Sumber Foto: www.ksp.go.id

Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sejak awal masa pemerintahannya telah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas dalam kajian politik dan ekonomi Indonesia. Di satu sisi, pemerintah berupaya membangun citra sebagai rezim yang kuat, cepat mengambil keputusan, dan berorientasi pada program-program populis yang dianggap mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun di sisi lain, sejumlah kebijakan yang muncul pada tahun pertama pemerintahan justru memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi kebijakan fiskal, stabilitas ekonomi makro, serta sensitivitas negara terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Dalam konteks tersebut, isu kepemimpinan Prabowo tidak dapat dipisahkan dari perubahan arah kebijakan ekonomi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta munculnya kritik bahwa sebagian kebijakan pemerintah lebih berorientasi pada target politik dan simbolik dibandingkan pada kebutuhan riil masyarakat.

 

Secara teoritis, kepemimpinan politik memiliki hubungan erat dengan kepercayaan pasar. Menurut perspektif ekonomi politik, stabilitas pemerintahan bukan hanya ditentukan oleh legitimasi politik, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah membangun ekspektasi yang jelas terhadap masa depan ekonomi. Ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak konsisten atau menimbulkan ketidakpastian fiskal, pasar akan merespons melalui pergerakan modal, nilai tukar, maupun investasi. Dalam kasus Indonesia, sejumlah analis menilai bahwa pasar mulai menunjukkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo, terutama terkait program-program berskala besar yang membutuhkan pembiayaan sangat besar dan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap anggaran negara. Reuters mencatat bahwa kekhawatiran investor terhadap kesehatan fiskal Indonesia meningkat setelah pemerintah memperkenalkan berbagai rencana belanja populis dan pembentukan instrumen investasi negara baru yang dianggap dapat memperbesar risiko fiskal jangka panjang (Reuters, 2025).

 

Salah satu program yang paling banyak mendapat perhatian adalah program makan bergizi gratis yang menjadi janji utama kampanye Prabowo. Secara normatif, program ini memiliki tujuan yang positif karena diarahkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak dan ibu hamil. Namun, implementasi program tersebut menghadapi berbagai tantangan administratif, fiskal, dan teknis. Pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program tersebut, sementara pada saat yang sama melakukan efisiensi dan pemotongan anggaran di berbagai sektor lain. Reuters melaporkan bahwa hingga pertengahan 2025 realisasi anggaran program makan bergizi gratis masih sangat rendah dibandingkan total alokasi yang tersedia, menunjukkan adanya persoalan implementasi dan kapasitas birokrasi dalam menjalankan program tersebut (Reuters, 2025).

 

Masalah yang kemudian muncul adalah persepsi publik mengenai prioritas kebijakan negara. Ketika pemerintah mengalokasikan sumber daya yang besar untuk program unggulan tertentu, sementara berbagai sektor lain mengalami pengurangan anggaran, muncul pertanyaan mengenai efektivitas distribusi sumber daya publik. Dalam konteks negara berkembang seperti Indonesia, kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan bantuan sosial langsung, tetapi juga menyangkut akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan lapangan pekerjaan. Oleh karena itu, kebijakan yang terlalu terpusat pada satu program berisiko mengurangi fleksibilitas fiskal negara dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang lebih kompleks.

 

Kritik terhadap perubahan kebijakan semakin menguat ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran dalam skala besar. Pemerintah mengumumkan penghematan anggaran hingga ratusan triliun rupiah dengan alasan meningkatkan produktivitas belanja negara dan mengalihkan dana ke program-program prioritas. Reuters melaporkan bahwa pemerintah melakukan penghematan sekitar Rp306 triliun melalui pengurangan berbagai pos pengeluaran kementerian dan transfer daerah (Reuters, 2025). Namun demikian, kebijakan tersebut memunculkan perdebatan karena pemerintah daerah dan sejumlah kelompok masyarakat menilai bahwa pemotongan anggaran dapat mengganggu pelayanan publik, pembangunan daerah, serta program sosial yang secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

 

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, perubahan kebijakan yang terlalu cepat sering kali menghasilkan apa yang disebut sebagai policy shock atau guncangan kebijakan. Kondisi ini terjadi ketika aktor-aktor ekonomi, pemerintah daerah, dan masyarakat belum memiliki cukup waktu untuk menyesuaikan diri terhadap arah kebijakan baru. Akibatnya, muncul ketidakpastian yang dapat mengurangi efektivitas implementasi kebijakan. Dalam konteks Indonesia, perubahan orientasi anggaran yang cukup drastis memunculkan kekhawatiran bahwa stabilitas pembangunan jangka menengah dapat terganggu karena pemerintah daerah kehilangan sebagian ruang fiskal yang selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan lokal.

 

Persoalan tersebut menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan pelemahan nilai tukar rupiah. Sepanjang 2025, rupiah mengalami tekanan yang cukup signifikan terhadap dolar Amerika Serikat. Reuters melaporkan bahwa rupiah sempat mencapai level terlemah sejak krisis Asia 1998 akibat kombinasi faktor global dan domestik, termasuk ketidakpastian fiskal serta keluarnya modal asing dari pasar Indonesia (Reuters, 2025). Bank Indonesia bahkan harus melakukan intervensi di pasar valuta asing, pasar obligasi, dan instrumen derivatif untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

 

Secara ekonomi, pelemahan rupiah memiliki dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat. Indonesia masih bergantung pada impor untuk berbagai kebutuhan strategis, termasuk bahan baku industri, energi, dan sejumlah komoditas pangan. Ketika nilai tukar melemah, biaya impor meningkat dan pada akhirnya dapat mendorong kenaikan harga barang di tingkat konsumen. Dengan kata lain, pelemahan rupiah berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah yang sangat sensitif terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok.

 

Dalam kerangka ekonomi politik, pelemahan nilai tukar tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti penguatan dolar AS atau ketegangan geopolitik global. Faktor domestik juga memainkan peran penting, terutama kepercayaan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Reuters mencatat bahwa sejumlah pelaku pasar mengaitkan tekanan terhadap rupiah dengan kekhawatiran mengenai keberlanjutan fiskal Indonesia di bawah berbagai program belanja besar pemerintah (Reuters, 2025). Dengan demikian, pelemahan rupiah tidak dapat dipahami semata-mata sebagai akibat dari dinamika global, tetapi juga sebagai refleksi dari persepsi pasar terhadap kualitas tata kelola ekonomi nasional.

 

Dari perspektif masyarakat, persoalan utama bukan hanya nilai tukar rupiah itu sendiri, melainkan konsekuensi yang ditimbulkannya terhadap biaya hidup. Ketika harga kebutuhan pokok meningkat, masyarakat berpenghasilan rendah akan menghadapi tekanan ekonomi yang lebih besar. Kondisi ini menjadi problematis apabila pada saat yang sama pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berpotensi mengurangi kualitas layanan publik atau memperlambat pembangunan daerah. Dengan demikian, masyarakat menghadapi tekanan ganda berupa meningkatnya biaya hidup dan berkurangnya kapasitas negara dalam menyediakan pelayanan yang memadai.

 

Selain itu, muncul pula kritik mengenai pendekatan kebijakan yang dianggap kurang mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Dalam berbagai studi kebijakan publik, keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh proses formulasi kebijakan yang melibatkan partisipasi publik dan mempertimbangkan kapasitas implementasi. Ketika pemerintah lebih fokus pada pencapaian target-target besar yang bersifat simbolik, terdapat risiko bahwa kebutuhan masyarakat yang lebih mendesak justru terabaikan. Kritik terhadap program-program besar pemerintah pada dasarnya bukan ditujukan pada tujuan program tersebut, melainkan pada pertanyaan mengenai prioritas, efektivitas, dan keberlanjutan pendanaannya.

 

Fenomena ini menunjukkan adanya ketegangan antara logika politik dan logika ekonomi. Dari sudut pandang politik, program-program besar dapat meningkatkan legitimasi pemerintah karena memberikan manfaat yang terlihat secara langsung kepada masyarakat. Namun dari sudut pandang ekonomi, program-program tersebut harus mempertimbangkan kapasitas fiskal negara, stabilitas makroekonomi, dan dampaknya terhadap sektor lain. Ketika keseimbangan antara kedua logika tersebut tidak tercapai, maka kebijakan yang awalnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru dapat menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan.

 

Kepemimpinan Prabowo juga memperlihatkan kecenderungan sentralisasi pengambilan keputusan. Dalam beberapa kasus, keputusan strategis diambil secara cepat dengan penekanan pada efektivitas dan percepatan implementasi. Pendekatan ini memang dapat mempercepat pelaksanaan program pemerintah, tetapi juga berpotensi mengurangi ruang deliberasi dan evaluasi kebijakan. Dalam sistem demokrasi modern, proses konsultasi dan partisipasi publik merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memiliki legitimasi sosial yang kuat.

 

Dari sudut pandang akademik, situasi yang berkembang di Indonesia saat ini mencerminkan dilema klasik pembangunan di negara berkembang. Pemerintah berusaha mendorong transformasi sosial melalui program-program besar, tetapi pada saat yang sama harus menjaga stabilitas ekonomi makro dan kepercayaan investor. Tantangan tersebut menjadi semakin berat ketika ekonomi global sedang menghadapi ketidakpastian akibat perlambatan pertumbuhan, gejolak geopolitik, dan volatilitas pasar keuangan internasional. Dalam kondisi demikian, kebijakan domestik yang tidak terkomunikasikan dengan baik dapat memperbesar persepsi risiko dan memperburuk tekanan terhadap perekonomian nasional.

 

Pada akhirnya, analisis terhadap kepemimpinan Prabowo, perubahan kebijakan, pelemahan rupiah, dan kritik mengenai kurangnya perhatian terhadap kondisi rakyat menunjukkan bahwa keempat isu tersebut saling berkaitan secara erat. Kepemimpinan politik memengaruhi arah kebijakan; arah kebijakan memengaruhi persepsi pasar; persepsi pasar memengaruhi stabilitas ekonomi; dan stabilitas ekonomi pada akhirnya menentukan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, tantangan utama pemerintahan Prabowo bukan hanya menjalankan program-program unggulan, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diambil didasarkan pada perencanaan yang matang, komunikasi publik yang efektif, serta pemahaman yang mendalam terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Tanpa keseimbangan tersebut, berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan justru berisiko menimbulkan tekanan ekonomi baru dan memperbesar ketidakpuasan publik.

 

Daftar Pustaka

• Reuters. (2025, January 23). Indonesia plans spending cuts worth $18.84 bln, finance ministry says. Reuters.
• Reuters. (2025, February 18). Indonesia budget efficiency cuts remain at $18.8 billion, finance ministry says. Reuters.
• Reuters. (2025, March 25). Indonesia intervenes as rupiah falls to Asian crisis lows. Reuters.
• Reuters. (2025, April 9). Bank Indonesia says will act boldly to maintain rupiah stability. Reuters.
• Reuters. (2025, June 17). Indonesia disburses less than 3% of budget for Prabowo's flagship free meals programme. Reuters.
• Reuters. (2025, January 6). Indonesia dishes out first free meals in programme targeting 83 million people. Reuters.
• Herho, S. H. S., Kaban, S. N., & Nugraha, C. (2025). 100-Day Analysis of USD/IDR Exchange Rate Dynamics Around the 2025 U.S. Presidential Inauguration. arXiv.
• IDN Financials. (2025, April 9). Trade war drags rupiah to lowest level in history. 

Sumber Foto: www.bu.edu

Donald Trump, sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45, terlibat dalam sejumlah kontroversi selama masa jabatannya dan bahkan sebelum itu. Seperti; “Pernyataan dan Sikap Rasial”, Donald Trump menghadapi kritik keras terkait pernyataannya tentang kelompok minoritas, seperti komentarnya mengenai imigran dari negara-negara "berlubang" atau "shithole countries" (terutama negara-negara Afrika). Pernyataan semacam ini dianggap oleh banyak pihak sebagai rasis dan xenofobia. Tindakannya terkait dengan protes rasial di Charlottesville pada tahun 2017, di mana Trump menyatakan bahwa ada "orang baik di kedua sisi", yang dianggap membela kelompok supremasi kulit putih.

Kemudian terkait Investigasi Rusia (Russian Interference); Donald Trump dilibatkan dalam penyelidikan terhadap dugaan kolusi antara kampanye presiden Trump dengan Rusia selama pemilu 2016. Meskipun penyelidikan yang dipimpin oleh Robert Mueller tidak menemukan bukti yang cukup untuk mendakwa Trump atas kolusi, laporan tersebut menyimpulkan bahwa Trump berusaha menghalangi penyelidikan.

Pemakzulan Pertama (Impeachment I); Pada 2019, Donald Trump menjadi Presiden AS pertama yang dimakzulkan dua kali. Pemakzulan pertama terkait dengan tindakan Trump yang menekan Ukraina untuk menyelidiki saingan politiknya, Joe Biden, sebelum pemilu 2020. Trump dianggap melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi penyelidikan. Pemakzulan Kedua (Impeachment II), Pada Januari 2021, setelah serangan mematikan ke Gedung Capitol oleh pendukung Trump, ia dimakzulkan untuk kedua kalinya, dengan tuduhan menghasut pemberontakan. Meskipun ia dibebaskan oleh Senat, peristiwa ini menambah kontroversi terkait kepemimpinan dan pengaruh Trump.

Penanganan Pandemi COVID-19; Penanganan Trump terhadap pandemi COVID-19 juga menjadi kontroversi. Kritik datang terkait dengan penanganan yang lamban dan seringnya Trump meremehkan ancaman virus. Pada awal pandemi, Trump juga memberi pernyataan yang tidak akurat, termasuk tentang penggunaan obat-obatan yang belum terbukti efektif.

Kebijakan Imigrasi; Salah satu kebijakan kontroversial Trump adalah larangan masuk (travel ban) dari beberapa negara mayoritas Muslim dan pemisahan keluarga di perbatasan AS-Meksiko. Kebijakan pemisahan keluarga ini memicu kecaman luas dari berbagai organisasi hak asasi manusia.

Serangan terhadap Media dan Kebenaran; Donald Trump sering kali menyerang media, menyebut mereka sebagai "musuh rakyat" dan menuding berita yang merugikan dirinya sebagai "berita palsu" (fake news). Pendekatan ini menambah ketegangan dalam hubungan antara pemerintah dan media di Amerika Serikat.

Penggunaan Media Sosial; Donald Trump dikenal dengan penggunaan media sosial, terutama Twitter, untuk mengungkapkan pendapatnya, menyerang lawan politik, dan bahkan membuat pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ini menyebabkan perdebatan tentang kebebasan berbicara dan pengaruh media sosial dalam politik.

Pernyataan tentang Kekerasan dan Terorisme dalam Negeri; Pernyataan Donald Trump yang dianggap menghasut atau mendukung kelompok ekstremis sering menjadi sorotan. Misalnya, ketika ia memberi komentar bahwa kelompok supremasi kulit putih tidak sepenuhnya bersalah dalam kekerasan yang terjadi di Charlottesville.

Pengelolaan Keuangan dan Pajak; Pada 2020, The New York Times melaporkan bahwa Donald Trump membayar pajak penghasilan yang sangat rendah selama bertahun-tahun dan hanya membayar $750 pada tahun pertama kepresidenannya. Hal ini memicu pertanyaan tentang kekayaannya dan penghindaran pajak yang mungkin terjadi.

Kemudian Donald Trump dilantik Kembali sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47 pada 20 Januari 2025. Ini merupakan periode kedua pemerintahan Trump setelah sebelumnya menjabat pada periode 2017-2021. Pasca pelantikan, Trump kembali membuat kebijakan kontroversialnya, diantaranya:

Trump menandatangani aturan hukuman mati; yang bisa menjaring pelaku kriminal hingga imigran ilegal. Perintah Trump berarti memaksa Kementerian Kehakiman mengupayakan hukuman mati kasus federal yang sesuai dan membantu melestarikan hukuman mati di AS. Melalui perintah itu pula, Jaksa Agung bisa menggunakan yurisdiksi federal dan menerapkan hukuman mati "tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain".

Cuma Akui Dua Gender; dalam perintah eksekutif itu, Trump juga menyampaikan bahwa ia hanya mengakui dua jenis kelamin yakni laki-laki dan perempuan. Trump juga menghapus perlindungan bagi transgender di penjara federal, dan menghentikan Program Keberagaman, Kesetaraan, dan Inklusi (Diversity, equity, and inclusion/DEI).

Sumber Foto: www.grapheine.com

Anak Imigran Tak Dapat Kewarganegaraan AS; Perintah eksekutif Trump juga mengakhiri kewarganegaraan berdasarkan kelahiran bagi imigran gelap. Menurut laporan Politico, perintah Trump mengarahkan badan-badan federal menolak untuk mengakui kewarganegaraan AS bagi anak-anak yang lahir di AS dari ibu yang berada di negara itu secara ilegal atau secara legal dengan visa, jika ayahnya bukan warga negara AS atau penduduk tetap yang sah.

Padahal Mahkamah Agung AS sudah sejak lama memutuskan bahwa anak-anak yang lahir di AS dari orang tua asing adalah warga negara AS berdasarkan Amandemen ke-14.

Tolak Pengungsi; Trump juga berencana menghentikan program penerimaan pengungsi hingga "masuknya pengungsi ke AS sesuai dengan kepentingan." Dia juga menyatakan penyeberangan di sepanjang perbatasan AS-Meksiko sebagai keadaan darurat nasional, hingga mempertimbangkan kartel sebagai organisasi teroris asing.

Dan banyak kebijakan-kebijakan kontroversial yang dilakukan Trump pasca kembali berkuasa, termasuk soal tarif pajak dagang yang ditetapkan untuk berbagai negara, termasuk Indonesia.

Sumber Foto: metrotvnews.com

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki dua fungsi utama di Indonesia, yaitu: Pertama Fungsi Militer: ABRI berperan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap ancaman dari luar negeri, seperti perang atau agresi militer, serta menjaga stabilitas negara dari ancaman internal seperti pemberontakan atau kerusuhan.

Kedua Fungsi Sosial-politik: Selain fungsi militer, ABRI juga memiliki peran dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI berperan dalam mempertahankan stabilitas politik dan mendukung pemerintahan, termasuk dengan terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini dikenal dengan istilah "dwifungsi ABRI," yang menekankan bahwa ABRI tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan tetapi juga dalam pembangunan sosial-politik negara.

Setelah reformasi 1998, konsep dwifungsi ABRI mulai dikurangi, dengan tujuan agar ABRI lebih fokus pada peranannya sebagai institusi militer profesional yang berfokus pada pertahanan negara. Namun belakangan ini, pemerintah kembali merubah UU TNI, secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sumber Foto: emedia.dpr.go.id (Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat menyerahkan laporan usai disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang TNI yang baru)

Pengesahan undang undang ini memunculkan berbagai macam reaksi publik, termasuk kekhawatiran publik, bahwa pemerintah mencoba kembali kepada masa order baru, yaitu kembalinya dwi fungsi ABRI, salah satunya yaitu menambah tugas pokok TNI dan melegalkan penempatan Prajurit TNI di Kementerian dan Lembaga, yang berarti TNI selain berfungsi sebagai militer, saat ini berfungsi juga sebagai sosial politik, dengan dilegalkannya TNI berada di lembaga eksekutif, baik kementerian maupun lembaga.

Kekhawatiran publik tentang kembalinya dwifungsi ABRI bukan tanpa alasan, mengingat sejarah Indonesia dimasa orde baru. Beberapa kekhawatiran yang muncul terkait kembalinya dwifungsi ABRI, antara lain:

Pertama; Keterlibatan Militer dalam Politik: Salah satu kekhawatiran utama adalah TNI akan kembali terlibat dalam politik praktis, yang dapat mengancam demokrasi Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan kehidupan politik, dengan beberapa pejabat militer menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan parlemen.

Kedua; Mengganggu Prinsip Sipil-Militer yang Sehat: Dwifungsi ABRI dianggap dapat melemahkan hubungan yang seharusnya terpisah dan sehat antara aparat sipil dan militer. Dalam sistem demokrasi yang lebih matang, peran militer seharusnya terbatas pada fungsi pertahanan negara dan bukan mencampuri urusan politik dan kebijakan sipil.

Ketiga; Peningkatan Militerisasi dalam Kehidupan Sipil: Kekhawatiran ini muncul karena dengan meleburkan fungsi militer dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk lembaga non-militer seperti badan penanggulangan bencana atau keamanan siber, dapat menyebabkan militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Hal ini bisa berdampak pada kebebasan sipil dan pengaruh yang lebih besar bagi militer dalam sektor-sektor yang seharusnya dikelola oleh pihak sipil.

Keempat; Penyalahgunaan Kekuasaaan: Jika TNI terlibat dalam urusan politik atau sektor-sektor non-militer, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada kontrol militer yang lebih besar atas kehidupan politik dan sosial negara, dan mengurangi peran serta kekuatan lembaga-lembaga sipil yang seharusnya independen.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti. Sumber Foto: tempo.co

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun revisi UU TNI menambah peran TNI dalam beberapa bidang (misalnya, dalam mengatasi ancaman siber atau membantu melindungi kepentingan nasional di luar negeri), hal ini tidak serta-merta berarti kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Pemerintah dan pihak militer juga menekankan bahwa TNI tetap akan berada di bawah kontrol Kementerian Pertahanan dan tidak akan terlibat langsung dalam pemerintahan atau politik praktis.

Para pendemo yang datang untuk melakukan aksi penolakan UU TNI membentangkan banner yang bertuliskan ungkapan penolakan terhadap UU kontroversial tersebut di depan Grahadi Kamis (20/3/2025). Foto: Fatihah Salsabila Mg suarasurabaya.net