Terhitung 15 Agustus 2005 –15 Agustus 2013, maka usia MoU Helsinki yang ditandatangani Pemerintah RI–GAM genap 8 tahun. Tapi hanya PP partai lokal yang baru disahkan Presiden. Ini pertanda Jakarta secara terang-terangan mempermainkan Aceh. Kata Safaruddin, Direktur YARA seperti terlansir pada fun page Kabar Aceh.

Mendengarkan pernyataan direktur YARA, pantas rakyat Aceh harus bersikap cemas terhadap keberlansungan perdamaian di Aceh, melihat jumlah PP yang disahkan oleh presiden hanya satu dalam waktu 8 tahun. Keseriusan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan otonomi khusus di Aceh juga patut di pertanyakan.

Presiden RI dibawah kekuasaan Susilo Bambang Yudhoyono akan berakhir pada tahun 2014. Lalu bagaimana nasib perdamaian Aceh, yang secara public diketahui bahwa terjadinya perdamaian antara GAM dengan Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Tentunya pergantian kekuasaan (Presiden RI) akan berdampak terhadap arah kebijakan otonomi khusus di Aceh. Jika dibawa kepemimpinan SBY tidak mampu mengimplementasikan perjanjian damai (Mou Helsinky), lalu bagaimana dibawa kepemimpinan presiden baru yang akan segera terpilih pada tahun 2014.

Lebih lanjut. Direktur YARA juga menilai Pemerintah Aceh terlalu lemah dalam memperjuangkan hak-hak kekhususan Aceh. Sebenarnya, banyak cara yang bisa dilakukan, mulai dari lobi hingga dengan aksi menggugat Presiden.

Jika Presiden melakukan wanprestasi (ingkar janji) ke Aceh,maka Aceh berpeluang menggugat Jakarta secara hukum,” kata Safaruddin, Direktur YARA. Padahal dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sambung Safaruddin, sudah jelas disebutkan beberapa aturan lanjutan dari UUPA harus segera dikeluarkan paling lambat tahun 2008.

“Tetapi kenyataannya sampai sekarang hanya PP tentang partai lokal saja yang baru keluar,” katanya. YARA juga menilai, pemerintah pusat telah mempermainkan Pemerintah Aceh dengan mengabaikan hak-hak kekhususan Aceh.

YARA mengkhawatirkan perdamaian Aceh akan gagal nantinya, jika Jakarta tidak konsisten dengan janjinya. “YARA mendesak Pemerintah Aceh lebih serius mengurus beberapa regulasi lanjutan UUPA, bila perlu menggugat pemerintah pusat secara hukum ke Mahkamah Agung (MA), karena telah melakukan pembohongan publik kepada masyarakat Aceh,”

Jika Pemerintah Aceh tidak siap menggugat Jakarta, maka YARA siap dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat Aceh. “Apalagi lembaga kita (YARA) memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menggugat pemerintah pusat.

Membaca lebih lanjut terhadap apa yang disampaikan direktur YARA, dalam ketentuan hukum pemerintah Aceh memang sangat berpeluang menggugat pemerintah pusat sebagaimana dalam isi perjanjian MoU di Helsinky pada tahun 2005. Dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), disebutkan beberapa aturan lanjutan dari UUPA harus segera dikeluarkan paling lambat tahun 2008.

Saat ini yang telah memasuki tahun 2013, artinya pemerintah pusat telah mengingkar janji kepada rakyat Aceh dalam hal perjanjian MoU Helsinky selama 5 Tahun. Ingkar janji pemerintah pusat terhadap rakyat Aceh tentunya bukan ini yang pertama kali dilakukan, namun ingkar janji yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap rakyat Aceh telah terjadi berulang ulang kali sejak Republik Indonesia berdiri Aceh selalu dalam penghianatan pemerintah pusat dimulai dari Presiden Indonesia pertama yaitu Soekarno.

Lalu apakah kali ini Rakyat Aceh akan lagi lagi tertipu.

Melihat keseriusan pemerintah pusat terhadap keseriusan dalam mengimplementasikan hasil perjanjian MoU Helsinky sudah saatnya rakyat Aceh dalam hal ini Pemerintah Aceh menggugat Pemerintah Pusat.

Perjanjian MoU Helsinky yang dilakukan oleh GAM dengan Pemerintah pusat tahun 2005 merupakan tanggung jawab Crisis Manajement Initiatif  (CMI) serta Uni Eropa bertanggung jawab terhadap perdamaian Aceh dalam mengawasi implementasi hasil perjanjian tersebut.

Pemerintah Aceh sudah saatnya menggandeng pihak CMI serta Uni Eropa dalam menuntut penyelesaian turunan UUPA. Sebelum penghianatan kesekian kalinya terjadi pada rakyat Aceh yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Kekhawatiran rakyat Aceh terhadap penghianatan pemerintah pusat terhadap isi perjanjian MoU Helsinky tidak lah merupakan sesuatu yang berlebihan. Melihat sepanjang sejarah penghianatan pemerintah pusat tersebut berulang kali diterima oleh rakyat Aceh, konflik antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat dari kehari semakin memanas disebabkan perbedaan sudut pandang, kemudian disusul dengan segera akan terjadi pergantian kekuasaan (presiden) yang menyebabkan terjadinya pergantian arah dan kebijakan.

Strategi penghianatan pemerintah pusat terhadap terhadap rakyat Aceh saat ini sudah mulai terasa benih benihnya, salah satu nya adalah pengesahan PP yang baru 1 disahkan oleh presiden, kemudian pernyataan pernyataan tokoh nasional yang mengatakan Aceh telah melanggar isi perjanjian MoU Helsinky.

Tokoh Tokoh nasional sangat gentor menyuarakan kritikan terhadap Aceh. Ada yang menyatakan Aceh berhianat dan sebagainya.

Lalu siapakah hari ini yang berhianat….???

Mari kita putar kembali sepanjang sejarah Aceh-Indonesia……!!!!! 

Mahasiswa mempunyai status yang terhormat pada sebuah bangsa, tidak terkecuali di Indonesia, semua bangsa mengakui bahwa mahasiswa merupakan calon kaum intelektual yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Tidak hanya dari segi pemerintah, mahasiswa di anggap sebagai calon kaum intelektual, masyarakat desa pun tak tanggung-tanggung menaruh harapan perubahan pada kaum intelektual tersebut. Namun apalah arti dari kehormatan yang diberikan oleh bangsa dan rakyatnya jika hal tersebut ternyata tak dapat di implementasikan oleh mahasiswa secara maksimal.

Sejarah mencatat dari era penjajahan sampai dengan era reformasi  dan saat ini, mahasiswa memang telah banyak membuat perubahan. Apalagi ketika tahun 1998 yang merupakan puncak kejayaan mahasiswa dalam menuntut mundur nya seorang penguasa tertinggi di Indonesia yaitu presiden, tapi sadar atau tidak siapa mereka yang di anggap sebagai pahlawan, bahwa mereka-mereka yang banyak menulis.

Soe Hok Gie, mahasiswa mana yang tak mengenal nama tersebut, salah satu mahasiswa yang dengan lantang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah di orde baru, tentunya bukan hanya Soe Hok Gie yang lantang mengkritik pemerintah pada saat itu. Pastinya menimbulkan tanda tanya pada kita semua, kenapa hanya Soe Hok Gie yang terkenal sang aktivis pemberani itu, salah satu jawabannya adalah menulis. Soe Hok Gie seorang aktivis revolusioner bukan hanya pintar mengkritik kebijakan pemerintah tetapi juga selalu mengkritik kebijakan pemerintah melalui tulisan-tulisan kritisnya. Meski saat ini Soe Hok Gie tidak lagi menikmati hidup pada era reformasi, namun nama Soe Hok Gie tetap menjadi inspirasi bagi banyak orang, apalagi mahasiswa.

Bisa kita bandingkan dengan kebiasaan mahasiswa saat ini, yang mempunyai hanya satu tujuan yaitu mendapatkan nilai terbaik, meski harus melakukan dengan cara-cara apapun. Apalagi dengan dukungan teknologi hanya dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk segi negatif. Sehingga apa yang terjadi intelektualitas mahasiswa mulai diragukan. Salah satu hal yang paling diragukan saat ini adalah “Kemampuan Menulis”. Harus di akui untuk saat ini budaya menulis dikalangan mahasiswa sangat memprihatinkan ditambah lagi dengan budaya membaca dikalangan mahasiswa yang juga mendapat penghargaan memprihatinkan. Lengkap rasanya ketika mahasiswa saat ini semakin diragukan intelektualitasnya.

Menulis yang seharusnya menjadi salah satu budaya dikalangan intelektual dalam mengimplementasikan ide, gagasan dan pemikirannya di anggap sebagai sesuatu yang sulit oleh banyak mahasiswa. Kehadiran teknologi tidak dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa dalam mengimplementasikan ide,gagasan dan pemikirannnya. Padahal di era seperti ini didukung dengan kehadiran media elektronik dan media cetak namun tidak membuat mahasiswa banyak mahasiswa mau memanfaatkannya untuk menyampaikan pemikirannya.

Apalagi kehadiran blogger, wordpress dan lain lain yang dapat di buat secara gratis tidak dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa secara umumnya. Mahasiswa yang memiliki blog secara pribadi masih dapat dihitung dalam persentase yang sangat rendah.

Lalu muncul sebuah pertanyaan, Apakah mahasiswa tidak melihat bahwa menulis merupakan sebuah keharusan atau Mahasiswa yang tidak mampu menyampaikan pemikirannya melalui tulisan.?

Namun perbedaan sarjana Pada masa Orde lama maupun orde baru, bukan saja dari sisi ekonomi namun juga dari sisi kualitas para sarjana, pada masa itu gelar sarjana merupakan sebuah gelar yang masih yang begitu di agung agungkan oleh banyak masyarakat, bahkan ketika masih menjadi mahasiswa, masyarakat menjadikan mahasiswa sebagai leader yang patut di contoh dan dihormati karena intelektualitasnya, baik dari sisi pengabdiannya maupun dari sisi perubahan yang dilakukan oleh mahasiswa mahasiswa tersebut diwaktu itu.

Minimnya yang meraih gelar sarjana waktu itu menjdi faktor gelar tersebut sebagai sebuah gelar yang di agung agungkan oleh banyak masyarakat dan masyarakat pun ketika itu mempercayakan dengan kehadiran sarjana akan dapat membuat banyak perubahan untuk masa depan bangsa ini. Namun seiring berjalannya waktu, gelar tersebut telah dipandang sebagai sebuah gelar yang harus diraih untuk mengangkat derajat social oleh banyak orang tua bukan lagi sebuah gelar yang mampu merubah bangsa.

Iwan Fals dalam lagu nya Sarjana Muda yang diciptakan tahun 1981 sepertinya paham betul tentang kondisi para sarjana sarjana di Indonesia, mengapa tidak, dari tahun ketahun para lulusan yang meraih gelar sarjana terus bertambah namun bertambahnya para sarjana tersebut tidak disertai dengan kesiapan untuk memperbaiki keadaan perkonomian bangsa melalui aplikasi ilmu ilmu yang telah didapatkannya semasa bangku kuliah.

Dinamika dinamika yang di alami oleh para sarjana tersebut adalah merupakan dinamika yang sama dari tahun ketahun, namun belum juga terselesaikan hingga saat ini, kualitas pendidikan dalam mendidik mahasiswa untuk meraih gelar sarjana agar dapat keluar dari ketergantungannya dengan pemerintah belum dilakasanakan dengan baik hingga saat ini, bahkan hanya dibicarakan melalui teori teori, sehingga lulusan para sarjana hanya mampu mengharapkan sebuah lowongan kerja, harapan untuk adanya pembukaan lapangan kerja bukan dilakukan tanpa alasan, factor utama para lulusan sarjana menjadi seperti itu adalah disebabkan pendidikan yang diterapkan saat ini bukan untuk menjadi sarjana siap bersaing, namun melainkan sarjana siap pakai. dan hal itu lumrah terjadi pada para sarjana.

Salah satu lirik lagu sarjana muda “Engkau sarjana muda, Resah mencari kerja, Tak berguna ijasahmu, Empat tahun lamanya, Bergelut dengan buku” merupakan sebuah potret nyata pendidikan di negeri ini, mahasiswa sebelum meraih gelar sarjana dihadapkan pada banyaknya buku buku pelajaran yang wajib harus dipelajari oleh mahasiswa, jika tidak maka dipastikan nilai kelulusannya jelek atau bahkan tidak lulus. Namun dibalik bergelut dengan buku para mahasiswa tersebut minim sekali di ajarkan oleh dosennya bagaimana terhadap apliklasinya ketika menjadi sarjana, aplikasi inilah yang banyak dilupakan oleh para dosen dosen,  dosen yang menjadi penentu kualitas para sarjana hanya memberikan teori teori tanpa memberikan praktek  untuk di aplikasikan kepada dunia nyata oleh mahasiswa.

Dinamika yang terjadi dari tahun ke tahun pada para mahasiswa yang telah meraih gelar sarjananya yang selalu sama tersebut entah apa yang akan terjadi kedepannya jika sistem pendidikan yang diterapkan saat ini akan terus berlanjut, yaitu sistem pendidikan yang hanya bergelut pada teori teori yang ada dengan tidak mencoba mendidiknya bagaimana untuk bisa meng aplikasikan teori tersebut kedunia nyata.

Saling lempar tanggung jawab pun terjadi antara pemerintah dengan para sarjana, para sarjana mengharapkan pemerintah untuk bertanggung jawab dalam melakukan pembukaan lapangan kerja bagi para sarjana, begitupun sebaliknya, pemerintah mengharapkan para sarjana tidak hanya mengharapkan menjadi pegawai negeri, dan tidak mengharapkan lapangan kerja dari pemerintah, tapi bagaimana menciptakan lapangan kerja yang mampu menciptakan pertumbuhan perekonomian.

Jika sudah seperti ini siapa yang harus kita salahkan,,,,,?

Sudah saatnya pemerintah dan perguruan tinggi untuk memikirkan model pendidikan yang mampu menciptakan sarjana siap bersaing, agar permasalahan saling lempar tanggung jawab tidak terjadi antara pemerintah dengan sarjana dan para dosen pun tidak hanya mendidik mahasiswa untuk berfokus pada teori teori yang ada namun juga mendidik bagaimana meng aplikasikan teori teori yang sudah dipelajari oleh para sarjana.

Jika tidak, tahun demi tahun perguruan tinggi hanya akan menciptakan sarjana sarjana siap pakai, bukan sarjana siap bersaing.

Belum lama kita mendengar dan merasakan betapa pahitnya bencana yang di alami oleh warga Tangse, bencana tersebut bukan merupakan bencana pertama yang di alami oleh warga Tangse melainkan bencana kedua yang di alami dengan bencana yang sama yaitu banjir bandang.

Banjir bandang yang di alami oleh warga Tangse, pemerintah belum pun banyak mengembalikan pembangunan infrastruktur yang rusak diterpa bencana banjir bandang tersebut, namun kali ini datang lagi, datangnya bukan lagi di Tangse, kali ini banjir di kabupaten  Aceh Utara, Aceh Jaya dan Aceh Barat, bajir yang terparah di Aceh Barat. Begitulah Aceh sebuah provinsi yang terkenal dengan penghijauannya, hutan lebat tapi gunung gundul dan program Aceh Green yang ditelan tsunami.

Sebelumnya tulisan saya yang berjudul “BENCANA: MAHASISWA MENGEMIS BUKAN JAMANNYA LAGI” merupakan sebuah tulisan yang dikritik berbagai macam ragam oleh mahasiswa, ada yang mengkritik dengan nada negative namun ada juga yang positif yang mengambil sebuah bahan refleksi bagaimana meningkatkan kreatifitas mahasiswa di era reformasi ini.

Penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa bukan saja dilakukan pada era era reformasi ini, penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa sudah ada sejak orde lama hingga berlanjut ke orde baru bahkan hingga saat ini, model dan cara yang dilakukan pun tidak jauh berbeda dengan cara cara yang pernah dilakukan pada orde lama dan orde baru, istilahnya “Model Lama”.

Lalu timbul sebuah pertanyaan, apakah mahasiswa tidak mampu menciptakan sebuah ide dan gagasan baru yang dipandang lebih menarik untuk mampu meningkatkan tingkat penyumbang, karena apapun cerita, penggalangan dana yang dilakukan oleh mahasiswa adalah harapannya untuk mampu menggalang dana sebanyak banyaknya. Jika cara cara yang dilakukan oleh mahasiswa dalam penggalangan dana tidak berubah ubah “Model Lama” apakah mahasiswa dapat di anggap sebagai Agent of Change, yang merupakan orasi orasi yang sering terdengar di mulut mahasiswa ketika berargumen dengan orang orang yang memberi pendapat yang berbeda.

Melirik mahasiswa tingkat nasional non Aceh.

Penggalangan dana yang sering dilakukan oleh mahasiswa bukan saja hanya dilakukan oleh mahasiswa Aceh, ketika terjadi bencana, harapan mahasiswa diprovinsi lain juga tidak jauh berbeda dengan harapan mahasiswa Aceh, yaitu dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi rakyat yang merupakan hak dan kewajiban kaum intelektual.

Tapi, cara yang dilakukan oleh mahasiswa Aceh dalam melakukan penggalangan dana, mulai jarang dipakai oleh mahasiswa di provinsi lain, dan pertanyaannya kenapa?. Seharusnya ini yang harus dipahami oleh mahasiswa Aceh, “mengapa mereka mulai jarang melakukan penggalangan dana kepersimpangan jalan ketika terjadi bencana”. Bukan berarti di provinsi lain tidak ada penyumbang. Tetapi cara yang mereka lakukan saat ini mulai beralih ke cara cara yang lebih elegan dan mampu menciptakan kesadaran masyarakat dalam memberikan sumbangan kepada orang yang terkena musibah,

Jadi, yang harus kita sadari bahwa, mahasiswa provinsi lain mempunya kreatifitas lebih dan mempunyai ide, inovasi dan inovatif dibandingkan dengan mahasiswa mahasiswa Aceh yang hanya mampu melakukan cara cara lama dalam hal penggalangan dana. 

Sebuah fakta yang terlihat sederhana namun mempunyai makna yang dalam atas apa yang menjadi pusat perhatian masyarakat Aceh, sebuah tulisan yang saya kutip dari sebuah situs di internet dengan judul tulisan yang sangat menarik dan menjadi pusat perhatian rakyat Aceh, “ANDAI ACEH MERDEKA”.

Tulisan ini adalah tanggapan Sekjen MB GAM Eropa atas tulisan Prof Hermawan Sulistyo yang di posting pada tanggal 25 Desember tahun 1999 , tulisan tersebut isinya merupakan klarifikasi atas pernyataan Hermawan Sulistyo.

Banyaknya pengunjung untuk membaca apa yang sebenarnya tersirat dalam tulisan Andai Aceh Merdeka membuktikan bahwa rakyat Aceh masih merasa sangat antusias terhadap kata-kata merdeka.

Tulisan yang saya posting bersamaan pada saat gejolak politik antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat mengenai controversial terhadap pengesahan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. kontroversial nya pengesahan Qanun dan Lambang Aceh telah membuka kisah lama yang kembali menjadi pembicaraan rakyat Aceh. kata-kata yang sering terdengar baik dimedia social maupun warung kopi yang menjadi tempat berkumpulnya rakyat Aceh “apakah pemerintah pusat akan kembali menghianati Aceh”.

Melonjaknya grafik pengunjung pada tulisan “Andai Aceh Merdeka” yang berjumlah 111 orang pada tanggal 03 Appril 2013 pukul 03.23 disusul dengan “Mudahnya Menghancurkan Aceh” yang berjumlah 47 orang, secara kajian sederhana membuktikan bahwa fanatisme masyarakat Aceh dalam mendengar kata kata merdeka tidak dapat diragukan oleh  pemerintah pusat.

Maka dari itu ada baiknya pemerintah pusat untuk tidak lagi bermain api jika tidak mau terbakar dengan api, karena sesungguhnya masyarakat Aceh sudah merasa bahagia dengan adanya perjanjian MoU Helsinky pada tahun 2005, rakyat Aceh hanya menuntut apa yang telah menjadi hak nya dan apa yang telah disepakati oleh pemerintah Pusat dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinky dengan disaksikan oleh dunia.

Rakyat Aceh hanya meminta apa yang telah menjadi haknya, dan rakyat Aceh hanya menjaga harkat dan martabat untuk tidak lagi kembali dirampas oleh pemerintah pusat. Karena jika itu terjadi maka dapat dipastikan jalan damai benar-benar tertutup untuk selamanya, jika MoU Helsinky tidak lagi menjadi pedoman bagi kedua belah pihak antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Pusat, maka hanya akan ada dua pilihan setelah ini “Aceh Merdeka Atau Aceh Hilang”

Dinamika politik etnis di Aceh telah membuka babak konflik baru, dan konflik ini telah menghilangkan martabat Aceh yang di anggap sebagai daerah dengan mempunyai solidaritas kesamaan persepsi dalam mempejuangkan hak-hak sebagai daerah khusus kepada pemerintah pusat. Persamaan persepsi dapat dilihat ketika konflik di Aceh terjadi,  referendum pada tahun 1999 yang pernah dilakukan di Aceh dengan menghadirkan jutaan masa salah satu bukti bahwa rakyat Aceh bersatu dalam menuntut keadilan pada pemerintah pusat.

Mengakhiri konflik Aceh dengan pemerintah pusat akhirnya terjadi pada tahun 2005 dengan kesepakatan perjanjian MOU Helsiky. Adanya perjanjian MOU Helsinky ternyata telah membuka lembaran konflik baru di Aceh, konflik tersebut bukan lagi dengan pemerintah pusat, namun konflik yang terjadi di Aceh saat ini adalah konflik antar etnis di Aceh.

Konflik antar etnis di Aceh dapat membuka mata pemerintah pusat, “mudahnya menghancurkan Aceh”. Mengapa tidak disaat-saat Aceh yang telah damai dengan pemerintah pusat. ternyata membuka lembaran konflik baru antar sesama etnis, konflik antar etnis yang terjadi Aceh tentunya menguntungkan kedaulatan pemerintah pusat.

Ketika konflik etnis semakin terbuka di Aceh, tidak akan ada harapan lagi bagi Aceh untuk mengimplementasikan sepenuhnya hasil perjanjian MOU Helsinky, secara politik Aceh semakin lemah di mata pemerintah pusat, akhirnya penjajahan Aceh kembali terjadi.

Melihat gencarnya konflik antar etnis di Aceh setelah damai sebenarnya patut dikaji lebih jauh terhadap asal muasal konflik tersebut. Pemerintah Aceh perlu mewaspadai gerakan luar dalam melakukan provokasi untuk menimbulkan konflik antar etnis, apakah konflik tersebut diciptakan secara sistematis atau memang hanya gerakan sepenuhnya dari keinginan etnis asli tersebut, jika tidak, secara perlahan-lahan aceh akan kehilangan indetitasnya dan di isi oleh para imigran non aceh.

Sepanjang sejarah, Aceh yang dikenal dengan daerah solid dalam menentang pemerintah pusat akhirnya berbanding terbalik, penentangan tersebut saat ini malah terjadi antar sesama masyarakat Aceh itu sendiri.

Mencurigai adanya gerakan-gerakan tertentu dalam melakukan manufer untuk terjadinya konflik antar etnis di Aceh pastinya tidak berlebihan, melihat sepanjang Indonesia merdeka, Aceh belum pernah kita dengar terjadinya konflik antar etnis, tapi mengapa konflik tersebut malah terjadi setelah adanya perjanjian damai antara Aceh dengan pemerintah pusat.

Adanya pemekaran terhadap provinsi Aceh dilihat dari sisi pembangunan pasti akan adanya peningkatan, melihat pengelolaan batas wilayah provinsi yang semakin kecil oleh pemerintah. Tapi kekuatan politik Aceh dalam mengimplementasikan hasil perjanjian MOU Helsinky pastinya akan semakin melemah, apalagi perbedaan tujuan dengan provinsi yang terjadi pemekaran.

Koalisi yang dijalin Partai Aceh dengan Partai Gerindra menimbulkan banyak pertanyaan yang mesti dijawab dan dijelaskan oleh Partai Aceh kepada masyarakat, mengapa tidak, Partai Gerindra yang dilatar belakangi sosok Prabowo merupakan sosok yang tidak asing lagi bagi masyarakat Aceh. Pada masa konflik Aceh, sebagian besar masyarakat Aceh mengenal siapa prabowo, apalagi para GAM.

Latar belakang Prabowo dengan GAM yang sangat berbeda pada masa konflik memang menjadi sebuah indicator munculnya opini negative dikalangan masyarakat Aceh, ketika Partai Aceh memilih berkoalisi dengan Partai Gerindra, namun opini negative bukan saja dilandasi pada latar belakang perbedaan perjuangan, tapi lebih kepada apa yang pernah dilakukan Prabowo terhadap masyarakat Aceh di masa konflik.

Didalam politik memang benar “tidak ada musuh abadi dan teman sejati”,  pribahasa ini memang bena-benar terjadi pada Partai Aceh, mengapa tidak, banyak kawan-kawan seperjuangan GAM yang kini menjadi musuh politik Partai Aceh yang merupakan Partai indentik mantan kombatan dan yang dulunya musuh saat ini menjadi kawan.

Irwandi misalnya, yang lebih memilih membentuk Partai lokal lainnya untuk bersaing dengan Partai Aceh dan meninggalkan teman-teman seperjuangannya di Partai Aceh. Irwandi pun saat ini di anggap sebagai saingat yang paling diperhitungkan oleh Partai Aceh, mengapa tidak pemilihan Gubernur Aceh pada tahun 2012, Irwandi menduduki posisi kedua dengan memperoleh suara berkisar 32%, namun persaingan itu dimenangkan oleh calon yang di usung oleh Partai Aceh dengan perolehan suara berkisar 55%.

Prabowo yang berasal dari militer Indonesia, merupakan sosok yang dulunya bersebrangan dengan para kombatan GAM, prabowo bukan hanya dikenal sebagai sosok yang bersebrangan dengan perjuangan GAM, namun prabowo juga kerap mengeluarkan statement tegas terhadap para GAM ketika masa konflik.

Harmonisnya hubungan antara GERINDRA dan PA tersebut memunculkan berbagai isu yang tak sedap untuk kita dengar, mengapa tidak, PA di isukan mendapatkan anggaran sebanyak 50 miliyar pada saat pilkada tahun 2012 lalu. Disebut sebut, harmonisnya hubungan antara PA dan GERINDRA dimulai pada masa tersebut. Namun sejauh ini tidak ada pernyataan resmi dari PA untuk meluruskan isu yang beredar tersebut.

Tidak ada yang salah, baiknya hubungan politik GERINDRA dengan PA, namun sebagai masyarakat yang sudah mengenal Prabowo (Gerindra) pada masa konflik, pastinya tidak dapat menerima secara mudah kehadiran Prabowo. Selama ini banyak pertanyaan yang di ajukan oleh masyarakat, Mengapa Harus Gerindra,,? Namun pertanyaan tersebut belum juga di jawab oleh PA.