Sumber Foto: radarsampit.jawapos.com | Presiden RI Prabowo Subianto saat di KTT Palestina yang digelar di United Nations General Assembly Building, Newyork

Kepemimpinan nasional selalu hadir dengan harapan. Ketika pasangan Prabowo–Gibran memegang mandat rakyat, ekspektasi publik tidak hanya bertumpu pada stabilitas politik, tetapi juga pada arah kebijakan yang tegas, berdaulat, dan berpihak pada kepentingan nasional jangka panjang. Dalam konteks global yang semakin kompetitif dan penuh tekanan geopolitik, kepemimpinan diuji bukan hanya oleh kemampuan menjaga pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh ketegasan dalam memperjuangkan posisi tawar Indonesia di mata dunia.

Opini ini mencoba memotret secara kritis tiga aspek penting: pertama, arah kebijakan luar negeri khususnya dalam isu impor besar-besaran dan posisi tawar Indonesia dalam lobi dengan Amerika Serikat; kedua, dinamika kebijakan dalam negeri terutama terkait komitmen terhadap Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan ketiga, kebijakan investasi dan bisnis yang dinilai sarat kepentingan internal kekuasaan. Kritik yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk mendeligitimasi pemerintahan, melainkan sebagai bagian dari kontrol publik yang sehat dalam sistem demokrasi.

# Kebijakan Luar Negeri dan Tantangan Posisi Tawar

Dalam tradisi politik luar negeri Indonesia, prinsip “bebas dan aktif” selalu menjadi pijakan. Sejak era awal kemerdekaan hingga kini, Indonesia berusaha menjaga keseimbangan antara kekuatan-kekuatan besar dunia. Namun dalam praktiknya, kebijakan luar negeri sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan domestik yang mendesak, terutama dalam sektor pangan, energi, dan industri strategis.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat selalu berada dalam spektrum yang kompleks: mitra dagang, mitra pertahanan, sekaligus representasi kekuatan ekonomi global yang dominan. Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, muncul persepsi bahwa dalam beberapa isu strategis, posisi tawar Indonesia dalam negosiasi dengan Washington terlihat kurang kuat.

Salah satu indikator yang sering dikritik adalah kecenderungan impor dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan domestik, baik pangan, alat utama sistem persenjataan, maupun produk teknologi tinggi. Impor memang bukan sesuatu yang haram dalam ekonomi modern. Namun, ketika impor menjadi solusi utama alih-alih opsi terakhir, maka muncul pertanyaan: di mana keberpihakan pada kemandirian nasional?

Dalam lobi perdagangan internasional, negara dengan ketergantungan impor tinggi cenderung memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Ketika akses terhadap pasar, teknologi, atau pembiayaan luar negeri sangat dibutuhkan, maka ruang manuver diplomasi menjadi sempit. Indonesia, sebagai negara dengan populasi besar dan sumber daya alam melimpah, seharusnya memiliki leverage yang signifikan. Sayangnya, leverage ini belum selalu diterjemahkan menjadi negosiasi yang menguntungkan secara optimal.

Kritik yang muncul adalah bahwa kebijakan impor besar-besaran berpotensi memperlemah industri domestik, menciptakan ketergantungan struktural, dan dalam jangka panjang menggerus kapasitas produksi nasional. Jika kebijakan luar negeri tidak terintegrasi dengan strategi industrialisasi nasional, maka diplomasi ekonomi hanya menjadi pintu masuk produk asing, bukan sarana memperluas ekspor dan transfer teknologi.

Harapan publik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran sebenarnya cukup jelas: Indonesia harus tampil lebih percaya diri di panggung global. Diplomasi tidak hanya soal menjaga hubungan baik, tetapi juga soal mempertahankan kepentingan strategis. Dalam konteks hubungan dengan Amerika Serikat, Indonesia seharusnya memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan regional di Asia Tenggara, anggota aktif di berbagai forum multilateral, serta pasar domestik yang besar sebagai alat tawar yang kuat.

# TKDN dan Kemandirian Industri yang Mulai Tergeser

Pada periode pemerintahan sebelumnya, kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong penggunaan produk lokal. TKDN bukan sekadar regulasi administratif, melainkan simbol keberpihakan pada industri nasional. Kebijakan ini mendorong perusahaan, termasuk asing, untuk meningkatkan kandungan lokal dalam produksi mereka di Indonesia.

Namun, dalam dinamika kebijakan terbaru, muncul kesan bahwa fokus terhadap TKDN mulai mengalami pergeseran. Dalam beberapa sektor, relaksasi aturan atau pengecualian tertentu memunculkan kekhawatiran bahwa komitmen terhadap produk dalam negeri melemah. Padahal, TKDN memiliki dampak strategis; (1) Meningkatkan daya saing industri nasional. (2) Menciptakan lapangan kerja. (3) Mengurangi defisit neraca perdagangan. (4) Memperkuat ekosistem manufaktur domestik.

Ketika kebijakan impor diperluas sementara TKDN dilonggarkan, pesan yang tertangkap publik adalah inkonsistensi arah pembangunan industri. Indonesia selama ini berbicara tentang hilirisasi, industrialisasi, dan kedaulatan ekonomi. Namun, industrialisasi tidak akan tumbuh kuat jika pasar domestik justru dibanjiri produk impor tanpa proteksi atau insentif yang memadai bagi produsen lokal.

Kritik terhadap kepemimpinan Prabowo–Gibran dalam konteks ini bukan pada niat, melainkan pada konsistensi implementasi. Apakah pemerintah benar-benar menempatkan industri nasional sebagai prioritas? Atau justru memilih jalan cepat melalui impor demi stabilitas jangka pendek?

Harapannya, TKDN tidak dipandang sebagai hambatan investasi, melainkan sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Negara-negara maju pun pernah menerapkan kebijakan proteksi industri pada tahap awal pertumbuhan mereka. Tanpa keberpihakan yang jelas, Indonesia berisiko terjebak dalam posisi sebagai pasar, bukan produsen.

# Investasi dan Bayang-Bayang Kepentingan Kekuasaan

Investasi adalah mesin pertumbuhan. Pemerintah tentu membutuhkan arus modal untuk membiayai pembangunan infrastruktur, memperluas lapangan kerja, dan mempercepat transformasi ekonomi. Namun, investasi yang sehat harus ditopang oleh tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan.

Kritik yang berkembang di ruang publik adalah adanya persepsi bahwa sebagian kebijakan investasi dan bisnis terlalu dekat dengan lingkaran kekuasaan. Ketika proyek-proyek strategis atau konsesi bisnis diberikan kepada kelompok tertentu yang memiliki kedekatan politik, maka muncul pertanyaan tentang fairness dan kompetisi yang sehat.

Dalam sistem demokrasi, konflik kepentingan bukan sekadar isu moral, tetapi juga isu ekonomi. Pasar yang tidak kompetitif akan menghasilkan inefisiensi, biaya tinggi, dan akhirnya membebani masyarakat. Jika kebijakan investasi dianggap sarat kepentingan internal kekuasaan, maka kepercayaan publik bisa terkikis.

Pemerintahan Prabowo–Gibran memiliki tantangan besar untuk membuktikan bahwa arah investasi benar-benar berbasis kepentingan nasional, bukan kepentingan kelompok. Transparansi dalam proses tender, pengawasan publik, dan penguatan lembaga antikorupsi menjadi elemen penting untuk menjaga legitimasi kebijakan.

Harapan masyarakat sebenarnya sederhana: pembangunan harus inklusif. Peluang usaha harus terbuka bagi pelaku UMKM, industri nasional, dan investor yang berkomitmen pada transfer teknologi dan penciptaan nilai tambah lokal.

# Antara Stabilitas dan Kedaulatan

Tidak dapat dipungkiri, setiap pemerintahan menghadapi dilema antara menjaga stabilitas jangka pendek dan membangun kedaulatan jangka panjang. Impor bisa menjadi solusi cepat untuk menekan inflasi. Relaksasi aturan bisa mempercepat investasi. Namun, jika langkah-langkah tersebut tidak diimbangi strategi struktural, maka Indonesia akan terus berada dalam lingkaran ketergantungan.

Kepemimpinan Prabowo–Gibran berada di persimpangan sejarah. Dengan latar belakang militer dan pengalaman politik yang panjang, Prabowo memiliki modal untuk bersikap tegas di panggung internasional. Sementara Gibran, sebagai representasi generasi muda, diharapkan membawa inovasi dan keberanian dalam reformasi kebijakan.

Kritik terhadap lemahnya posisi tawar dalam lobi dengan Amerika Serikat seharusnya menjadi refleksi untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Indonesia perlu memaksimalkan kekuatan domestik pasar besar, sumber daya alam strategis, dan posisi geopolitik sebagai alat negosiasi. 

Sumber Foto: metrotvnews.com

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki dua fungsi utama di Indonesia, yaitu: Pertama Fungsi Militer: ABRI berperan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap ancaman dari luar negeri, seperti perang atau agresi militer, serta menjaga stabilitas negara dari ancaman internal seperti pemberontakan atau kerusuhan.

Kedua Fungsi Sosial-politik: Selain fungsi militer, ABRI juga memiliki peran dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI berperan dalam mempertahankan stabilitas politik dan mendukung pemerintahan, termasuk dengan terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini dikenal dengan istilah "dwifungsi ABRI," yang menekankan bahwa ABRI tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan tetapi juga dalam pembangunan sosial-politik negara.

Setelah reformasi 1998, konsep dwifungsi ABRI mulai dikurangi, dengan tujuan agar ABRI lebih fokus pada peranannya sebagai institusi militer profesional yang berfokus pada pertahanan negara. Namun belakangan ini, pemerintah kembali merubah UU TNI, secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sumber Foto: emedia.dpr.go.id (Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat menyerahkan laporan usai disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang TNI yang baru)

Pengesahan undang undang ini memunculkan berbagai macam reaksi publik, termasuk kekhawatiran publik, bahwa pemerintah mencoba kembali kepada masa order baru, yaitu kembalinya dwi fungsi ABRI, salah satunya yaitu menambah tugas pokok TNI dan melegalkan penempatan Prajurit TNI di Kementerian dan Lembaga, yang berarti TNI selain berfungsi sebagai militer, saat ini berfungsi juga sebagai sosial politik, dengan dilegalkannya TNI berada di lembaga eksekutif, baik kementerian maupun lembaga.

Kekhawatiran publik tentang kembalinya dwifungsi ABRI bukan tanpa alasan, mengingat sejarah Indonesia dimasa orde baru. Beberapa kekhawatiran yang muncul terkait kembalinya dwifungsi ABRI, antara lain:

Pertama; Keterlibatan Militer dalam Politik: Salah satu kekhawatiran utama adalah TNI akan kembali terlibat dalam politik praktis, yang dapat mengancam demokrasi Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan kehidupan politik, dengan beberapa pejabat militer menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan parlemen.

Kedua; Mengganggu Prinsip Sipil-Militer yang Sehat: Dwifungsi ABRI dianggap dapat melemahkan hubungan yang seharusnya terpisah dan sehat antara aparat sipil dan militer. Dalam sistem demokrasi yang lebih matang, peran militer seharusnya terbatas pada fungsi pertahanan negara dan bukan mencampuri urusan politik dan kebijakan sipil.

Ketiga; Peningkatan Militerisasi dalam Kehidupan Sipil: Kekhawatiran ini muncul karena dengan meleburkan fungsi militer dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk lembaga non-militer seperti badan penanggulangan bencana atau keamanan siber, dapat menyebabkan militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Hal ini bisa berdampak pada kebebasan sipil dan pengaruh yang lebih besar bagi militer dalam sektor-sektor yang seharusnya dikelola oleh pihak sipil.

Keempat; Penyalahgunaan Kekuasaaan: Jika TNI terlibat dalam urusan politik atau sektor-sektor non-militer, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada kontrol militer yang lebih besar atas kehidupan politik dan sosial negara, dan mengurangi peran serta kekuatan lembaga-lembaga sipil yang seharusnya independen.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti. Sumber Foto: tempo.co

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun revisi UU TNI menambah peran TNI dalam beberapa bidang (misalnya, dalam mengatasi ancaman siber atau membantu melindungi kepentingan nasional di luar negeri), hal ini tidak serta-merta berarti kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Pemerintah dan pihak militer juga menekankan bahwa TNI tetap akan berada di bawah kontrol Kementerian Pertahanan dan tidak akan terlibat langsung dalam pemerintahan atau politik praktis.

Para pendemo yang datang untuk melakukan aksi penolakan UU TNI membentangkan banner yang bertuliskan ungkapan penolakan terhadap UU kontroversial tersebut di depan Grahadi Kamis (20/3/2025). Foto: Fatihah Salsabila Mg suarasurabaya.net