Yudi Kita

Jokowi Dihancukran Oleh Media Sosial

by Anonim - Mei 06, 2014

Pemilihan presiden Indonesia pada tahun 2014 akan segera berlansung, pemilihan yang telah di jadwalkan oleh Komisi Pemilihan Umum pada tanggal 09 Juli mendatang tersebut telah mencuat beberapa nama Capres yang di usung oleh berbagai partai yang suaranya pada Pileg lalu berada pada peringkat atas, sebut saja dari PDIP yang saat ini menurut hasil quick qount berada pada posisi pertama mengusung Capres Jokowi, kemudian disusul Golkar yang berada pada posisi kedua mengusung Abu Rizal Bakrie dan kemudian Gerindra yang berada pada posisi ketiga mengusung Prabowo Subianto. Sedangkan partai peringkat ke 4 sampai seterusnya mulai mengundurkan diri sebagai pengusung Capres, seperti Demokrat yang berada pada posisi ke 4, meski sedang melakukan Konvensi Capres namun diprediksi tidak akan mampu mengusung capres sendiri dengan membentuk poros lain, meski sempat di isukan beberapa hari lalu bahwa akan ada pembentukan koalisi Partai Islam, itupun diprediksi sulit terbentuk, apalagi melihat saat ini beberapa partai islam mulai merapat ke Partai yang sudah mengusung Capresnya sendiri seperti PKB yang merapat ke PDIP dan PKS yang merapat ke Gerindra.

Sedangkan SBY yang di andalkan untuk membentuk poros baru atau disebut poros ke 4 ini juga tidak banyak melakukan langkah manuver untuk mengajak partai partai lain agar segera membentuk poros tersebut, sikap SBY yang masih diam juga masih sulit diprediksi akan menjadi partai oposisi, membentuk poros baru atau bergabung dengan partai yang sudah mengusung capres.

Jokowi sebagai Capres yang diusung oleh PDIP, memang seorang Capres yang paling fenomenal dibandingkan Capres Capres lainnya, banyak tokoh tokoh politik yang memberi perhatian khusus buat capres ini. Mulai sebelum di usung secara resmi oleh PDIP maupun setelah di usung dan dideklarasi secara resmi oleh PDIP merupakan capres yang paling banyak diperbincangkan oleh berbagai kalangan, mulai dari para politisi, masyarakat, media sosial maupun media massa.

Kemudian setelah hasil pileg pada tanggal 09 April lalu suara PDIP tidak sesuai dengan target partai maupun hasil hasil survei para lembaga survei yang menyatakan jika Jokowi di usung sebagai Capres maka mampu mendongkrak suara PDIP mencapai 30%, ternyata setelah pileg suara PDIP hanya mampu mencapai 19,77% menurut hasil quick qount Lembaga Survei Indonesia (LSI). Hasil yang didapatkan oleh PDIP tentu menjadi bahan tertawaan bagi para lawan politiknya, karena di anggap Jokowi hanya dibesar besarkan oleh media.

Saat ini yang telah mendekati pemilihan presiden pada 09 Juli mendatang membuat isu semakin memanas, apalagi Capres yang paling mencuat saat ini adalah Jokowi yang diusung oleh PDIP berkoalisi dengan NasDem dan PKB, sedangkan Prabowo yang diusung oleh Gerindra berkoalisi dengan PKS dan diprediksi juga bakal menggandeng Golkar.

Elektabilitas Jokowi sebagai Capres semakin hari semakin menurun, sedangkan Elektabilitas Prabowo semakin hari semakin meningkat. Fenomena yang kita lihat saat ini adalah gerakan media sosial yang dilakukan oleh kader kader Gerindra dan PKS secara masif mengupdate pemberitaan negatif terhadap Jokowi, misalnya ada pihak gereja pun yang tidak mendukung pencapresan Prabowo juga dihubung hubungkan dengan Jokowi. Bahkan pemberitaan tentang Jokowi Antek Asing, Jokowi Boneka Megawati, Jokowi Tidak Bisa Shalat, Jokowi Tidak Bisa Wudhu, Jokowi Tidak Jadi Imam Shalat, Jokowi Bakal Jual Aset Negara seperti yang dilakukan Megawati dulu. Semua pemberitaan itu di upload secara masif oleh kader kader partai yang mendukung Prabowo sebagai Capres, bahkan jika ada salah satu orang yang menghujat prabowo itu di anggap sebagai tim Jasmev (Jokowi Advanced Social Media Volunteers) salah satu tim Jokowi yang melakukan publikasi tentang sosok Jokowi, padahal jika kita mau berpikir secara realistis dan akal sehat itu belum tentu dilakukan oleh Jasmev, karena siapapun bisa melakukan itu.

Sejak media sosial secara masif di upload pemberitaan negatif tentang Jokowi oleh kader kader partai yang mendukung pencapresan Prabowo, elektabilitas Prabowo makin meningkat dan hampir menyamai elektabilitas Jokowi, padahal hasil survei yang dilakukan jauh hari sebelum pileg, elektabilitas Prabowo jauh rendah dibanding elektabilitas Jokowi. Sedangkan elektabilitas Prabowo masih terganjal pada masa lalunya sebagai Mantan Jenderal Kopasus yang di anggap Jenderal pelanggaran HAM oleh para aktivis. Meski para kader kader Gerindra membatan keras terhadap isu tersebut, tapi para aktivis penggiat HAM tetap saja berada pada argumennya.

Tapi siapakah yang akan keluar sebagai pemenang yang akan menjadi Presiden Indonesia selanjutnya, Jokowi atau Prabowo, tentu yang itu adalah pilihan rakyat, rakyat lah yang menentukan siapa yang terbaik memimpin Indonesia, saya meyakini kedua duanya punya kelebihan dan kekurangan, juga punya niat baik untuk merubah dan menjadikan masa depan Indonesia lebih baik.

Sebagai masyarakat cerdas yang akan memberikan hak politiknya untuk memilih pemimpin Indonesia tentunya kita tidak boleh hanya mengandalkan pemberitaan demi pemberitaan yang dilakukan secara politis oleh para orang orang yang punya kepentingan, kita harus pintar membaca segala situasi dan tujuan para capres sebelum menentukan pilihan kita, karena ini adalah masa depan kita dan masa depan bangsa kita.

Kita tidak boleh hanya mengandalkan pemberitaan bahwa Jokowi Antek Asing, Jokowi Boneka Megawati, Jokowi Tidak Bisa Shalat, Jokowi Tidak Bisa Wudhu, Jokowi Tidak Jadi Imam Shalat, Jokowi Bakal Jual Aset Negara seperti yang dilakukan Megawati dulu

Sedangkan Prabowo Jenderal pelanggaran HAM, Jenderal arogan, Sombong.

Pemberitaan itu tidak bisa kita telan mentah mentah yang kemudian kita jadikan sebagai referensi untuk kemudian kita tentukan pilihan kita, karena yang melakukan itu juga punya tujuan politis masing masing, kita sebagai pemilih mari kita lihat dengan bijaksana. Kemudian dengan mengucap Bismillah tentukankan pilihan kita sesuai hati

No comments

Caleg Siluman Melenggang Ke Senayan

by Anonim - Mei 01, 2014

Pemilu pada tanggal 9 april telah usai, pesta demokrasi yang kemudian menjadi penentu adalah rakyat tidaklah begitu lagi, rakyat adalah kekuasaan terbesar pada bangsa ini meski akhirnya siluman siluman yang punya kekuasaan itu menjadi penentu, melalui tangan dan pilihan silumanlah akhirnya perwakilan yang terdiri dari DPR RI, DPD RI, DPRD dan DPRK bisa duduk manis dikursi empuk yang dibeli oleh uang rakyat dan segala fasilitas mewahnya. Pasca reformasi memang bangsa indonesia sudah berkali kali melaksanakan pemilu 5 tahunan itu, setiap periode dan pelaksanaan pemilu selalu saja muncul berbagai persoalan yang ada, dimana persoalan tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip prinsip demokrasi yang ada di Indonesia dalam menciptakan pemilu yanng adil, jujur, terbuka dan demokratis.

Di Aceh pemilu tahun 2014 adalah pemilu yang kedua kali pasca terjadinya perjanjian MoU Helsinky pada tahun 2005 silam yang kemudian melahirkan partai lokal, pada tahun 2009 lalu satu satunya partai lokal yang mampu merebut hati rakyat adalah Partai Aceh dari 6 Partai lokal yang bersaing, partai Aceh mampu mengirim 33 orang perwakilannya ke DPRA, yang kemudian mendominasi parlemen di Aceh.

Pada tahun 2014 akhirnya lahir satu partai lokal baru, yaitu Partai Nasional Aceh, partai besutan Irwandi Yusuf itu menjadi satu satunya partai yang kemudian menjadi musuh bebuyutan Partai Aceh, dikatakan musuh bebuyutan dikarenakan sepanjang menjelang pemilu kedua partai ini paling banyak memakan korban dan kekerasan yang dilakukan kedua partai ini juga semakin terbuka dimata umum.

Pada hari pemilu atau tepatnya tanggal 9 april yang lalu, proses pemilihan sampai dengan proses perhitungan yang dilakukan oleh KPPS, PPS, PPK dan Kabupaten terjadi berbagai permasalahan, permasalahan yang paling menonjol adalah penggunaan kertas suara golput yang kemudian dicoblos secara massal untuk partai tertentu dan penggelembungan suara yang dimainkan dan diperankan oleh caleg bekerjasama dengan penyelenggara pemilu. Proses penggelembungan suara adalah proses yang paling mudah dilakukan dan aman, apalagi banyak KPPS, PPS, PPK di daerah merupakan titipan dari partai partai tertentu.

Di Pidie misalnya, dari data yang penulis dapatkan, salah satu partai dan beserta calegnya di salah satu kecamatan , menurut form C1 yang kita temukan dan kita jumlahkan suara untuk partai tersebut beserta calegnya hanya berkisaran 100 suara, namun yang terjadi ketika sampai pada rekapitulasi suara di kecamatan kita menemukan bahwa untuk partai tersebut beserta calegnya telah mendapat suara 1100 lebih, artinya ada penggelembungan suara secara signifikan yang terjadi, tentunya penggelembungan suara ini dimainkan oleh caleg siluman bekerja sama dengan penyelenggara.

Kemudian juga penulis menemukan bahwa di kabupaten tertentu, bahwa masyarakat memilih 80% untuk caleg tertentu dari total suara yang didapatkan oleh partai tersebut, akhirnya hanya bermodalkan satu kabupaten, caleg tersebut dengan mudah melenggang ke senayan, secara logika saya belum mampu menelan kebenarannya, bahwa masyarakat akan memilih caleg tersebut dengan persentase 80% dari total suara partai tersebut di kabupaten itu. Padahal melihat sepak terjangnya, caleg tersebut tidak lah dikenal oleh masyarakat yang mendiami kabupaten itu, lalu dari mana suaranya, tentu siluman bermain, hanya bermodalkan kekuasaan yang mampu menjadikan penyelenggara pemilu berada dibawah ketiaknya, akhirnya suara siluman itu dengan mudah didapatkan.

Di Banda Aceh, sebagai pusat ibu kota Aceh, menurut data yang kami analisa bahwa jumlah pemilih hanya 59,75%, keadaan ini berbanding terbalik dengan kondisi didaerah, di daerah pemilih rata rata mencapai di atas 80%.

Dalam kondisi pemilu yang begitu banyak persoalan, penyelenggara pemilu menutup mata terhadap berbagai pelanggaran, padahal di beberapa daerah penyelenggara terbukti melakukan pelanggaran, akan tetapi rekapitulasi di provinsi meski ditolak oleh berbagai partai namun tetap dilanjutkan dengan mengabaikan segala persoalan yang terjadi di kabupaten/kota. Kemudian yang terjadi adalah KIP Aceh disemprot habis habisan oleh Bawaslu Pusat dan KPU Pusat, karena persoalan persoalan yang terjadi di daerah tidak diselesaikan sebelum dibawa ke pusat yang akhirnya KPU pusat menunda pengesahan pleno untuk Provinsi Aceh.

Selamat datang dewan siluman, selamat menikmati jabatan dan segala fasilitas yang didapatkan selama 5 tahun kedepan.

Semoga tidaklah menjadi siluman liar, yang harus di jeruji kan karena merugikan banyak orang.

No comments

Siluman Ikut Memilih Caleg

by Anonim - April 19, 2014

Pasca selesainya pemilihan umum yang dilaksanakan beberapa hari lalu atau tepatnya tanggal 09 April membuka serangkaian peristiwa tidak baik terhadap keberlansungan demokrasi yang ada di Indonesia, mulai dari kriminalitas, penyuapan, kecurangan sampai kepada pemilih siluman atau penggelembungan suara melalui kertas suara yang golput. Terjadinya penggelembungan menjadi sesuatu yang menarik dan dilirik oleh para caleg caleg yang suaranya tidak termasuk dalam kategori mendapatkan kursi.

Di Aceh khususnya, mulai hari pencoblosan sudah ditemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan secara tersistematis oleh pihak penyelenggara pemilu, di Pidie misalnya, polisi menemukan kertas suara yang sudah tercoblos untuk partai tertentu. Kemudian penguluran waktu perhitungan suara yang hingga tengah malam bahkan sampai menjelang pagi membuat para saksi tidak sanggup menunggu sampai selesainya perhitungan, kemudian form C1 yang seharusnya dibagi bagikan kepada para saksi setelah di isi oleh panitia juga tidak dibagi, bahkan ada yang dibagi form C1 nya kosong, sehingga membuat data yang ada pada saksi menjadi tidak jelas. Tidak ditempelnya hasil perhitungan suara ditempat umum menjadi suatu indikasi bahwa memang kecurangan pemilu ini dilakukan secara terstruktur, padahal penempelan pengumuman perhitungan suara wajib dilakukan oleh panitia ditempat umum.

Kemudian pemilih tahun ini juga terjadi peningkatan yang luar biasa dibeberapa daerah, yang kemudian kita ketahui bahwa tingkat pemilih mencapai 75%, bahkan jika kita melihat pada hari H nya, tingkat partisipasi pemilih tidak mungkin mencapai 75%, sebut saja misalnya Banda Aceh, pemilih di Kota Banda Aceh saja partisipasinya tidak sampai pada angka 70%. Bahkan ada suatu TPS yang kita temukan pemilihnya mencapai 100% tanpa ada yang golput, secara nilai demokrasi memang ini menunjukkan sesuatu yang bagus, semakin meningkatknya partisipasi pemilih semakin berkualitasnya pemilu, tapi jika kemudian peningkatan partisipasi pemilih tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berhak, atau kecurangan melalui penggelembungan suara, maka demokrasi yang dilaksanakan melalui pemilu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, sebab nilai nilai demokrasi tidak lagi menjadi dasar suara rakyat, melainkan suara siluman yang diperankan secara terstruktur dan sistematis melalui penyelenggara pemilu.

Disinyalir memang dibeberapa daerah ada terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan secara sistematis oleh penyelenggara pemilu dengan parpol tertentu dan itu dilakukan secara terstruktur, kecurangan kecurangan seperti itu memang sulit di ungkapkan. Kekurangan saksi, telatnya perhitungan suara yang sampai tengah malam bahkan pagi dan banyaknya form C1 yang tidak dibagi kepada saksi menjadi kecurangan melalui penggelembungan suara sulit di ungkapkan.

Akhirnya pemilu tahun 2014 ini dimenangkan oleh para tuan nya siluman melalui penggelembungan suara yang dilakukan oleh siluman siluman bayaran dan rakyat tidaklah lagi menjadi penentu kemenangan dalam menentukan pilihan wakil rakyat dambaan mereka.

Selamat kepada tuannya siluman, yang telah membawa pemilu ini menjadi pemilunya para siluman.

No comments

Caleg Dapat Kursi Empuk Atau Kursi Roda

by Anonim - April 09, 2014

No comments

Pembantaian Gaya Baru Ala Hitler Aceh

by Anonim - Maret 23, 2014

Masyarakat Indonesia tidak lama lagi akan melaksanakan pesta demokrasi 5 tahunan itu, meski dibungkus dengan nama pesta rakyat tapi sebenarnya perebutan kekuasaan elit politik kata yang paling tepat untuk kita sebutkan dan pelaksanaannya pun memakan waktu, tenaga, bahkan korban jiwa. Aceh misalnya pada tahun 2014 ini sebagai tahun yang panas akan suhu politik berapa banyak sudah korban, baik itu kekerasan fisik, pembakaran gedung dan kehilangan nyawa. Ditingkat pejabat kelas tinggi pun hanya mampu memberikan pernyataan lewat media, misalnya Gubernur Aceh yang beberapa kali menyampaikan imbauannya untuk menjaga perdamaian dan saling menghargai antar sesama pendukung partai, agar kekerasan dan perusakan dapat dihindari.

Kemudian seperti Kapolda Aceh baik yang lama maupun yang baru dibeberapa kesempatan pun menyampaikan akan segera menangkap dan mengejar pelaku serta mengusut tuntas segala tindakan yang bersifat politis itu. Tapi faktanya mulai tahun 2009, 2012 dan saat ini 2014 setiap pelaksanaan pemilihan legislatif maupun ekskutif, tindakan kekerasan yang bersifat politis itu tidak semua terungkap, bahkan banyak kasus yang kemudian menghilang dan seperti dihilangkan pengungkapannya.

Pada tahun 2014 ini sederetan peristiwa kekerasan terjadi, belum lama suasana mencekam terjadi di Takengon, ratusan simpatisan salah satu partai turun ke Takengon untuk mencari seseorang yang di anggap sebagai provokator, akibat sebelumnya ada terjadi pengrusakan kantor partai tersebut, disini kita melihat bagaimana kekuasaan elit hukum lumpuh, penegak hukum yang seharusnya bertindak untuk melerai aksi aksi tersebut melempem, lemah syahwat, bahkan ketika aksi balas dendam oleh simpatisan partai itu pun, para penegak hukum lagi lagi terdiam lesu tak bisa berbuat apa apa.

Sederetan kasus kekerasan yang bermuatan politis tersebut memang terkesan ada pembiaran yang dilakukan oleh para Polisi dan TNI, sehingga aksi kekerasan itu terjadi berulang ulang. Pihak pelaksana pemilu pun seperti menutup mata atas sederetan kejadian kejadian itu yang jelas jelas dilakukan oleh simpatisan partai tertentu, sampai saat ini kita tidak melihat secuil peringatan dari pelaksana pemilu untuk menghentikan segala bentuk penghakiman sendiri, tapi lihat bagaimana ketika salah satu partai nasional yaitu PKS menghadirkan banyak anak anak pada kampanye perdanannya di Gelora Bung Karno, media massa baik lokal dan nasional bahkan komisi perlindungan anak heboh mengecam atas kampanye tersebut sehingga ada pihak pihak yang meminta PKS didiskualifikasikan dari peserta pemilu, padahal mereka hanya menghadirkan anak anak dan tidak satupun anak anak tersebut yang meninggal akibat hadir di Gelora Bung Karno, tapi lihat perlakuan para simpatisan partai lokal di Aceh, berapa banyak sudah korban akibat main hakim sendiri itu.

Tidak adanya tindakan tegas terhadap para simpatisan maupun partai yang melakukan kekerasan maka kejadian tersebut selalu berulang ulang, belum lagi selesai masalah di Takengon, kekerasan kembali terjadi di Aceh Utara, arogansi para partai lokal itu tentu mencoreng nama baik Aceh, seolah Aceh terkesan sebuah daerah yang hanya memperebutkan kekuasaan, apalagi kekerasan yang dilakukan dominannya oleh para mantan GAM itu, kemudian muncul opini di masyarakat bahwa mantan GAM itu sebenarnya hanya merebut kekuasaan, bukan memperjuangkan martabat bangsa Aceh.

Pembantaian gaya baru itu tentu mengundang sederetan pertanyaan dikalangan masyarakat, misalnya dari pihak LSM yang mengatakan "ada yang bermain di Aceh" seolah olah kata tersebut memunculkan banyak spekulasi di masyarakat seperti kehadiran orang ketiga yang sengaja memunculkan konflik baru di Aceh, tapi apakah benar bahwa memang sederetan kasus kasus yang terjadi di Aceh itu dilakukan untuk kepentingan tertentu atau memang di ciptakan untuk kepentingan politik tertentu "politik adu domba".

Kemudian pernyataan Pangdam beberapa waktu lalu dalam pertemuannya di Serambi Indonesia tentang "sikit sikit lex spesialis", saya memang tidak mengetahui maksud dari pernyataan Pangdam itu, seharusnya seorang Pangdam tidak layak mengeluarkan pernyataan tersebut, karena bagi masyarakat seperti saya dan lainnya tentu memunculkan berbagai spekulasi tentang pembiyaran yang dilakukan selama ini dengan pernyataan tersebut, belum lagi adanya dugaan penyewaan senjata yang dilakukan oleh oknum TNI untuk kemudian digunakan menembak posko Partai Nasdem di Aceh Utara.

Saya sebagai orang awam bukan dari kalangan TNI menyadari bahwa tidak mungkin seorang prajurit TNI serta merta memberi senjatanya disewakan kepada oknum tertentu untuk melakukan tindakan kejahatan, apalagi kejahatan yang akhirnya bermuatan politis. Saya dapat menebak bahwa tidak seperti itu kronologis sebenarnya, tapi pasti ada peristiwa lain yang dimainkan oleh orang orang tertentu di Aceh ini.

Apakah kemudian ini yang disebut sebut dengan pembantaian gaya baru, yang dimainkan oleh para elite elite, tidak cukupkah ratusan tahun darah Aceh berceceran, apakah Aceh diciptakan sebagai bangsa untuk dibantai oleh kepentingan kepentingan elite, jika begitu ambil saja Aceh ini, tapi berikan kami sebuah negeri yang tidak ingin kau kuasai, agar kami bisa hidup tenang meski tak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kami tidak ingin tanah yang memiliki sumber daya alam melimpah ini akhirnya membuat kami menderita karena pertempuran elit terus saja dimainkan di Aceh, agar kami rakyat kecil ini tidak bisa tenang untuk hidup.

No comments

Fenomena Gay dan Lesbian di Negeri Syariah

by Anonim - Maret 15, 2014

Tidak akan ada yang menyangka jika faktanya kelompok Gay dan Lesbian menjamur di Negeri Syariah ini, Kota Banda Aceh sebagai pusat ibu kota Provinsi Aceh hidup ratusan kaum Gay dan Lesbian. Penampilan mereka yang tidak mencolok dengan masyarakat normal lainnya, membuat kelompok mereka sulit untuk terdeteksi oleh masyarakat. Kita tidak akan mengetahui keberadaan mereka, jika kita tidak memperhatikan setiap gerak gerik mereka dengan seksama, mereka hadir ketengah tengah masyarakat seperti orang orang normal lainnya pada siang hari, tapi mereka akan selalu hadir dan menebar pesona kemesraan mereka ketika waktu menjelang pukul 12.00 dini hari di tempat tempat keramaian seperti cafe, tempat tongkrongan dan lainnya.

Gay atau "homo" adalah istilah untuk laki laki yang memiliki kecenderungan seksual kepada sesama pria juga bisa disebut pria yang mencintai pria baik secara fisik, seksual, emosional atau pun secara spiritual. Sedangkan Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya kepada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional, atau secara spiritual. Jumlah mereka di Kota Banda Aceh memang tidak ada data yang pasti, tapi menurut sumber yang saya dapat, mereka tersebar di beberapa tempat dengan jumlah keseluruhan mencapai ratusan pasangan, tempat tempat tongkrongan mereka mulai dari hotel, cafe cafe dan juga taman taman yang ada dikota Banda Aceh.

Awalnya saya juga tidak percaya bahwa Gay dan Lesbian punya tempat di Aceh, tapi ketika pembicaraan masalah Gay dan Lesbian telah menjadi rahasia umum di Kota Banda Aceh, saya berinisiatif untuk membuktikannya dengan mencoba nongkrong didaerah yang disinyalir tempat mereka nongkrong ketika waktu sudah menunjukkan pukul 12.00 dini hari. Suatu malam ketika itu saya berada di salah satu cafe yang ada di Kota Banda Aceh, waktu menunjukan pukul 12.45 dini hari, tiba tiba datang segerombolan para lelaki duduk secara berpasangan dan tidak jauh dengan tempat saya duduk. Melihat mereka bagaimana memperlihatkan pesona kemesraannya di hadapan publik memunculkan ribuan pertanyaan di benak saya, “ternyata selama ini saya tertidur melihat fenomena kehidupan sosial di negeri syariah”.

Akibat dari bertambahnya pasangan Gay dan Lesbian di Kota Banda Aceh, menambah catatan negatif masyarakat terhadap keberlansungan syariat islam di Aceh, akibatnya syariat islam menjadi serba salah penerapannya, jika kemudian pemerintah mengusir atau menindak tegas pasangan Gay dan Lesbian ini, maka pemerintah kota Banda Aceh harus bersiap siap mendapat serangan kritikan dari berbagai kalangan di luar Aceh, apalagi dunia barat, pasti akan mengecam habis habisan Kota Banda Aceh dengan tuduhan pelanggaran Hak Asasi Manusia.

Jika kemudian pemerintah kota Banda Aceh tidak melakukan tindakan tegas terhadap keberadaan kaum Gay dan Lesbian ini, maka masyarakat Aceh dan masyarakat luar Aceh juga menilai Kota Banda Aceh yang menjadi ikon pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dipandang tidak serius dan hanya sebatas lebel Syariah.

Mayoritas dari kaum Gay dan Lesbian ini adalah bukan masyarakat pribumi, tapi melainkan pendatang yang mencoba hidup dan berkembang di Kota Banda Aceh, mereka para Gay dan Lesbian ini biasanya terorganisir dan tergabung dalam sebuah komunitas, mereka ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Banda Aceh dan mereka muncul di pusat pusat keramaian yang ada di Kota Banda Aceh.

No comments

“Politik Aneuk Mit” Partai Lokal

by Anonim - Maret 13, 2014

Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara. Kemudian Politik juga disebut seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Sedangkan yang disebut dengan anak (Aneuk Mit) adalah seorang lelaki atau perempuan yang masih belum memiliki umur yang cukup. Jika pun akhirnya kita menggabungkan Politik Anak (Aneuk Mit) berarti kita dapat menyimpulkan bahwa sesuatu proses atau perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan cara cara tidak dewasa.

Dalam tahun tahun politik 5 tahunan ini dapat kita melihat bagaimana fenomena sesungguhnya sebuah demokrasi yang diterapkan di Indonesia, pasca reformasi demokrasi sebebas bebasnya menjadi sebuah harapan bagi masyarakat Indonesia. Seperti apa yang menjadi tuntutan para kaum intelektual 98 tersebut. Akhirnya tuntutan tersebut memang membuahkan hasil, lengsernya Soeharto sebagai Presiden membuat ruang demokrasi semakin terbuka sehingga 48 Partai Nasional ikut sebagai peserta pemilu, dimana mayoritasnya terdiri dari partai partai baru.

Setelah 7 tahun pasca reformasi terjadi di Indonesia, akhirnya sebuah perundingan yang kemudian dikenal dengan MoU Helsinky terjadi di Firlandia antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), hasil perundingan tersebut terjadilah beberapa kesepakatan yang menjadi kekhususan Aceh, diantaranya adalah Pendirian Partai Lokal.

Pada tahun 2009, pemilu pertama di Aceh setelah lahirnya MoU Helsinky akhirnya melahirkan 6 partai lokal di Aceh yaitu diantaranya Partai Rakyat Aceh, Partai Aceh, Partai Bersatu Atjeh, Partai Suara Independen Rakyat Aceh, Partai Aceh Aman Seujahtera, Partai Daulat Atjeh. Meskipun akhirnya Cuma 2 partai yang memiliki kursi di DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh).

Saat ini pemilu kedua akan segera dilaksanakan, yaitu pada tanggal 09 April 2014, pada pemilu 2014 ini hanya 3 partai lokal yang akhirnya lolos dan ikut bersaing memperebutkan kursi parlemen yaitu Partai Aceh, Partai Damai Aceh dan Partai Nasional Aceh. Dua diantaranya di anggap sebagai partai baru karena tidak memenuhi ambang batas yang ditentukan pada pemilu sebelumnya.

Pada saat partai lokal hanya sisa 3 pada pemilu kedua, pertempuran yang terjadi antar partai lokal menjadi lebih hebat, pertempuran tersebut memperlihatkan bagaimana tidak dewasanya cara cara politik yang dimainkan oleh para kader atau pengurus partai lokal. Partai nasional pun akhirnya seperti penonton layar tancap, yang menonton para wong cilik bermain lawakan, meski serius tetapi sekali kali tetap mengundang tawa karena aksi konyol yang dilakukan oleh para politisi aneuk mit (anak kecil) itu.

Sejuta harapan baru yang diharapkan pada partai lokal di Aceh pasca lahirnya MoU Helsinky seperti nya akan menjadi harapan kosong, pertikaian antar partai lokal lebih dominan terlihat dari pada sebuah perubahan yang diciptakan oleh partai lokal yang saat ini menguasai legislatif dan eksekutif. Kekerasan dan pembunuhan antar masyarakat Aceh hanya karena beda partai semakin lebih sering muncul ketimbang sebuah program yang menyentuh lansung permasalahan krusial masyarakat.

Perebutan kekuasaan lebih dominan diperlihatkan dari pada memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Yang terjadi akhirnya kekecewaan masyarakat terhadap partai lokal semakin besar, kebencian menjadi bumbu bumbu diskusi warung kopi. Harapan baru pun kembali tenggelam bersama kerakusan yang diperlihatkan oleh partai lokal.

Jika saat ini kita memasuki lorong lorong di perkampungan, kita akan melihat bagaimana fenomena politik aneuk mit dimainkan oleh oknum oknum yang secara indetitas telah diketahui dan menjadi rahasia umum masyarakat. Alat alat peraga kampanye para caleg di sepanjang jalan terlihat rata rata dirusak, tapi disamping itu ada banyak alat alat peraga kampanye dari partai lokal tertentu yang tidak tersentuh dan tidak mengalami pengrusakan.

Inilah yang disebut dengan politik aneuk mit, cara politik yang tidak bisa menunjukkan sikap dewasa, politik yang tidak bisa bersaing secara sehat dan fair. Akhirnya otot menjadi kekuatan politik, bukan lagi otak yang dimainkan untuk mengatur strategi dan memainkan peran agar mampu merebut hati pemilih.

No comments

Jokowi Dihancukran Oleh Media Sosial

Caleg Siluman Melenggang Ke Senayan

Siluman Ikut Memilih Caleg

Caleg Dapat Kursi Empuk Atau Kursi Roda

Pembantaian Gaya Baru Ala Hitler Aceh

Fenomena Gay dan Lesbian di Negeri Syariah

“Politik Aneuk Mit” Partai Lokal

Arsip Blog

Postingan Populer