Sumber Foto: metrotvnews.com

ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) memiliki dua fungsi utama di Indonesia, yaitu: Pertama Fungsi Militer: ABRI berperan sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional. Fungsi ini mencakup perlindungan terhadap ancaman dari luar negeri, seperti perang atau agresi militer, serta menjaga stabilitas negara dari ancaman internal seperti pemberontakan atau kerusuhan.

Kedua Fungsi Sosial-politik: Selain fungsi militer, ABRI juga memiliki peran dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI berperan dalam mempertahankan stabilitas politik dan mendukung pemerintahan, termasuk dengan terlibat dalam berbagai aspek pemerintahan dan pembangunan. Fungsi ini dikenal dengan istilah "dwifungsi ABRI," yang menekankan bahwa ABRI tidak hanya bertanggung jawab atas pertahanan tetapi juga dalam pembangunan sosial-politik negara.

Setelah reformasi 1998, konsep dwifungsi ABRI mulai dikurangi, dengan tujuan agar ABRI lebih fokus pada peranannya sebagai institusi militer profesional yang berfokus pada pertahanan negara. Namun belakangan ini, pemerintah kembali merubah UU TNI, secara resmi mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dengan dihadiri oleh sejumlah menteri, termasuk Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Sumber Foto: emedia.dpr.go.id (Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, saat menyerahkan laporan usai disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menjadi Undang-Undang TNI yang baru)

Pengesahan undang undang ini memunculkan berbagai macam reaksi publik, termasuk kekhawatiran publik, bahwa pemerintah mencoba kembali kepada masa order baru, yaitu kembalinya dwi fungsi ABRI, salah satunya yaitu menambah tugas pokok TNI dan melegalkan penempatan Prajurit TNI di Kementerian dan Lembaga, yang berarti TNI selain berfungsi sebagai militer, saat ini berfungsi juga sebagai sosial politik, dengan dilegalkannya TNI berada di lembaga eksekutif, baik kementerian maupun lembaga.

Kekhawatiran publik tentang kembalinya dwifungsi ABRI bukan tanpa alasan, mengingat sejarah Indonesia dimasa orde baru. Beberapa kekhawatiran yang muncul terkait kembalinya dwifungsi ABRI, antara lain:

Pertama; Keterlibatan Militer dalam Politik: Salah satu kekhawatiran utama adalah TNI akan kembali terlibat dalam politik praktis, yang dapat mengancam demokrasi Indonesia. Pada masa Orde Baru, ABRI memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan kehidupan politik, dengan beberapa pejabat militer menduduki posisi-posisi penting dalam pemerintahan dan parlemen.

Kedua; Mengganggu Prinsip Sipil-Militer yang Sehat: Dwifungsi ABRI dianggap dapat melemahkan hubungan yang seharusnya terpisah dan sehat antara aparat sipil dan militer. Dalam sistem demokrasi yang lebih matang, peran militer seharusnya terbatas pada fungsi pertahanan negara dan bukan mencampuri urusan politik dan kebijakan sipil.

Ketiga; Peningkatan Militerisasi dalam Kehidupan Sipil: Kekhawatiran ini muncul karena dengan meleburkan fungsi militer dalam berbagai sektor pemerintahan, termasuk lembaga non-militer seperti badan penanggulangan bencana atau keamanan siber, dapat menyebabkan militerisasi dalam berbagai aspek kehidupan sipil. Hal ini bisa berdampak pada kebebasan sipil dan pengaruh yang lebih besar bagi militer dalam sektor-sektor yang seharusnya dikelola oleh pihak sipil.

Keempat; Penyalahgunaan Kekuasaaan: Jika TNI terlibat dalam urusan politik atau sektor-sektor non-militer, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini bisa mengarah pada kontrol militer yang lebih besar atas kehidupan politik dan sosial negara, dan mengurangi peran serta kekuatan lembaga-lembaga sipil yang seharusnya independen.

Aktivis Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK) menggelar aksi Kamisan ke-576 di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis 28 Februari 2019. Dalam aksinya para aktivis menolak agenda restrukturisasi dan reorganisasi TNI dengan rencana penempatan anggota militer aktif dijabatan Sipil yang sejatinya bertentangan dengan reformasi TNI. TEMPO/Subekti. Sumber Foto: tempo.co

Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa meskipun revisi UU TNI menambah peran TNI dalam beberapa bidang (misalnya, dalam mengatasi ancaman siber atau membantu melindungi kepentingan nasional di luar negeri), hal ini tidak serta-merta berarti kembalinya dwifungsi ABRI seperti pada masa Orde Baru. Pemerintah dan pihak militer juga menekankan bahwa TNI tetap akan berada di bawah kontrol Kementerian Pertahanan dan tidak akan terlibat langsung dalam pemerintahan atau politik praktis.

Para pendemo yang datang untuk melakukan aksi penolakan UU TNI membentangkan banner yang bertuliskan ungkapan penolakan terhadap UU kontroversial tersebut di depan Grahadi Kamis (20/3/2025). Foto: Fatihah Salsabila Mg suarasurabaya.net

Sumber Foto: fima.co.id

Pasar saham Indonesia juga dapat dilihat sebagai bagian dari sistem perekonomian negara yang memungkinkan investor untuk membeli dan menjual saham perusahaan, serta berperan dalam pengumpulan dana bagi perusahaan yang ingin berkembang.

Jumlah investor pasar saham Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Terutama investor ritel saat covid-19 melanda dunia, saham menjadi tempat populer untuk masyarakat memutarkan uangnya dan mencari keuntungan.

Jumlah investor pasar modal Indonesia saat ini mencapai 15.161.166 Single Investor Identification (SID). Meskipun mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa tahun ini, namun angka tersebut masih sangat sedikit, jika dibandingkan jumlah penduduk indonesia yang saat ini mencapai 281,6 juta jiwa.

Sumber Foto: ajaib.co.id

Saat ini memang jumlah investor domestik mendominasi kepemilikan saham di Bursa Efek Indonesia dengan persentase 51,5%, sementara investor asing memiliki 48,5%. Namun naik turunnya bursa saham Indonesia masing sangat bergantung dari pada langkah dan kebijakan investor asing. Kerap kali penurunan bursa saham disebabkan oleh investor asing yang melakukan aksi jual mereka. Sentimen-sentimen negatif terkait politik, keamanan dan ekonomi kerap membuat investor asing melelang saham-sahamnya di Indonesia dan berpengaruh buruk terhadap trend kecenderungan bursa saham.

Sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami tren penurunan yang signifikan. Pada hari pelantikan, IHSG ditutup di level 7.772,59. Namun, per 19 Maret 2025, IHSG turun menjadi 6.311,66, mencatat penurunan sekitar 18,79% selama periode tersebut.

Penurunan IHSG ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sentimen investor. Presiden Prabowo pernah menyatakan bahwa investasi saham bagi masyarakat kecil mirip dengan perjudian, yang dapat menambah ketidakpastian di pasar.  Selain itu, pernyataan mengenai potensi penurunan IHSG terkait dengan program makan bergizi untuk anak sekolah juga menambah volatilitas pasar.

Sumber Foto: lensapost.net

Para ekonom dan akademisi telah mengingatkan, bahwa penurunan IHSG dapat berdampak signifikan pada perekonomian Indonesia, mengingat keterkaitan antara pasar modal dan sektor riil.  Namun kebijakan Presiden terkait bursa saham sungguh mengecewakan banyak pihak, apalagi statment Prabowo terkait bursa saham sungguh menggambarkan bahwa Prabowo tidak peduli dengan IHSG.

Masa depan IHSG sangat bergantung pada berbagai faktor ekonomi dan kebijakan pemerintah, baik domestik maupun global. Seperti Kebijakan Ekonomi Pemerintah, misal kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah, seperti tingkat suku bunga, kebijakan pajak, serta kebijakan stimulus ekonomi. Sentimen Global dan Investor Asing, fluktuasi pasar saham global dan ketidakpastian ekonomi internasional (misalnya perang dagang, kebijakan moneter AS, atau krisis keuangan global). Namun, IHSG juga harus menghadapi tantangan seperti ketidakpastian politik, fluktuasi nilai tukar, dan kondisi pasar global yang volatil.

Selain itu, untuk mengurangi pengaruh asing di bursa saham Indonesia, maka perlu langkah kongkrit yang harus dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, salah satunya adalah meningkatkan jumlah investor lokal, sehingga mengurangi pengaruh asing terhadap fluktuasi IHSG. Saat ini Bursa Efek Indonesia memiliki target ambisius untuk meningkatkan jumlah investor lokal di pasar modal Indonesia. Pada tahun 2025, BEI menargetkan penambahan 2 juta investor baru, kemudian jangka panjang, tahun 2027 OJK menetapkan investor lokal dapat mencapai 20juta.

Untuk mencapai target tersebut, BEI dan OJK perlu melakukan berbagai upaya edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan literasi keuangan dan menarik minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Kemudian dukungan pemerintah dan menghindari statment-statment negatif terhadap IHSG, karena hal tersebut dapat memberikan dampak citra buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap IHSG.

Sumber Foto: dlh.semarangkota.go.id

Lingkungan hidup di Indonesia memiliki tantangan dan potensi yang cukup besar. Negara ini kaya akan sumber daya alam, dengan hutan hujan tropis yang luas, keanekaragaman hayati yang tinggi, dan ekosistem yang unik, seperti terumbu karang. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius, seperti deforestasi, polusi udara dan air, serta kerusakan ekosistem laut.

Deforestasi merupakan masalah besar, terutama akibat konversi hutan untuk lahan pertanian dan perkebunan kelapa sawit. Ini tidak hanya merusak habitat alam, tetapi juga berkontribusi pada perubahan iklim global karena hutan tropis adalah penyerap karbon yang penting.

Selain itu, polusi udara di beberapa kota besar seperti Jakarta menjadi masalah kesehatan, dengan tingginya tingkat polusi dari kendaraan bermotor dan industri. Polusi plastik juga menjadi isu serius, terutama di daerah pesisir dan laut, karena banyak sampah plastik yang mencemari ekosistem laut.

Namun, ada juga banyak inisiatif yang berkembang untuk melindungi dan memulihkan lingkungan. Program-program restorasi hutan, pengelolaan sampah yang lebih baik, serta upaya-upaya untuk mengurangi emisi karbon, seperti pengembangan energi terbarukan, semakin mendapatkan perhatian.

Adapun tantangan dalam mengatasi dampak lingkungan di Indonesia ini membutuhkan upaya terkoordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Beberapa langkah yang perlu diambil meliputi: penguatan penegakan hukum lingkungan untuk mencegah pelanggaran dan pengrusakan alam, perubahan pola konsumsi yang lebih berkelanjutan, baik dalam sektor industri, pertanian, maupun penggunaan energi, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup, inovasi teknologi hijau dan penerapan energi terbarukan untuk mengurangi dampak pencemaran dan restorasi ekosistem yang rusak, seperti reforestasi dan rehabilitasi terumbu karang.

Namun problem besarnya justru ada di pemerintah itu sendiri, dimana kondisi hingga saat ini pemerintahan dikenal dengan minimnya kolaborasi yang mementingkan kepentingan lingkungan hidup, hal tersebut kerap di intervensi oleh kekuasaan-kekuasaan yang lebih tinggi yang melibatkan pemodal, sehingga aparatur pemerintah hanya mampu menegakkan penegakan hukum terkait lingkungan hidup yang masyarakat kecil, sehingga kasus-kasus penegakan hukum yang melibatkan kasus besar cukup jarang terjadi, hal ini yang kemudian membuat publik meragukan terhadap integritas dan keseriusan pemerintah dalam melakukan penegakan hukum terkait kerusakan lingkungan di Indonesia, karena selain kerap di intervensi oleh kekuasaan yang lebih tinggi atau kerap dijadikan sebagai sandera politik apabila berseberangan.

Adapun beberapa kasus besar yang terjadi di Indonesia tekait lingkungan hidup adalah, Pertama;  Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Kasus Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sering terjadi, terutama di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Banyak kebakaran yang disebabkan oleh pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, industri kertas, dan pertanian. Dimana Pemerintah Indonesia telah berusaha menangani masalah ini dengan mengeluarkan kebijakan seperti moratorium izin baru untuk perkebunan di lahan gambut dan upaya penegakan hukum terhadap perusahaan yang melakukan pembakaran lahan ilegal. Namun, upaya tersebut sering kali terkendala oleh konflik antara kepentingan ekonomi, ketidakmampuan penegakan hukum yang efektif, dan minimnya sumber daya untuk memadamkan kebakaran secara tepat waktu, sehingga dampak dari kejadi tersebut yaitu menyebabkan polusi udara yang parah, seperti yang terlihat pada kabut asap yang melanda beberapa negara tetangga (Malaysia, Singapura) dan menyebabkan kerugian ekonomi, kesehatan masyarakat, serta kerusakan lingkungan yang luas.

Kedua; Proyek Reklamasi Teluk Jakarta, Kasus Proyek reklamasi di Teluk Jakarta, yang melibatkan pengurugan sebagian wilayah laut untuk pembangunan pulau-pulau baru, menuai kontroversi. Proyek ini dimulai sejak awal 2000-an dan sempat berhenti pada 2016 setelah adanya protes dari berbagai kelompok masyarakat, aktivis lingkungan, dan bahkan beberapa politisi. Kemudian Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan sebelumnya memberikan izin untuk proyek reklamasi ini. Meskipun pemerintah pusat sempat menghentikan sementara proyek tersebut pada 2016, beberapa pulau hasil reklamasi tetap dilanjutkan dengan alasan kebutuhan pengembangan ekonomi dan infrastruktur. Sehingga dengan proyek tersebut menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk kerusakan ekosistem pesisir, penurunan kualitas air, serta dampak terhadap nelayan yang menggantungkan hidupnya di kawasan pesisir Jakarta. Selain itu, reklamasi juga meningkatkan kerentanannya Jakarta terhadap ancaman bencana alam seperti banjir dan kenaikan permukaan air laut.

Sumber Foto: antikorupsi.org

Dan yang paling sering terjadi adalah kasus pertambangan, yang juga hingga saat ini masih marak terjadi pertambangan illegal yang terjadi pembiaran, bahkan melibatkan aparatur negara, kasus Aktivitas pertambangan ilegal, terutama di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam seperti Kalimantan dan Papua, telah mengakibatkan kerusakan besar pada lingkungan. Beberapa kegiatan pertambangan, terutama emas, dilakukan tanpa izin dan mengabaikan dampak lingkungan, seperti pencemaran air dan kerusakan hutan. Dampak dari kegiatan pertambangan pertambangan ilegal menyebabkan kerusakan alam yang sangat signifikan, seperti deforestasi, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Sumber Foto: https://regional.kompas.com/

Aceh adalah daerah yang unik dan bersejarah di Indonesia. Dengan status sebagai daerah istimewa dan otonomi khusus, Aceh memiliki keunikan dalam sistem pemerintahan serta penerapan hukum syariah yang tidak berlaku di daerah lain di Indonesia. 

Dari sisi sejarah, Aceh memiliki peran besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan pernah menjadi pusat peradaban Islam di Asia Tenggara. Secara ekonomi, Aceh kaya akan sumber daya alam seperti gas dan minyak bumi, serta memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata.

Selain itu, Aceh juga dikenal dengan keindahan alamnya, seperti Pantai Lampuuk, Danau Laut Tawar, dan Pulau Weh yang menjadi destinasi wisata terkenal. Budaya Aceh juga sangat khas, dengan seni tari, musik tradisional seperti Rapai dan Seudati, serta kuliner khas seperti Mie Aceh dan Kuah Pliek U.

Sumber Foto: https://www.readers.id (pantai lampuurk)

Namun, Aceh juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pembangunan pasca konflik dan tsunami 2004, serta upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Tapi dengan sumber daya yang ada dan kekuatan budayanya, Aceh punya potensi besar untuk terus berkembang.

Berdasarkan data sensus, populasi penduduk Aceh mengalami peningkatan dari 4.486.570 jiwa pada tahun 2010 menjadi 5.274.871 jiwa pada tahun 2020. Estimasi resmi untuk pertengahan tahun 2023 menunjukkan populasi mencapai 5.482.527 jiwa.

Mayoritas penduduk Aceh bekerja di sektor pertanian, perikanan, perdagangan, serta jasa. Banyak masyarakat Aceh bekerja sebagai petani, terutama di sektor padi, kopi Gayo, kelapa sawit, dan kakao. Kopi Gayo dari Aceh Tengah terkenal sebagai salah satu kopi terbaik di dunia. Aceh juga memiliki garis pantai yang panjang, sehingga banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan atau di sektor pengolahan hasil laut. Perikanan tangkap dan budidaya, seperti tambak udang dan ikan bandeng, cukup berkembang.

Kemudian banyak masyarakat Aceh bergerak di bidang perdagangan, baik skala kecil maupun besar. UMKM di Aceh berkembang, terutama dalam produksi makanan khas (seperti kue timphan dan dodol), kain tenun, serta kerajinan tangan. Selebihnya seperti sektor jasa seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan juga menjadi sumber penghidupan banyak warga. Banyak yang bekerja sebagai guru, tenaga kesehatan, pegawai negeri, maupun di lembaga swasta.

Sedangkan di industry dan pertambangan, Aceh memiliki sumber daya alam seperti gas alam dan minyak bumi, terutama di wilayah Lhokseumawe dan Aceh Timur. Selain itu, industri pengolahan kelapa sawit dan pengolahan kayu juga cukup berkembang. Pada sector Pariwisata, dengan keindahan alam seperti Pulau Weh, Pantai Lampuuk, dan Danau Laut Tawar, sektor pariwisata mulai berkembang, membuka lapangan kerja bagi pemandu wisata, pemilik penginapan, dan pelaku usaha kuliner di Aceh.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh, jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir. Data Maret 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai 804,53 ribu orang atau 14,23% dari total penduduk Aceh. Namun berdasarkan data September 2024 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 640,35 ribu orang atau 12,64% dari total penduduk. Penurunan ini menunjukkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh. Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional.

Sumber Foto: https://www.naratif.co.id/

Padahal dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki Aceh, seharusnya dapat memberikan peningkatan ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh, apabila hal tersebut mampu dikelola dengan baik dan benar, sehingga jumlah pengangguran dan kemiskinan di Aceh mampu ditekan pada angka yang seminimalisir mungkin. Berdasarkan ata Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada Agustus 2024 berada diangka 5,75%, dengan jumlah pengangguran sebanyak 153 ribu orang.

Kemudian dibidang politik, yang merupakan sector paling berpengaruh di Aceh terhadap kelangsungan pembangunan di Aceh. Persoalan politik di Aceh cukup kompleks karena dipengaruhi oleh sejarah panjang konflik, perjanjian damai, serta dinamika otonomi khusus. Beberapa isu utama dalam politik Aceh meliputi: seperti terkait otonomi khusus, persaingan politik local, hubungan dengan pemerintah pusat, tata Kelola pemerintahan yang buruk, korupsi yang membudaya, stabilitas dan keamanan yang rendah.

Sumber Foto: https://www.tempo.co/

Terkait impementasi otonomi khusus, hingga saat ini masih ada perdebatan tentang sejauh mana kewenangan Aceh dalam mengelola sumber daya alam, perundang-undangan lokal, dan kebijakan ekonomi, terutama Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang diberikan oleh pemerintah pusat menjadi topik diskusi penting, terutama setelah masa berlaku dana ini dikurangi secara bertahap sejak 2023.

Lalu terkait persaingan politik, pasca damai banyak mantan anggota GAM masuk ke dunia politik dan membentuk partai lokal seperti Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh (PNA). Konflik internal di antara kelompok politik Aceh sering terjadi, misalnya persaingan antar faksi dalam Partai Aceh. Pemilihan gubernur dan bupati di Aceh juga sering kali diwarnai oleh isu politik identitas serta persaingan antara elite politik lokal dan pusat.

Sumber Foto: https://jalanjalanyuk.co.id

Batam bisa dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia, dari berbagai suku mulai dari timur hingga ke barat, dari utara hingga ke selatan, hampir semua suku yang ada di Indonesia ada di Batam dan hidup rukun sebagai perantau. Meskipun Batam hanya memiliki luas 1.575 km² dan saat ini memiliki 12 kecamatan.

Batam merupakan rumah bagi berbagai kelompok etnis yang datang dari berbagai penjuru Indonesia. Selain suku Melayu, Batam juga dihuni oleh suku Batak, Minangkabau, Jawa, Tionghoa, dan banyak lagi. Hal ini mencerminkan keragaman etnis yang ada di Indonesia secara keseluruhan. Keberagaman ini terlihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana berbagai bahasa daerah digunakan, selain bahasa Indonesia.

Batam juga dikenal dengan kawasan industri dan zona ekonomi khusus (KEK), yang menjadi pusat manufaktur, teknologi, dan perdagangan. Selain itu, Batam memiliki pantai-pantai yang indah dan tempat wisata lain, seperti Jembatan Barelang dan Pulau Rempang.

Ramainya perantauan di Batam dimulai saat daerah ini dikembangkan sebagai Kota Industri yang digadang-gadang untuk menyaingi tetangganya yaitu Singapura, meskipun hingga saat ini faktanya masih jauh panggang dari api. Namun Batam sukses sebagai salah satu pulau di Kepulauan Riau (Kepri), menjelma menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi negeri dan dikenal sebagai miniatur Indonesia. Sebab, Batam menyuguhkan potret keberagaman budaya, suku, dan agama yang begitu kental.

Penduduk Batam memiliki beragam pekerjaan yang mencerminkan karakteristik ekonomi pulau ini, yang sangat dipengaruhi oleh sektor industri, perdagangan, dan pariwisata. Beberapa pekerjaan umum di Batam meliputi Pekerja di Sektor Industri dikarenakan Batam memiliki banyak kawasan industri, sehingga banyak penduduk bekerja di pabrik-pabrik, terutama yang terkait dengan elektronik, manufaktur, dan komponen otomotif. Banyak perusahaan multinasional juga memiliki pabrik di Batam, seperti perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang elektronik dan produk-produk teknologi.

Kemudian selain itu Pekerjaan di Sektor Pariwisata, Batam juga menjadi destinasi wisata, baik untuk wisatawan lokal maupun internasional. Banyak penduduk yang bekerja di sektor perhotelan, restoran, agen perjalanan, pemandu wisata, dan sektor terkait lainnya. Dan Pekerja di Sektor Perdagangan dan Jasa, karena Batam dekat dengan Singapura, ada banyak kegiatan perdagangan internasional. Banyak penduduk yang bekerja di sektor perdagangan, baik di toko-toko retail, pasar, maupun di pelabuhan. Batam juga memiliki banyak pusat perbelanjaan dan industri jasa, sehingga banyak orang bekerja di layanan pelanggan, perbankan, dan sektor lainnya.

Jumlah penduduk Batam menurut catatan (BPS 2023) sejumlah 1,25 juta jiwa, jumlah tersebut masih terus meningkat seiring perkembangan Batam. Warga Batam mayoritas beragama Islam: 71,96%, kemudian disusul Kristen Protestan: 17,81%, lalu Buddha: 6,75%, Katolik: 3,44%, Konghucu: 0,09%, Hindu: 0,06%, dll 0,03%. Selain itu terdapat banyak tempat ibadah, seperti masjid, gereja, vihara, dan pura, yang menjadi simbol dari kerukunan antarumat beragama di Indonesia.

Di Batam, bahasa yang paling umum digunakan adalah bahasa Indonesia, yang merupakan bahasa resmi negara. Namun, karena Batam memiliki populasi yang beragam, ada juga pengaruh bahasa lain, seperti: Bahasa Melayu, karena Batam terletak di wilayah Kepulauan Riau, yang memiliki sejarah budaya Melayu, bahasa Melayu sering digunakan oleh sebagian besar masyarakat, terutama dalam percakapan sehari-hari. Bahasa ini memiliki kemiripan dengan bahasa Indonesia, tetapi dengan beberapa perbedaan dalam pelafalan dan kosakata.

Kemudian penggunaan bahasa Hokkien dan Tionghoa Batam juga memiliki komunitas etnis Tionghoa yang cukup besar, dan banyak di antara mereka yang berbicara dalam bahasa Hokkien, meskipun sekarang lebih banyak yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Namun, bahasa Hokkien sering terdengar di kalangan keluarga atau dalam komunitas Tionghoa.

Lalu penggunaan Bahasa Inggris, karena kedekatannya dengan Singapura dan status Batam sebagai pusat industri dan perdagangan, bahasa Inggris juga digunakan dalam bisnis, sektor pendidikan, dan di beberapa tempat wisata, meskipun tidak semua penduduk fasih berbahasa Inggris.

Sumber Foto: Instagram @sukatani.band

Band Sukatani saat ini jadi perbincangan hangat publik, setelah lagu mereka viral yang berjudul “bayar bayar bayar” lagu tersebut dirilis pada Juli 2024. Lagu ini merupakan bagian dari album mereka yang bertajuk "Gelap Gempita" dan mengangkat isu korupsi serta pungutan liar. Dalam lirik lagu tersebut, mereka secara tegas mengkritik oknum kepolisian, yang jika dikumpulin “oknumnya” sudah mayoritas. Salah satu bagian lirik yang menyebut "bayar polisi" memicu kontroversi dan diskusi panas di media social.

Sumber Foto: Instagram @sukatani.band

Dua personil anggota Sukatani, Muhammad Syifa Al Lufti dan Novi Citra Indriyati, akhirnya menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagram resmi mereka. Bahkan topeng yang menjadi identitas panggung mereka dibuka pada saat permohonan permintaan maaf, hal ini juga yang kemudian muncul kemarahan public kepada institusi yang mayoritas oknum tersebut.

Sumber Foto: Instagram @sukatani.band

Sejak awal, Sukatani memilih tampil secara anonim dengan mengenakan topeng balaclava. Identitas mereka baru terungkap setelah oknum pihak kepolisian menekan mereka untuk menarik lagu "Bayar, Bayar, Bayar" dan membuat video permintaan maaf di media sosial. Pasca kejadian tersebut Sang Vocalis juga dipecat dari tempat ia bekerja disalah satu Sekolah, alasan pemecatan “tidak menerapkan syariat islam”.

Sumber Foto: Instagram @sukatani.band