namun persoalan Listrik untuk kebutuhan dasar rumah tangga saja belum tercukupi, apalagi jika kemudian investor masuk dan investasi menggeliat di Aceh, maka dipastikan persoalan distribusi Listrik akan menjadi persoalan besar yang membuat dunia usaha rugi besar.

Foto: Pembangunan PLTA | Sumber: kompas.com

Selain itu, persoalan kepastian hukum, dimana persoalan regulasi yang tumpang tindih antara pemerintah pusat dan daerah yang hingga saat ini kerap terjadi, membuat investor tidak memiliki kepastian terkait dengan regulasi investasinya, belum lagi persoalan birokrasi yang rumit, menyebabkan ketidakpastian bagi investor dari luar yang belum memahami atau merasa tidak yakin dengan kepastian hukum dan iklim bisnis.

Kemudian Aceh dikenal dengan otonomi khusus bidang Syariat Islam, hal ini tidak memberikan Gambaran atau citra positif terkait penerapan syariat islam di Aceh, yang menjadi persoalan bukan penerapannya, namun Upaya Pemerintah dan Masyarakat untuk memberikan citra positif terkait penerapan syariat islam tidak dilakukan dengan baik dan maksimal, sehingga Kesan dan penerapan syariat islam di Aceh dipandang negative oleh orang luar. Orang-orang memandang penerapan syariat islam hanya sebatas “cambuk menyambuk”, bukan pada persoalan yang lebih fundamental, seperti budi pekerti, karakter, kerukunan, dan budaya hidup yang lebih baik dibandingkan hidup dalam pergaulan bebas.

Foto: Hasil tangkapan laut di Aceh | Sumber: dialeksis.com

Kemudian terkait dengan bayangan-bayangan konflik, meskipun konflik bersenjata telah berakhir sejak MoU Helsinki 2005, citra Aceh sebagai daerah konflik masih melekat di benak sebagian investor. Belum lagi banyaknya kasus criminal dan penggunaan senjata api di Aceh, yang menyebabkan besarnya potensi konflik dan besarnya kegagalan untuk berinvestasi dengan tenang dan nyaman di Aceh. Belum lagi terkait dengan citra investor di Masyarakat local, kesan negative terhadap investasi telah menjadi budaya masyarakat, dimana rasa curiga telah memberikan ketidaknyamanan investor untuk menginvestasikan modalnya di Aceh, tak jarang ketegangan muncul antara investor dengan masyarakat, bahkan banyak investor yang memilih membatalkan investasinya ketimbang melanjutkan rencana investasi di Aceh, hal ini telah memberikan citra buruk bagi Aceh.

Lemahnya dukungan dan sumber daya manusia juga menjadi persoalan krusial terhadap ketertarikan investor untuk berinvestasi di Aceh, dengan segudang resiko, investor juga tidak mendapatkan Gambaran penting terkait dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan sumber daya manusia, jika mereka ingin berinvestasi di Aceh, sehingga poin-poin penting tersebut tidak mampu ditonjolkan oleh Aceh.

Ada baiknya, jika investasi menjadi kebutuhan penting di Aceh, pemerintah perlu melakukan beberapa upaya untuk menarik investasi di Aceh, namun sebelum melakukan upaya tersebut, pemerintah perlu melakukan hal-hal penting yang memberikan dampak terhadap citra positif Aceh dalam berinvestasi, seperti menyiapkan lahan, memberikan kemudahan dalam proses birokrasi dengan menetapkan “program strategis Aceh” sehingga proses birokrasi bisa diselesaikan dalam waktu sesingkatnya, melakukan komunikasi dengan masyarakat, untuk memberikan gambaran terkait rencana pemerintah dalam program prioritas investasi, kemudian melindungi dan memastikan kenyamanan dan keamanannya, sehingga tidak terjadinya gangguan-gangguan yang menyebabkan tidak adanya kepastian dan kenyamanan berinvestasi.