Sumber Foto: radartasiktv.disway.id

Cryptocurrency adalah mata uang digital yang menggunakan teknologi kriptografi untuk mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit baru. Mata uang ini tidak tergantung pada bank atau lembaga keuangan tradisional, dan biasanya menggunakan jaringan blockchain sebagai infrastruktur utamanya. Blockchain adalah buku besar digital terdistribusi yang mencatat semua transaksi secara transparan dan aman.

Beberapa cryptocurrency yang paling terkenal adalah Bitcoin, Ethereum, dan Binance Coin. Bitcoin, misalnya, ditemukan oleh seseorang atau kelompok dengan nama samaran Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Ethereum, di sisi lain, memperkenalkan konsep "smart contract" yang memungkinkan aplikasi terdesentralisasi (dApps) untuk dibangun di atasnya.

Cryptocurrency sering dianggap sebagai aset spekulatif, dengan harga yang bisa sangat volatil. Meskipun banyak orang yang berinvestasi di cryptocurrency untuk keuntungan, ada juga yang menggunakan mata uang ini untuk transaksi, terutama di pasar global atau untuk tujuan tertentu yang lebih sulit dilakukan dengan mata uang konvensional.

Masa depan cryptocurrency bisa dibilang sangat menarik dan penuh potensi, namun juga tidak pasti. Beberapa faktor yang akan mempengaruhi perkembangan cryptocurrency di masa depan antara lain regulasi, adopsi teknologi, dan inovasi yang terus berkembang.

Banyak perusahaan besar, bank, dan investor institusional mulai melihat cryptocurrency sebagai aset yang sah. Bitcoin, misalnya, telah diterima oleh beberapa perusahaan sebagai alat pembayaran atau sebagai bagian dari cadangan kas mereka. Ini bisa menjadi tanda bahwa di masa depan, cryptocurrency dapat diterima lebih luas dalam ekonomi global. Selain itu, beberapa perusahaan keuangan tradisional mulai menawarkan produk berbasis cryptocurrency kepada klien mereka.

Kemudian Pemerintah di berbagai negara semakin tertarik untuk mengatur pasar cryptocurrency. Negara seperti China, India, dan Amerika Serikat telah mengeluarkan kebijakan atau pembatasan terhadap penggunaan cryptocurrency. Namun, di sisi lain, ada negara yang lebih terbuka terhadap teknologi ini, seperti El Salvador yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Regulasi yang jelas dan stabil akan sangat mempengaruhi keberlanjutan dan pertumbuhan pasar cryptocurrency.

Sumber Foto: news.tokocrypto.com

Teknologi blockchain yang menjadi dasar dari cryptocurrency terus berkembang. Ke depan, mungkin kita akan melihat lebih banyak aplikasi blockchain di luar cryptocurrency, seperti di sektor logistik, kesehatan, pendidikan, dan banyak lagi. Ethereum, misalnya, sedang bertransisi ke Ethereum 2.0 yang menggunakan algoritma proof-of-stake, yang lebih efisien energi. Kemajuan teknologi ini bisa mengubah cara kita berinteraksi dengan data dan transaksi secara lebih aman dan efisien.

Meskipun saat ini cryptocurrency sering dianggap sebagai investasi atau alat spekulasi, ada potensi untuk melihatnya lebih banyak digunakan sebagai alat pembayaran di masa depan. Dengan biaya transaksi yang lebih rendah dan kemampuan untuk beroperasi di seluruh dunia tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank, cryptocurrency bisa jadi menjadi pilihan utama untuk transaksi lintas batas.

Namun, salah satu tantangan terbesar bagi cryptocurrency adalah volatilitas harganya yang ekstrem. Meskipun ini bisa menjadi peluang bagi investor spekulatif, itu juga membuatnya kurang stabil sebagai alat tukar sehari-hari. Penggunaan cryptocurrency mungkin akan semakin diterima, tetapi masalah volatilitas dan kepercayaan pasar harus diatasi terlebih dahulu.

Cryptocurrency bisa menjadi alat pemberdayaan di negara-negara yang mengalami inflasi tinggi atau krisis ekonomi. Misalnya, di negara seperti Venezuela atau Zimbabwe, di mana mata uang lokal tidak stabil, cryptocurrency bisa menjadi alternatif yang lebih aman untuk menyimpan kekayaan. Namun, ada juga tantangan politik, seperti bagaimana negara-negara dapat mengontrol aliran uang dalam sistem yang terdesentralisasi ini.

Jadi dapat disimpulkan bahwa, masa depan cryptocurrency sangat bergantung pada bagaimana teknologi ini berkembang dan diatur, serta bagaimana pasar dan masyarakat secara keseluruhan menerima adopsi teknologi baru ini. Kita mungkin akan melihat cryptocurrency semakin diterima dalam kehidupan sehari-hari, tetapi akan ada tantangan besar yang harus dihadapi, terutama terkait dengan regulasi, keamanan, dan volatilitas.

Bicara soal keamanan, pembobolan cryptocurrency telah menjadi salah satu masalah utama dalam dunia kripto. Meskipun teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency dirancang untuk sangat aman dan transparan, banyak kasus pembobolan yang melibatkan kelemahan dalam platform, bursa, atau kesalahan pengguna itu sendiri.

Adapun kasus pembobolan terbesar dalam sejarah cryptocurrency terjadi pada tahun 2014, ketika bursa Bitcoin terbesar pada waktu itu, Mt. Gox, yang berbasis di Jepang, kehilangan sekitar 850.000 Bitcoin (senilai sekitar $450 juta pada saat itu). Pembobolan ini terjadi setelah Mt. Gox mengumumkan bahwa mereka mengalami "pencurian" melalui celah keamanan yang memungkinkan peretas mengakses dompet bursa dan mencuri Bitcoin. Kasus ini sangat merusak reputasi dunia cryptocurrency pada masa itu dan memicu perubahan besar dalam regulasi dan keamanan bursa kripto.

Kemudian Bitfinex, salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia, mengalami pembobolan pada 2016, di mana sekitar 120.000 Bitcoin (senilai sekitar $72 juta pada saat itu) dicuri. Serangan ini terjadi melalui celah dalam sistem keamanan bursa yang memungkinkan peretas mengakses dompet panas (hot wallets) yang digunakan untuk menyimpan Bitcoin. Pembobolan ini menandai salah satu peretasan terbesar di dunia cryptocurrency, dan dampaknya sangat besar terhadap harga Bitcoin pada saat itu.

Lalu, pada tahun 2018, bursa cryptocurrency Jepang, Coincheck, dibobol dan lebih dari $500 juta dalam bentuk NEM (sejenis cryptocurrency) dicuri. Kejadian ini terjadi setelah para peretas berhasil mendapatkan akses ke dompet panas Coincheck yang menyimpan sejumlah besar NEM. Meskipun peretasan ini tidak melibatkan Bitcoin, namun jumlah yang hilang sangat besar dan membuat Coincheck terpaksa menangguhkan layanan mereka untuk sementara waktu. Setelah peretasan, Coincheck bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mengganti kerugian pengguna.

Kasus selanjutnya adalah Poly Network, merupakan platform yang memungkinkan interoperabilitas antar blockchain. Pada bulan Agustus 2021, Poly Network mengalami peretasan besar, yang mengakibatkan lebih dari $600 juta dicuri. Peretas ini berhasil mengeksploitasi kelemahan di sistem smart contract yang digunakan oleh Poly Network. Namun, yang menarik dari kasus ini adalah bahwa setelah mencuri dana, peretas tersebut mengembalikan hampir seluruh jumlah yang dicuri, dengan alasan mereka hanya ingin menunjukkan kelemahan dalam sistem. Kasus ini menyoroti pentingnya pengujian dan keamanan smart contract.

Sumber Foto: blog.clover.com

Selain pembobolan yang melibatkan bursa besar, banyak juga kasus penipuan dan peretasan yang melibatkan aplikasi atau platform yang lebih kecil. **Fleeceware** adalah aplikasi yang menawarkan layanan kripto dengan cara yang tidak jelas dan seringkali mengelabui pengguna untuk membayar lebih dari yang diinginkan. Sementara itu, serangan **phishing** digunakan oleh penjahat dunia maya untuk mencuri informasi pribadi pengguna dengan menyamar sebagai bursa atau layanan kripto yang sah. Pelaku mengirimkan email atau pesan palsu yang mengarahkan korban untuk memasukkan kredensial mereka di situs palsu.

Banyak bursa dan platform menggunakan dompet panas untuk memfasilitasi transaksi yang cepat, namun dompet panas (yang selalu terhubung ke internet) lebih rentan terhadap serangan peretas dibandingkan dengan dompet dingin (cold wallet), yang tidak terhubung langsung ke internet. Banyak pembobolan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, seperti penggunaan kata sandi yang lemah atau kurangnya autentikasi dua faktor (2FA). Meskipun banyak peretasan yang terjadi dalam industri cryptocurrency, penting untuk dicatat bahwa teknologi blockchain itu sendiri sangat aman. Keamanan lebih banyak bergantung pada bagaimana pengguna dan platform mengelola akses dan penyimpanan aset mereka.

Terkait persoalan legalitas cryptocurrency, sangat bervariasi secara signifikan dari satu negara ke negara lain, dan masih menjadi topik yang berkembang di banyak wilayah. Beberapa negara telah mengadopsi cryptocurrency secara terbuka, sementara yang lain masih ragu atau bahkan melarang penggunaannya.

Beberapa negara yang telah mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah atau memungkinkan penggunaannya secara bebas. Di negara-negara ini, regulasi lebih fokus pada memastikan keamanan transaksi dan mencegah penggunaan cryptocurrency untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang atau pendanaan terorisme. El Salvador menjadi negara pertama yang mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran sah. Pemerintah El Salvador menganggap Bitcoin sebagai cara untuk meningkatkan inklusi keuangan di negara yang sebagian besar tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional.

Kemudian Jepang adalah salah satu negara pertama yang mengatur cryptocurrency melalui peraturan yang jelas. Pada 2017, Jepang mengakui cryptocurrency seperti Bitcoin sebagai pembayaran yang sah dan mewajibkan bursa untuk mendaftar dan mematuhi standar keamanan tertentu. Lalu Swiss dikenal karena pendekatannya yang ramah terhadap cryptocurrency dan blockchain. Negara ini telah mengadopsi regulasi yang jelas dan memungkinkan perusahaan blockchain berkembang di "Crypto Valley" di Zug. Tetangga Indonesia, yaitu Singapura adalah negara yang sangat progresif dalam hal adopsi cryptocurrency dan blockchain. Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur industri ini dengan cara yang mendukung inovasi sambil memastikan perlindungan konsumen.

Namun di beberapa negara, cryptocurrency tidak sepenuhnya ilegal tetapi penggunaannya dibatasi atau diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Ini sering kali terkait dengan kekhawatiran terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan volatilitas yang tinggi. Sedangkan India memiliki pendekatan yang agak tidak pasti terhadap cryptocurrency. Meskipun tidak sepenuhnya melarangnya, Bank Sentral India (RBI) sempat melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait cryptocurrency pada tahun 2018 (yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada 2020). Pemerintah India berencana untuk memperkenalkan regulasi baru mengenai cryptocurrency, yang mencakup kemungkinan larangan terhadap mata uang digital swasta, namun masih dalam tahap pembahasan.

China adalah salah satu negara yang paling ketat dalam hal cryptocurrency. Sejak 2017, China melarang perdagangan dan pertukaran cryptocurrency domestik, serta melarang lembaga keuangan untuk menyediakan layanan terkait kripto. Pada 2021, China melarang aktivitas penambangan cryptocurrency di seluruh negeri sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi konsumsi energi dan mengendalikan risiko keuangan. Sedangkan Arab Saudi tidak mengizinkan Cryptocurrency digunakan sebagai alat pembayaran. Meskipun tidak ada hukum yang secara eksplisit melarang kepemilikan atau perdagangan cryptocurrency, pemerintah memperingatkan risiko yang terkait dengan kripto.

Beberapa negara yang telah memilih untuk melarang sepenuhnya penggunaan cryptocurrency, sering kali dengan alasan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi, pencucian uang, atau kontrol terhadap sistem keuangan; Seperti Aljazair, Maroko, Mesir dan Bangladesh. Negara-negara ini memiliki larangan keras terhadap penggunaan cryptocurrency. Pembayaran menggunakan cryptocurrency dilarang, dan kegiatan yang melibatkan cryptocurrency dapat dikenakan hukuman pidana.

Di masa depan, kita dapat mengharapkan lebih banyak negara untuk memperkenalkan regulasi yang jelas terkait cryptocurrency, mengingat semakin banyaknya minat dan adopsi terhadap teknologi ini. Negara-negara yang belum memiliki regulasi mungkin akan bergerak menuju pengaturan yang lebih terbuka untuk mencegah risiko dan mengoptimalkan potensi pasar. Bank sentral di seluruh dunia, termasuk di Eropa, China, dan Amerika Serikat, sedang menjajaki kemungkinan untuk mengeluarkan mata uang digital mereka sendiri (CBDC). Ini dapat mempengaruhi legalitas dan penggunaan cryptocurrency swasta, dengan beberapa negara mungkin lebih cenderung untuk mengembangkan sistem mata uang digital yang lebih terpusat.