Yudi Kita

NasDem Berpartai Dengan Harga Diri

by Yudi Official - Februari 24, 2016

Kehadiran Calon Gubernur Aceh Irwandi Yusuf untuk bersilaturrahmi ke DPW Partai NasDem Aceh hari ini mematahkan asumsi publik tentang nasdem yang di anggap sudah menetapkan dukungannya untuk Tarmizi Karim, dikarenakan Tarmizi Karim adalah Calon Gubernur yang satu satunya berkunjung ke Nasdem. Kunjungan Irwandi hari ini tentu menjawab asumsi tersebut. Nasdem berulang kali menyebutkan bahwa nasdem membuka pintu selebar lebarnya kepada calon manapun untuk bersilaturrahmi dengan nasdem.

Karena terkait Usung mengusung, NasDem tetap berkomitment sebagaimana Ketua DPW NasDem Aceh Zaini Djalil katakan berulang kali di media, bahwa nasdem punya mekanisme tersendiri dalam menentukan siapa yang bakal di usung dalam pilkada mendatang, yaitu melalui survei yang dilakukan oleh DPP Partai NasDem dengan menerjukan beberapa lembaga survei ternama untuk mencari tahu calon mana yang menjadi pilihan rakyat aceh.

Pada tanggal 12 Januari 2016, nasdem telah melakukan diskusi publik bertajuk "Aceh Mencari Pemimpin", kegiatan yang bertujuan untuk mencari tahu kriteria seperti apa yang menjadi keinginan masyarakat aceh, kegiatan tersebut adalah kegiatan pertama kali dilakukan oleh partai manapun di aceh dalam menyajikan calon terbaiknya untuk aceh. Kriteria yang dirangkum dalam kegiatan tersebut kemudian dilaporkan ke DPP untuk menjadi rujukan DPP dalam menentukan calon Gubernur aceh dari NasDem.

Komitment Nasdem dalam menentukan calonnya melalui survei bukan sebatas retorika publik, ketika partai partai lain berlomba lomba mendekati calon gubernur yang sudah mendeklerasikan dirinya, nasdem malah santai santai saja dengan tidak ikut ikutan seperti partai lain.

Dan nasdem punya harga diri sebagai partai yang punya ideologi, konsep, gagasan, visi misi, aturan dan mekanisme yang menjadikan nasdem ini bukan sebatas partai ikut ikutan.

Kita tunggu saja pilihan NasDem dalam menyajikan calon gubernur untuk rakyat aceh dan siapa lagi yang kemudian bertandang kekantor nasdem selanjutnya untuk sekedar bersilaturrahmi dan mengenal nasdem dari dekat.

No comments

Menuju “Kota Madani” atau “Kota Pengemis”

by Yudi Official - Februari 17, 2016

Baru beberapa hari ini saya duduk diwarung kopi kawasan Pango Ulee Kareng. Tidak lama kemudian, muncul seorang anak laki-laki yang usianya berkisar sekitar 7-10 tahun dengan membawa satu kantong kresek kosong (kantong plastik) berwarna hitam, ia menadahkan tangannya bersama kantong plastik tersebut dengan tujuan meminta sumbangan pada orang-orang yang sedang nongkrong di warung kopi tersebut, ketika tiba pada kursi yang kami duduki ia juga melakukan hal yang sama, kemudian salah satu teman saya yang duduk didekat ia berdiri bertanya “pat tinggai dek” ia menjawab “kajue bang”, ketika mendengar nama kajue kemudian saya pun menimpali satu pertanyaan lagi “pakoen jioh that kajak keuno, ngon soe kajak”, pertanyaan tersebut tidak ia jawab, ia malah memaling malingkan kepalanya dan bertingkah sedikit mengganggu kawan yang berada didekat dia, si kawan tersebut pun kemudian segera memberikan sedikit sumbangan untuk bocah tersebut dan kemudian si bocah itu pergi ke meja-meja lainnya.

Melihat cara ia menadah dan menjawab pertanyaan yang kami berikan, lantas kami pun berdiskusi sebentar tentang si bocah tersebut, yang caranya menunjukkan sebuah “settingan” atau telah diajarkan oleh oknum tertentu agar ia melakukan hal hal yang oknum tersebut katakan ketika ia melakukan aksinya. Karena bocah yang seusia dia, tidak mungkin berani melakukan pekerjaan mengemis jika tanpa di kordinir oleh seseorang.

Sambil berdiskusi, kami terus memantau gerak gerik si bocah tersebut, sampai akhirnya ia selesai melakukan aksinya diwarung kopi yang sedang kami nongkrong, usai melakukan hal tersebut ia segera keluar kejalan dan pergi berjalan kaki, kira-kira 50 meter disamping warung kopi, lalu adalah sebuah becak yang berhenti sambil memegang sebuah handphone dan berbicara entah dengan siapa, kami pun sempat berpikir bahwa itulah abang becak yang bertugas membawa dia kemana mana, ternyata ia melewati abang becak tersebut, namun pandangan kami tetap melihat ia sejauh mana berjalan, ternyata 30 meter kemudian, berhenti lagi sebuah becak yang didalamnya juga ada seorang ibu-ibu, bocah tersebut kemudian naik becak dan pergi menuju arah lampineung.

Ternyata benar, apa yang kami diskusi sebentar tadi itu nyata adanya, bahwa memang bocah tersebut dikordinir oleh seseorang untuk bertugas mengemis berkeliling kota Banda Aceh. Beberapa bulan sebelumnya, saya juga punya pengalaman serupa tentang bocah bocah yang mengemis dengan usia kira kira sama, anehnya ketika itu, waktu saya mengajukan pertanyaan tentang tempat tinggal mereka kepada kedua bocah tersebut yang melakukan aksi mengemis bersama, mereka menjawab dengan dua tempat yang berbeda beda, yang satu menjawab ajuen, yang satu lagi menjawa seutui, kemudian yang menjawab ajuen tersebut segera menarik tangan temannya yang menjawab seutui, lalu yang menjawab ajuen tersebut berkilah bahwa di seutui mereka hanya tinggal dirumah sewa, lalu mereka segera pergi dari meja tempat kami nongkrong.

Menurut cerita dari seorang kawan, bahwa mereka itu dikordinir disalah satu kawasan di kota Banda Aceh ini, mereka ditugaskan untuk mengemis dan menjawab semua pertanyaan seperti yang telah oknum tersebut ajarkan dan setiap sore mereka selalu berkumpul untuk diberikan arahan oleh oknum tersebut. Entah lah, benar atau tidak kata sikawan tersebut.

Fenomena menjamurnya para pengemis dikota Banda Aceh ini disebabkan oleh tidak adanya ketegasan pemerintah dalam menyikapi fenomena sosial ini, padahal banyak sekali pengemis di Banda Aceh ini adalah mereka mereka yang masih tergolong sangat sehat dan muda. Bahkan para pengemis ini sudah menjadikan aktivitas mengemis sebagai ladang pekerjaan yang menjanjikan dan sekarang ada juga yang sudah menjadikan ladang bisnis dengan memanfaatkan anak anak kecil yang masih polos.

Secara psikologis sosial, pribadi saya sangat malu ketika melihat menjamurnya pengemis di Banda Aceh ini adalah orang orang yang sangat sehat, saya selalu membayangkan, apa yang orang orang luar pikirkan tentang Banda Aceh ketika mereka melihat sebuah kota yang sedang nafsu nafsunya melaksanakan Syariat Islam secara kaffah agar dapat menuju kota madani, tapi para pengemis semakin menjamur dan mereka dipenuhi oleh orang orang yang memiliki fisik sehat.

Apalagi kekayaan Aceh yang digembar gemborkan selama ini, trilyunan rupiah setiap tahun, tapi hasilnya adalah pengemis semakin menjamur di ibukota, seharusnya pemerintah khususnya Dinas Sosial yang menangani masalah ini, harus melihat bahwa fenomena pengemis ini adalah bukan fenomena biasa yang harus ditanggapi secara biasa, ini adalah menjadi tsunami bagi Aceh jika tidak ditanggapi secara serius.

Saya belum mampu membayangkan seandainya ibu kota yang sedang kita perjuangkan agar menjadi model “Kota Madani” suatu saat malah berhasil dengan nama “Kota Pengemis”, akibat para pengemis menjadikan Banda Aceh sebagai ladang yang menjanjikan dan mengemis sebagai profesi yang memberikan hidup lebih layak.

Apa yang kita tunggu dengan fenomena ini, sehingga pemerintah tidak menanggapinya secara serius dan fenomena ini hanya dianggap sebagai fenomena biasa, pernahkah pemerintah Banda Aceh mengkaji perbedaan jumlah pengemis sekarang dibandingkan dengan pengemis 10 tahun sebelumnya.

No comments

Hajril, Si Gadis Malang Yang Harus Menanggung Beban

by Yudi Official - Februari 15, 2016

Para Politisi dan Pengusaha yang selama ini populer akan kepeduliannya, seolah olah menyikapi banyak tabir tersembunyi dibelakangnya. Muncul pertanyaan dibenak saya apakah kepedulian tersebut harus terlebih dahulu populer masalahnya, kemudian baru kita hadir dengan menampilkan kepedulian yang amat besar.

Salah satu kasus baru baru ini adalah kasus Hajril, seorang anak gadis yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Seorang wartawan yang selama ini mendampingi Hajril menceritakan kasus Hajril ini kepada saya disebuah warung kopi dalam beberapa hari yang lalu, ketika kami sedang ngopi bersama.

Pemilik nama lengkap Hajril Janni kini ditinggal sebatang kara oleh kedua orang tuanya. Setelah kecelakaan, ayahnya telah bercerai dengan ibunya, ibunya pergi menikah lagi dan menetap di Tangse, sedangkan ayahnya pergi entah kemana akibat depresi karena cacat yang ia alami, kini Hajril hidup terkatung katung, ia hanya memiliki paman yang tinggal di Sare.

Kasus ini diketahui oleh wartawan AJNN, ketika Hajril dikeluarkan oleh pihak pesantren tempat ia sekolah akibat tidak mampu membayar tunggakan iuran sebanyak 6juta (10 bulan). Hajril terpaksa pulang kerumah pamannya di Sare, karena orang tuanya memang tidak memiliki rumah.

Hajril dulu, menurut cerita ia adalah sosok yang pintar dan berbakat, bahkan ia masuk dalam kategori peringkat 10 besar di pesantren tersebut, namun akibat berbagai problem yang ia alami dan ia harus menguras otak memikirkan bagaimana untuk mencari uang untuk membayar iuran sekolah, sampai sampai ia harus mencuci pakaian teman temannya ketika jam istirahat dan menggunakan baju baju bekas kawan kawannya dalam kesehariannya.

Ketika kasus ini diketahui oleh wartawan AJNN, mereka langsung mengadvokasi masalah Hajril, mereka membuat berita yang menceritakan kronoligis tentang Hajril, lalu berita tersebut mereka sebarkan melalui Watshapp kepada banyak politisi dan pengusaha yang mereka miliki contactnya, dengan harapan adanya respon dari mereka untuk dapat segera membantu Hajril, namun dari sekian ratusan yang ia kirim, hanya ada tiga orang yang kemudian meresponnya dengan menelpon wartawan tersebut.

Telepon pertama yang masuk adalah dari YARA, Safaruddin Direktur Yayasan Advokasi Rakyat Aceh tersebut, berjanji untuk melunasi dan menanggung biaya pendidikan Hajril, mereka berjanji akan menjumpai pihak bendahara pesantren.

Kemudian telepon kedua masuk dari Jakarta, Hartono Tanuwidjaja yang berprofesi sebagai pengacara, bahkan ia berjanji jika Hajril memang mampu mempertahankan prestasinya, tidak tertutup kemungkinan Hartono bakal mengangkatnya sebagai anak asuh.

Lalu telepon ketiga masuk dari Anggota DPRA, yaitu Darwati A Gani. Darwati begitu mengetahui kasus ini langsung menelpon wartawan tersebut untuk meminta difasilitasi pertemuannya dengan Hajril, akhirnya Hajril dengan didampingi wartawan tersebut bertandang ke kediaman pribadi Darwati, lalu setelah Hajril menceritakan kondisinya, Darwati menyodorkan amplop berisi uang untuk pembayaran tunggakan iuran pendidikan dan secarik kertas bertuliskan nomor telepon pribadinya. Darwati berpesan agar Hajril segera menghubunginya jika menemui masalah di pesantren itu sebut wartawan tersebut kepada saya.

Kini memang Hajril telah kembali ke pesantren tersebut, bahkan wartawan tersebut berpesan ke pihak pesantren untuk tidak menanyakan tentang biaya pendidikan kepada Hajril dengan sembari memberikan nomor telepon pribadi wartawan tersebut kepada pihak pesantren, agar jika Hajril mengalami masalah biaya pendidikan kedepannya dapat menghubungi wartawan tersebut lagi.

Di Akhir cerita tersebut ia meminta kepada saya untuk dapat mencari dan membantu mengusahakan Hajril sebuah rumah bantuan ataupun beasiswa pendidikannya, wartawan tersebut tahu, bahwa saya memang mengenal banyak politisi selama ini. Saat ini Hajril baru duduk dikelas 2 Madrasah Aliyah dan hanya memiliki tanah orang tuanya di sare menurut cerita wartawan tersebut. Sedangkan pamannya pun orang yang tidak mampu dan tidak sanggup menyekolahkan Hajril, sambil wartawan itu berjanji akan terus mengontrol kondisi Hajril dan memastikan ia tamat sekolahnya.

Namun siapalah saya, hanya mampu merangkai kata kata dengan sederhana, dengan tujuan banyak politisi dan pengusaha yang membacanya serta berkeinginan untuk membantu harapan mulia wartawan tersebut, dan jika pun saya memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi kepada para politisi-politisi yang saya kenal selama ini, tentu saya akan menyampaikan harapan itu.

Saya meyakini begitu banyak Hajril-Hajril lainnya di Aceh ini yang belum kita ketahui, bahkan juga begitu banyak kondisinya yang melebihi Hajril ditengah tengah bergelimangan dana otonomi yang selama ini mengalir deras di bumi iskandar muda.

Semoga ada yang membantu dan memastikan Hajril bisa menamatkan pendidikannya sampai sarjana. Agar kelak ia dapat hidup mandiri serta dapat menemukan keberadaan ayah nya juga dan merawat ayahnya yang telah cacat itu secara mandiri.

Saya sendiri tidak mampu membayangkan seorang anak gadis yang baru duduk dikelas 2 Madrasah, harus menanggung beban hidup yang amat besar. Ayah yang cacat dan pergi entah kemana, ibu yang menikah lagi dan tinggal jauh darinya, rumah untuk tempat berteduh pun ia tidak miliki dan kemarin pun ia hampir kehilangan harapannya untuk sekolah ketika uang 6juta tidak tahu ia cari kemana untuk melunasi 10 bulan tunggakan iuran sekolahnya.

Berikut Kliping Media :

1. HASRAT HAJRIL TERGANJAL UANG SEKOLAH

2. YARA TANGGUNG BIAYA PENDIDIKAN HAJRIL JANNI

3. BESOK, HAJRIL KEMBALI KE BABUN NAJAH

4. PENGACARA DI JAKARTA BANTU HAJRIL JANNI

5. DARWATI A GANI BANTU HAJRIL

7. SEBELUM KEMBALI KE BABUN NAJAH, HAJRIL BERTANDANG KE KANTOR YARA

8. TALI ASIH UNTUK HAJRIL

No comments

Menariknya Pilkada Banda Aceh, Wakil Menjadi Penentu Kemenangan

by Yudi Official - Februari 14, 2016

Pilkada 2017 di Kota Banda Aceh kali ini sangatlah menarik dibandingkan dengan daerah daerah lain di Aceh, selain Kota Banda Aceh yang merupakan Ibu Kota dari Aceh, juga para figur yang saat ini sudah digadang gadang bakal bertarung di pilkada nantinya. Jika pemilihan Gubernur Aceh banyak partai politik berlomba lomba “mengemis” untuk menjadi wakil dari Muzakir Manaf yang sudah dinyatakan dan ditetapkan maju oleh partainya, di Banda Aceh malah calon wakil menjadi penentu kemenangan, pasalnya calon Walikota yang digadang gadang selama ini seperti Illiza Sa’aduddin Djamal, Teuku Irwan Djohan, Aminullah Usman dan Ibu Rusdi. Mereka memiliki kekuatan, potensi dan kepopuleran yang sama serta dianggap bakal bersaing ketat pada pilkada nantinya.

Jika diantara mereka memilih calon wakil yang tidak mampu mengimbangi calon wakil dari calon lainnya, maka akan menjadi boomerang bagi calon tersebut. Sedangkan dikalangan calon wakil pun kali ini tidak kalah populernya, tentu itu berbanding terbalik dengan pemilihan Gubernur Aceh nantinya yang Gubernurnya menjadi rebutan para wakil.

Para calon wakil yang digadang gadang kuat selama ini adalah Darwati A Gani, Irwansyah, Heri Julius, Zainal Arifin, Farid Nyak Umar dan Sabri Badruddin, Yudi Kurnia dan Jamaluddin. Di antara mereka juga memiliki kepopuleran yang sama dan dianggap menjadi penentu dalam pemilihan nantinya. Mau tidak mau, para calon walikota tentu harus jeli dan sangat hati hati dalam menentukan pendampingnya dengan melihat kemampuannya mengimbangi si calon walikota dan mampu memberikan pengaruh penambahan suara yang signifikan terhadap kemenangan di pilkada nantinya.

Namun diantara para calon wakil tersebut, nama Darwati A Gani tentu sangatlah menarik bagi para calon walikota pesaing Illiza Sa’aduddin Djamal. Karena Darwati A Gani di anggap satu satunya perempuan yang mampu mengimbangi kepopuleran Illiza yang saat ini sebagai Walikota dan bakal bertarung sebagai incumbent nantinya.

Saya meyakini banyak dari calon walikota saat ini sudah mendekati “merayu” Darwati dan meminangnya untuk dapat mendampingi si calon walikota di pilkada nanti, namun melihat kenyataan politik yang terjadi. Irwandi Yusuf yang merupakan suami Darwati juga menyatakan maju sebagai calon Gubernur Aceh, maka harapan para calon walikota untuk meminang Darwati kandas pula ditengah jalan. Tentu, jika Irwandi maju, akan menjadi persoalan berat bagi Darwati jika maju dalam pilkada Banda Aceh, karena jika suaminya menang ia harus memilih antara menjadi Ibu wakil walikota atau Ibu Gubernur Aceh. Persoalan ini juga menjadi komoditas politik untuk menyerang Irwandi dan Darwati yang dianggap suami istri tapi sama sama maju dalam pilkada dan kenyataan ini tidak lumrah bagi masyarakat Aceh umumnya sehingga merugikan nama besar Irwandi sebagai suami dari Darwati.

Sedangkan Illiza, yang meyakini bahwa Darwati merupakan satu satunya perempuan yang mampu memporak porandakan basis suara perempuannya tentu menjadi gusar dengan kondisi politik tersebut, ia tentu berharap bahwa Darwati tidak ikut bertarung dalam pilkada nantinya, dengan begitu ia masih tetap bisa berkampanye dan mengambil simpatik suara perempuan. Bahkan akibat dari isu Darwati akan bertarung dalam pilkada nantinya, kedekatan kedua tokoh perempuan ini dikabarkan sempat renggang, sehingga membuat Irwandi angkat bicara “Tolong peugah bak Ibu Illiza siat bahwa bu Darwati hana minat - Irwandi” yang ketika ditanyakan tentang kesediaan Darwati maju dalam pilkada nantinya oleh wartawan harianmerdeka.com. Bahkan Irwandi kembali menegaskan dalam kolom komentar media online tersebut dengan akun facebook pribadinya “Pendirian saya jarang jarang jarang sekali berubah – Irwandi”.

Jika Darwati dipastikan tidak maju dalam pilkada nantinya, tentu para calon walikota ini mulai mencari alternative figur lainnya yang di anggap mampu melengkapi dan menentukan kemenangannya. Banda Aceh memiliki banyak figur yang layak di gadang gadangkan untuk ikut dalam pesta demokrasi nantinya, jika Darwati hampir dipastikan tidak maju dalam pilkada nantinya, pertarungan ke empat figur yang selama ini digadang gadang bakal ikut bertarung dalam pilkada nantinya maka semakin menarik, karena mereka harus benar benar mengkalkulasikan dengan sempurna, siapa wakil yang paling mampu memberi pengaruh suara signifikan.

Kita berharap mereka yang tampil dan ikut dalam pesta tersebut, jika sudah terpilih harus mampu menunjukkan keharmonisannya dalam membangun kota Banda Aceh kedepan. Para calon walikota pun jangan hanya memilih wakilnya berdasarkan kepopuleran saja, tapi harus dilihat dari konteks persamaan visi, mampu bekerjasama dan mampu menjaga keharmonisan. Karena persoalan yang paling banyak dalam pemerintahan saat ini adalah tidak harmonisnya antara Walikota, Bupati dan Gubernur dengan wakilnya dan itu terjadi juga di Provinsi dan dibeberapa daerah Aceh lainnya.

Lalu siapa yang akan mendampingi siapa..?

Tulisan ini telah diterbitkan oleh LintasNasional.Com

No comments

Jelang Pilkada, Politisi Jangan Pura-Pura Baik

by Yudi Official - Februari 14, 2016

Banda Aceh - Forum Pemantau dan Pendidikan Demokrasi meminta kepada para politisi untuk tidak berpura-pura baik kepada masyarakat dengan selalu berubah ketika menjelang pesta demokrasi.

"Kami meminta kepada para politisi untuk stop berpura-pura peduli terhadap persoalan sosial masyarakat, terutama dalam mengentaskan masalah kemiskinan,” kata Direktur Formandiksi, Srabah Yudi kepada AJNN, Sabtu (13/2).

Yudi menyebutkan, ada lima sikap kepura-puraan para politisi disetiap ajang pesta demokrasi. Pertama, tiba-tiba sering turun ke desa-desa dan responsive terhadap persoalan masyarakat.

"Kedua mulai aktif mengkomentari persoalan dan kebijakan di media. Ketiga politisi mulai aktif melakukan pertemuan dengan berbagai komunitas dan para leading sector hanya untuk sekedar berbicara tentang pembangunan masa depan," jelasnya

Kemudian, lanjut Yudi, yang berada di legislatif mulai sering mengkritik kebijakan eksekutif dengan memunculkan berbagai persoalan yang tidak tertangani selama ini.

"Kelima yang berada di eksekutif mulai sering melakukan gebrakan sosial dengan turun langsung kelapangan dan memunculkan kesan kepedulian yang amat besar terhadap masyarakat," imbuhnya.

Pasalnya menurut Yudi, faktanya kelima hal tersebut hanya dilakukan menjelang Pilkada maupun Pileg. Namun setelah itu, yang terpilih kembali larut dengan kekuasannya tersebut.

"Kami meminta kepada masyarakat untuk tidak percaya pada politisi yang hanya respon terhadap persoalan masyarakat menjelang Pilkada saja, karena itu adalah jelas kepura-puraan,” sebut Yudi.

Lebih lanjut Yudi meminta, agar masyarakat lebih jeli dalam menentukan pilihannya dalam Pilkada mendatang. Karena ini bukanlah lagi waktunya untuk berpura-pura peduli terhadap masyarakat.

"Masyarakat jangan sampai terbuai dengan janji yang tidak mungkin terealisasi, mari masyarakat Aceh memilih pemimpin yang cerdas secara intelektual dan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat Aceh,”tegas Yudi yang merupakan mantan Sekretaris Pemerintahan Mahasiswa Universitas Serambi Mekkah.

Tulisan ini telah diterbitkan oleh AJNN.Net

No comments

5 Tanda Tanda Politisi Maju Di Pilkada

by Yudi Official - Februari 13, 2016

No comments

Akhirnya APBA 2016 Disahkan

by Yudi Official - Februari 01, 2016

AKHIRNYA semua fraksi DPRA melalui sidang paripurna yang digelar Sabtu (30/1/2016) malam, menyetujui nota Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (RAPBA) 2016 senilai Rp 12,874 triliun sebagaimana diajukan Gubernur Aceh dua hari sebelumnya menjadi APBA 2016. Dalam sidang paripurna tersebut, semua fraksi mengharapkan agar APBA 2016 yang telah disetujui itu --setelah dievaluasi dan disetujui oleh Mendagri-- pihak eksekutif (pemerintah Aceh) diminta segera merealisasikan program dan kegiatan yang terdapat dalam APBA 2016 itu.

Sama halnya seperti RAPBA tahun-tahun sebelumnya, maka pembahasan RAPBA Tahun Anggaran 2016 ini pun berlangsung alot, sehingga pengesahannya pun tidak tepat waktu. Pengesahan APBA 2016 yang mestinya sudah dilakukan paling lambat pada 31 Desember 2015 lalu, baru bisa disetujui dan disahkan satu bulan kemudian, yaitu pada 30 Januari 2016. Itu pun setelah melalui proses mediasi dan mendapat peringatan dari kemendagri. Pertanyaannya mengapa proses pembahasan dan pengesahan APBA 2016 ini tidak bisa tepat waktu alias terlambat?

Faktor disharmonisasi?

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2012 menandai dimulainya partisipasi partai lokal setelah sebelumnya satu partai lokal, yakni Partai Aceh berhasil mendominasi Pemilu Legislatif 2009 sehingga berhasil meraih kursi terbanyak di semua DPRK dan DPRA. Dengan bekal tersebut tentu saja Partai Aceh berpeluang mendudukkan kadernya di kursi Gubernur-Wakil Gubernur Aceh. Terbukti pasangan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf (Mualem) berhasil memenangkan pilgub dengan meraih suara 55.78%. Pesaing terdekatnya pasangan Irwandi Yusuf-Muhyan Yunan hanya berhasil meraih suara 29,18%. Sementara tiga pasangan calon lainnya hanya meraih suara di bawah 10%.

Karena Zaini-Mualem merupakan mantan GAM murni, semula diharapkan lebih solid dalam memimpin Aceh. Namun sepertinya harapan itu kembali kandas di tengah jalan. Karena masing-masing merasa mempunyai kekuatan politik yang melegitimasi untuk bertindak tanpa saling memberi pertimbangan. Sebagai Gubernur Aceh, Zaini berkuasa penuh dalam penempatan pejabat di lingkungan pemerintah Aceh, sehingga merasa mempunyai kekuatan birokrasi. Kekuasaannya dibuktikan dengan demikian seringnya melakukan bongkar pasang pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh, tanpa alasan yang sulit dipahami publik, bahkan tak jarang malah memunculkan masalah. Setidaknya masalah itu berupa tidak dilibatkannya Mualem dalam pembahasannya.

Ada juga beberapa masalah mutasi yang terasa konyol, seperti diberi jabatannya orang yang sudah meninggal dunia seperti yang terjadi pada saat pertama kali Zaini melakukan perombakan “kabinet”. Adalah Rahmad Hidayat SH MH, PNS yang sudah meninggal pada Januari 2012 ikut dilantik menjadi pejabat eselon IV sebagai Kasubbag Pembinaan Hukum Kabupaten/Kota pada Biro Hukum Setda Aceh, 5 Februari 2012. Yang juga terasa konyol adalah jabatan Kepala Biro Humas yang sudah bergantian diduduki lima orang hanya dalam setengah periode masa pemerintahan Zaini-Mualem. Demikian sulitkah tugas seorang Kepala Biro Humas, sehingga harus berganti berkali-kali?

Di sisi lain Mualem mempunyai dukungan politik karena menjabat sebagai Ketua Umum Partai Aceh, sejak berdiri pada 2007 hingga sekarang. Sejak mengikuti pemilihan legislatif pada 2009, Partai Aceh senantiasa meraih kursi terbanyak. Pada Pemilu 2009 Partai Aceh meraih 33 dari 69 kursi yang tersedia dan Pemilu 2014 meraih 29 dari 81 kursi DPRA. Dengan kekuatan politik di DPRA, seharusnya PA bisa lebih leluasa mewujudkan visi-misi dalam menjalankan Pemerintah Aceh, karena gubernur-wakil gubernur juga berasal dari PA. Namun yang menonjol malah kompetisi terselubung Zaini-Mualem yang menjelma dalam disharmonitas kemitraan eksekutif-legislatif. Zaini mempunyai perpanjangan tangan di eksekutif sementara Mualem perpanjangan tangannya di legislatif. Dampak paling nyata adalah terlambatnya penetapan APBA seperti yang terjadi pada 2015.

Di tengah masa jabatan Zaini-Mualem, UU tentang Pemerintahan Daerah kembali berubah seiring ditetapkannya UU No.23 Tahun 2014. Dalam UU baru ini tugas wakil kepala daerah dijelaskan dalam Pasal 66. Tugas tersebut meliputi empat hal, yakni: (a) membantu kepala daerah; (b) memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan Pemerintahan Daerah; (c) melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara; dan (d) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain keempat tugas tersebut, wakil kepala daerah masih memiliki tugas lainnya, yaitu melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

Tugas membantu kepala daerah diperinci sebagai berikut: (1) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; (2) mengoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah dan menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan; (3) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah provinsi bagi wakil gubernur; dan (4) memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kabupaten/kota, kelurahan, dan/atau desa bagi wakil bupati/wali kota.

Momentum perbaikan

Semestinya perubahan pembagian tugas gubernur-wakil gubernur secara konstitusional bisa menjadi momentum perbaikan hubungan Zaini-Mualem. Namun seperti diketahui, belum terlihat ada upaya harmonisasi hubungan tersebut. Akibatnya, pembahasan RAPBA 2016 menjadi terlantar. Bahkan --meski akhirnya APBA 2016 disetujui dan disahkan-- sampai menjelang akhir Januari 2016 Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) baru sampai tahap membahas RKA-SKPA.

Salah satu penyebab keterlambatan tersebut adalah tidak adanya titik temu dalam penyusunan RAPBA terkait politik anggaran dan regulasi penganggaran. Selama ini TAPA hanya mengedepankan regulasi penganggaran dan mengesampingkan politik anggaran. Semestinya perebutan anggaran untuk mendukung percepatan program kesejahteraan rakyat, karena RAPBA merupakan akomulasi dari hasil retribusi dan pajak yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Sementara regulasi penganggaran terkesan sebagai keraguan pemerintah pusat dalam menerapkan otonomi daerah, yang harus dipatuhi eksekutif di daerah. Akibatnya politik anggaran yang hendak dikedepankan legislatif dalam penyusunan RAPBA menjadi terkendala.

Dengan sama-sama mempunyai dukungan, mestinya Zaini-Mualem bisa menjembatani kedua kepentingan itu agar pembahasan RAPBA bisa tepat waktu. Ketika keterlambatan penyusunan RAPBA yang kemudian terjadi, publik hanya bisa menafsirkan kegagalan pasangan tersebut dalam mengharmoniskan hubungan kemitraan eksekutif-legislatif. Bisa jadi penyebabnya karena hubungan Zaini-Mualem sendiri masih kurang harmonis. Namun, kini setelah APBA 2016 disetujui dan disahkannya, akankah hubungan kedua pemimpin Aceh ini kembali harmonis dan sama-sama bertekad mamajukan Aceh? Wallahu a’lam bishawab.

Ditulis oleh Drs. Yunardi Natsir, MM., Anggota Komisi III DPRA Fraksi Partai NasDem dan dipublikasikan dalam rubric opini media cetak harian serambi Indonesia edisi 01 Februari 2016

No comments

NasDem Berpartai Dengan Harga Diri

Menuju “Kota Madani” atau “Kota Pengemis”

Hajril, Si Gadis Malang Yang Harus Menanggung Beban

Menariknya Pilkada Banda Aceh, Wakil Menjadi Penentu Kemenangan

Jelang Pilkada, Politisi Jangan Pura-Pura Baik

5 Tanda Tanda Politisi Maju Di Pilkada

Akhirnya APBA 2016 Disahkan

Arsip Blog

Postingan Populer