Dinamika politik etnis di Aceh telah membuka babak konflik baru, dan konflik ini telah menghilangkan martabat Aceh yang di anggap sebagai daerah dengan mempunyai solidaritas kesamaan persepsi dalam mempejuangkan hak-hak sebagai daerah khusus kepada pemerintah pusat. Persamaan persepsi dapat dilihat ketika konflik di Aceh terjadi,  referendum pada tahun 1999 yang pernah dilakukan di Aceh dengan menghadirkan jutaan masa salah satu bukti bahwa rakyat Aceh bersatu dalam menuntut keadilan pada pemerintah pusat.

Mengakhiri konflik Aceh dengan pemerintah pusat akhirnya terjadi pada tahun 2005 dengan kesepakatan perjanjian MOU Helsiky. Adanya perjanjian MOU Helsinky ternyata telah membuka lembaran konflik baru di Aceh, konflik tersebut bukan lagi dengan pemerintah pusat, namun konflik yang terjadi di Aceh saat ini adalah konflik antar etnis di Aceh.

Konflik antar etnis di Aceh dapat membuka mata pemerintah pusat, “mudahnya menghancurkan Aceh”. Mengapa tidak disaat-saat Aceh yang telah damai dengan pemerintah pusat. ternyata membuka lembaran konflik baru antar sesama etnis, konflik antar etnis yang terjadi Aceh tentunya menguntungkan kedaulatan pemerintah pusat.

Ketika konflik etnis semakin terbuka di Aceh, tidak akan ada harapan lagi bagi Aceh untuk mengimplementasikan sepenuhnya hasil perjanjian MOU Helsinky, secara politik Aceh semakin lemah di mata pemerintah pusat, akhirnya penjajahan Aceh kembali terjadi.

Melihat gencarnya konflik antar etnis di Aceh setelah damai sebenarnya patut dikaji lebih jauh terhadap asal muasal konflik tersebut. Pemerintah Aceh perlu mewaspadai gerakan luar dalam melakukan provokasi untuk menimbulkan konflik antar etnis, apakah konflik tersebut diciptakan secara sistematis atau memang hanya gerakan sepenuhnya dari keinginan etnis asli tersebut, jika tidak, secara perlahan-lahan aceh akan kehilangan indetitasnya dan di isi oleh para imigran non aceh.

Sepanjang sejarah, Aceh yang dikenal dengan daerah solid dalam menentang pemerintah pusat akhirnya berbanding terbalik, penentangan tersebut saat ini malah terjadi antar sesama masyarakat Aceh itu sendiri.

Mencurigai adanya gerakan-gerakan tertentu dalam melakukan manufer untuk terjadinya konflik antar etnis di Aceh pastinya tidak berlebihan, melihat sepanjang Indonesia merdeka, Aceh belum pernah kita dengar terjadinya konflik antar etnis, tapi mengapa konflik tersebut malah terjadi setelah adanya perjanjian damai antara Aceh dengan pemerintah pusat.

Adanya pemekaran terhadap provinsi Aceh dilihat dari sisi pembangunan pasti akan adanya peningkatan, melihat pengelolaan batas wilayah provinsi yang semakin kecil oleh pemerintah. Tapi kekuatan politik Aceh dalam mengimplementasikan hasil perjanjian MOU Helsinky pastinya akan semakin melemah, apalagi perbedaan tujuan dengan provinsi yang terjadi pemekaran.

Koalisi yang dijalin Partai Aceh dengan Partai Gerindra menimbulkan banyak pertanyaan yang mesti dijawab dan dijelaskan oleh Partai Aceh kepada masyarakat, mengapa tidak, Partai Gerindra yang dilatar belakangi sosok Prabowo merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Pada masa konflik Aceh, sebagian besar masyarakat Aceh mengenal siapa prabowo, apalagi para GAM.

Latar belakang Prabowo dengan GAM yang sangat berbeda pada masa konflik memang menjadi sebuah indicator munculnya opini negative dikalangan masyarakat Aceh, ketika Partai Aceh memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra, namun opini negative bukan saja dilandasi pada latar belakang perbedaan perjuangan, tapi lebih kepada apa yang pernah dilakukan Prabowo terhadap masyarakat Aceh di masa konflik.

Didalam politik memang benar “tidak ada musuh abadi dan teman sejati”,  pribahasa ini memang bena-benar terjadi pada Partai Aceh, mengapa tidak, banyak kawan-kawan seperjuangan GAM yang kini menjadi musuh politik Partai Aceh yang merupakan Partai indentik mantan kombatan dan yang dulunya musuh saat ini menjadi kawan.

Irwandi misalnya, yang lebih memilih membentuk Partai lokal lainnya untuk bersaing dengan Partai Aceh dan meninggalkan teman-teman seperjuangannya di Partai Aceh. Irwandi pun saat ini di anggap sebagai saingat yang paling diperhitungkan oleh Partai Aceh, mengapa tidak pemilihan Gubernur Aceh pada tahun 2012, Irwandi menduduki posisi kedua dengan memperoleh suara berkisar 32%, namun persaingan itu dimenangkan oleh calon yang di usung oleh Partai Aceh dengan perolehan suara berkisar 55%.

Prabowo yang berasal dari militer Indonesia, merupakan sosok yang dulunya bersebrangan dengan para kombatan GAM, prabowo bukan hanya dikenal sebagai sosok yang bersebrangan dengan perjuangan GAM, namun prabowo juga kerap mengeluarkan statement tegas terhadap para GAM ketika masa konflik.

Harmonisnya hubungan antara GERINDRA dan PA tersebut memunculkan berbagai isu yang tak sedap untuk kita dengar, mengapa tidak, PA di isukan mendapatkan anggaran sebanyak 50 miliyar pada saat pilkada tahun 2012 lalu. Disebut sebut, harmonisnya hubungan antara PA dan GERINDRA dimulai pada masa tersebut. Namun sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari PA untuk meluruskan isu yang beredar tersebut.

Tidak ada yang salah, baiknya hubungan politik GERINDRA dengan PA, namun sebagai masyarakat yang sudah mengenal Prabowo (Gerindra) pada masa konflik, pastinya tidak dapat menerima secara mudah kehadiran Prabowo. Selama ini banyak pertanyaan yang di ajukan oleh masyarakat, Mengapa Harus Gerindra,,? Namun pertanyaan tersebut belum juga di jawab oleh PA.

Diterbitkan:

http://atjehpost.com/saleum_read/2013/03/21/44757/77/3/Kematian-Chavez-dan-nasionalisasi-industri-di-Indonesia

“SEMUA atas nama kebenaran yang diperjuangkan merupakan kebenaran dari perspektif ideologi organisasi masing-masing. Jika antarorganisasi tidak sama pendapat maka terjadilah saling serang dan saling menyalahkan”

Zaman sudah berbeda, itulah pengelakan yang sering terdengar dari mulut kalangan mahasiswa pada saat melakukan diskusi-diskusi pembahasan isu sosial.

Mengapa tidak, orientasi mahasiswa dalam dunia organisasi bukan lagi sebagai wadah pembelajaran dan pendewasaan diri memahami pendidikan politik dan mengontrol kebijakan pemerintah agar tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan masyarakat yaitu terciptanya keadilan dan kesejahteraan. Namun organisasi sudah dijadikan sebagai wadah yang mengarah pada orientasi pragmatisme. Sehingga permasalahan bangsa ini belum juga mampu diselesaikan melalui tuntutan kaum intelektual.

Mahasiswa selalu terjebak pada sebuah tahta yang akhirnya melupakan sebuah idealisme perjuangan. Permasalahan sosial di negara ini masih merupakan permasalahan lama yaitu keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

Sejak orde lama, orde baru sampai pascareformasi tuntutan rakyat tidak jauh dari kedua permasalahan utama tersebut.

Namun kedua permasalahan tersebut belum juga mampu diselesaikan sampai pada era reformasi ini. Mahasiswa sebagai generasi intelektual yang diharapkan mampu menyatukan elemen-elemen bangsa untuk dapat membangun negeri ternyata terhambat pada permasalahan internal mahasiswa.

Perpecahan mahasiswa dimulai bukan hanya terjadi pada tahun 1998. Pada era orde lama mahasiswa mulai menggalang kekuatan untuk menonjolkan ideologi yang diusung oleh organisasi masing masing.

Banyaknya organisasi kemahasiswaan yang mengusung ideologi-ideologi berbeda ternyata menjadi faktor penyebab terjadinya pemecahan gerakan dikalangan mahasiswa.

Semua atas nama kebenaran yang diperjuangkan merupakan kebenaran dari perspektif ideologi organisasi masing-masing.

Jika antarorganisasi tidak sama pendapat maka terjadilah saling serang dan saling menyalahkan. Perpecahan gerakan mahasiswa yang terjadi pada orde lama berimbas sampai dengan pascareformasi.

Jika pun mahasiswa dapat menyatukan diri pada 1998 sehingga menjadi ujung tombang terjadinya reformasi hal itu disebabkan pada permasalahan yang sudah mendesak dan melihat kondisi bangsa yang semakin terpuruk membuat mahasiswa menyatukan suara.

Belum lagi mantan-mantan aktivis mahasiswa yang meninggalkan idealisme perjuangannya ketika mendapatkan jabatan di pemerintahan dengan melupakan tujuan dari reformasi, membuat permasalahan mahasiswa semakin rumit.

Masyarakat mulai menyebut kelakuan mahasiswa tidak jauh berbeda dengan kelakuan wakil rakyat yang hanya berteriak kebenaran dan keadilan ketika belum mendapatkan jabatan.

Euforia mahasiswa setelah lengsernya Soeharto membuat mahasiswa lupa akan apa yang sebenarnya diperjuangkan. Dan hasilnya reformasi hanya sebuah nama yang di dalamnya tidak jauh berbeda pada orde baru.

Pada saat-saat seperti ini mahasiswa tidak dapat diharapkan untuk mampu menyatukan diri dalam mengawal keberlangsungan keadilan dan kebenaran di pemerintahan.

Perpecahan di kalangan mahasiswa semakin kronis. Di setiap kampus-kampus mahasiswa mulai membuat batas-batas antarorganisasi, saling kritik dan serang antarorganisasi terbuka lebar.

Semua organisasi memiliki sudut pandang masing-masing. Jika ada organisasi yang berbeda sudut pandang maka dianggap sebagai lawan. Celakanya kritik tidak dianggap sebagai bahan untuk intropeksi dan pembenahan organisasi melainkan dianggap sebagai musuh karena telah mengganggu keberlangsungan organisasi tersebut.

Sikap pragmatisme pun sudah mewabah di kalangan mahasiswa. Jika di orde lama Soe Hok Gie memberi contoh sebagai orang yang tetap berpegang teguh pada idealisme perjuangannya meski mendapat tawaran jabatan dipemerintahan, saat ini tidak dapat ditemukan kembali seperti sosok Soe Hok Gie tersebut.

Kalangan aktivis mahasiswa yang mempunyai jabatan strategis di kampus-kampus mulai masuk ke dalam ranah partai maupun underbownya dan tidak sedikit pula yang meraih jabatannya di organisasi-organisasi kampus melalui sokongan dana yang diberikan oleh partai.

Padahal mereka merupakan pemimpin di kampus yang harus memperjuangkan hak mahasiswa dan mengawal jalannya roda pemerintahan yang adil dan bersih. Bagaimana untuk menjadi agent of control pemerintah jika para pemimpin-pemimpin di kampus sudah masuk ke dalam ranah partai dan underbow partai? Pastinya akan ada perbedaan “tidak mungkin seorang anak akan membunuh ayahnya kecuali anak durhaka”, begitulah kira-kira peribahasa yang cocok untuk mahasiswa saat ini. Tapi adakah anak yang mau durhaka kepada ayahnya?

Diterbitkan : atjehpost.com

Malam kau selimut dalam lelahku,
bintang kau sinar dalam tidurku, 
beri aku mimpi indah nan bahagia,
agar esok ku sambut pagi dengan tawa, 

gelap dirimu tak hentikan langkahku,
dingin yang kau beri tak urungkan niatku,
tuk selalu mengingatnya, 
tuk selalu menjaga dan membahagiakannya,

sampaikan sejuta kecupan manis untuknya,
katakan kata kata manja untuknya,
agar dia tertidur lelap,
agar esok aku bisa melihatnya dengan gores wajahnya,
yang indah penuh dengan kebahagiaan.

Karya : Maghfiratul Ulfa

DALAM psikologi, hati digerakkan oleh jiwa. Sedang dalam antropologi, perilaku digerakkan atau diremotkan oleh kebudayaan. Demikian surah Pak Dosen pada mahasiswanya. “Sehingga,” lanjut peneliti masalah sosial itu, “nantinya seseorang akan mengalami culture shock (gegar budaya) ketika tinggal di lingkungan baru.” Misal, “ada orang kampung datang ke kota. Tinggal di kota barang dua hari. Pulang dari kota sudah bawa embel-embel kota: Alah, male teuh. Malas tat lon. Wo dari Lok. ih.., jorok….”

Kita Ia langsung teringat pada banyak mahasiswa dari pelosok-pelosok Aceh yang kuliah ke Banda Aceh. weueh hate (terenyuh) melihat mahasiswa Aceh ketika sesama Aceh pun ngomong bahasa Indonesia dengan lebay di luar lingkungan formal. Atau berbicara dalam bahasa Aceh dengan membawa embel-embel kota. Ya seperti Pak Dosen contohkan.

“Tak perlu jauh-jauh,” pada saat ini kita melihat mahasiswa yang merantau ke Banda Aceh dan kuliah  dibanda aceh, lihatlah ketika ia ngomong.Pakai bahasa indonesia’ itu diucapkan terbata-bata. Meubalok-balok itubiet logat aceh. Hahahhahahahhahaha. Sok pakek bahasa Indones.”

Maka wajar ketika ada orang Aceh yang sudah berpuluhan tahun tinggal di luar Aceh, lalu ia pulang ke Aceh dan ia merasa kasihan pada generasi Aceh, seperti terpublis pada SMS salah satu media. Berikut cuplikannya.

Meuploh thon lon dilua. Yang paleeng teukeujot bin lucu that ate lon woe u Aceh, teristimewa Banda Aceh, taeu ureung sabee Aceh meututo ngen bahasa Indonesia. Tuha muda sa sit. Hana daerah laen latah lagee nyan. Alah hai syeedara lon meutuah bahagia, peukeuh maleei neuh jeut bansa Aceh? Pakon, pakon, pakon?

Bila diindonesiakan, kira-kira begini: Puluhan tahun saya di luar. Yang paling terkejut bin lucu sekali ketika saya pulang ke Aceh, teristimewa Banda Aceh, kita lihat orang Aceh sesama Aceh bertutur dengan bahasa Indonesia. Tua muda sama juga. Tak ada daerah lain latah seperti itu. Alah hai saudara saya yang bertuah bahagia, apakah malu Anda jadi orang (bangsa) Aceh? Kenapa, kenapa, kenapa?

Jelas sekali kekecewaan yang dirasakan si pengirim sms ini. Dari kalimat “Hana daerah laen latah lagee nyan”, itu menunjukkan betapa lebaynya generasi Aceh. Ini bisa ditarik kesimpulan, generasi Aceh yang datang dari kampung ke kota dan lalu hidup di kota, bahwa mudah sekali mengalami latah budaya (culture shock).

Lalu maksud dari tulisan ini akankah suatu saat nantinya para generasi aceh akan melupakan bahasa daerahnya dan beralih kepada bahasa indonesia. Suatu bahasa nenek moyang yang akan kita bayar mahal apabila kita meninggalkannya dan kehilangan indetitas bahasa daerah akan semakin didepan mata.

Dunia pendidikan adalah dunia ethic yang harus selalu berada di depan menghela dunia emic pragmatis di lapangan. Oleh karena itu, seharusnyalah semua orang yang berada dalam dunia akademik menyadari raison d ‘etre – nya ini. 

Parahnya birokrasi kampus ternyata sangat jauh dari apa yang seharusnya terjadi. Mulai dari menteri pendidikan, rektor, dekan hingga staff di jurusan/program studi tak sedikitpun memiliki respect terhadap gerakan mahasiswa. Segelintir mahasiswa yang masih mau meluangkan waktu untuk menjadi aktifis mendapat cemoohan dari banyak pihak. Teman-teman kulaihnya yang tak memilih jalur hidup itu, para dosen dan birokrasi kampus memandang remeh terhadap mereka. Bahkan keluarga mereka sendiri tak banyak yang men-supportanaknya untuk menjadi seorang aktifis gerakan mahasiswa.

Sekian banyak aktor yang meminggirkan posisi strategis aktifis gerakan mahasiswa itu sebenarnya terbingkai dalam sebuah sistem. Dan inti dari sistem ini adalah terletak pada birokrasi kampus (pejabat-pejabat struktural yang ada di perguruan tinggi). Apabila mereka memiliki sensitifitas yang cukup terhadap arti strategis gerakan mahasiswa sesungguhnya mereka dapat memberikan regulasi yang bersifat memberi ruang ekspresi pada para aktifis. Namun kenyataannya justru regulasi kampus mempersempit ruang ekspresi gerakan mahasiswa. Buktinya adalah tidak adanya apresiasi akademis yang cukup dari birokrasi kampus terhadap para aktifis yang terbukti cukup gigih dalam memperjuangkan demokrasi dan hak-hak kaum marginal. Atau bahkan ruang-ruang diskusi kritis yang dilakukan secara independen oleh para mahasiswa dipandang remeh dan membuang-buang waktu oleh birokrasi kampus.

Dunia pendidikan tinggi yang mengemban Tri Dharma hanya dimaknai secara formal prosedural, tidak substansial. Sehingga fasilitasi yang diberikan hanya kepada lomba-lomba penelitian, lomba pidato dan perlombaan lainnya yang banjir hadiah dan pengahargaan dari para menteri maupun presiden. Tapi prestasi yang dicapai oleh para aktifis yang memperoleh penghargaan dari rakyat tak pernah dianggap penting. Ini sama halnya bahwa para birokrat kampus tak memandang penting posisi rakyat. Mereka lebih berpihak dan menghormati menteri-menteri dari pada para marginal kota, buruh, nelayan maupun petani yang terpinggirkan. Sungguh merupakan sikap akademis yang memalukan.

Prioritas yang ada pada para birokrat kampus juga para dosennya adalah mengeruk sekarung proyek yang berimplikasi langsung terhadap makin bertambahnya pendapatan sampingan (yang hampir pasti jumlah berlipat-lipat kali gaji mereka). Bukan haram untuk melakukan itu, tapi bila hanya uang yang dikejar dari sekian banyak proyek itu maka itulah tanda-tanda akhir dunia. Sibuknya para dosen dan birokrat kampus akan berbagai proyek itu seringkali mengabaikan tugas utama mereka dalam pendidikan itu sendiri. Waktu untuk melayani mahasiswa manjadi makin sempit. Bahkan masih sangat sering ditemui wajah-wajah masam dan tak menyenangkan ketika mereka berhadapan dengan mahasiswa, terlebih penampilan kumal para katifis. Alih-alih proyek-proyek itu dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan di kampus, yang terjadi justru kampus seperti kereta trolley yang menampung segala jenis barang secara serampangan dan campur aduk. Yang penting komoditas tersebut laku dijual dan segera mendapatkan untung.

Inilah wajah muram birokrasi kampus yang ada saat ini. Sehingga tak berlebihan kalau dikatakan ia merupakan agen utama yang turut serta membuat gerakan mahasiswa yang ada di Indonesia saat ini collaps. Jangankan untuk serius memberi ruang apresiasi terhadap gerakan mahasiswa, memikirkan dan berempati saja tidak. Padahal sikap tak peduli terhadap gerakan mahasiswa adalah juga sikap tak peduli terhadap tegaknya demokrasi dan hak-hak rakyat tertindas. Kalau sudah begitu, dimanakah idealisme akademik para birokrat kampus akan dialamatkan