Yudi Kita

Akhirnya APBA 2016 Disahkan

by Yudi Official - Februari 01, 2016

AKHIRNYA semua fraksi DPRA melalui sidang paripurna yang digelar Sabtu (30/1/2016) malam, menyetujui nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2016 senilai Rp 12,874 triliun sebagaimana diajukan Gubernur Aceh dua hari sebelumnya menjadi APBA 2016. Dalam sidang paripurna tersebut, semua fraksi mengharapkan agar APBA 2016 yang telah disetujui itu --setelah dievaluasi dan disetujui oleh Mendagri-- pihak eksekutif (pemerintah Aceh) diminta segera merealisasikan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBA 2016 itu.

Sama halnya seperti RAPBA tahun-tahun sebelumnya, maka pembahasan RAPBA Tahun Anggaran 2016 ini pun berlangsung alot, sehingga pengesahannya pun tidak tepat waktu. Pengesahan APBA 2016 yang mestinya sudah dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2015 lalu, baru bisa disetujui dan disahkan satu bulan kemudian, yaitu pada 30 Januari 2016. Itu pun setelah melalui proses mediasi dan mendapat peringatan dari kemendagri. Pertanyaannya mengapa proses pembahasan dan pengesahan APBA 2016 ini tidak bisa tepat waktu alias terlambat?

Faktor disharmonisasi?

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2012 menandai dimulainya partisipasi partai lokal setelah sebelumnya satu partai lokal, yakni Partai Aceh berhasil mendominasi Pemilu Legislatif 2009 sehingga berhasil meraih kursi terbanyak di semua DPRK dan DPRA. Dengan bekal tersebut tentu saja Partai Aceh berpeluang mendudukkan kadernya di kursi Gubernur-Wakil Gubernur Aceh. Terbukti pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Mualem) berhasil memenangkan pilgub dengan meraih suara 55.78%. Pesaing terdekatnya pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan hanya berhasil meraih suara 29,18%. Sementara tiga pasangan calon lainnya hanya meraih suara di bawah 10%.

Karena Zaini-Mualem merupakan mantan GAM murni, semula diharapkan lebih solid dalam memimpin Aceh. Namun sepertinya harapan itu kembali kandas di tengah jalan. Karena masing-masing merasa mempunyai kekuatan politik yang melegitimasi untuk bertindak tanpa saling memberi pertimbangan. Sebagai Gubernur Aceh, Zaini berkuasa penuh dalam penempatan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh, sehingga merasa mempunyai kekuatan birokrasi. Kekuasaannya dibuktikan dengan demikian seringnya melakukan bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, tanpa alasan yang sulit dipahami publik, bahkan tak jarang malah memunculkan masalah. Setidaknya masalah itu berupa tidak dilibatkannya Mualem dalam pembahasannya.

Ada juga beberapa masalah mutasi yang terasa konyol, seperti diberi jabatannya orang yang sudah meninggal dunia seperti yang terjadi pada saat pertama kali Zaini melakukan perombakan “kabinet”. Adalah Rahmad Hidayat SH MH, PNS yang sudah meninggal pada Januari 2012 ikut dilantik menjadi pejabat eselon IV sebagai Kasubbag Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Aceh, 5 Februari 2012. Yang juga terasa konyol adalah jabatan Kepala Biro Humas yang sudah bergantian diduduki lima orang hanya dalam setengah periode masa pemerintahan Zaini-Mualem. Demikian sulitkah tugas seorang Kepala Biro Humas, sehingga harus berganti berkali-kali?

Di sisi lain Mualem mempunyai dukungan politik karena menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh, sejak berdiri pada 2007 hingga sekarang. Sejak mengikuti pemilihan legislatif pada 2009, Partai Aceh senantiasa meraih kursi terbanyak. Pada Pemilu 2009 Partai Aceh meraih 33 dari 69 kursi yang tersedia dan Pemilu 2014 meraih 29 dari 81 kursi DPRA. Dengan kekuatan politik di DPRA, seharusnya PA bisa lebih leluasa mewujudkan visi-misi dalam menjalankan Pemerintah Aceh, karena gubernur-wakil gubernur juga berasal dari PA. Namun yang menonjol malah kompetisi terselubung Zaini-Mualem yang menjelma dalam disharmonitas kemitraan eksekutif-legislatif. Zaini mempunyai perpanjangan tangan di eksekutif sementara Mualem perpanjangan tangannya di legislatif. Dampak paling nyata adalah terlambatnya penetapan APBA seperti yang terjadi pada 2015.

Di tengah masa jabatan Zaini-Mualem, UU tentang Pemerintahan Daerah kembali berubah seiring ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014. Dalam UU baru ini tugas wakil kepala daerah dijelaskan dalam Pasal 66. Tugas tersebut meliputi empat hal, yakni: (a) membantu kepala daerah; (b) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; (c) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan (d) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain keempat tugas tersebut, wakil kepala daerah masih memiliki tugas lainnya, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tugas membantu kepala daerah diperinci sebagai berikut: (1) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; (3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan (4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota.

Momentum perbaikan

Semestinya perubahan pembagian tugas gubernur-wakil gubernur secara konstitusional bisa menjadi momentum perbaikan hubungan Zaini-Mualem. Namun seperti diketahui, belum terlihat ada upaya harmonisasi hubungan tersebut. Akibatnya, pembahasan RAPBA 2016 menjadi terlantar. Bahkan --meski akhirnya APBA 2016 disetujui dan disahkan-- sampai menjelang akhir Januari 2016 Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) baru sampai tahap membahas RKA-SKPA.

Salah satu penyebab keterlambatan tersebut adalah tidak adanya titik temu dalam penyusunan RAPBA terkait politik anggaran dan regulasi penganggaran. Selama ini TAPA hanya mengedepankan regulasi penganggaran dan mengesampingkan politik anggaran. Semestinya perebutan anggaran untuk mendukung percepatan program kesejahteraan rakyat, karena RAPBA merupakan akomulasi dari hasil retribusi dan pajak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Sementara regulasi penganggaran terkesan sebagai keraguan pemerintah pusat dalam menerapkan otonomi daerah, yang harus dipatuhi eksekutif di daerah. Akibatnya politik anggaran yang hendak dikedepankan legislatif dalam penyusunan RAPBA menjadi terkendala.

Dengan sama-sama mempunyai dukungan, mestinya Zaini-Mualem bisa menjembatani kedua kepentingan itu agar pembahasan RAPBA bisa tepat waktu. Ketika keterlambatan penyusunan RAPBA yang kemudian terjadi, publik hanya bisa menafsirkan kegagalan pasangan tersebut dalam mengharmoniskan hubungan kemitraan eksekutif-legislatif. Bisa jadi penyebabnya karena hubungan Zaini-Mualem sendiri masih kurang harmonis. Namun, kini setelah APBA 2016 disetujui dan disahkannya, akankah hubungan kedua pemimpin Aceh ini kembali harmonis dan sama-sama bertekad mamajukan Aceh? Wallahu a’lam bishawab.

Ditulis oleh Drs. Yunardi Natsir, MM., Anggota Komisi III DPRA Fraksi Partai NasDem dan dipublikasikan dalam rubric opini media cetak harian serambi Indonesia edisi 01 Februari 2016

No comments

Pilkada 2017 Di Aceh

by Yudi Official - Januari 05, 2016

No comments

Kata "I Love You" Tidak Perlu Di Ucapkan

by Yudi Official - Desember 30, 2015

No comments

Siapa Pemilik Kursi Walikota Banda Aceh 2017-2012..?

by Yudi Official - November 07, 2015

Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh tentu paling menarik disetiap perhelatan hajat demokrasi 5 tahunan itu, begitu juga dengan hajatan pemilihan Walikota periode 2017-2022 nantinya, meski pemilihan Walikota masih tergolong lama, tapi desas desus pesta demokrasi itu telah dimulai sejak bulan ini, bahkan bukan hanya pemilihan Walikota/Bupati saja yang sudah hangat, Pemilihan Gubernur pun lebih hangat, mengingat sudah ada beberapa calon yang mulai muncul dan menyatakan kesiapannya bertarung dalam pesta demokrasi 2017 nanti. Namun kali ini kita tidak akan membahas siapa sosok paling ideal memimpin Aceh kedepan, tapi kali ini kita akan membahas, siapa sebenanya sosok paling ideal untuk memimpin Ibu Kota Provinsi Aceh untuk satu periode kedepan, mengingat Banda Aceh adalah merupakan Ikonnya sebuah Provinsi Aceh.

Bicara ideal, memang sulit untuk kita ukur, seberapa ideal dari tokoh tokoh politik yang muncul selama ini dan mengarah pada kesiapan dirinya untuk maju dalam pilkada pemilihan Walikota Banda Aceh nanti pada tahun 2017, berbeda dengan Pemilihan Gubernur yang sudah beberapa diantaranya para bakal calon sudah menyatakan kesiapannya untuk maju, sedangkan untuk Walikota Banda Aceh sampai saat ini belum ada yang menyatakan kesiapannya secara publik untuk maju pada pemilihan Walikota. Meski begitu, beberapa nama semakin senter dibicarakan oleh masyarakat kota dan diperkirakan akan bertarung nantinya, bahkan ada yang sudah berkonsolidasi meski belum mendeklarasikan diri.

Nama Nama yang saya sebutkan disini merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi masyarakat Kota, apalagi mengingat mereka juga pernah bertarung pada pemilihan walikota 2012 silam. Dalam penghematan penulis, panggung politik dalam pemilihan walikota 2017 nantinya hanya dimiliki oleh 3 sosok tersebut yaitu Illiza Sa’aduddin Djamal, Teuku Irwan Djohan dan Aminullah Usman.

Dalam pemilihan Walikota 2012 silam, Alm. Mawardy Nurdin yang berpasangan dengan Illiza Sa’aduddin Djamal memang keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara 43,44%, sedangkan Aminullah Usman yang berpasangan dengan Tgk Muhibban memperoleh dukungan sebanyak 32,91% yang kemudian disusul oleh Teuku Irwan Djohan yang berpasangan dengan T. Alamsyah dengan suara 15,39%.

Akhir-Akhir ini, mereka dikabarkan sedang menggalang kekuatan untuk kembali maju dalam pilkada tahun 2017 nantinya, kemungkinan besar tidak lagi berpasangan sebagaimana pada tahun 2012 silam, sehingga pilkada 2017 di Kota Banda Aceh akan menjadi sangat menarik untuk ketiga sosok tersebut, apalagi Illiza Sa’aduddin Djamal yang nantinya diperkirakan kembali maju sebagai incumbent dengan kekuatan politik yang sudah jauh berbeda dibandingkan tahun 2012 setelah ditinggalkan oleh Alm. Mawardy Nurdin.

Siapa Illiza Sa’aduddin Djamal..?

Ia adalah sosok Walikota perempuan paling terkenal di Aceh, mengingat sepak terjangnya dalam dunia politik sudah sangat matang. Illiza sudah menjadi Anggota DPR sejak tahun 2004, yang kemudian terpilih menjadi Wakil Walikota pada tahun 2007 berpasangan dengan Alm. Mawardy, kemudian pada tahun 2012 ia kembali maju bersama Alm. Mawardy Nurdin, juga kembali terpilih sebagai Wakil Walikota, namun pada tahun 2014, Mawardy Nurdin meninggal dunia akibat penyakit yang dideritanya sehingga mengantarkan Illiza menjadi Walikota menggantikan Mawardy hingga sekarang.

Illiza adalah sosok Walikota yang dikenal sangat dekat dengan akar rumput masyarakat kota, apalagi ia dikenal konsen terhadap penerapan syariat Islam, meski mendapat kritik tajam dari banyak pihak, tapi selalu saja tokoh masyarakat terutama para tokoh agama berada dibelakangnya untuk terus mengsupport kebijakan-kebijakan walikota tersebut, meski beberapa kali terjadi controversial dan mendapat sorotan dari Negara lain, tapi tetap saja sang Cut Nyak Dhien era modern ini kukuh terhadap sikapnya dalam upaya menerapkan syariat Islam.

Selama ia memimpin Kota Banda Aceh, kebijakannya beberapa kali mengundang controversial diantaranya adalah Pemotongan Rambut anak-anak Punk yang kemudian dibawa ke SPN Seulawah sehingga memunculkan reaksi dibeberapa negara dan baru baru ini tentang Jam malam bagi perempuan serta banyak kebijakan lainnya yang mendapat sorotan tajam dari public. Meski begitu, dibawah kepemimpinannya dan juga ketika ia bersama Alm. Mawardy Nurdin juga tak dapat dipungkiri telah banyak sekali mengumpulkan segudang penghargaan baik dari Negara asing maupun dari pemerintah pusat, yang paling rutin hingga saat ini Kota Banda Aceh dibawah kepemimpinan Illiza maupun Alm. Mawardy Nurdin telah mendapatkan piagam penghargaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI selama 7 tahun berturut-turut sejak tahun 2007 dan banyak lagi segudang penghargaan yang telah Kota Banda Aceh dapatkan dibawah kepemimpinannya.

Meski begitu sang Bunda panggilan akrab untuk Illiza, dikenal sebagai sosok anti kreatifitas anak muda, entah benar hal tersebut, atau memang hanyalah isu politis yang kemudian dikemas oleh para lawan-lawannya untuk mewujudkan image tersebut, saya belum menemukan kebenarannya terhadap opini tersebut.

Yang saya pahami ialah, sejak ia menjadi Wakil Walikota sampai saat ini ia telah menjadi Walikota, Illiza adalah sebagai sosok yang sangat tegas dan tidak berkompromi terhadap hal hal yang bertentangan dengan syariat, serta ia juga menjadi Wakil Walikota maupun Walikota yang paling konsen menerapkan syariat Islam dibandingkan Walikota/Bupati lainnya di Aceh. Itu terbukti dengan masih berjalannya aktivitas Dinas Syariat Islam dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Aceh.

Siapa Teuku Irwan Djohan..?

Bagi kalangan anak muda Kota Banda Aceh, nama Irwan Djohan tidaklah menjadi asing lagi, sang politisi muda ini dikenal sangat santun dan bijak dalam setiap ucapannya, sang politisi yang aktif dalam berbagai media social ini memang dikenal sebagai sosok paling dekat dengan anak muda kota. Ia masih saja aktif di media social sampai hari ini meski telah menyandang status sebagai Wakil Ketua DPR Aceh. Kedekatannya dengan anak muda jelas terlihat jika kita bertandang kekantornya di DPR Aceh, selalu saja hampir setiap hari ia menerima tamu dari kalangan anak muda dengan berbagai komunitas untuk curhat kepadanya sebagai wakil rakyat terhadap berbagai problem social masyarakat yang sedang dan akan anak muda hadapi. Bagi anak muda, Irwan Djohan sebagai inspirator mereka, apalagi berbagai aktivitas anak muda selalu saja didukung dan disupport oleh wakil rakyat tersebut.

Nama Irwan Djohan mulai muncul sejak ia bertarung memperebutkan kursi Walikota pada tahun 2012 silam, dimana saat itu hanyalah pasangan mereka yang menggunakan mesin (tim sukses) anak muda dari berbagai komunitas. Sehingga nama Irwan Djohan melambung tinggi saat itu dan mampu meraih 15,39% suara. Posisi ketiga yang ia dapatkan merupakan posisi yang amat tinggi pada saat itu, mengingat nama Irwan Djohan saat itu belum lah dikenal didalam kalangan warga kota.

Irwan Djohan adalah Putra kedua dari Alm. Mayor Jenderal H. Teuku Djohan dan Hj. Cut Ubit. Almarhum ayahnya pernah menjabat beberapa jabatan penting di Aceh, seperti Kepala Staf Kodam (Kasdam) Iskandar Muda, Wakil Gubernur Aceh, dan Ketua DPR Aceh, hingga anggota MPR-RI mewakili Aceh. Pria lulusan Teknik Arsitektur dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya ini adalah juga berprofesi sebagai pengusaha media.

Caranya berpolitik dimulai dari pencalonan Walikota 2012 silam, hingga ia menjadi Wakil Ketua DPR Aceh hingga saat ini tidak ada yang berubah darinya, ia masih saja sebagai sosok yang dekat dengan kalangan anak muda dan aktif dalam berbagai media social, juga inspirator bagi kalangan anak muda.

Kehadiran Irwan Djohan dalam pertarungan pemilihan Walikota pada tahun 2017 nantinya akan menarik perhatian berbagai kalangan, terutama anak muda dan juga warga kota yang jenuh terhadap kepemimpinan Walikota sekarang. Sosok Irwan Djohan diperkirakan akan menjadi saingan paling berat bagi kedua calon yang saya sebutkan disini untuk memenangkan kursi Walikota tersebut.

Namun kelemahan dari sosok Irwan Djohan ini adalah, ia tidak memiliki basis akar rumput, sehingga jika Irwan Djohan tidak memperlebar komunikasi politiknya, terutama dengan tokoh masyarakat gampong dan tokoh agama, akan sulit kembali mengalahkan Illiza dan Aminullah pada pilkada 2017 mendatang. Mengingat Illiza dan Aminullah sampai saat ini masih memiliki basis yang pasti dan mampu memenangkan pilkada 2017.

Siapa Aminullah Usman..?

Ia adalah sosok yang tidak asing lagi terutama bagi kalangan Karyawan Bank Aceh, Aminullah adalah mantan Direktur Utama Bank BPD Aceh, selama sepuluh tahun (2000-2010), kepemimpinanya dalam mengelola Bank Aceh diakui oleh banyak orang dan meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional. Selama ia memimpin Bank BPD yang saat ini menjadi Bank Aceh, ia mampu Meningkatkan total asset PT Bank BPD Aceh dari Rp 660 Miliar menjadi Rp 13 Trilyun, mengembangkan PT Bank Aceh dari 35 Kantor menjadi 101 kantor, Menampung tenaga kerja dari 468 sumberdaya manusia menjadi 1.650 dan Predikat Unqualified Opinion sembilan tahun berturut.

Bang Carlos sapaan akrab Aminullah Usman ini aktif dalam berbagai organisasi terutama sepak bola, ia juga menduduki jabatan penting dalam berbagai organisasi. Aminullah yang tinggal di Punge ini diperkirakan akan kembali maju dalam pesta demokrasi 2017 mendatang, meski mesin politiknya belum jelas, namun gerak gerik dari Aminullah ini sudah terlihat mengarah pada tujuannya untuk kembali mencalonkan diri sebagai Walikota Banda Aceh.

Sosok Aminullah ini memang dikenal oleh berbagai kalangan, baik anak muda maupun tokoh masyarakat, ia dekat dengan berbagai kalangan, sehinga menjadi modal bagi dirinya untuk tidak membuka kran blog-blog komunitas dalam dunia pergaulannya. Ia yang maju pada pilkada 2012 silam mampu meraih 32,91% suara yaitu posisi kedua, menjadikan dirinya peluang yang amat besar untuk terpilih pada pilkada 2017 mendatang. Apalagi saingannya pada 2012 silam adalah Mawardy Nurdin dan Illiza Sa’aduddin Djamal, sedangkan Mawardy Nurdin telah meninggal pada tahun 2014 silam, tentu kepergian Mawardy Nurdin menjadikan kekuatan politik Illiza melemah, image pemerintahannya pun merosot tajam.

Masyarakat lebih melihat keberhasilan Alm. Mawardy Nurdin dibandingkan Illiza, sehingga kondisi tersebut menguntungkan Aminullah untuk memenangkan pilkada 2017 nantinya. Dalam kampanyenya 2017 mendatang, Aminullah punya nilai tawar yang bisa dimanfaatkan untuk kampanye, mengingat ia saat ini bukanlah pejabat public seperti kedua nama yang saya sebutkan yaitu Illiza Sa’aduddin Djamal (Walikota Banda Aceh) dan Teuku Irwan Djohan (Wakil Ketua DPR Aceh). Jika ia mendesain sebuah Visi Misi tentu lebih mudah dibandingkan dengan kedua calon lainnya, ia tidak terikat janji yang belum terpenuhi kepada masyarakat.

***

Pemilihan Walikota Banda Aceh periode mendatang memang masih sangat lama, yaitu April 2017, namun desas desus terhadap siapa-siapa saja yang akan bertarung dalam pesta demokrasi tersebut sudah sangat hangat. Dalam hemat penulis, ketiga nama yang di sebutkan diatas menjadi sosok sosok yang amat diperhitungkan dalam hajatan 5tahunan itu, namun jika kemudian muncul nama nama lainnya, dapat diperkirakan hanya akan menjadi bumbu bumbu demokrasi yang kemudian dianggap sebagai pelengkap dari setiap hiburan rakyat 5tahunan itu.

Lalu muncul pertanyaan, Siapakah pilihan warga kota dari ketiga sosok tersebut?, pertanyaan tersebut hanya akan terjawab usai pesta demokrasi 5tahunan itu dilaksanakan, tidak ada yang mampu menjawab dengan kepastian, karena mengingat semua punya peluang untuk menang.

Dan ketiga sosok tersebut, sama sama memiliki kelemahan dan kelebihan, yang jika disatukan akan memberikan manfaat bagi warga kota untuk membangun sebuah peradaban. Mereka memang sosok sosok ideal untuk dijadikan pemimpin kota pada periode mendatang.

Bicara tentang peradaban, saya teringat kembali debat kandidat Calon Walikota Banda Aceh pada tahun 2012 silam di Hotel Hermes Palace, waktu itu sang Calon Walikota nomor urut 5 TB Herman sempat menyinggung “Bagaimana kita membangun sebuah peradaban, jika perut masih kosong”.

Semoga saja yang terpilih dalam pemilihan Walikota Banda Aceh tahun 2017 mendatang, mampu mengisi perut Warga Kota dan sekaligus membangun sebuah peradaban yang didambakan oleh masyarakatnya.

Tulisan ini telah dipublikasi dalam Media LINTASNASIONAL.COM pada 06 November 2015

No comments

Selamat Jalan Adikku

by Yudi Official - Oktober 25, 2015

Udah lama banget enggak nulis, sejak akhir tahun 2014 sampai tahun 2015 ini adalah hari hari yang jarang nulis, inspirasi jarang keluar, otak pun dipenuhi dengan banyak beban yang belum mampu aku control dengan baik. Sehingga menjadi sebuah masalah yang terus aku tanggung dalam pikiran, dengan begitu, inspirasi tentang apapun jadi enggak masuk dikepala dan konsentrasi pun jadi mines, tapi ya mau gimana lagi, padahal banyak banget yang aku lewati dan bisa aku sampaikan dalam bentuk statement menurut sudut pandang aku, meski udah nyoba, tapi ya hasilnya enggak maksimal sehingga membuat blog aku jarang update, apalagi tahun 2015 ini, blog Cuma dipandang doang tanpa update, aku coba belajar lagi mulai dari awal untuk terus menjadikan blog sebagai diare aku, sehingga suatu saat nanti ketika aku udah tua, aku bisa jadikan blog itu sebagai rujukan dan pengalaman ketika aku muda, sehingga tentang apapun yang aku lakukan terabadikan dalam bentuk tulisan.

Entah kenapa, akhir akhir ini aku enggak bisa memulai menulis dari mana, padahal disekitar aku banyak banget peristiwa yang bisa aku curahkan kedalam blog ini, seperti masalah social, politik sampai pada masalah pribadi aku, tapi tetap aja aku enggak bisa memulainnya lagi dengan baik. Apalagi baru baru ini aku kembali diterpa musibah yang menggoncang pikiran dan menjadi beban dikepala aku, aku belum mampu menerima setiap cobaan yang diberikan oleh Tuhan terhadap aku, tepatnya 1 Muharram atau tanggal 13 Oktober 2015.

Adikku yang baru saja menikah 7 bulan yang lalu harus pergi selama lamanya akibat penyakit yang ia derita, kepergiannya bukan hanya sendiri, tapi ia pergi bersama anaknya yang sudah 7 bulan didalam kandungannya, menurut dokter, anaknya perempuan, artinya aku kehilangan dua perempuan sekaligus pada hari itu, musibah itu membuat aku terpukul, bukan hanya aku saja sebagai anak pertama dalam keluarga ku, tapi semua keluarga ku sangat terpukul menerima kenyataan pahit ini, apalagi ibuku, yang sampai saat ini masih terisak tangis ketika ia mengingat almarhum.

Perjuangan panjang sakitnya yang sudah mencapai 3 bulan tak kunjung membaik, keluarga kami saja heran mengapa ia bisa menderita penyakit itu, padahal dalam sejarah keluarga, tidak ada yang menderita penyakit tersebut sebelumnya, tapi adik ku itu tiba tiba menderita penyakit tersebut, yaitu penyakit sesak, yang membuat ia tidak bisa melepaskan tabung oksigen selama 3 bulan belakangan itu sebelum ia pergi menghadap sang pencipta. Suaminya pun, tak mampu menahan air mata, karena istrinya pergi begitu cepat bersama anaknya meninggalkan ia, tapi mau gimana lagi, itu adalah garis yang sudah ditentukan oleh yang maha kuasa. Sebagai manusia hanya bisa bersabar.

Dibalik kesedihan yang mendalam ini, tapi aku menyimpan kebahagiaan, karena adikku pergi dengan sebuah senyuman yang melekat dibibirnya. Aku sampai saat ini tak mampu membayangkan senyuman terakhir yang ia berikan kepada kami semua, saat aku mengingat senyuman itu, air mataku pasti akan menetes dan juga saat aku menulis cerita ini, air mata ini tak dapat ku bendungi saat saat aku memandang adikku yang terakhir kali. Aku juga bahagia, banyak sekali orang bilang, ia pergi dengan baik, apalagi kepergiannya bukan seorang diri, tapi bersama anaknya yang masih dalam kandungan, apalagi ia pergi dihari baik pula, yaitu pada 1 muharram tepatnya pukul 13.30 Wib dirumah sakit Umum Daerah Zainal Abidin.

Jika aku merindukan adikku, yang aku ingat adalah senyuman terakhir yang ia berikan kepada kami semua. Sebenarnya aku juga sangat merindukan ia, ketika ia sehat, dia adalah tempat aku curhat, meski aku abangnya, tapi ia selalu menasehati aku jika bicara tentang perempuan, ia selalu menjadi tempat aku mengetahui segala persoalan perempuan, yang paling aku ingat nasehat dia adalah “Bang, Jangan pernah mainin Cewek, karena adik abang juga Cewek, Hukum karma itu berlaku” nasehat itu sudah ia berikan ketika aku masih kuliah disemester awal dan masih tersimpan dibenak aku hingga kini, nasehat tersebut sebenarnya yang membuat aku selalu serius jika memulai hubungan dengan perempuan.

Dia adalah adik perempuan yang amat sempurna bagi aku, meski abangnya memiliki sifat cuek, tapi ia selalu perhatian terhadap abangnya, ia mengerti betul tentang karakter abangnya, sehingga selama ia masih hidup kami tidak pernah bertengkar.

Sudahlah aku tak mampu lagi menceritakannya, karena jika aku mengingatnya, selalu saja air mataku berceceran dan tak mampu ku bendung, meski dimana saja dan kapan saja. Semoga ia tenang disana bersama anaknya dan ditempatkan disurga yang terindah oleh yang maha kuasa.

Selamat jalan adikku “Sri Wahyuni MN”

Engkau tak akan pernah tergantikan

No comments

Saat Karnaval Kemerdekaan Melanggar Syariat

by Yudi Official - Agustus 19, 2015

No comments

Pemandangan Umum Anggota DPRA Fraksi Nasdem

by Yudi Official - Agustus 14, 2015

Dengan mengharapkan rahmat dan karunia dari Allah SWT, sudah sepatutnya kita kita bersyukur pada malam ini, masih diberi kesehatan, kekuatan, dan kesempatan serta petunjuk sehingga dapat hadir di gedung yang terhormat ini, dalam Paripurna I Masa Persidangan II DPR Aceh tahun 2015 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014.

Shalawat dan Salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan ketauladanan kepada seluruh umat manusia, serta salam sejahtera pula kita sampaikan kepada para keluarga dan sahabat-sahabat Baginda Rasulullah sekalian.

Penghormatan kami sampaikan kepada (disesuaikan)

Sdr. Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh

Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota DPR Aceh

Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah

Sekretaris Daerah

Para Asisten dan Kepala SKPA Lingkup Pemerintah Aceh

Seluruh Hadirin dan Hadirat Yang Berbahagia.

Sidang dewan yang terhormat,

Sidang Paripurna I Masa Persidangan II DPR Aceh tahun 2015 dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Anggota DPR Aceh terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2014 ini, merupakan moment penting untuk kembali membenah sistem perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di Aceh. Karena pada kesempatan ini kita akan mengkoreksi dengan benar – benar apa yang keliru dalam periode anggaran terdahulu (2014) untuk perbaikan kedepan.

Kita semua, eksekutif dan legislatif haruslah serius menindaklanjuti seluruh temuan dan rekomendasi BPK – RI Perwakilan Aceh dan juga temuan Pansus setiap Daerah Pemilihan (10 Dapil). Jangan sampai seluruh temuan dan rekomendasi ini hanya menjadi agenda rutinitas dan tidak bermakna apapun untuk perubahan sistem perencanaan dan pengelolaan pembangunan kedepan.

Sidang dewan yang terhormat,

Berujuk dari Pidato sambutan gubernur pada pembukaan masa sidang ini, Provinsi Aceh untuk anggaran tahun 2014, melalui qanun Nomor 5 tahun 2014 mengelola anggaran sebesar 12,94 Trilyun, dengan anggaran pendapatan sebesar 11,54 T. Serapan anggaran Pemerintahan Aceh pada tahun 2014 adalah 11,61 T. Jumlah anggaran besar itu, juga sebenarnya sudah berlangsung dari tahun – tahun anggaran sebelumnya dari pasca Damai dan Bencana Tsunami di Aceh, dan setiap tahunnya terus meningkat. Namunpun demikian, jumlah anggaran besar ini tidak signifikan mendukung pertumbuhan perekonomian Aceh dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

Aspek Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan yang dikoordinasikan oleh Sekdaprov dan Bappeda Aceh, kami pandang belumlah mengacu penuh kepada regulasi keharusan alokasi seperti yang ditentukan dari perundang – undangan yang ada. 30% anggaran belanja modal untuk infrastruktur, 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, 5% untuk syariat islam, 1% untuk pemberdayaan perempuan dan anak, UKM 1%, dan 1% untuk lingkungan hidup, belum tegas menjadi landasan dalam penyusunan perencanaan dan anggaran Aceh.

Bappeda Aceh sebagai institusi penanggung jawab koordinasi untuk perencanaan pembangunan terkesan hanya melakukan kompilasi usulan dari SKPA saja, dan seakan meninggalkan tugasnya untuk mengawal seluruh usulan pembangunan agar sesuai dengan visi – misi yang telah diterjemahkan dalam RPJM Aceh. Bahkan 10 Program prioritas pemerintah Aceh yang sudah disepakati, juga tidak pernah tergambarkan tegas menjadi kegiatan detail setiap tahun anggaran, sehingga tingkat pencapaiannya sulit diukur.

Sidang dewan yang terhormat,

Bappeda Aceh, kami pandang juga belumlah optimal melaksanakan peran untuk membangun Sinkronisasi dan Integrasi program antar SKPA. Lazimnya suatu kegiatan pembangunan (apalagi kegiatan baru) dari satu SKPA, agar bisa fungsional haruslah ditopang oleh kegiatan pendukung lainnya yang menjadi ranah kerja dari SKPA lainnya. Faktanya, hal ini seringlah luput dari perhatian perencanaan, sehingga proyek atau kegiatan tersebut sering terbengkalai dan tidak berfungsi.

Sinergisasi program dengan Pemerintahan Kabupaten/Kota kami pandang juga masih belum pada titik saling mendukung. Masih banyak kegiatan yang direncanakan oleh instansi di tingkatan provinsi tidak diketahui oleh Kabupaten/Kota dan begitu juga sebaliknya. Sehingga menjadi wajar proyek pembangunan menjadi jauh dari harapan dalam aspek daya gunanya.

Berdasarkan Fakta diatas, kami mempertanyakan atas dasar apa penghargaan Pangripta Pratama sebagai instansi yang melakukan perencanaan yang baik diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bappenas kepada Bappeda Aceh pada tahun 2013 dan 2014. Padahal Praktek Perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda Aceh masih perlu pembenahan dengan cukup serius.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Persoalan Aset dan pendapatan Aceh kami pandang merupakan hal sangat serius yang harus dicermati. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK sistem inventarisir dan pelaporan Aset Aceh belum tertib, sehingga Pemerintah Aceh belum mendapat WTP. Pemisahan DPKKA (Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Aceh – sebelumnya - ) menjadi DPKA (Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh) dan DKA (Dinas Keuangan Aceh) – saat ini – , ternyata belum membuat pengelolaan keuangan dan Aset Aceh menjadi lebih tertib.

Dalam aspek infrastruktur, masih banyak ditemukan kegiatan – kegiatan yang dilakukan tidaklah bermuara dari kebutuhan terkini dan menopang pertumbuhan perekonomian. Bahkan tidak sedikit perencanaan teknis dilakukan tanpa memperhatikan kesediaan lahan, kesesuaian lokasi, dan juga kebutuhan anggaran untuk penuntasan kegiatan agar berdaya guna dan tidak berulang. Terlalu sering kita melakukan kegiatan asal ada saja dan tidak tuntas, sehingga pekerjaan serupa diulang kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Hal senada juga terjadi pada instansi – instansi yang mengurusi urusan pangan masyarakat. Sudah terlalu banyak kegiatan – kegiatan yang pada awalnya bertujuan untuk pengembangan perekonomian masyarakat dan Aceh, ternyata tidak berkelanjutan dan juga tidak menjadikan sasaran program menjadi mandiri dan berkembang. Hampir sebagian besar lahan yang sudah dibuka tidak berfungsi, bibit yang dibagikan tidak tertanam dan hanya untuk sekali panen saja, boat yang dibagikan tidak berlayar dan karam ditepian, dan masih banyak lagi kegiatan pengembangan perekonomian ini tidak berfungsi sebagaimana tujuannya.

Untuk itu, kami merekomendasikan pembenahan serius diseluruh instansi yang mengurusi pangan masyarakat ini agar lebih tertib dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penerima manfaatnya, serta pedampingan untuk menjamin keberhasilan programnya.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Dari segi pelayanan kesehatan Aceh, jumlah anggaran 10% untuk kesehatan masih belum bisa menekan tingkat kematian ibu dan anak di Aceh. Dalam catatan kami jumlah angkat kematian ibu dan anak masih cukup tinggi dan diatas angka rata – rata nasional. Berarti ada persoalan dalam aspek prioritas alokasi dan penggunaan anggaran pada aspek kesehatan. Sehingga anggaran yang tersedia tidak signifikan berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan.

Begitu juga dari aspek pendidikan, jumlah anggaran 20% dari APBA seharusnya bisa lebih meningkatkan prestasi pendidikan Aceh. Alokasi dana yang masih banyak untuk pembangunan fisik dari peningkatan mutu adalah penyebab utama kemunduran pendidikan Aceh.

Untuk itu, kami merekomendasikan pembenahan serius untuk kedua instansi pelayanan masyarakat ini. Pelayanan kesehatan tidak harus untuk membangun fasilitas kesehatan sampai kepelosok, namun penyediaan tenaga medis, peralatan dan obat – obatan keseluruh instansi pelayanan kesehatan sampai ke pustu – pustu haruslah lebih diutamakan. Sehingga masyarakat bawah lebih terlayani dengan baik. Begitu juga dengan pelayanan pendidikan, tidak hanya menyediakan sekolah sampai kepelosok, namun menyediakan tenaga pengajar yang cukup dan berkualitas merupakan tugas lebih penting yang harus menjadi fokus instansi pendidikan kedepan.

Sidang dewan yang terhormat,

Berdasarkan fakta dan temuan diatas, kami juga menegaskan agar semuanya ini harus menjadi pembelajaran pemerintahan Aceh kedepan. Seluruh kegiatan tahun 2015 yang sudah terdeteksi tidak sesuai sasaran, salah nomenklatur anggaran, tidak ada lokasi dan mungkin ada yang tumpang tindih, dan belum menjadi urutan untuk implimentasi RPJM dan 10 program prioritas pemerintah Aceh, serta memang tidak ada manfaatnya untuk pertumbuhan perekonomian dan pendapatan Aceh, untuk segera dibenahi. Gubernur harus lebih tegas untuk mengevaluasi kinerja SKPA – SKPA agar lebih fokus mengejar ouput instansinya dalam mendukung pencapaian Visi – Misi Pemerintahan Aceh dari pada laporan asal bapak senang dan alasan – alasan kendala saja. Sehingga evaluasi kita kedepan tidaklah lagi terlalu banyak berulang hanya pada urusan teknis kegiatan, namun lebih pada indikator pencapaian tujuan.

Dibacakan Oleh Ir. H. Saifuddin Muhammad dalam rapat paripurna masa persidangan II Pemandangan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Fraksi NasDem Terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun Anggaran 2014 Pada Tanggal 11 Agustus 2015

Disusun Oleh Fraksi NasDem DPR ACEH

1. Ramadhana Lubis (Ketua)

2. Ir. Hj. Fatimah (Sekretaris)

3. Ir. H. Saifuddin Muhammad (Wakil Ketua)

4. Zulfikar ZB Lidan (Bendahara)

5. Drs. H. Djasmi Has, MM (Anggota)

6. Drs. Yunardi Natsir, MM (Anggota)

7. T. Rudi Fatahul Hadi, S.HI (Anggota)

8. T. Irwan Djohan, ST (Anggota)

9. Darwati A. Gani (Anggota)

10. Samsul Bahri Bin Amiren (Anggota)

11. Dedi Safrizal (Anggota)

No comments

Akhirnya APBA 2016 Disahkan

Pilkada 2017 Di Aceh

Kata "I Love You" Tidak Perlu Di Ucapkan

Siapa Pemilik Kursi Walikota Banda Aceh 2017-2012..?

Selamat Jalan Adikku

Saat Karnaval Kemerdekaan Melanggar Syariat

Pemandangan Umum Anggota DPRA Fraksi Nasdem

Arsip Blog

Postingan Populer