Sumber Foto: dlh.semarangkota.go.id

Lingkungan hidup di Indonesia memiliki tantangan dan potensi yang cukup besar. Negara ini kaya akan sumber daya alam, dengan hutan hujan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, dan ekosistem yang unik, seperti terumbu karang. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius, seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem laut.

Deforestasi merupakan masalah besar, terutama akibat konversi hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Ini tidak hanya merusak habitat alam, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim global karena hutan tropis adalah penyerap karbon yang penting.

Selain itu, polusi udara di beberapa kota besar seperti Jakarta menjadi masalah kesehatan, dengan tingginya tingkat polusi dari kendaraan bermotor dan industri. Polusi plastik juga menjadi isu serius, terutama di daerah pesisir dan laut, karena banyak sampah plastik yang mencemari ekosistem laut.

Namun, ada juga banyak inisiatif yang berkembang untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Program-program restorasi hutan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon, seperti pengembangan energi terbarukan, semakin mendapatkan perhatian.

Adapun tantangan dalam mengatasi dampak lingkungan di Indonesia ini membutuhkan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa langkah yang perlu diambil meliputi: penguatan penegakan hukum lingkungan untuk mencegah pelanggaran dan pengrusakan alam, perubahan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan, baik dalam sektor industri, pertanian, maupun penggunaan energi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup, inovasi teknologi hijau dan penerapan energi terbarukan untuk mengurangi dampak pencemaran dan restorasi ekosistem yang rusak, seperti reforestasi dan rehabilitasi terumbu karang.

Namun problem besarnya justru ada di pemerintah itu sendiri, dimana kondisi hingga saat ini pemerintahan dikenal dengan minimnya kolaborasi yang mementingkan kepentingan lingkungan hidup, hal tersebut kerap di intervensi oleh kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang melibatkan pemodal, sehingga aparatur pemerintah hanya mampu menegakkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup yang masyarakat kecil, sehingga kasus-kasus penegakan hukum yang melibatkan kasus besar cukup jarang terjadi, hal ini yang kemudian membuat publik meragukan terhadap integritas dan keseriusan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan di Indonesia, karena selain kerap di intervensi oleh kekuasaan yang lebih tinggi atau kerap dijadikan sebagai sandera politik apabila berseberangan.

Adapun beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia tekait lingkungan hidup adalah, Pertama;  Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kasus Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sering terjadi, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Banyak kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, industri kertas, dan pertanian. Dimana Pemerintah Indonesia telah berusaha menangani masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan seperti moratorium izin baru untuk perkebunan di lahan gambut dan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan ilegal. Namun, upaya tersebut sering kali terkendala oleh konflik antara kepentingan ekonomi, ketidakmampuan penegakan hukum yang efektif, dan minimnya sumber daya untuk memadamkan kebakaran secara tepat waktu, sehingga dampak dari kejadi tersebut yaitu menyebabkan polusi udara yang parah, seperti yang terlihat pada kabut asap yang melanda beberapa negara tetangga (Malaysia, Singapura) dan menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang luas.

Kedua; Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Kasus Proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang melibatkan pengurugan sebagian wilayah laut untuk pembangunan pulau-pulau baru, menuai kontroversi. Proyek ini dimulai sejak awal 2000-an dan sempat berhenti pada 2016 setelah adanya protes dari berbagai kelompok masyarakat, aktivis lingkungan, dan bahkan beberapa politisi. Kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan sebelumnya memberikan izin untuk proyek reklamasi ini. Meskipun pemerintah pusat sempat menghentikan sementara proyek tersebut pada 2016, beberapa pulau hasil reklamasi tetap dilanjutkan dengan alasan kebutuhan pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Sehingga dengan proyek tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem pesisir, penurunan kualitas air, serta dampak terhadap nelayan yang menggantungkan hidupnya di kawasan pesisir Jakarta. Selain itu, reklamasi juga meningkatkan kerentanannya Jakarta terhadap ancaman bencana alam seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut.

Sumber Foto: antikorupsi.org

Dan yang paling sering terjadi adalah kasus pertambangan, yang juga hingga saat ini masih marak terjadi pertambangan illegal yang terjadi pembiaran, bahkan melibatkan aparatur negara, kasus Aktivitas pertambangan ilegal, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan dan Papua, telah mengakibatkan kerusakan besar pada lingkungan. Beberapa kegiatan pertambangan, terutama emas, dilakukan tanpa izin dan mengabaikan dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan hutan. Dampak dari kegiatan pertambangan pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan alam yang sangat signifikan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.