Sumber Foto: inews.id

Sejarah Iran merupakan salah satu rangkaian sejarah politik dan peradaban tertua di dunia yang memperlihatkan transformasi besar dari kerajaan kuno, imperium besar, pengaruh Islam, kolonialisme modern, hingga lahirnya sistem negara teokratis modern yang dikenal sebagai Republik Islam Iran. Perjalanan sejarah ini mencerminkan interaksi kompleks antara kekuasaan politik, identitas budaya Persia, agama, serta dinamika geopolitik internasional yang membentuk karakter Iran kontemporer.

Wilayah yang kini dikenal sebagai Iran pada masa kuno disebut sebagai Persia dan telah menjadi pusat peradaban besar sejak milenium pertama sebelum masehi. Salah satu tonggak utama sejarah Iran dimulai dengan berdirinya Kekaisaran Achaemenid pada abad ke-6 SM di bawah kepemimpinan Cyrus the Great. Cyrus dikenal sebagai pendiri kekaisaran Persia yang berhasil menyatukan berbagai suku dan wilayah luas dari Asia Barat hingga Asia Tengah. Kebijakan pemerintahannya relatif toleran terhadap berbagai budaya dan agama, yang tercermin dalam dokumen terkenal yang disebut sebagai “Cyrus Cylinder”, sering dianggap sebagai salah satu deklarasi awal mengenai kebebasan beragama dan hak-hak masyarakat dalam kekaisaran (Curtis & Tallis, 2005). Kekaisaran Achaemenid kemudian mencapai puncak kejayaannya pada masa Darius I yang melakukan reformasi administratif dan pembangunan infrastruktur besar seperti sistem jalan kerajaan yang menghubungkan berbagai wilayah kekaisaran (Briant, 2002).

Kekuasaan Persia kuno mengalami perubahan drastis setelah penaklukan oleh Alexander the Great pada tahun 330 SM. Penaklukan ini mengakhiri dominasi Achaemenid dan membuka periode helenisasi yang memperkenalkan pengaruh budaya Yunani ke wilayah Persia. Setelah kematian Alexander, wilayah Persia berada di bawah kekuasaan Seleucid sebelum akhirnya digantikan oleh kekaisaran Parthia sekitar abad ke-3 SM. Parthia kemudian menjadi kekuatan besar yang mampu menahan ekspansi Kekaisaran Romawi di Asia Barat (Frye, 1984). Selanjutnya, pada abad ke-3 M, muncul Dinasti Sassanid yang menjadi salah satu kekaisaran besar terakhir sebelum kedatangan Islam. Dinasti ini dikenal karena penguatan identitas budaya Persia dan penetapan Zoroastrianisme sebagai agama resmi negara (Daryaee, 2009).

Perubahan paling fundamental dalam sejarah Iran terjadi pada abad ke-7 ketika wilayah Persia ditaklukkan oleh pasukan Muslim Arab dalam ekspansi awal Islam. Penaklukan ini mengakhiri kekuasaan Sassanid dan membawa Iran ke dalam dunia Islam. Meskipun secara politik berada di bawah kekhalifahan Arab, masyarakat Persia tetap mempertahankan identitas budaya dan bahasa mereka, yang kemudian berkembang dalam bentuk peradaban Islam Persia. Bahasa Persia menjadi bahasa penting dalam sastra dan administrasi, sementara ilmuwan dan cendekiawan Persia memainkan peran besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan pada masa keemasan Islam (Lapidus, 2014). Tokoh seperti Avicenna (Ibn Sina) dan al-Biruni menunjukkan kontribusi penting Persia dalam filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan Islam.

Pada periode abad pertengahan, Iran mengalami berbagai pergantian dinasti dan invasi besar, termasuk penaklukan oleh bangsa Mongol pada abad ke-13. Invasi Mongol yang dipimpin oleh Hulagu Khan menyebabkan kehancuran besar di wilayah Persia, tetapi kemudian melahirkan Dinasti Ilkhanid yang secara bertahap mengadopsi budaya Persia dan Islam (Morgan, 2016). Setelah periode ini, muncul berbagai dinasti lokal hingga akhirnya Dinasti Safavid pada awal abad ke-16 membawa perubahan penting dalam identitas religius Iran.

Dinasti Safavid yang didirikan oleh Shah Ismail I pada tahun 1501 memiliki peran sangat penting dalam sejarah Iran modern karena menjadikan Syiah Dua Belas Imam sebagai agama resmi negara. Kebijakan ini mengubah struktur religius Iran yang sebelumnya mayoritas Sunni menjadi negara dengan identitas Syiah yang kuat hingga saat ini (Savory, 2007). Transformasi ini tidak hanya bersifat religius tetapi juga politis karena membantu membedakan Iran dari kekuatan Sunni di sekitarnya seperti Kesultanan Ottoman. Pada masa Safavid, Iran juga mengalami perkembangan besar dalam bidang seni, arsitektur, dan perdagangan, terutama pada masa Shah Abbas I yang memindahkan ibu kota ke Isfahan dan menjadikannya pusat kebudayaan besar.

Setelah runtuhnya Safavid pada awal abad ke-18, Iran mengalami periode ketidakstabilan politik yang ditandai oleh munculnya beberapa dinasti seperti Afsharid dan Zand sebelum akhirnya Dinasti Qajar berkuasa pada akhir abad ke-18. Pada masa Qajar, Iran menghadapi tekanan besar dari kekuatan kolonial Eropa, terutama Rusia dan Inggris, yang berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Barat dan Asia Tengah. Kekalahan Iran dalam beberapa perang melawan Rusia menyebabkan hilangnya wilayah besar di Kaukasus melalui perjanjian seperti Treaty of Gulistan (1813) dan Treaty of Turkmenchay (1828) (Cronin, 2013). Intervensi asing ini menimbulkan ketidakpuasan besar di kalangan masyarakat Iran dan memperkuat sentimen nasionalisme.

Awal abad ke-20 menjadi periode penting dalam sejarah politik Iran dengan munculnya Revolusi Konstitusional Iran pada tahun 1905–1911. Revolusi ini didorong oleh keinginan masyarakat untuk membatasi kekuasaan absolut raja dan membentuk sistem pemerintahan konstitusional. Gerakan ini berhasil membentuk parlemen nasional (Majlis) dan konstitusi pertama Iran, meskipun implementasinya sering menghadapi tantangan dari kekuatan monarki dan intervensi asing (Abrahamian, 2008). Revolusi ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan politik modern Iran karena memperkenalkan konsep pemerintahan representatif dan supremasi hukum.

Pada tahun 1925, Reza Shah Pahlavi mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Dinasti Pahlavi setelah menggulingkan Dinasti Qajar. Reza Shah melakukan berbagai reformasi modernisasi yang bertujuan membangun negara nasional yang kuat dan sekuler. Reformasi tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, modernisasi militer, reformasi pendidikan, serta upaya mengurangi pengaruh ulama dalam kehidupan politik (Katouzian, 2009). Namun kebijakan modernisasi yang bersifat otoriter juga memicu ketegangan sosial dan politik.

Setelah Perang Dunia II, Reza Shah digantikan oleh putranya Mohammad Reza Shah Pahlavi. Pada masa pemerintahannya, Iran menjadi sekutu penting Barat, khususnya Amerika Serikat, dalam konteks Perang Dingin. Salah satu peristiwa paling kontroversial pada masa ini adalah kudeta tahun 1953 yang menggulingkan Perdana Menteri Mohammad Mossadegh setelah ia menasionalisasi industri minyak Iran. Kudeta tersebut didukung oleh badan intelijen Amerika Serikat dan Inggris dan mengembalikan kekuasaan penuh kepada Shah (Gasiorowski, 2013). Peristiwa ini meninggalkan dampak mendalam terhadap persepsi masyarakat Iran terhadap intervensi Barat.

Pada dekade 1960-an dan 1970-an, Mohammad Reza Shah meluncurkan program modernisasi besar yang dikenal sebagai “White Revolution”, yang mencakup reformasi agraria, perluasan pendidikan, dan industrialisasi. Meskipun reformasi ini meningkatkan pembangunan ekonomi, kebijakan tersebut juga menimbulkan ketimpangan sosial, korupsi, serta meningkatnya otoritarianisme politik melalui aparat keamanan seperti SAVAK (Abrahamian, 2008). Ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim Shah semakin meningkat dan memicu munculnya berbagai gerakan oposisi yang terdiri dari kelompok nasionalis, Islamis, dan kiri.

Puncak dari ketegangan politik tersebut terjadi dalam Revolusi Iran tahun 1979. Revolusi ini merupakan gerakan massal yang berhasil menggulingkan monarki Pahlavi dan mengakhiri sistem kerajaan yang telah berlangsung selama ribuan tahun dalam sejarah Iran. Salah satu tokoh utama revolusi adalah Ayatollah Ruhollah Khomeini, seorang ulama Syiah yang menjadi simbol perlawanan terhadap rezim Shah. Khomeini mengembangkan konsep politik yang dikenal sebagai velayat-e faqih, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh ulama sebagai penjaga hukum Islam (Arjomand, 1988). Setelah Shah meninggalkan Iran pada Januari 1979, Khomeini kembali dari pengasingan dan memimpin pembentukan sistem politik baru.

Pada April 1979, referendum nasional diselenggarakan dan mayoritas rakyat Iran memilih untuk mendirikan Republik Islam Iran. Sistem politik baru ini menggabungkan elemen republik dengan otoritas religius, di mana pemimpin tertinggi negara adalah seorang ulama yang disebut sebagai Supreme Leader. Konstitusi baru Iran yang disahkan pada tahun yang sama menetapkan struktur pemerintahan yang terdiri dari presiden, parlemen, serta lembaga keagamaan yang memiliki peran penting dalam pengawasan politik (Arjomand, 1988).

Sejak berdirinya Republik Islam Iran, negara ini menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal. Salah satu konflik terbesar adalah Perang Iran-Irak yang berlangsung dari tahun 1980 hingga 1988 setelah Irak di bawah Saddam Hussein menyerang Iran. Perang ini menyebabkan korban besar dan kerusakan ekonomi tetapi juga memperkuat identitas nasional dan solidaritas internal di Iran (Hiro, 1991). Setelah wafatnya Ayatollah Khomeini pada tahun 1989, kepemimpinan tertinggi Iran diteruskan oleh Ayatollah Ali Khamenei yang masih menjabat hingga saat ini.

Dalam beberapa dekade terakhir, Iran terus memainkan peran penting dalam politik regional Timur Tengah. Negara ini terlibat dalam berbagai isu geopolitik termasuk konflik di Irak, Suriah, dan Lebanon serta perselisihan dengan Barat terkait program nuklirnya. Meskipun menghadapi sanksi ekonomi internasional, Iran tetap mempertahankan sistem politik Republik Islam yang menggabungkan institusi negara modern dengan otoritas religius (Axworthy, 2016).

Secara keseluruhan, sejarah Iran menunjukkan transformasi yang panjang dan kompleks dari peradaban kuno Persia hingga negara modern dengan sistem politik unik berbasis teokrasi republik. Perjalanan sejarah tersebut dipengaruhi oleh interaksi antara identitas budaya Persia, perkembangan Islam Syiah, dinamika kekuasaan internal, serta tekanan geopolitik global. Pemahaman terhadap sejarah panjang ini penting untuk memahami posisi Iran dalam politik internasional saat ini serta dinamika sosial dan politik yang terus berkembang di dalam negeri.

Referensi:

•  Abrahamian, E. (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press.
• Arjomand, S. A. (1988). The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran. Oxford University Press.
• Axworthy, M. (2016). Revolutionary Iran: A History of the Islamic Republic. Oxford University Press.
• Briant, P. (2002). From Cyrus to Alexander: A History of the Persian Empire. Eisenbrauns.
• Cronin, S. (2013). Iranian-Russian Encounters: Empires and Revolutions since 1800. Routledge.
• Curtis, J., & Tallis, N. (2005). Forgotten Empire: The World of Ancient Persia. University of California Press.
• Daryaee, T. (2009). Sasanian Persia: The Rise and Fall of an Empire. I.B. Tauris.
• Frye, R. N. (1984). The History of Ancient Iran. C.H. Beck.
• Gasiorowski, M. (2013). Mohammad Mosaddeq and the 1953 Coup in Iran. Syracuse University Press.
• Hiro, D. (1991). The Longest War: The Iran-Iraq Military Conflict. Routledge.
• Katouzian, H. (2009). The Persians: Ancient, Mediaeval and Modern Iran. Yale University Press.
• Lapidus, I. M. (2014). A History of Islamic Societies. Cambridge University Press.
• Morgan, D. (2016). The Mongols. Wiley Blackwell.
• Savory, R. (2007). Iran under the Safavids. Cambridge University Press. 

Sumber Foto: aswajadewata.com

Perpecahan antara komunitas Muslim Sunni dan Syiah merupakan salah satu fenomena sosial-politik dan teologis paling panjang dalam sejarah Islam. Walaupun secara teologis kedua kelompok tersebut memiliki fondasi keimanan yang relatif sama—yaitu kepercayaan kepada Al-Qur’an, Nabi Muhammad, serta prinsip dasar Islam—perbedaan dalam persoalan kepemimpinan politik setelah wafatnya Nabi Muhammad telah berkembang menjadi konflik identitas, politik, dan ideologi yang berpengaruh besar dalam sejarah dunia Islam hingga masa modern. Banyak studi menunjukkan bahwa konflik Sunni–Syiah tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika kekuasaan, propaganda politik, serta kepentingan geopolitik yang berkembang sepanjang sejarah Islam (Nasr, 2006).

Akar historis perpecahan Sunni dan Syiah umumnya ditelusuri pada perdebatan mengenai siapa yang berhak memimpin komunitas Muslim setelah wafatnya Nabi Muhammad pada tahun 632 M. Sebagian sahabat Nabi mendukung Abu Bakar sebagai khalifah pertama melalui mekanisme musyawarah di Saqifah, sementara kelompok lain meyakini bahwa kepemimpinan seharusnya diberikan kepada Ali bin Abi Thalib, sepupu sekaligus menantu Nabi (Madelung, 1997). Kelompok yang mendukung Ali kemudian dikenal sebagai “Shi‘at Ali” atau pengikut Ali, yang kemudian berkembang menjadi komunitas Syiah. Sebaliknya, kelompok yang menerima legitimasi kepemimpinan khalifah awal tanpa memandang garis keturunan tertentu berkembang menjadi mayoritas Muslim yang kemudian dikenal sebagai Sunni (Madelung, 1997). Pada tahap awal sejarah Islam, perbedaan tersebut belum sepenuhnya berkembang menjadi konflik teologis yang tajam, namun dinamika politik pada masa kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah secara bertahap memperkuat identitas sektarian tersebut.

Peristiwa Karbala pada tahun 680 M merupakan titik penting yang membentuk identitas politik dan religius Syiah. Dalam peristiwa tersebut, Husain bin Ali—cucu Nabi Muhammad—terbunuh bersama pengikutnya setelah menolak legitimasi kekhalifahan Yazid bin Muawiyah dari dinasti Umayyah. Bagi komunitas Syiah, tragedi Karbala tidak hanya dipandang sebagai konflik politik, tetapi juga sebagai simbol perlawanan terhadap tirani dan ketidakadilan kekuasaan (Halm, 2004). Narasi tersebut kemudian menjadi bagian penting dalam ritual keagamaan Syiah, khususnya dalam peringatan Asyura. Sementara itu, dalam tradisi Sunni, peristiwa Karbala tetap dipandang sebagai tragedi sejarah, namun tidak selalu memiliki makna teologis yang sama sebagaimana dalam tradisi Syiah (Nasr, 2006). Perbedaan interpretasi sejarah ini berkontribusi pada pembentukan identitas kolektif yang berbeda antara kedua komunitas tersebut.

Namun demikian, sejumlah peneliti menegaskan bahwa konflik Sunni–Syiah sering kali diperbesar oleh kepentingan politik penguasa sepanjang sejarah Islam. Dinasti Umayyah dan Abbasiyah misalnya menggunakan legitimasi religius untuk memperkuat kekuasaan politik mereka, yang pada akhirnya memperdalam polarisasi antara kelompok Sunni dan Syiah (Lapidus, 2014). Dalam banyak kasus, perbedaan teologis digunakan sebagai alat propaganda untuk mendeligitimasi lawan politik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik sektarian dalam sejarah Islam tidak dapat dipahami semata-mata sebagai konflik teologis, melainkan juga sebagai manifestasi dari perjuangan kekuasaan dan legitimasi politik.

Pada periode modern, dinamika konflik Sunni–Syiah semakin kompleks karena dipengaruhi oleh perkembangan negara bangsa, geopolitik regional, dan persaingan ideologi politik. Revolusi Iran tahun 1979, misalnya, memberikan dimensi baru dalam hubungan Sunni–Syiah karena untuk pertama kalinya sebuah negara modern secara eksplisit mengadopsi sistem pemerintahan berbasis doktrin Syiah. Revolusi tersebut tidak hanya mengubah struktur politik Iran, tetapi juga mempengaruhi persepsi politik di dunia Muslim, khususnya di negara-negara mayoritas Sunni yang memandang revolusi tersebut sebagai tantangan ideologis terhadap tatanan regional (Nasr, 2006). Akibatnya, ketegangan antara negara-negara yang diasosiasikan dengan identitas Sunni dan Syiah sering kali diterjemahkan ke dalam konflik geopolitik yang lebih luas.

Propaganda memainkan peran penting dalam memperkuat perpecahan tersebut. Dalam banyak kasus, media, kelompok politik, maupun aktor negara menggunakan retorika sektarian untuk memobilisasi dukungan politik atau memperkuat identitas kelompok. Studi mengenai konflik Timur Tengah menunjukkan bahwa retorika sektarian sering kali digunakan untuk menciptakan solidaritas internal sekaligus mendemonisasi kelompok lain (Lynch, 2013). Melalui propaganda tersebut, konflik politik atau geopolitik sering dipresentasikan sebagai konflik teologis antara Sunni dan Syiah, meskipun akar permasalahannya sering kali berkaitan dengan perebutan kekuasaan atau kepentingan strategis.

Selain propaganda politik, faktor sosial dan psikologis juga memainkan peran dalam mempertahankan perpecahan tersebut. Identitas keagamaan sering kali menjadi bagian dari identitas kolektif yang kuat dalam masyarakat Muslim, sehingga perbedaan teologis dapat dengan mudah dimobilisasi untuk menciptakan solidaritas kelompok. Menurut teori identitas sosial, individu cenderung mengidentifikasi diri dengan kelompok tertentu dan membedakan diri dari kelompok lain, terutama ketika identitas tersebut dikaitkan dengan sejarah konflik atau ketidakadilan (Tajfel & Turner, 1979). Dalam konteks Sunni–Syiah, narasi sejarah, ritual keagamaan, serta literatur polemik telah berkontribusi pada pembentukan batas identitas yang relatif kuat antara kedua komunitas tersebut.

Di banyak wilayah dunia Muslim, konflik Sunni–Syiah juga diperkuat oleh struktur politik negara yang tidak stabil. Negara-negara dengan sistem politik yang lemah atau otoriter sering kali memanfaatkan identitas sektarian sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau mengalihkan perhatian publik dari persoalan ekonomi dan sosial. Beberapa studi tentang konflik Irak pasca invasi Amerika Serikat tahun 2003 menunjukkan bahwa kehancuran struktur negara membuka ruang bagi mobilisasi identitas sektarian yang sebelumnya relatif terkendali (Dodge, 2012). Dalam situasi tersebut, kelompok politik dan milisi sering memanfaatkan identitas Sunni atau Syiah sebagai basis legitimasi dan mobilisasi massa.

Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa konflik Sunni–Syiah tidak selalu mencerminkan hubungan sehari-hari antara komunitas Muslim. Dalam banyak masyarakat Muslim, komunitas Sunni dan Syiah hidup berdampingan secara relatif damai selama berabad-abad. Sejarah Islam mencatat banyak periode di mana interaksi intelektual dan sosial antara ulama Sunni dan Syiah berlangsung secara produktif, termasuk dalam bidang teologi, filsafat, dan hukum Islam (Lapidus, 2014). Hal ini menunjukkan bahwa konflik sektarian tidak bersifat deterministik atau tidak terhindarkan, melainkan sangat dipengaruhi oleh kondisi politik dan sosial tertentu.

Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, dinamika konflik Sunni–Syiah juga mengalami transformasi baru. Media sosial dan jaringan komunikasi digital memungkinkan penyebaran propaganda sektarian secara lebih cepat dan luas dibandingkan sebelumnya. Narasi konflik, video kekerasan, maupun literatur polemik dapat menyebar secara viral dan memperkuat persepsi negatif antara kelompok Sunni dan Syiah. Fenomena ini menunjukkan bahwa konflik sektarian di era modern tidak hanya berlangsung di medan politik atau militer, tetapi juga di ruang informasi dan komunikasi publik (Lynch, 2013).

Meskipun demikian, sejumlah akademisi menekankan bahwa masa depan hubungan Sunni–Syiah sangat bergantung pada kemampuan masyarakat Muslim untuk membangun narasi sejarah dan identitas yang lebih inklusif. Banyak ulama dan intelektual Muslim modern telah menyerukan dialog antar mazhab serta menekankan kesamaan teologis antara Sunni dan Syiah sebagai dasar persatuan umat Islam. Upaya-upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa konflik sektarian tidak hanya merugikan stabilitas politik dunia Muslim, tetapi juga melemahkan posisi umat Islam secara global dalam menghadapi tantangan modernitas, pembangunan ekonomi, dan hubungan internasional (Nasr, 2006).

Dengan demikian, perpecahan antara Sunni dan Syiah tidak dapat dipahami secara sederhana sebagai konflik teologis semata. Sejarah menunjukkan bahwa konflik tersebut merupakan hasil interaksi kompleks antara faktor sejarah, politik, propaganda, identitas sosial, dan kepentingan kekuasaan. Narasi sektarian sering kali diperkuat oleh aktor politik yang memiliki kepentingan tertentu, sementara pengalaman hidup masyarakat Muslim sehari-hari menunjukkan bahwa koeksistensi antara Sunni dan Syiah sebenarnya sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, analisis ilmiah mengenai konflik ini perlu mempertimbangkan dimensi sejarah, politik, dan sosial secara simultan, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika hubungan Sunni–Syiah dalam dunia Islam kontemporer.

Referensi

• Dodge, T. (2012). Iraq: From War to a New Authoritarianism. London: Routledge.
• Halm, H. (2004). Shi‘a Islam: From Religion to Revolution. Princeton: Markus Wiener Publishers.
• Lapidus, I. M. (2014). A History of Islamic Societies (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
• Lynch, M. (2013). The Arab Uprising: The Unfinished Revolutions of the New Middle East. New York: PublicAffairs.
• Madelung, W. (1997). The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate. Cambridge: Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future. New York: W.W. Norton & Company.
• Tajfel, H., & Turner, J. C. (1979). An integrative theory of intergroup conflict. In W. G. Austin & S. Worchel (Eds.), The Social Psychology of Intergroup Relations. Monterey: Brooks/Cole. 

Sumber Karikatur: ceritaberkat.com

Akar historis perbedaan ini bermula pada krisis suksesi tahun 632 M. Setelah wafat Nabi Muhammad, sebagian sahabat memilih Abu Bakar sebagai khalifah melalui musyawarah di Saqifah. Tradisi Sunni kemudian menafsirkan peristiwa ini sebagai bentuk ijma’ (konsensus komunitas) yang sah (Lapidus, 2014). Sebaliknya, kelompok yang kemudian dikenal sebagai Syiah berpendapat bahwa Nabi telah memberikan legitimasi khusus kepada Ali bin Abi Thalib, terutama melalui peristiwa Ghadir Khumm. Wilferd Madelung (1997) menegaskan bahwa konflik awal bukanlah pertentangan doktrin teologi, melainkan perselisihan tentang legitimasi politik dan struktur otoritas pasca-kenabian.

Konflik politik semakin kompleks dengan terbunuhnya Utsman bin Affan, perang antara Ali dan Muawiyah, serta tragedi Karbala tahun 680 M. Peristiwa Karbala—ketika Husain bin Ali terbunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah—menjadi momen pembentukan identitas teologis Syiah. Dalam tradisi Syiah, kesyahidan Husain melambangkan perjuangan abadi melawan tirani (Halm, 2004). Narasi ini membentuk spiritualitas politik yang khas dan memperkuat solidaritas komunitas. Dalam perspektif Sunni, peristiwa tersebut dipandang sebagai tragedi sejarah tanpa konsekuensi doktrinal tentang kemaksuman kepemimpinan (Hourani, 1991).

Perbedaan politik tersebut kemudian berkembang menjadi sistem teologi yang berbeda. Dalam tradisi Sunni, khalifah dipahami sebagai pemimpin politik yang tidak maksum dan tidak memiliki otoritas wahyu. Otoritas agama berkembang melalui konsensus ulama dan metodologi ijtihad (Weiss, 1998). Dalam Syiah Dua Belas Imam (Itsna ‘Asyariyah), imam dipandang maksum dan memiliki otoritas spiritual sekaligus interpretatif atas ajaran agama (Halm, 2004). Perbedaan dalam transmisi hadis dan struktur otoritas keagamaan memperkuat batas identitas ini.

Sepanjang abad pertengahan, rivalitas politik mempertegas polarisasi mazhab. Dinasti Safawi di Persia (abad ke-16) menjadikan Syiah sebagai mazhab resmi negara, sementara Kesultanan Utsmani memosisikan diri sebagai pelindung Sunni. Rula Abisaab (2004) menunjukkan bahwa Safawi secara aktif menginstitusionalisasi Syiah untuk membangun identitas politik yang berbeda dari Utsmani. Dengan demikian, perbedaan mazhab menjadi instrumen legitimasi negara dan nasionalisme awal.

Dalam konteks kolonialisme modern, keterlibatan Inggris dan Prancis membawa dimensi struktural baru. Setelah Perang Dunia I dan runtuhnya Kesultanan Utsmani, kedua kekuatan tersebut membagi wilayah Timur Tengah melalui Perjanjian Sykes–Picot (Yapp, 1987). Inggris menguasai Irak dan Palestina, sementara Prancis menguasai Suriah dan Lebanon. Kebijakan kolonial sering kali memanfaatkan konfigurasi sosial-keagamaan untuk menjaga stabilitas kekuasaan.

Di Irak, Inggris membangun sistem pemerintahan yang didominasi elite Sunni meskipun mayoritas penduduk adalah Syiah. Charles Tripp (2007) menegaskan bahwa ketimpangan politik ini menciptakan warisan ketidakpuasan struktural yang berkontribusi pada ketegangan sektarian jangka panjang. Di Lebanon, Prancis menginstitusionalisasikan sistem politik konfensional berbasis agama, yang membagi jabatan negara berdasarkan identitas sektarian (Gelvin, 2016). Kebijakan ini memperkuat identitas agama sebagai kategori politik formal.

Namun demikian, penting dicatat bahwa konflik Sunni–Syiah telah ada berabad-abad sebelum kolonialisme Eropa. Albert Hourani (1991) menekankan bahwa intervensi kolonial memperkuat fragmentasi sosial yang sudah ada, tetapi tidak menciptakan perbedaan teologis tersebut. Dengan kata lain, Inggris dan Prancis berperan dalam memperdalam segmentasi sosial melalui kebijakan pragmatis, tetapi bukan pencipta utama konflik mazhab.

Dalam era kontemporer, rivalitas geopolitik antara Iran dan Arab Saudi sering dibingkai sebagai konflik Sunni–Syiah, meskipun analisis menunjukkan bahwa kepentingan keamanan regional dan pengaruh politik lebih dominan daripada perbedaan teologi (Nasr, 2006). Konflik di Irak pasca invasi Amerika Serikat tahun 2003 memperlihatkan bagaimana restrukturisasi politik dapat memicu kekerasan sektarian ketika identitas agama dijadikan alat mobilisasi (Tripp, 2007).

Kelompok ekstremis turut memperkuat propaganda kebencian. Organisasi seperti Islamic State menggunakan retorika takfiri untuk mengkafirkan Syiah dan membenarkan kekerasan terhadap mereka. Fenomena ini menunjukkan bagaimana identitas agama dapat dimanipulasi sebagai instrumen mobilisasi politik dan militer.

Secara sosiologis, teori identitas sosial menjelaskan bahwa ketika identitas keagamaan melebur dengan identitas politik dan etnis, perbedaan doktrinal kecil dapat dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial (Anderson, 2006). Trauma historis seperti Karbala, pengalaman marginalisasi politik, serta narasi pengkhianatan yang diwariskan lintas generasi membentuk memori kolektif yang memperkuat solidaritas internal sekaligus kecurigaan eksternal.

Dengan demikian, konflik Sunni–Syiah bukanlah konflik iman yang inheren, melainkan hasil interaksi antara sejarah suksesi, konstruksi teologi, legitimasi dinasti, kebijakan kolonial, dan rivalitas geopolitik modern. Inggris dan Prancis memang berperan dalam memperkuat segmentasi sosial melalui kebijakan politik kolonial, tetapi mereka bukan penyebab utama perbedaan teologis tersebut. Propaganda sektarian sepanjang sejarah dilakukan oleh berbagai aktor: dinasti kekuasaan, elite nasional, kelompok ekstremis, dan kekuatan kolonial—masing-masing dengan motif berbeda.

Kesimpulannya, perbedaan Sunni dan Syiah berakar pada krisis politik awal yang berkembang menjadi sistem teologi dan identitas kolektif. Kebencian yang muncul bukan konsekuensi logis dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan hasil konstruksi sosial-politik yang dapat dimobilisasi dalam konteks perebutan kekuasaan. Pendekatan ilmiah dan historis yang proporsional diperlukan untuk menghindari simplifikasi dan teori konspirasi, sekaligus membuka ruang dialog berbasis kesamaan fundamental dalam Islam.

Referensi:

• Abisaab, R. J. (2004). Converting Persia: Religion and power in the Safavid Empire. I.B. Tauris.
• Anderson, B. (2006). Imagined communities: Reflections on the origin and spread of nationalism (Rev. ed.). Verso.
• Gelvin, J. L. (2016). The modern Middle East: A history (4th ed.). Oxford University Press.
• Halm, H. (2004). Shi‘ism (2nd ed.). Edinburgh University Press.
• Hourani, A. (1991). A history of the Arab peoples. Faber and Faber.
• Lapidus, I. M. (2014). A history of Islamic societies (3rd ed.). Cambridge University Press.
• Madelung, W. (1997). The succession to Muhammad: A study of the early caliphate. Cambridge University Press.
• Nasr, V. (2006). The Shia revival: How conflicts within Islam will shape the future. W.W. Norton.
• Tripp, C. (2007). A history of Iraq (3rd ed.). Cambridge University Press.
• Weiss, B. G. (1998). The spirit of Islamic law. University of Georgia Press.
• Yapp, M. E. (1987). The making of the modern Near East 1792–1923. Longman.